Diantaranya, agar pemerintah melaksanakan reformasi agraria, menghentikan kriminalisasi terhadap petani, menghentikan intimidasi yang dilakukan oknum Perhutani terhadap masyarakat pengelola perhutanan sosial, hingga menurunkan harga pupuk. Selain tuntutan itu, petani juga meminta untuk men-stop impor pangan dan evaluasi gugus tugas reforma agraria kabupaten Banyuwangi.

Presiden BEM Untag Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda, dalam orasinya mengatakan, bahwa pada periode pertama Presiden, Joko Widodo memimpin, kasus agraria menjadi perhatian khusus dan melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, juga menjanjikan 9 hektar lahan konflik akan didistribusikan kepada petani.

“Faktanya, 9 hektar lahan itu tidak didistribusikan secara maksimal. Sementara Pulau Jawa, bukan prioritas utama land reform 9 juta hektar,” ujar Rifqi dengan berapi-api.

Masih menurut Rifqi, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani. Mulai dari pengadaan bibit hingga penyediaan pupuk. Sehingga, menyebabkan ketergantungan petani terhadap pihak lain.

“Kehadiran Pemerintahan bukan membantu petani, tapi justru lebih mengutamakan para pemodal. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau negara, pun tidak berpihak kepada petani. Atau, lebih berpihak kepada pemodal, baik itu regulasi tentang pupuk, regulasi tentang agraria, regulasi tentang budidaya hingga regulasi tentang hilir, rigulasi tentang import pangan tampak betul mengabdi kepentingan pemodal,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, ratusan massa yang dimotori BEM Untag, bergerak dari Halaman Untag Banyuwangi menuju DPRD Banyuwangi dengan jalan kaki. Sambil meneriakkan yel-yel, mereka berjalan dengan tertib mendapat pengamanan dari anggota Polresta Banyuwangi. (ras/sit)