Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kota Malang, akar Pohon Trembesi diketahui telah lapuk dan tumbang, akibat hujan intensitas ringan hingga sedang disertai angin. “Korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) untuk mendapatkan perawatan,” ujar Prayitno.

Selain korban luka, pohon tumbang juga menimpa dua mobil, sepeda motor dan becak. Tak hanya itu, kabel listrik milik PLN dan kabel provider, juga dilaporkan kendur akibat tertimpa batang pohon.

“Untuk kendaraan yang rusak, satu mobil dengan rusam sedang, satu mobil rusak ringan, satu becak rusak sedang dan satu sepeda motor rusak ringan,” tambahnya.

Baca juga :

Mendapati laporan tersebut, Unit Reaksi Cepat (URC) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, PLN, relawan kebencanaan, Bhabinkamtibmas, serta anggota Polresta Malang Kota langsung melakukan penanganan dan evakuasi di lokasi kejadian. Proses pembersihan pohon selesai sekitar pukul 15.00 WIB.

“Saat ini kondisi jalan sudah lancar kembali,” tambahnya.

Karena hal itu, BPBD juga mengimbau warga untuk lebih waspada terhadap potensi tanah amblas atau pohon rawan tumbang, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Kami merekomendasikan pemangkasan berkala pada pohon dengan daun rimbun dan monitoring terhadap pohon yang mati atau rawan tumbang,” imbuh Prayitno.

Sementara itu, untuk total kerugian materi akibat insiden tersebut masih dalam proses perhitungan oleh tim BPBD bersama dinas terkait. (rsy/sit)

Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menyampaikan bahwa tuntutan utama yakni evaluasi terhadap DPR RI dan reformasi di tubuh kepolisian. Hal itu menjadi keresahan panjang yang dirasakan mahasiswa dan menjadi alasan aksi turun ke jalan.

“Pada prinsipnya kami ingin lembaga DPR benar-benar diatur sebaik-baiknya. Baik dari sisi komposisi, maupun sikap para anggotanya. Anggota DPR harus sadar, bahwa mereka adalah public figure dan tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang bisa memancing amarah,” ujar Mirdan.

Salah satu poin yang juga disuarakan, yakni pencabutan empat anggota DPR RI yang bermasalah. Meski mereka sudah dinonaktifkan, HMI menilai sanksi yang diberikan masih belum maksimal.

“Kalau punishment itu ringan saja, kami akan terus kawal bahkan turun aksi lagi,” tegasnya.

Selain isu nasional, HMI juga menyoroti persoalan di Kota Malang. Mulai dari pajak, isu lingkungan hidup, hingga kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum tuntas.

Baca juga :

“Artinya, itu membutuhkan kajian dan kita juga sudah beberapa kali melakukan advokasi untuk beberapa hal yang terjadi di Kota Malang, termasuk lingkungan, beberapa hal yang belum terselesaikan oleh Wali Kota dan juga DPR,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang menerima aksi unjuk rasa mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari dua kelompok massa HMI, yang hadir hari ini. Menurutnya, seluruh fraksi DPRD turut hadir untuk menemui aksi demonstrasi pada hari ini.

“Alhamdulillah kondusif dan tidak ada anarkis. Teman-teman sangat baik dalam menyampaikan aspirasi. Insyaallah, akan kami tindaklanjuti untuk dikirim ke pusat,” ujarnya.

Mia-sapaan Ketua DPRD juga menjelaskan, ada beberapa poin tuntutan yang muncul. Diantaranya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi kinerja DPR RI, efisiensi anggaran, serta reformasi kepolisian.

“Tuntutan ini memang ditujukan ke DPR RI, tapi saya sampaikan bisa juga diterapkan di level DPRD. Kami pun sedang melakukan efisiensi dan evaluasi kinerja di internal,” jelasnya.

Mia juga memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tersebut akan diteruskan ke DPR RI tanpa tenggat waktu khusus. “Nanti akan kami kirimkan aspirasinya ke RI. Kemudian akan kami kabarkan ke beliauanya (massa aksi,red) bahwa kami sudah mengirimkan tuntutan tersebut,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Dalam audiensi itu, Ketua PPDI Mufidun menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi bahasan. Diantaranya, adalah mengenai isu kejelasan status pegawai perangkat desa. Kemudian, mengenai kesejahteraan perangkat desa hingga mekanisme pencairan penghasilan tetap (Siltap).

Merespon beberapa poin penting itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menyampaikan bahwa terkait status kepegawaian perangkat desa bukan menjadi kewenangan daerah. Sebaliknya, status tersebut menjadi kewenangan pusat.

