Dalam mewujudkan hal itu, membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif dan selalu menempatkan pelayanan publik sebagai panggilan utama. Disampaikan pula, Politeknik Kementerian Perhubungan merupakan pilar utama dalam mencetak SDM bidang transportasi yang unggul, melayani dan melek digital.

Calon ASN Kementerian Perhubungan akan menjadi wajah sektor publik ke depan dan memegang banyak peran penting dalam mendorong kemajuan dan pembaruan birokrasi Indonesia. “Ingatlah, bahwa anda adalah wajah negara, karena andalah yang pertama ditemui masyarakat di terminal, bandara, pelabuhan, maupun ruang operasi,” kata Menteri Rini.

Politeknik Kementerian Perhubungan menjadi penggerak tata kelola transportasi yang bersih dan efektif, dengan menanamkan nilai-nilai akuntabilitas sejak dini. Melalui penempatan lulusan di berbagai wilayah, berperan aktif sebagai penguat konektivitas dan inklusi transportasi di wilayah 3T, menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja di sektor transportasi.

Politeknik Kementerian Perhubungan berperan membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. “Tugas anda sebagai calon ASN Kementerian Perhubungan bukan sekadar teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang aman, ramah dan profesional,” tambahnya.

Menteri Rini menilai, transportasi bukan lagi sekadar kendaraan bergerak di jalan, tapi ekosistem yang kompleks, yang menuntut birokrasi untuk siap bertransformasi. Transformasi sistem transportasi harus mampu membangun satu sistem yang terpadu, bukan seribu sistem terpisah, agar layanan publik mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan mobilitas bangsa yang terus meningkat. Layanan transportasi terpadu akan mampu menghubungkan orang dan menggerakan dunia usaha serta perekonomian nasional.

Baca juga :

Layanan transportasi berorientasi pada manusia menuntut interoperabilitas data lintas moda agar masyarakat mendapatkan akses, informasi perjalanan, ticketing, dan fasilitas pendukung yang nyaman dan terhubung sepanjang life cycle pergerakannya. Dalam konteks percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, birokrasi dan ASN harus berperan sebagai problem solver yang mampu connecting the dots melalui digitalisasi layanan transportasi.

“Di sinilah ASN Digital Kementerian Perhubungan memegang fungsi strategis untuk memastikan seluruh moda transportasi terintegrasi, berorientasi pada pengguna dan mendukung ekosistem ekonomi yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk mewujudkan new era ASN Digital di Kementerian Perhubungan diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi SDM-nya sendiri. Untuk menghadirkan birokrasi yang adaptif, inklusif dan profesional, ASN harus memiliki mindset perubahan, memperkuat kompetensi digital yang tetap humanis, serta menumbuhkan kepemimpinan visioner yang mampu menjadi teladan. Budaya kerja modern berbasis kolaborasi lintas batas juga perlu dibangun agar birokrasi mampu merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

Selain itu, integrasi data dan interoperabilitas layanan menjadi kunci untuk memastikan layanan pemerintah lebih sederhana, terhubung, dan dipercaya. “Tujuan akhirnya adalah agar ASN mampu membaca perubahan di tengah dunia yang bergerak cepat, sehingga birokrasi menjadi lincah, responsif dan benar-benar menjadi pembangunan,” tutur Menteri Rini.

Sektor transportasi adalah salah satu sektor paling dinamis, dengan teknologi dan regulasi yang terus berubah. Karenanya, Menteri Rini meminta talenta muda di Politeknik Kementerian Perhubungan untuk tidak berhenti belajar agar kelak menjadi insan transportasi yang menggerakkan pembangunan sekaligus menjunjung nilai pelayanan, dedikasi dan pengabdian bagi Indonesia.

