Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menyampaikan jika pihaknya selalu memberikan masukan-masukan kepada BPBD Kota Malang, berdasarkan kajian dan analisa. Sehingga, diharapkan ketika BPBD turun di lapangan bersama dengan masyarakat, itu memiliki bekal dan keahlian.

“Kami dari Komisi D DPRD Kota Malang bersama BPBD, selalu mengkonsepkan bersama untuk memberikan masukan yang jelas. Sehingga, semua harus berdasarkan kajian dan analisa. Kemarin kami sudah melakukan rapat triwulan pertama dan nanti akan kami lanjutkan di triwulan berikutnya. Kami selalu berupaya supaya BPBD ini punya taring,” jelas Amithya, Selasa (06/06/2023) siang.

Ditambahkannya, relawan yang ada di Kota Malang, itu sangat banyak. Hanya saja, sistem koordinasi dan komunikasi, masih kurang maksimal. Sehingga, itu harus dimasifkan kembali. Karena, dalam menanggulangi bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja.

Baca juga :

“Kami tidak bisa bergerak sendiri dan harus bekerjasama melibatkan satu dengan yang lain. Bersama dengan Pemkot Malang, relawan, lurah, camat, dan juga dari lintas komisi, karena dalam hal ini yang bergerak banyak,” katanya.

Kemudian, saat disinggung mengenai upaya DPRD Kota Malang terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana, pihaknya mengatakan jika telah melakukan edukasi, pendekatan dengan berdialog bersama warga serta memberikan pendampingan. “Misalnya mereka mengalami masalah sertifikasi tanah, tentu ini membutuhkan solusi yang tidak instan. Karena rentetannya itu cukup panjang. Jadi pasti Pemkot Malang, dan kami harus punya solusi yang sifatnya jangka panjang. Yang penting adalah edukasi, pendekatan, pendampingan, baru nanti hasil akhirnya seperti apa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan jika pelan-pelan akan memetakan apa saja yang masih kurang di masyarakat terkait dengan penanganan bencana tersebut. Karena dalam penanganan bencana yang terintegrasi, juga dibutukan peran dari stakeholder.

“Karena kami tidak bisa hanya mengandalkan BPBD saja untuk penanganan bencana, maka saya tekankan itu juga perlu dukungan dari masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Aspek pokok yang hendak ditekankan oleh Menteri PMK Muhadjir, ini dikatakannya sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo, yakni aspek siap siaga bencana. “Nanti semua infrastruktur yang diperlukan dalam rangka untuk memperkuat siap siaga bencana itu akan kita utamakan. Karena itu untuk kebijakan dari Kepala BNPB sekarang tidak setelah bencana baru kemudian dibantu, tapi justru jauh-jauh hari sudah ada pemberian bantuan-bantuan,” ujarnya.

Untuk perkuat dari sisi kesiapsiagaan bencana, termasuk edukasi, penyadaran kepada masyarakat. “Nantinya jangan sampai semakin parah konsekuensi atau resiko dari bencana yang terjadi. Bagaimana itu bisa seminimal mungkin kerusakan baik dari segi korban manusia maupun material. Itu bisa ditekan seminim mungkin itu tujuan dari kita membangun kesiapsiagaan bencana,” ungkap Menko PMK.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa HKB yang jatuh setiap 26 April ini telah diperingati dengan pembunyian kentongan dan pelaksanaan latihan kesiapsiagaan bencana serentak di seluruh Indonesia. Namun, puncaknya baru diperingati hari ini dengan Kabupaten Lamongan sebagai tuan rumah. Ini, sekaligus bersamaan dengan Hari Jadi ke 454 Kabupaten Lamongan.