Baca juga :

“Status kepegawaian bukan kewenangan pemerintah daerah, namun kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, mengenai kesejahteraan perangkat desa, Reza menerangkan bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan pendapatan yang meningkatkan, maka kesejahteraan akan mengimbangi dari perolehan pendapatan.

“Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli desa,” lanjutnya.

Sedangkan terkait dengan mekanisme pencairan Siltap, diterangkannya yaitu diawali dengan pelaksanaan rapat kerja. “Akan dilaksanakan rapat kerja dengan perangkat daerah terkait, mengingat pembebanan Siltap ada di APBDes (anggaran pendapatan belanja desa),” ujarnya. (adi/sit)

Pelaksanaan sendiri, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi bersama Wakil Ketua serta dihadiri sejumlah anggota DPRD. Sementara dari eksekutif, hadir langsung Bupati Malang, HM Sanusi, Forkopimda hingga Kepala OPD di Kabupaten Malang.

Mengawali pelaksanaan, usai agenda rapat dibuka Ketua DPRD Darmadi, Bupati Sanusi membacakan langsung penyampaian LPKJ. Disampaikan, bahwa terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2024, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI, maka dapat disampaikan yaitu terkait Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 4,766 Triliun dan terealisasi sebesar 97,12 persen.

Kemudian, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 5,034 Triliun dan terealisasi 91,18 persen. Lalu untuk Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 282,750 Miliar dan terealisasi 100 persen yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Baca juga :

“Menyangkut kebijakan pembiayaan dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Silpa), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan,” kata Bupati Malang.

Masih menurut Bupati Malang, bahwa secara umum capaian pembangunan Kabupaten Malang tahun 2024, dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini, ditunjukkan melalui konsistensi Pemkab Malang dalam mencapai dan bahkan melampaui target di sejumlah indikator makro seperti Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Perkapita Riil, Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Desa Mandiri (IDM).

“Selain itu, indikator tingkat kemiskinan juga menunjukkan perbaikan yang signifikan pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selanjutnya, ujar Bupati Sanusi, salah satu kebijakan strategis yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. Selain pengembangan KEK Singhasari, berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Malang juga terus dikembangkan untuk menarik minat wisatawan.

“Untuk mendukung pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Malang juga berfokus pada peningkatan infrastruktur,” ungkapnya. (sit/adv)

Dalam Rakor itu, beberapa hal dilakukan pembahasan. Termasuk, langkah-langkah antisipasi.

Camat Raas, Subiakto, dalam kesempatan itu juga memberikan dukungan Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, dalam menindaklanjuti permasalahan mudik tahun 2024 dan menjanjikan perubahan di tahun 2025. Bahkan, dirinya mengusulkan pendirian posko tiket offline di Jangkar, mengingat tidak semua warga Raas memiliki kemampuan literasi digital yang memadai.

“Masyarakat kami tidak semuanya pintar IT. Sehingga kami mengharap, nanti apabila ada masyarakat Raas yang mau mudik ke Raas dari Jangkar, dapatnya diprioritaskan dan tidak usah menunggu untuk besok,” ujar Subiakto.

Dirinya juga menyoroti kejadian, di mana warga terpaksa menunggu hingga tiga hari di Jangkar, karena kesulitan mendapatkan tiket, bahkan kehabisan bekal. Termasuk, temuan adanya satu akun yang dapat membeli hingga 500 tiket juga menjadi perhatian serius.

Terlebih, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menjamin ketersediaan kapal, yaitu Dharma Sumekar dan Ekspres Bahari, untuk melayani mudik warga Raas. Karenanya, dirinya mengimbau warga Raas dan Sepudi di perantauan untuk tidak membeli tiket melalui calo.

Baca juga :

“Masyarakat jangan pernah mendapatkan tiket melalui calo. Karenanya, apapun kalau sudah sampai di Jangkar, tolong koordinasi dengan APH, untuk bagaimana caranya mendapatkan tiket. Sehingga tidak lagi memberi ruang kepada calo-calo untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan merugikan masyarakat yang lain,” tegasnya.

Subiakto juga memperingatkan warga, untuk tidak menggunakan jasa agen yang merugikan. Karena beberapa warga mungkin terpaksa membeli tiket dari pihak tidak resmi, namun dirinya menekankan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab pemerintah.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Ketapang-Gilimanuk, Yani Andriyanto, mengungkapkan beberapa poin penting terkait persiapan tersebut. Termasuk, komitmennya untuk memberantas praktik percaloan tiket yang merugikan pengguna jasa.

“Kuota-kuota yang dibuka pasti seizin dengan BPTD, karena ada toleransi,” jelas Yani.

