Disampaikan Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman, bahwa temuan di lapangan yang diperoleh Bawaslu, menunjukkan fakta yang tidak sesuai dengan prosedur. “Jadi, kami menemukan beberapa fakta di lapangan yang ini perlu kami sampaikan kepada KPU. Karena, kami menilainya tidak sesuai prosedur,” terang Abdur Rochman, saat ditemui usai Sosialisasi Dapil yang digelar KPU Kota Batu, di sebuah hotel Kota Batu, Selasa (14/03/2023) tadi.

Beberapa temuan di lapangan itu, tambahnya, yaitu tidak ditemukannya sticker yang belum terpasang di satu kartu keluarga (KK) apalagi yang sudah didatangi oleh petugas Pantarlih. Kemudian, didapati dua KK juga dalam satu rumah, dimana kedua KK tersebut dipisah tempat pemungutan suara (TPS) saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Temuan kami di lapangan itu, tentunya menjadi perhatian dari petugas kami di setiap desa,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, atas temuan di lapangan itu, Bawaslu Kota Batu akan mengirim surat kepada KPU Kota Batu. Yang berisikan temuan di lapangan dan saran adanya perbaikan prosedur serta perbaikan administrasi bagi keberadaan dua KK yang dipisahkan TPS.

“Setidaknya, Rabu (15/03/2023) besok, kami akan mengirim surat kepada KPU yang berisikan temuan awal. Kami sarankan untuk memperbaiki prosedur soal sticker yang tidak dipasangkan di rumah KK, karena itu salah. Kemudian, perbaikan administrasi bagi dua KK dalam satu rumah yang dipisahkan TPS nya. Tetapi, temuan awal ini bukan masuk di pelanggaran,” tegas Abdur Rochman. (put/sit)

“Untuk kontestasi yang berat, persaingan ada di Kecamatan Bumiaji, bila dibandingkan dengan dua kecamatan yang lain,” terang Abdur Rochman, Senin (06/02/2023) tadi.

Dasar penilaian tersebut, urainya, karena kebutuhan jumlah kursi dari partai yang menduduki legislatif. Jumlah yang disediakan, sama dengan jumlah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji yaitu sembilan desa. Dari kebutuhan jumlah kursi, itu bisa menentukan titik kerawanan.

Sementara, tambahnya, di dua kecamatan lain, yakni Kecamatan Batu disediakan delapan kursi. Sedangkan, di Kecamatan Junrejo hanya disediakan tujuh kursi. “DPRD Kota Batu membutuhkan 9 kursi dari partai. Jumlah itu, sama dengan banyaknya jumlah desa di Kecamatan Bumiaji, yaitu 9 desa. Ini yang menimbulkan persaingan berat di daerah itu,” ujarnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dibandingkan dengan dua kecamatan lain yaitu Batu dan Junrejo, dirinya mengakui, tidak terlalu beresiko tinggi. Meski, di Kecamatan Batu terpecah dua daerah pemilihan (Dapil) yang menyebabkan problem di tingkat penyelenggaraan.

“Kecamatan Batu itu problematika cukup pelik di penyelenggaraan. Karena, di sana ada dua Dapil. Ada Batu satu dan dua. Kalau Bumiaji, bilangan pemilihnya berat. Penduduknya banyak, kursi yang disediakan banyak juga jadi masing-masing calon berebut suara ke masing-masing desa. Persaingan cukup berat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ditegaskan Abdur Rochman, sudah berjalannya tahapan Pemilu 2024, diharapkan masyarakat tidak buta informasi dan menyukseskan dalam penyelenggaraannya. “Kepada pengawas, kami silahkan awasi dengan penuh integritas. Supaya menghasilkan data pengawasan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu Kota Batu telah launching indeks kerawanan Pemilu. Dan, di Kota Batu ini tergolong menengah, yang artinya tidak terlalu beresiko. (put/gie)

Hal itu diketahui ketika peretas mengirim pesan whatsapp ke beberapa temannya, salah satunya Agus Susanto wartawan online surabayapost dengan memakai profil foto Abdur Rochman. Penipu mengirim pesan meminta tolong pinjam uang.