Ditambahkannya, jika tahun lalu Puncak HKB secara seremonial diperingati di Kaki Gunung Merapi, dengan dampak kesiapsiagaan masyarakat meningkat. “Kali ini, kita laksanakan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Ada 7 kabupaten/kota yakni Lamongan, Blora, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Tuban dan Gresik yang dilewati. Tentu saja, harapannya dengan puncak acaranya di Lamongan yang merupakan salah satu kabupaten yang setiap tahun menghadapi luapan Sungai Bengawan Solo. Kita juga sepakat di tahun-tahun depan ini juga masih mungkin terjadi. Tetapi dengan kesiapsiagaan yang meningkat, mudah-mudahan ketika bencana itu terjadi di masa depan resikonya semakin kecil,” harap Letjen TNI Suharyanto.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa indeks resiko bencana Jawa Timur selama 5 tahun ini, terus menurun. “Tahun 2021 ini, poinnya 117,26 poin atau turun di tahun 2022 yakni 108, 69 atau 8,57 poin. Ini, menunjukkan bahwa upaya kami Pemprov Jawa Timur beserta seluruh Pemerintah kabupate atau kota dan masyarakat betul-betul memprioritaskan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi prioritas yang sangat penting. Juga menunjukkan bahwa kami terus memperbaiki sistem mekanisme kesiapsiagaan pencegahan bencana,” terangnya.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa sebagai tuan rumah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan BNPB, khususnya yang telah memilih Lamongan sebagai lokasi penempatan kegiatan HKB Nasional Tahun 2023. Menurutnya, ini akan sangat memberikan dorongan, spirit dan energi besar serta motivasi untuk kesiapan dalam mengelola dan memanage bencana yang ada di Kabupaten Lamongan.

“Untuk membersamai kegiatan tersebut, kita juga telah melaksanakan kegiatan simulasi tanggap bencana mandiri di empat desa. Yakni di Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Desa Bulutigo Kecamatan Laren, Desa Parengan Kecamatan Maduran, dan Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun, dan juga melibatkan Pasar Desa Blawi, Madrasah Aliyah Bahrul Ulum, juga Rumah Sakit Intan Medika,” ungkapnya, Rabu (17/05/2023) tadi.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan satu pompa mobile untuk Kabupaten Lamongan, hingga bantuan tali asih dan Sembako untuk 50 anak yatim. Dihadiri oleh Anggota Komisi VIII, Ina Ammania, Konjen (Konsulat Jendera) Australia di Surabaya, BPBD dari berbagai provinsi di Indonesia, Forkopimda Lamongan, juga INGO (Internasional Non-Governmental Organization) dan NGO (Non-Governmental Organization).

Rangkaian acara Puncak HKB 2023 di Lamongan dimulai dari penanaman pohon bambu, sarasehan masyarakat sungai, simulasi evakuasi mandiri, launching video pembelajaran Destana (desa tangguh bencana), panduan Renkon (rencana kontijensi) berbasis anak, juga laporan buku masyarakat sungai bertutur; hingga panggung hiburan rakyat. (zen/gie)

Bupati Jember, Hendy Siswanto, menyampaikan bahwa di Kabupaten Jember terdapat banyak titik rawan bencana alam. Sehingga, cocok menjadi tempat latihan manajemen bencana.

Kendati menjadi banyak titik bencana, urai Bupati Hendy, namun dirinya berharap tidak ada bencana alam di Jember. “Kabupaten Jember adalah tempat istimewa untuk pelatihan kebencanaan. Mudah-mudahan hanya untuk pelatihan dan tidak ada bencana di Jember,” ujar Bupati Hendy.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam kesempatan itu, bupati juga mengajak seluruh daerah yang hadir untuk menggugah seluruh warga daerahnya, akan kewaspadaan dan antisipasi bencana. Karena penanganan kebencanaan adalah tanggung jawab semua, baik pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

“Ilmu yang didapatkan dari belajar bersama kali ini, ketika kembali ke daerah masing-masing, mohon untuk segera disebarluaskan. Lalu, perbanyaklah duta-duta kebencanaan di tengah masyarakat,” paparnya.