“Arah baru transformasi pelayanan transportasi akan dimulai dari talenta muda yang berpikir progresif, melayani sepenuh hati dan berani berubah. Karena kendaraan terbaik untuk reformasi adalah manusia di balik kemudinya,” tambahnya. (hms/pan/gie)

Ditegaskan, bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lumajang, dalam meningkatkan kapasitas kader Pramuka agar mampu menjawab tantangan zaman. “Pramuka sebagai gerakan pendidikan non formal harus senantiasa relevan. Keterampilan komunikasi, termasuk berbicara di depan publik dan membuat konten digital, kini menjadi kebutuhan dasar yang wajib dimiliki,” kata Wabup Lumajang, yang akrab disapa Mas Yudha.

Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali dengan pengetahuan praktis dan wawasan aplikatif tentang bagaimana menyampaikan pesan, cerita dan nilai-nilai kepramukaan melalui berbagai kanal media, termasuk vlog media video yang sangat digemari generasi muda saat ini.

Baca juga :

Mas Yudha menilai, potensi besar pramuka yang sarat dengan nilai luhur, kegiatan positif dan semangat nasionalisme perlu dikemas secara menarik dan disebarluaskan agar mampu menginspirasi masyarakat luas. “Pramuka memiliki banyak cerita inspiratif yang layak dikabarkan. Dengan kemampuan public speaking dan vlog, para anggota bisa menjadi jembatan perubahan, agen narasi positif dan pendorong gerakan kebangsaan dari akar rumput,” tegasnya.

Mas Yudha berharap, pelatihan ini tak berhenti di ruang aula, para peserta diharapkan menjadi duta perubahan yang mampu menularkan ilmu dan semangat kepada anggota lainnya di masing-masing kwartir ranting, saka dan sako. “Jadilah pelopor di lingkungan kalian. Gunakan kekuatan komunikasi dan konten digital untuk membangun citra positif Pramuka, memperkuat semangat kebangsaan, dan menciptakan ruang-ruang edukasi di tengah masyarakat,” jelas Mas Yudha.

Kegiatan ini, tentunya menjadi bukti bahwa Pramuka di Lumajang,  tidak hanya mewarisi nilai-nilai masa lalu. Tetapi juga terus berinovasi menjemput masa depan, membentuk generasi yang tak hanya tangguh di alam, tetapi juga cakap di ruang digital. (kom/adi/gie)

Ketua Umum DPN Peradi RBA, Luhut MP Pangaribuan, mengatakan bahwa pihaknya ingin para advokat meneladani Yap Thiam Hien dalam menjalankan profesinya. “Lewat buku ini saya ingin mengajak semua untuk melihat ulang bagaimana hukum pidana kita berjalan dan bagaimana seharusnya peran advokat.Yap Thiam Hien adalah contoh nyata keberanian advokat melawan sistem yang timpang. Ibarat David adalah sosok yang kecil, melawan Goliath yang besar,” ujarnya saat hadir dalam bedah buku.

Dalam penegakan hukum, advokat harus memiliki argumen yang baik, tajam, berilmu dan jujur. Sehingga, memenangkan sebuah pertarungan yang besar. “Jadi jangan takut untuk jujur supaya hukum di Indonesia ini bisa berubah. Orang kecil, bisa menang dengan argumen yang tepat dan benar,” tambahnya.

Baca juga :

Luhut juga menjelaskan, kutipan dari Yap Thiam Hien “Kalau anda ingin menang jangan datang kepada ku, tapi kalau ingin memperjuangkan kebenaranmu, maka datanglah kepada ku,”. Sebab menurutnya, menjadi advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan, namun harus memperjuangkan kebenaran.

“Jika advokat menjanjikan akan bisa memenangkan perkara, itu bahaya. Bagaimana dia bisa mengatakan memenangkan, padahal hakim yang memutus,” jelasnya.

Melalui buku David vs Goliath, Luhut ingin memberikan semangat kepada para advokat supaya terus berjuang dengan kebenaran dan melihat keadilan secara luas. “Menjadi advokat tidak mudah, banyak tantangan dan harus berjuang. Berjuang dengan benar. Perjuangan selalu ada pengorbanan. Lihatlah bagaimana keteladanan Pak Yap Thiam Hien,” tambahnya. (gie)

Ketua JCP, Achmad Jadid, mengatakan bahwa di era digital ini, keterampilan literasi jurnalistik dan digital, tidak hanya menjadi kebutuhan. Akan tetapi, juga menjadi landasan untuk memahami dan mengoreksi berbagai informasi yang diterima.

