“Belanja Daerah difokuskan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib, khususnya untuk penanganan Pandemi Covid-19 dengan mensinergikan dengan Pemerintah Pusat, seperti untuk pemenuhan insentif tenaga kesehatan yang diproyeksikan masih memerlukan pendanaan sekitar Rp 20 milyar,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Dirinya juga menyampaikan bahwa dukungan penanganan Covid-19 melalui Belanja Tidak Terduga, dukungan pendanaan untuk pengamanan oleh instansi vertikal, supporting pelaksanaan vaksin dan distribusinya, dan pengadaan alat kesehatan untuk mencukupi ketersediaan oksigen di rumah sakit rujukan dan masyarakat melalui pengadaan oksigen konsentrator dimana satu unitnya senilai Rp 1,5 milyar.

“Sedangkan di sisi Pendapatan Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 0,90 persen, disesuaikan dengan kondisi proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan sebesar 2,29 persen yang berasal dari beberapa sektor pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Sedangkan untuk pendapatan transfer menyesuaikan ketetapan penurunan alokasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp 35 milyar,” imbuhnya. Sehingga, dijelaskan oleh Bupati Yuhronur, bahwa fiscal pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021 memiliki postur Pendapatan Daerah diperkirakan menjadi Rp. 2.903.968.723.509,62 atau mengalami penurunan minus 0,90 persen, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 2.953.893.170.116,11 atau mengalami kenaikan 0,51 persen, dan Pembiayaan Daerah setelah perubahan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 49.924.446.606,49. (zud/zen/ed2)