Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Pemkot Malang menjadi daerah pertama di Jawa Timur, yang telah menyerahkan kendaraan operasional. Penyediaan kendaraan operasional itu, merupakan kewajiban pemerintah kabupaten atau kota, yang telah menerima opsen pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ini memang kewajiban. Tapi yang membanggakan, Kota Malang menjadi yang pertama di Jawa Timur menyerahkan kendaraan operasional layanan pajak ini. Ini juga dari hasil co sharing antara Bapenda Kota Malang dan UPT PPD Bapenda Jawa Timur,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa dengan kehadiran mobil layanan pajak keliling, diyakininya akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Dengan sistem mobile, layanan pembayaran pajak bisa menjangkau masyarakat secara langsung, tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

“Dengan layanan mobile, kita bisa lebih proaktif. Dampaknya tentu akan signifikan terhadap pendapatan. Masyarakat juga dimudahkan karena kita yang mendekat,” tambahnya.

Nantinya, mobil layanan pajak keliling tersebut juga tidak hanya akan beroperasi di titik-titik keramaian atau event tertentu. Namun, juga direncanakan hadir di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk menunaikan kewajiban pajaknya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya menargetkan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 192 miliar. Dengan rincian opsen PKB Rp 132,4 miliar dan BBNKB Rp 60,5 miliar.

“Dengan adanya mobil layanan keliling ini, kami optimis target tersebut bisa tercapai. Mobil ini akan mobile setiap hari, rencananya bisa hadir di lokasi keramaian, event, hingga disandingkan dengan program Bapenda Sambang Kelurahan, Sambang Warga dan Sambang Perumahan,” kata Handi.

Saat ini, Pemkot Malang baru memiliki satu unit mobil layanan pajak keliling. Namun, ke depan pengembangan layanan akan disesuaikan dengan tren realisasi pendapatan.

Lebih lanjut, Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur di Malang, Hery Santoso, menyambut baik kolaborasi tersebut. Dirinya menilai, layanan pajak keliling cukup efektif karena mampu menjangkau masyarakat lebih luas.

“Layanan mobile ini efektif karena sifatnya jemput bola. Yang dilayani adalah pengesahan pembayaran pajak kendaraan tahunan,” kata Hery.

Pihaknya juga berharap dengan kehadiran mobil layanan pajak keliling dapat meningkatkan kontribusi opsen PKB bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, sebagaimana capaian tahun 2025 yang tercatat telah memenuhi target.

“Harapannya dengan kehadiran mobil keliling ini dapat meningkatkan pendapatan, seperti di tahun 2025 lalu yang memenuhi target,” imbuh Hery. (rsy/sit/adv)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Yunita Kurniawati, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi penting karena sejak diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Regulasi tersebut, membuat pendapatan opsen PKB dan BBNKB terbagi langsung antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB masih proses. Sampai saat ini, realisasinya belum terpenuhi. Hingga Oktober 2025, realisasi PKB mencapai 84,86 persen atau Rp 107,169 miliar dari target Rp 126,293 miliar, sementara BBNKB 76,58 persen atau Rp 44,266 miliar dari target Rp 57,801 miliar,” kata Yunita, Senin (17/11/2025) tadi.

Untuk mengejar target tersebut, berbagai upaya terus dilakukan. Mulai dari operasi gabungan, pembayaran pajak bersama dengan PBB, pendataan kendaraan, hingga pembinaan SDM antara lain untuk petugas layanan (kasir), baik di KB Samsat maupun di layanan unggulan. Selain itu, integrasi sistem informasi juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP).

Baca juga :

“Tentunya program ini akan berlaku seterusnya, karena diatur dalam Undang-Undang. Karena itu, kerja sama dengan Bapenda Kota Malang juga akan terus kita perkuat,” tambahnya.

Dalam mekanisme opsen, 66 persen PKB pokok menjadi hak Pemerintah Kota Malang. Pembagian dilakukan otomatis dari kasir penerimaan dan direkonsiliasi setiap akhir bulan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Yudhana Rieska Adhitama, menambahkan bahwa layanan keliling menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya, melalui Samsat Keris (di Keramaian dan Industri) di lima kecamatan dan 57 kelurahan.

“Layanan keliling ini dapat menjangkau langsung ke masyarakat. Sosialisasi kami lakukan ke kelurahan, kemudian diteruskan melalui RT/RW,” tambah Yudhana.

Dalam layanan Samsat Keris tersebut, pembayaran yang dilayani hanya PKB tahunan saja. Sementara, untuk kendaraan bekas tidak lagi dikenakan BBNKB, sesuai regulasi terbaru hanya dikenakan untuk kendaraan baru.

