“Walaupun libur panjang, kami sebagai sopir angkutan justru sepi penumpang,” ujar salah satu pengemudi angkot, Panduwi Septi, Jumat (30/10) tadi.

Dalam sehari, tambahnya, angkutan yang disopirinya hanya mampu mendapat sekitar 10 orang. Itu pun, dengan tarif normal Rp 3,5 ribu per orang. Tentu saja, hasil itu sangat jauh dari target setoran, yang tiap harinya sekitar Rp 80 ribu.

“Belum untuk kebutuhan beli rokok, makan dan bensin. Tentu saja, penghasilan sebesar itu masih belum cukup untuk sopir angkutan,” imbuhnya.

Ditambahkan, salah faktor penurunan, selain faktor pandemi, juga banyaknya sarana angkutan. Sehingga, meski sekarang libur panjang, tidak terlalu berdampak besar.

“Covid ini sangat berpengaruh. Salah satunya, mahasiswa sampai diliburkan kuliah. Sementara kereta api juga belum beroperasi sepenuhnya,” ujar pria yang menjadi sopir angkot jurusan Arjosari-Dinoyo-Landung Sari (ADL) ini. (mg1/sit)

“Saya tidak tau yang pasang. Saya kan cuma sopir, pas mau bawa mobil sudah terpasang,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Pemilu Bondowoso, melalui Fricas Abdillah, Komisioner Bawaslu divisi Hukum, menuturkan, bahwa peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye dilarang memasangan stiker atau branding yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu, di kendaraan transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah. Hal ini tertera dalam Surat Edaran yang diterimanya dari Bawaslu RI tertanggal 23 November 2018.

“Ini jelas, kalau transportasi umum dilarang,” urainya.

Menurut Fricas, dengan adanya SE tersebut maka jelas bahwa pemasangan stiker tersebut baik berbayar maupun tidak, tetaplah dilarang. Tentu, jika sudah terlanjur berbayar maka hal itu menjadi konsekuensi dari pemasang.

“Ketika dilarang itu konsekeunsi pemasang. Itu kan sudah hubungan keperdataan. Kontrak itu kan keperdataan. Tapi kalau regulasi pemilu dilarang,” ungkap Fricas, Rabu (28/11/2018).

Sementara untuk pemasangan stiker di mobil pribadi, kata Fricas, hanya boleh mencantumkan logo partai. Artinya, jika memuat nomer dan citra diri itu tidak boleh.

“Tapi kalau udah nomer itu akumulatif. Nggak boleh. Yang diperbolehkan itu hanya logo partai, kalau mobil pribadi,” ungkapnya.

Ia mengaku bahwa dalam waktu dekat rencananya Bawaslu Bondowoso akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan lintas kabupaten terkait dengan Surat Edaran dari Bawaslu RI. Adapun pada partai politik, pihaknya akan berkirim surat terkait pelarangan pemasangan stiker di angkutan umum dan transportasi pemerintah.

“Memberikan politik cerdas kepada rakyat, salah satunya yaitu dilakukan dengan cara sederhana. Contohnya pemasangan APK yang sesuai regulasi,” pungkasnya.(cw1/yan)

]]> 66395