Dirinya mencontohkan, bahwa antisipasi bencana yang harus dilakukan masyarakat ialah melakukan bersih-bersih saluran air di sekitar rumah. Serta, memangkas pohon yang berisiko menimbulkan bencana pohon tumbang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy juga mengintruksikan kepada seluruh ASN di Kabupaten Jember, untuk bergerak dan menjadi relawan kebencanaan di tengah masyarakat. Dengan banyaknya orang yang menjadi duta kebencanaan, maka bencana alam bisa diminimalisir lebih maksimal. (kom/rio/gie)

Kalaksa BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, menjelaskan bahwa terserapnya sejumlah anggaran pasca bencana itu, karena beberapa waktu lalu terjadi bencana di 22 titik. “Jadi, dari anggaran Rp 660 juta sudah terserap sebesar Rp 612 juta. Maka, saat ini sisa yang ada untuk dana penanganan pasca bencana sekitar Rp 48 juta. Serapan anggaran itu, teralokasi ke 22 titik bencana, beberapa waktu lalu,” terangnya saat dihubungi melalui ponsel, Senin (15/05/2023) sore.

Besaran anggaran yang dialokasikan, tambahnya, ebenarnya sudah menyesuaikan dengan hasil assessment. Dimana, menurutnya paling besar bisa mencapai Rp 49 juta. Sedangkan untuk yang paling kecil sekitar Rp 6 juta.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Seluruh anggaran itu diperuntukkan material seperti semen, besi, batu dan lainnya. Kalau dilihat, alokasi anggaran paling sedikit Rp 6 juta dan alokasi besar bisa mencapai Rp 49 juta. Contohnya, saat itu bencana di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, ada plengsengan yang ambrol,” ujarnya.

Dengan kondisi anggaran yang ada sekarang, ungkapnya, maka mengajukan lagi tambahan anggaran sebesar Rp 760 juta, melalui pergeseran anggaran dan saat ini masih berproses. Karena, ancaman bencana di Kota Malang, dinilai masih berpotensi dan masih ada.

“Tahun lalu, anggaran dana penanganan pasca bencana Rp 330 juta. Kemudian, setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp 1,050 miliar. Jadi, seperti yang terjadi tahun ini, kami mengajukan anggaran lagi,” jelasnya. (put/gie)

Jika pada berita sebelumnya, diinformasikan bahwa sekitar 13 rumah yang terdampak, namun seiring dengan perkembangan data, pada Sabtu (29/04/2023) kemarin, terdapat dua tambahan rumah yang turut terdampak. Sehingga diperkirakan, total rumah yang terdampak tanah longsor hingga saat ini ada sebanyak 21 rumah.

Hal tersebut, dibenarkan oleh Lurah Tanjungrejo, Muhammad Abdul Azis. Bahkan, retakan tanah tersebut terjadi pada Minggu (30/04/2023) kemarin sore, menjelang malam hari. Sehingga, menurutnya tim pantau tanggap darurat, segera melakukan evakuasi warga dan segala perabotannya untuk ditempatkan dilokasi yang aman.

“Dampak dari bencana tanah longsor tersebut, mengakibatkan 21 rumah tempat tinggal tidak layak huni. Memang itu terjadi saat kemarin sore menjelang malam. Kemudian, tim tanggap langsung melakukan evakuasi pada korban,” kata Azis, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin siang.

Disampaikan Azis, jika tanah yang berada di sekitar kawasan tersebut, merupakan tanah sepadan sungai yang tidak layak sebagai tempat hunian. Sehingga, pihaknya menyediakan beberapa lokus pengungsian bagi warga yang terdampak tersebut.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Hari ini sudah kita lakukan evakuasi dan lokus pengungsiannya ada di Posko Balai Panitran, Rumah Singgah Yayasan Karmel. Kemudian, Panti Jompo yang merangkap Dapur Umum dan Rumah Singgah Suster, itu sampai dengan kurun waktu yang tidak dapat kami sampaikan juga,” ujarnya.