“Melalui agenda ini, kita akan membahas berbagai aspek literasi jurnalistik, mulai dari pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip jurnalisme hingga teknik-teknik analisis berita,” katanya.

Dikatakannya, produk pers yang baik tidak hanya melibatkan penyampaian berita yang akurat dan berimbang, tetapi juga mengutamakan etika dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dirinya berharap peserta dapat memahami cara kerja media, mengidentifikasi sumber yang kredibel dan memisahkan fakta dari opini.

Baca juga :

“Dengan demikian, para pelajar ini dapat membedakan informasi yang benar dan palsu atau hoaks,” tambahnya.

Kanit III Tipidter Satreskrim Polres Pamekasan, Ipda Darmiaji, mengatakan bahwa pengetahuan tentang cyber crime ini sangat penting untuk disampaikan terhadap generasi muda, terlebih peserta didik. Pasalnya, dari beberapa kasus yang berhasil diungkap, ada sebagian besar kasus tindak kejahatan melalui media sosial (Medsos).

“Beberapa waktu yang lalu, kami berhasil mengungkap kasus cyber crime dengan modus penipuan, pinjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol). Oleh karena itu, kami berharap siswa-siswi SMK Darul Ulum Banyuanyar lebih bijak dalam menggunakan Medsos. Agar terhindar dari UU ITE,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Darul Ulum Banyuanyar, Abdul Basid, mengatakan banyak terima kasih pada JCP yang telah membekali siswa dalam bidang jurnalistik.

“Sebagai santri tentunya harus lihai dalam bidang jurnalistik. Sehingga, juga bisa berdakwah melalui media dan nantinya juga bisa dibaca di semua kalangan,” paparnya. (azm/sit)

Program Beli Nasi yang dicanangkan oleh BPBD Kabupaten Lumajang tersebut, memberikan pendidikan kebencanaan serta bertujuan untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengatasi bencana.

Baca juga :

Plt Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang, Amni Najmi, menyampaikan bahwa sosialisasi kebencanaan serta pembekalan literasi budaya sadar bencana bagi santri ini merupakan sebagai upaya melindungi dari potensi bencana. “Program Beli Nasi ini sangat penting bagi anak-anak untuk belajar tentang lingkungannya. Sehingga, nantinya juga bisa memberikan informasi kewaspadaan bencana kepada keluarga maupun warga sekitar,” katanya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa konsep pendidikan kebencanaan juga meliputi hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Seperti pencemaran, pelestarian alam dan transportasi. Karena itu, sosialisasi kebencanaan bagi anak-anak tersebut dinilai penting di daerah yang berpotensi bencana alam.

“Dengan mengajak rekan-rekan dari pondok pesantren, diharapkan dapat membentuk santri siaga bencana, santri dapat memiliki kemampuan untuk memitigasi dan dapat menyalurkannya ke masyarakat luas terutama keluarganya karena tidak menutup kemungkinan pada pondok pesantren pun dapat terjadi bencana,” paparnya. (kom/adi/sit)

Menjawab kebutuhan ini, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang menggelar ‘Pelatihan Desainer Multimedia’ bagi para Pencari Kerja (Pencaker). Kegiatan ini, dilaksanakan selama enam hari, yaitu mulai Senin (02/09/2024) hingga Sabtu (07/09/2024) di Hotel Pelangi Kota Malang.

