“Ini bukti bahwa kita terus mendorong kegiatan-kegiatan yang mengarah ke semua sektor dengan berbasis digitalisasi. Hari ini, peresmian Pasar Murah Online Pemkot Malang. Mudah-mudahan dan seterusnya Pasar murah Online akan kita kuatkan,” ujarnya.

Langkah ini, tambah Wali Kota, juga sebagai bentuk penyediaan kebutuhan bahan pokok murah kepada warga di Kota Malang. Pasalnya, saat menjelang Nataru ini banyak sembako yang mengalami kenaikan harga.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Sering saya sampaikan bahwa di pasar boleh sedikit orang yang datang, tapi jual beli atau transaksinya tetap berlangsung,” jelasnya.

Dengan dilauchingnya Pasar Murah Online tersebut, Wali Kota Sutiaji berharap pembiasaan perilaku masyarakat untuk berbelanja juga dikuatkan. Nantinya, hal ini tidak akan hanya dihadirkan karena momen perayaan hari Idul Fitri atau Nataru saja. Ke depan, 26 Pasar Rakyat di Kota Malang diharapkan bisa masuk ke ranah digitalisasi

“Ini bagian dari pembiasaan perilaku belanja masyarakat, harapan kami sudah masuk pada digitalisasi semua. Dengan pembiasaan tersebut, Pasar Rakyat di Kota Malang bakal mampu bersaing secara global. Apalagi kalau sistemnya online, harga  dan ketersediaan barang terpantau semua, sehingga tidak ada fluktuasi. Mudah-mudahan menambah kearifan lokal kita,” paparnya. (hms/mus/sit)

Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, mengatakan bahwa inovasi tersebut layak direplikasi oleh provinsi lainnya. “Harapan kami, Program Jatim Bejo ini bisa replikasi ke daerah lain. Ini adalah inovasi yang sebenarnya bisa melibatkan UKM. Dengan adanya Jatim Bejo produk UKM bisa diakses melalui daring,” ujar Gatot saat penyerahan penghargaan bagi para pelaku Jatim Bejo, Selasa (23/11/2021).

Gatot menjelaskan, dengan Jatim Bejo ini, jika terjadi fraud maka akan tercatat secara elektronik. Jadi, transparan, cepat, mudah.

“Dengan transparan itu akuntabilitas terjaga. Sehingga, mampu mengecilkan perilaku fraud dalam pengadaan barang atau jasa,” jelasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang atau Jasa Setda Provinsi Jatim, Program Jatim Bejo per 31 Oktober 2021 telah mengakomodir 1.578 penyedia dengan total produk yang telah tayang sebanyak 27.728 dan tersebar di 38 pemkab atau pemkot se-Jatim.

Sementara itu, menanggapi pujian tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan LKPP kepada Pemprov Jawa Timur. Khofifah berharap, pemanfaatan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang atau jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, bahwa Bejo juga mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM). Hal ini, sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-marketplace atau belanja online bisa menunjang UKM dalam menemukan akses market yang lebih luas dan besar.

“Insyaallah, dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25 persen,” terangnya. (ade/sit)

“Jadi artinya bahwa inklusi dan literasi harus berjalan seiring,” jelasnya.

Saat ini saja, berdasarkan penuturan Sutiaji sudah lebih dari 1000 UMKM yang masuk market place.

“Kalau masuk market place, sudah masuk pasar global, otomatis juga telah melalui jasa perbankan atau industri keuangan yang benar. Maka dari itu yang namanya inklusi, sambil nanti akan diiringi dengan literasi,” tambahnya.

Disamping melalui pembiayaan, Kota Malang juga memiliki program OJIR (Ojo Percoyo Rentenir) yang mengedukasi masyarakat untuk tidak meminjam modal atau utang ke rentenir.

“Apalagi saat ini kita dorong APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sudah saya beri kebijakan mamin (Industri Makanan dan Minuman) di Kota Malang antara Rp 30-50 miliar akan diutamakan 50 persen dibelanjakan pada UMKM,” ungkapnya.

Sutiaji mengungkapkan bahwa dulu ketika belanja harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Namun saat ini sudah ada Jatim Belanja Online (BEJO).

“Artinya belanja dibawah Rp 50 juta sudah tanpa SIUP untuk memudahkan mereka. Sedang kami kurasi UMKM bagaimana manajemen produksinya supaya bisa bersaing secara global,” tandasnya.

Oleh karena berbagai upaya itu, OJK menganggap bahwa Wali Kota Sutiaji berhak menerima penghargaan Penggerak Program Inklusi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota. (cw1/ed2)