” Assalamualaikum posisi dimana, bisa minta tolong bentar. Tadi ada keluarga yang telpon butuh uang, saya coba kirim tapi m-banking saya error. Bisa pinjam dulu uangnya sebentar, sore saya ganti,” tulis akun yang mengatasnamakan Abdur Rochman, Jumat (23/8/2019).

Karena merasa curiga, Agus menceritakan kepada rekannya pesan whatsapp yang mencurigakan ini dan langsung menghubungi Abdur Rochman.

” Coba hubungi Pak Rochman, kok ada pesan masuk pinjam uang. Jangan-jangan ini dibajak,” ujar Agus.

Benar saja, Abdur Rochman mengaku jika ada beberapa temannya melaporkan kepada dirinya jika ada pesan whatsapp masuk meminta pinjaman uang Rp 3-5 juta. Facebook saya, ungkap Rochman, mulai kemarin malam, Senin (22/8/2019) tidak bisa difungsikan.

“Sebarkan ke teman-teman wartawan dan lainnya ya biar tidak ada korban,” keluh Rochman.

“Mulai tadi malam sampai pagi ini, banyak laporan dari teman Jombang bahkan Tangerang, heboh seJatim mas. Semalam ada temen Bawaslu Trenggalek telepon, karena ragu dia menghubungi saya. Saya katakan itu tidak benar,” sambungnya.

Rochman pun bakal melaporkan masalah ini ke Polres Batu.

” Segera melapor mas, ini masih siap-siap. Sudah tau saya nomornya,” papar Rochman. (bir/yan)

Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman mengatakan, mengamankan tabloid ini karena disinyalir konten ujaran kebencian dan berpotensi meresahkan masyarakat Kota Batu.

“Kontennya berkisar mengunggulkan salah satu capres, ada juga ujaran kebencian terhadap salah satu capres-cawapres,” ujarnya.

Ini adalah tantangan kami, kita disini anti hoax ujaran kebencian dan kampanye hitam.

“Dengan bekerjasama dengan kepolisian, kita menyita barang bukti dengan mengirim surat permohonan tidak disebarkan”.

Sesuai alamat redaksi, tabloid ini di produksi di kota Bekasi, dan untuk alamat yang dituju adalah untuk masjid sebanyak 117 exemplar dan pesantren 15 exemplar dan di sebar secara cuma-cuma.

Meruntut dari cara pengiriman yang tidak mencantumkan alamat pengirim di sinyalir memiliki tujuan tertentu, dan hal ini menjadi konsentrasi pihak berwenang untuk mendalaminya. Pihak bawaslu juga akan selalu berkoordinasi dengan bawaslu propinsi serta pihak kepolisian supaya dalam pengambilan keputusan selalu tepat. (Bir/ Yan)

Hal itu, ungkap Abdur Rochman Ketua Bawaslu Kota Batu dikarenakan belum dikualifikasi dalam peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

” Itu kebebasan berekspresi, bukan kampanye. Gerakan itu konstitusional,” ucap Abdur Rochman, Rabu (29/8/2018).

Lanjut Abdur Rochman, selama tidak menyerang pribadi, keluarga dan kehormatan yang bersangkutan hal itu sah saja dan masih kategori wajar. Gerakan tersebut juga tidak masuk dalam aktivitas curi start kampanye. Mengingat belum ada ketetapan paslon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi.

” Maka #2019GantiPresiden boleh dilakukan meski saat ini belum memasuki masa kampanye pilpres 2019. Masa kampanye sendiri jatuh pada September hingga April 2019 mendatang,” ungkap dia.

Tetapi mewakili Bawaslu, Abdur Rochman menerangkan tetap akan memberikan rekomendasi. Sebaiknya, pihak Kepolisian tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepemiluan untuk melakukan langkah pencegahan (preventif) atas hal-hal yang tidak diinginkan atas gerakan hastag #2019gantipresiden.

” Lebih baik mencegah dari pada ada gerakan yang tidak diinginkan akibat riuh ramai gerakan tagar tersebut,” tutupnya.

Bahkan beberapa elit politik pun sempat memberikan pandangannya. Seperti Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan kampanye negatif sebagai upaya menyerang calon petahana Joko Widodo.(lih/yan)