Dalam acara sosialisasi tersebut, Bawaslu akan memaparkan banyak hal yang diantaranya tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dan  sengketa proses tahapan Pemilu 2019 yang saat ini sedang berjalan.  “Penyelesaian sengketa Pemilu 2019 merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten Sampang,  sosialisasi tersebut untuk mengulas sejauh mana tahapan proses pemilu yang bisa disengketakan,”jelas Muhalli, Koordinator Divisi Sengketa  Bawaslu Kabupaten Sampang, Rabu (6/2/19).

Masih menurut Muhalli, sengketa pemilu yang bisa disengketakan terkait keputusan atau berita acara komisi pemilihan umum (KPU)yakni 3 (tiga) hari  sejak putusan KPU tersebut dikeluarkan. Hal itu berdasarkan Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomer 27 Tahun 2018 Atas Perubahan Perbawaslu 18 Tahun 2017. “Yang bisa disengketan ke bawaslu adalah hasil keputusan atau berita acara pemilihan umum (pemilu). Dan itupun bisa diajukan 3 (tiga) hari setelah putusan tersebut dikeluarkan,” lanjut Muhalli.

Digelarnya sosialisasi prosesi pelanggaran merupakan bagian dari demokrasi pemilu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi pengurus parpol, anggota parpol maupun tim sukses. (emy/ono)