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebutkan bahwa melihat dunia digital yang makin berkembang pesat, pihaknya ingin memaksimalkan kompetensi dan keterampilan para Pencaker dengan memberikan bekal melalui pelatihan teori dan praktek desainer multimedia muda. “Diharapkan teman-teman ini nantinya tidak sekadar menjadi karyawan, tapi juga bisa mengembangkan dan memiliki karakter entrepreneur di bidang jasa desain multimedia. Jadi, nantinya mereka tidak sekadar menjadi karyawan, tapi bisa membangun usahanya sendiri,” katanya, saat membuka pelatihan, Senin (02/09/2024) tadi.

Pelatihan yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ini, diikuti oleh 45 Pencaker dan akan banyak materi yang didapat oleh peserta dalam pelatihan. Bahkan tidak hanya terbatas teknik multimedia, namun peserta juga diberikan ilmu tentang penerapan keamanan data dan mutu produk hingga menjalin relasi dengan klien. Bahkan, peserta pun diwajibkan mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di akhir kegiatan.

Baca juga :

Sekedar diketahui, Disnaker PMPTSP Kota Malang dari tahun ke tahun secara rutin menggelar berbagai pelatihan bagi para Pencaker. Tercatat, pada tahun 2024 ini ada delapan pelatihan yang diselenggarakan, yakni terkait administrasi perkantoran, tata kecantikan rambut, hantaran, konten kreator, kesehatan tradisional, teknisi telepon seluler, terapis kecantikan spa hingga desainer multimedia. Berbagai pelatihan ini, diselenggarakan bersumber dari dana APBD hingga DBHCHT.

“Penyelenggaraan beragam kegiatan pelatihan semacam ini, tentu tujuan akhirnya akan dapat mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Arif.

Sementara itu secara terpisah, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menuturkan bahwa pemanfaatan  DBHCHT harus seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Salah satu di antaranya, seperti pelatihan digelar oleh Disnaker PMPTSP ini.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan ada transfer knowledge sekaligus pembekalan keterampilan terapan. Sehingga, peserta memiliki opsi di bidang kewirausahaan secara mandiri,” terang Pj Wali Kota Iwan. (kom/sit/adv)

“Pemkab menyiapkan beberapa bekal untuk para jamaah, mulai dari sambel pecel, abon dan macem-macem,” kata Mas Dhito, saat acara pembinaan manasik massal dan pelepasan jamaah haji Kabupaten Kediri di Convention Hall, Selasa (21/05/2024) tadi.

Bekal sambel pecel diberikan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada CJH, ujarnya, bukan kali pertama. Tahun sebelumnya, para jamaah justru senang dengan bekal sambel pecel, karena dapat mengobati kerinduan dengan makanan di Tanah Air.

“Karena sekitar 40 hari nanti di sana (ibadah, red), maka begitu 20 hari kecenderungannya kangen atau rindu masakan Indonesia,” ungkapnya.

Baca juga :

Mas Dhito juga menyampaikan pesan kepada jamaah, yaitu ketika nantinya berada di Tanah Suci, agar saling menjaga dan bergandengan tangan. Sehingga, tidak sampai terlepas dari rombongan.

“Karena rawan sekali lepas dari rombongan. Jadi pesan saya, untuk saling bergandengan dan melihat satu sama lain,” paparnya.

Yang tidak kalah penting, Mas Dhito juga berharap kepada jamah yang berusia lebih muda, bisa menjaga jamah yang lebih tua. Terlebih dari ribuan jamaah yang akan diberangkatkan, terdapat 32 jamaah prioritas Lansia.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, menambahkan bahwa semua jamaah telah dibekali manasik haji baik dari Kantor Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA) dari tiap Kecamatan. Total keseluruhan jamaah haji dan petugas yang akan diberangkatkan sebanyak 1.137 jamaah. Adapun jamaah haji paling tua dari Kabupaten Kediri berusia 94 tahun dan paling muda 19 tahun.

“Jamaah yang diberangkatkan akan dibagi dalam tiga kloter. Yakni kloter 93, 94 dan 95,” tambahnya. (kom/pan/sit)

Kasatpol PP Situbondo Kabupaten Situbondo, Sopan Effendi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek Siroleg digelar dengan menggunakan anggaran DBHCHT. Sistem Siroleg sendiri, merupakan aplikasi untuk melakukan pendataan dan menyampaikan informasi atau laporan adanya rokok ilegal.