“Selain itu, kami bersama Bapenda Kota Malang juga sering kali melakukan operasi gabungan. Untuk pembayaran PBB dilakukan melalui Bapenda, sementara PKB tahunan ke kami,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha kendaraan, agar informasi mengenai PKB dan Opsen BBNKB dapat tersampaikan secara benar kepada masyarakat. “Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dari dealer kepada pengendara roda empat yang belum paham terkait pemaksimalan PKB dan BBNKB. Karena kita punya target yang harus direalisasikan dan mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan sebesar 66 persen, seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. “Kita ingin meluruskan, supaya tidak ada kesalahpahaman. Tidak ada kenaikan 66 persen,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa isu kenaikan pajak tersebut bermula dari kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Akibat pemberitaan dan konten yang ada di media sosial.

“Awalnya kami dapat keluhan dari dealer, karena penjualan motor turun. Setelah dicek, ternyata muncul isu bahwa pajak naik 66 persen. Padahal, itu tidak benar,” kata Handi.

Baca juga :

Menurutnya, opsen merupakan sistem bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Kalau dulu 100 persen masuk ke provinsi, sekarang 66 persen masuk ke kas kabupaten/kota dan 34 persen ke provinsi. Jadi bukan naik 66 persen, tapi pembagian hasil,” tegasnya.

Handi menambahkan, secara nominal, pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat tahun ini sama dengan tahun lalu, tanpa kenaikan satu rupiah pun. “Yang berbeda hanya tampilan di lembar pembayaran, ada tambahan kolom opsen. Tapi total nilai yang dibayar masyarakat tetap sama,” ujarnya.

Namun, akibat isu tersebut, tren pembelian kendaraan baru di dealer dan showroom sempat menurun signifikan. Bahkan, masyarakat yang membeli kendaraan bekas enggan segera melakukan balik nama karena khawatir dikenai pajak tinggi.

“Dampaknya terasa di Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di triwulan satu agak seret, triwulan tiga juga melambat. Karena itu, kami lakukan sosialisasi masif, termasuk lewat media, agar masyarakat tahu bahwa tidak ada kenaikan pajak,” tambahnya.

Terkait realisasi pendapatan, Handi menyebutkan bahwa hingga 9 November 2025, realisasi opsen PKB mencapai Rp 110,5 miliar dari target Rp 126,2 miliar, sedangkan opsen BBNKB terealisasi sebesar Rp 45,2 miliar dari target Rp 57,8 miliar.

“Kekurangan untuk PKB tinggal Rp 15,7 miliar, sementara BBNKB masih kurang Rp 12,5 miliar. Mudah-mudahan di triwulan empat yang tersisa dua bulan ini bisa tercapai,” imbuh Handi. (rsy/sit/adv)

Kepala Bapenda Kota Malang melalui Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang, Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa jumlah petugas lapangan yang diterjunkan mencapai sekitar 20 hingga 25 orang. Jumlah staf petugas Bapenda itu, disebar di lima wilayah kecamatan untuk melakukan pendataan, imbauan, serta edukasi kepada WP yang masih memiliki tunggakan kendaraan.

“Setiap petugas sudah kami bagi per wilayah, sesuai kecamatan. Surat penagihan dari Samsat Malang Kota sebelumnya kami pilah berdasarkan kecamatan. Jadi, petugas langsung membawa berkas sesuai domisili wajib pajak,” ujar Syarif, Minggu (09/11/2025) tadi.

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas dilengkapi dengan surat penagihan atau surat imbauan resmi dari Samsat Malang Kota serta aplikasi digital bernama SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan). Aplikasi tersebut, menjadi alat bantu utama untuk melakukan pencatatan, memutakhirkan data kendaraan, hingga memverifikasi kondisi kendaraan sesuai Nomor Polisi (Nopol) Kota Malang.

Baca juga :

“Melalui aplikasi SIAPP, petugas bisa langsung memperbarui data di lapangan. Misalnya, kendaraan dengan Nopol tertentu apakah masih dimiliki wajib pajak, sudah dijual, atau bahkan belum dilaporkan penjualannya. Data itu langsung terhubung dengan Samsat Makota,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pola kerja petugas tidak hanya sekadar menyampaikan surat imbauan. Dalam praktiknya, petugas juga melakukan konfirmasi langsung kepada wajib pajak, seperti menanyakan status kendaraan, kondisi kepemilikan, hingga alasan keterlambatan pembayaran.

“Ada interaksi langsung. Petugas kami memastikan data di lapangan sesuai, sekaligus memberikan penjelasan dan edukasi agar wajib pajak segera menunaikan kewajibannya,” tambahnya.

Lebih lanjut untuk surat penagihan yang dibawa petugas, memiliki masa berlaku sekitar 10 hari sejak diberikan. Jika dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran, maka data akan diperbarui dan proses penagihan akan dilanjutkan dengan surat berikutnya.

Meski melakukan penagihan, petugas Bapenda tidak menerima pembayaran secara langsung. Seluruh transaksi dilakukan secara non tunai melalui sistem online, baik melalui kanal resmi Samsat maupun aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi.

“Kami menegaskan, tidak ada pembayaran tunai di lapangan. Semua sistem sudah online, untuk menghindari potensi penyimpangan. Ini juga sejalan dengan komitmen kami sebagai instansi berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” imbuh Syarif. (rsy/sit/adv)