Dalam sambutannya, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang menginisiasi banyak inovasi yang itu bisa menjadi percepatan pelayanan. Di sisi yang lain, juga sebagai kontrol transparansi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait pendapatan daerah, Kabupaten Lumajang juga mempunyai potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan hingga menjadi daerah yang mandiri dalam pendapatan. Dengan begitu, diharapkan nantinya program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat, semakin bisa dioptimalkan.

Baca juga :

• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan
• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan DTH Tahap II untuk 84 KK Terdampak Gunung

“Soal pendapatan, Kabupaten Lumajang mempunyai potensi. Pengelolaan pajak daerah bisa kita optimalkan dengan sesungguhnya, hingga program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat bisa dioptimalkan,” ujar Cak Thoriq.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada tim monitoring evaluasi Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, yang terus memberikan perhatian dan dorongan kepada Pemda Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, Ahmad Mubarok, menjelaskan bahwa MCP merupakan sistem yang menjadi tolak ukur bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. “Kalau saya lihat, Kabupaten Lumajang ini sudah bagus dan mempunyai komitmen sangat baik. Intinya, monitoring ini bagaimana agar pemerintahan itu transparan, akuntabel dan bebas korupsi,” jelasnya.

Dirinya juga berpesan, agar saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP. Hal tersebut, sangat diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (kom/adi/sit)

Gedung yang rencananya dibangun dua lantai tersebut terdiri dari ruang SPKT dan penjagaan dilantai satu dan dua sebagai ruang digital dan Command Centre.

Kapolres Batu, AKBP. Catur C Wibowo, saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung SPKT dan Command Centre di Markas Polres Batu, Kamis (04/03) menjelaskan, bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan nantinya akan dilayani di gedung tersebut.

Masyarakat tidak perlu jauh-jauh masuk ke ruangan lainnya karena semua pemberkasan akan diselesaikan di gedung baru nantinya.

“Polres Batu akan melaksanakan pembangunan gedung SPKT. Gedung ini sendiri merupakan sentra pelayanan bagi masyarakat,” kata Catur.

Pembangunan ini juga merupakan upaya Polres Batu mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Dalam hal ini, Polres Batu masih proses dari WBK menuju WBBM. Tujuan dari pembangunan gedung ini adalah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Gedung ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan,” jelasnya.

Sementara Command Centre akan diisi oleh sejumlah aplikasi. Aplikasi yang terpasang memberikan informasi mengenai kondisi Kota Batu. Informasi yang ditampilkan mulai dari kondisi jalanan hingga tempat tujuan wisata.

“Kami juga bekerjasama dengan PHRI Kota Batu. Sehingga pelayanan Polres Batu kepada masyarakat akan semakin maksimal. Kami akan kerja sama dengan pelaku usaha wisata hingga pemerintah daerah,” tambahnya.

Baca Juga : Mantan Pejabat Batu Laporan Polisi, Merasa Ditipu Rekan Bisnis Investasi

Ketika masyarakat masuk ke ruangan Command Centre mereka dapat mengakses aplikasi bernama Apel Batu. Aplikasi itu berisikan tentang pengaduan, kondisi jalanan dan informasi tentang pariwisata Kota Batu.

Command Centre juga dimanfaatkan untuk mempermudah tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan terpantaunya kondisi kota, maka potensi tindak kriminalitas dapat ditekan.

“Juga untuk mempermudah mengungkap sebuah permasalahan. Pembangunan ini rencananya akan diselesaikan selama tiga bulan,” paparnya. Gedung baru ini berada di dekat pintu masuk Mapolres Batu. Ruas jalan di depan SPKT sebelumnya telah dilebarkan sehingga bisa dilalui kendaraan dua jalur. (bir/ed2)

Kepala Kanim Kelas II Blitar, Muhammad Akram mengatakan, salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), bahwa setiap unit pelaksana teknis yang diajukan untuk penilaian pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi tersebut, harus mendeklarasikan diri dan disaksikan oleh Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat.

“Kami hari ini mendeklarasikan diri sebagai bentuk kesiapan kita untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Tentunya semua pihak sudah kita undang, mulai dari Pemerintah Kabupaten Blitar maupun lainnya”, Muhammad Akram usai pendeklarasian, Rabu (18/04/2018).

Deklarasi dilakukan saat ini, lanjut Akram, mengingat hal tersebut penting agar masyarakat Kabupaten Blitar dan sekitarnya mengetahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Blitar sedang membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

Ada 2 hal besar yang harus diwujudkan, pertama Kantor Imigrasi harus benar-benar bersih dari tindak korupsi. Kedua melakukan peningkatan pelayanan.

“Kita sudah melakukan peningkatan sejak Februari 2018 lalu. Berbagai upaya dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan tentu sudah dirasakan oleh masyarakat”, pungkas Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Blitar. (jar/yan)