Dirinya juga mengimbau masyarakat, untuk melaporkan jika menemukan oknum yang melakukan praktik percaloan. “Apabila ada oknum, sampaikan saja dan nanti kita bersama dengan aparat terkait yang akan coba menindaklanjuti,” tegasnya.

Yani memprediksi, puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, adanya perayaan Nyepi di Bali pada H-3 Lebaran. “Berarti kalau Lebaran kali ini, beda karena di H-3 itu ada Perayaan Nyepi dan disinyalir untuk penyeberang 80 persen dari Bali,” ungkapnya.

Dalam Rakor itu, hadir sejumlah pelaksana lapangan. Selain Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur, Kepala BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan, Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi dan Kepala UPT P3LLAJ Banyuwangi. Termasuk, Kepala Kantor UPP Kelas III Sapudi, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Wilker Panarukan, Satpolair Polres Situbondo, Komandan Pos TNI AL Jangkar, Komandan Rayon Militer Jangkar, Komandan Rayon Militer Ra’as, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Direktur Utama PT Dharma Dwipa Utama dan Direktur PT Baruna Wira Nagari, Muspika Jangkar dan Ra’as. (her/gie)

“Tentu kesannya di sini luar biasa sekali. Tadi saya juga diberikan buku kolaborasi dengan beberapa stakeholder, kemudian saya melihat para pelaku usaha, perbankan, BUMD, itu luar biasa. Termasuk sumber daya manusia di Kota Malang ini luar biasa. Saya merasa senang dan bangga pernah menjabat dan diberikan amanah di Kota Malang ini,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti keberhasilan Kota Malang dalam berbagai aspek. Termasuk, pencapaiannya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kinerja yang baik. Dirinyapun berpesan agar Kota Malang terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan daerah.

Baca juga :

“Kota Malang sudah memiliki struktur APBD yang luar biasa. Saya berharap PAD bisa terus meningkat agar inovasi dan kreativitas berkembang. Harapannya, di tahun 2026, PAD bisa mencapai 57 persen dari total APBD, sehingga lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer,” tambahnya.

Sebagai pesan terakhirnya, Pj Wali Kota Iwan juga meminta seluruh OPD dan stakeholder untuk fokus pada program-program fundamental. Yakni yang benar-benar berdampak terhadap kebutuhan dan pelayanan pada masyarakat, serta berkontribusi besar dalam peningkatan PAD.

“Jadikan hal-hal yang kurang baik sebagai pembelajaran, dan tingkatkan yang sudah baik untuk kemajuan Kota Malang,” imbuh Pj Wali Kota Iwan.

Sebagai informasi, berakhirnya masa jabatan Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menandai peralihan kepemimpinan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang definitif periode 2025-2030, Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin, yang segera dilantik pada Kamis (20/02/2025), untuk memimpin Kota Malang dalam lima tahun ke depan. (pro/rsy/sit)

Wakil Ketua Hippama, Muhammad Sultan Akbar, menyampaikan bahwa mayoritas pedagang telah sepakat dengan rencana tersebut (revitalisasi, red). Apalagi, bangunan dari Pasar Besar Malang telah berusia 35 tahun. Namun, Hippama meminta adanya nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan kejaksaan, Pj Wali Kota Malang dan pihak terkait lain, untuk menjamin hak-hak pedagang.

“Kami meminta ada klausul yang jelas dalam MoU, misalnya memastikan pedagang tidak dikenakan biaya tambahan. Selain itu, jumlah pedagang harus tetap sama, yakni 4.530 pedagang, tanpa ada penambahan,” kata Akbar, Rabu (22/01/2025) tadi.

Tidak hanya itu, Akbar juga menyoroti mengenai rencana Pemkot Malang untuk mempersempit area pasar guna menyediakan ruang parkir. Menurutnya, Hippama dapat menerima jika lebar area dipersempit dari 9 meter menjadi 8 meter saja. Apabila dipersempit hingga 6 meter, pihaknya akan menolak.

“Kalau hanya 8 meter, kami masih bisa terima. Tapi kalau sampai 6 meter, itu tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang,” tegasnya.

Akbar juga menambahkan, bahwa revitalisasi dengan pembongkaran total memang mendesak, mengingat kondisi pasar yang sudah tua dan tidak layak. Banyak area pasar yang gelap, becek, akses jalan rusak, serta instalasi listrik yang rawan korsleting.

Baca juga :

“Kondisinya tidak karu-karuan, terutama di bagian belakang pasar. Gelap, becek dan rawan korsleting. Kalau dibiarkan, ini bisa membahayakan pedagang dan pengunjung,” ungkapnya.