Artinya, ujar Kasatpol PP, bahwa sebelum melakukan penindakan di lapangan terkait operasi rokok ilegal, yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu adalah Siroleg, untuk pencarian informasi keberadaan rokok ilegal yang ada di Kabupaten Situbondo. Dalam Bimtek ini, anggota Satpol PP juga dibekali ilmu beberapa regulasi dalam kegiatan melaksanakan tugas di lapangan agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan.

Baca juga :

Sementara terkait pelaksanaan sendiri, yaitu dengan melibatkan nara sumber yang berasal dari jajaran samping. Seperti Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Bea Cukai Jember dan Bappeda.

“Harapan kami dengan adanya Bimtek Siroleg, teman-teman Satpol PP (peserta), bisa lebih memahami tugas dan tanggung-jawabnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT. Sebab dari anggaran DBHCHT yang ada di Kabupaten Situbondo, 10 persen ada di Satpol PP yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi larangan rokok ilegal dan penindakan,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Katon Aji, menyampaikan bahwa dalam kegiatan Bimtek ini, pihaknya sebagai nara sumber memberikan pembekalan kepada Satpol PP Kabupaten Situbondo untuk bagaimana cara melakukan penindakan rokok ilegal secara efektif. Satpol PP dibekali pengetahuan tentang cukai, DBHCHT dan modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaku peredaran rokok ilegal. Sehingga, nanti bisa terus menekan peredarannya.

“Kita ketahui bahwa rokok ilegal itu peredarannya sangat merugikan negara dan masyarakat,” terangnya. (her/sit)

Dalam pelatihan ini, tidak ketinggalan petugas juga menggelar simulasi tanggap bencana seperti pohon tumbang dan teknik-teknik pemotongannya.

Wakapolresta Malang Kota, AKBP Apip Ginanjar, menyampaikan bahwa pelatihan ini untuk anggota kepolisian dalam meningkatkan kualitas dalam memberikan pertolongan kebencanaan. “Kita tingkatkan kualitas anggota dalam pertolongan kejadian bencana. Petugas kepolisian harus sudah tahu apa yang dilakukan,” ujarnya.

Pelatihan ini, tambahnya, bukan pertama kalinya dilakukan. Sebab, sebelumnya pihaknya juga telah menggelar simulasi dan pelatihan penanganan kebakaran. “Ini pelatihan secara kontinyu bagi anggota kepolisian agar bisa mengetahui apa yang dilakukan dan juga bersinergi dengan instansi terkait berkaitan dengan bencana-bencana yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polresta Malang Kota,” tegasnya.

Baca juga:

Diharapkannya, melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman penanganan bencana terutama bagi anggota Polri baru. Dalam pelatihan kali ini, berkaitan dengan menghadapi korsleting listrik saat terjadinya pohon tumbang. Diajarkan bagaimana penanganan korsleting listrik yang bisa terjadi di dalam dan luar ruangan.

“Kita bekali ketrampilan saat menghadapi adanya pohon tumbang dan mengenai kabel listrik. Bagaimana keselematan petugas yang datang. Petugas harus sudah melengkapi alat keselamatan diri seperti helm, mampu menggunakan senso dan mengetahui kondisi pohon yang dipotong bagaimana. Intinya bisa mengetahui teknik pelaksanaan di lapangan untuk menjaga keselamatan diri dan orang di sekitar,” lanjutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Surya Adi Nugraha, menjelaskan edukasi penanganan bencana penting dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan. “Mana yang harus dikerjakan dulu dan mana yang tidak membahayakan bagi petugas itu sendiri. Semuanya ada caranya. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian ketidaksengajaan. Harus diketahui bagaimana tekniknya. Sebab jika salah penanganan bisa membahayakan keselamatan bagi petugas di lapangan,” ujarnya. (gie)