Meski demikian, Akbar mengakui bahwa tidak semua pedagang mendukung pembongkaran total. Sekitar 30 persen pedagang menolak karena merasa tempat yang saat ini tempati sudah yang paling nyaman.

“Saya sendiri sebenarnya juga menolak awalnya. Tapi setelah melihat kondisi pedagang di bagian belakang, saya merasa harus mendukung demi kemanusiaan. Kalau pasar ini dibongkar sekarang dan dibangun ulang, anak-anak kita akan aman untuk 35 tahun ke depan,” tambahnya.

Akbar berharap Pemkot Malang nantinya bisa memastikan bahwa rencana pembongkaran pasar dapat dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Dalam hal ini menurutnya penting dilakukan komunikasi yang baik dan kepastian hak para pedagang.

“Kami hanya ingin pasar ini lebih baik dan hak pedagang tetap terjamin. Jangan sampai ada yang dirugikan,” imbuh Akbar.

Sebagai informasi, hingga saat ini Pemkot Malang juga sedang menyiapkan beberapa dokumen yang akan diajukan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebab, diharapkan pembangunan tersebut nantinya dapat menggunakan APBN. (rsy/sit)

Dalam momen itu, ada beberapa hal yang dipesankan Pj Wali Kota Iwan, kepada para pendukung, Pasangan Calon (Paslon) dan para partai politik. Yaitu, agar dapat mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik.

“Kegiatan malam ini adalah bagian dari rangkaian Pilkada serentak yang akan kita laksanakan. Alhamdulillah, dari orasi ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang kita dengarkan tadi, semua sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan kampanye damai,” kata Pj Wali Iwan.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan keyakinannya, bahwa ketiga Paslon memiliki semangat yang sama dalam membangun Kota Malang, secara damai dan kondusif. Karenanya, dirinya juga menekankan pentingnya komitmen untuk menjaga integritas dan sportivitas selama kampanye.

Beberapa poin utama yang menjadi pedoman dalam kampanye damai, diantaranya melakukan kampanye dengan santun dan bermartabat. Menghindari politik identitas dan ujaran kebencian, menjauhi provokasi, berita hoaks dan tindakan yang mengancam demokrasi. Kemudian, menjunjung sportivitas dan mendahulukan kepentingan umum, patuh pada peraturan yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghormati perbedaan pendapat.

“Mari kita jadikan Pilkada Kota Malang 2024 sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang cerdas, dewasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” tambahnya.

Deklarasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk terciptanya suasana politik yang kondusif dan damai di Kota Malang selama Pilkada Serentak 2024. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi program rutin dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. Diharapkan, melalui kegiatan tersebut nantinya para pelajar yang sudah memiliki KTP dapat berpartisipasi menyuarakan haknya dalam Pilkada November 2024 mendatang.

“Alhamdulillah antusias sekali para pelajar SMAN 8 Kota Malang ini. Tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa dengan mempunyai KTP ini mereka sudah bisa menyalurkan aspirasi suara untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 27 November 2024 nanti, karena sudah memegang KTP yang sah menjadi haknya,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Wahyu juga memberikan beberapa pesan pada para pelajar agar dapat memanfaatkan KTP dengan baik dan bijak. Apalagi, itu baru pertama kalinya para pelajar memiliki identitas kependudukan yang sah.

Baca juga :

“Karena baru pertama kali mendapatkan KTP tentu ada euforia, tetapi harus dijaga dan saya selalu ingatkan agar tetap bisa memanfaatkan dengan baik tidak boleh memberikan pinjaman ke teman atau sebagainya dan tentu jangan sampai hilang,” tambahnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dengan memiliki KTP juga penting untuk menjaga privasi. Terlebih, menurut Wahyu saat ini banyak orang-orang yang tidak dikenal memberikan rayuan bujukan melalui media sosial.

“Jadi, jangan sampai memberikan info KTP kepada orang yang tidak dikenal ataupun situs-situs web yang tidak dipercaya dan jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata di media sosial itu. Karena KTP itu menjadi privasi kita,” ujarnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa layanan Adminduk tersebut menjadi terobosan Pemerintah Kota Malang untuk jemput bola kepada masing-masing sekolah. Karena nantinya tidak hanya dilakukan di SMAN 8 Kota Malang saja, namun juga beberapa sekolah lainnya.

“Kita nanti tidak hanya di SMAN 8 tapi di sekolah yang lainnya juga. Tentu pelayanan yang kita berikan ini langsung dilayani tanpa dipungut biaya apapun. Selain sekolah juga ada pelayanan-pelayanan di Mal Pelayanan Publil (MPP), kelurahan ataupun kecamatan,” imbuhnya. (rsy/sit)