Kemudian, Koordinator Bantuan Pos 1, Andik, mengatakan bahwa bertambahnya jumlah rumah yang terdampak tersebut merupakan bentuk antisipasi. Sebab, adanya faktor lempengan antar rumah yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga, dikhawatirkan terjadinya longsor susulan yang merambat.

“Begitu sisi satunya jatuh, semua juga ikut jatuh. Di bawahnya ini kan berlapis-lapis,” ucap Andik.

Andik juga menjelaskan, jika enam rumah tersebut dikategorikan terdampak longsor, karena sangat dimungkinkan jika debit aliran air sungai Metro dapat naik sewaktu-waktu. Sehingga, hal tersebut memicu kekhawatiran masyarakat sekitar untuk mulai mengungsi, meskipun tidak ditemukan retakan dalam rumahnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, menjelaskan bahwa adanya 6 rumah tambahan yang terdampak longsor tersebut, merupakan faktor dari dinamika yang terjadi di lapangan, mengingat kondisi pemukiman warga yang juga berada di tanah sepadan sungai.

“Iya, itu dinamika lapangan, tentu kami update setelah asesment berikut,” imbuh Prayit. (rsy/sit)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD, Prayitno, menyampaikan jika pihaknya telah membentuk dua tim tanggap bencana. Diantaranya, tim pusat data informasi atau biasa disebut Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) dan tim unit operasional.

“Untuk tim unit operasional kami itu ada dua orang, lalu ditambah lagi dua orang yang spesifikasinya kaji cepat. Jadi untuk mengasessment, dan menilai wilayah,” kata Prayitno, Sabtu (22/04/2023) tadi.

Kemudian, tambahnya, jika tim tanggap bencana siap siaga, akan on call selama 24 jam. Tentu, hal itu sebagai bentuk upaya untuk memberikan respon cepat dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat selama libur Lebaran.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kami prinsipnya mengimbau untuk masyarakat agar tidak ragu menghubungi BPBD Kota Malang, apabila terjadi keadaan darurat ataupun bencana. Kami on call, piket 24 jam setiap hari. Kemudian Pusdalops itu juga 24 jam, menampung seluruh laporan masyarakat. Baik dari BMKG, masyarakat, BPBD kota lain misalnya ada keterkaitan dengan kami, itu menyampaikan informasi kepada kami,” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan sinergitas bersama dengan lembaga terkait, diantaranya seperti Dinkes, DLH, hingga PLN untuk penanganan tanggap kebencanaan. “Misalnya ada kejadian pohon tumbang yang menimpa orang, otomatis dua atau tiga lembaga kami hubungi. Dinkes untuk menyiapkan ambulans, DLH untuk sinergi, lalu PLN untuk kabel-kabel yang putus. Itu pusdalops kami sudah link dengan 112 contact unit operasional itu,” ungkap Prayit.

Disisi lain, Prayit menyebut jika beberapa bencana yang perlu diantisipasi saat momen libur lebaran kali ini, adalah cuaca ekstrem, seperti banjir dan angin kencang. Karena itu, tim BPBD Kota Malang telah mempersiapkan kewaspadaan dini serta mengedukasi masyarakat terkait hal-hal yang perlu dilakukan dalam keadaan gawat darurat.

“Kalau seperti cuaca ekstrem, kita kewaspadaan dini saja, sama edukasi ke masyarakat. Kami menyebar informasi dari BMKG, untuk per tiga hari. Kami juga selalu berkoordinasi dengan warga melalui lurah, camat, RT/RW, dan tentunya kelurahan tangguh di masing-masing wilayah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota Aries, agar penanggulangan titik terdampak bencana tidak boleh ditunda. Karena, sangat beresiko tinggi terhadap pemukiman masyarakat. “Saya minta, lima titik yang terdampak bencana longsor itu secepatnya ditanggulangi. Karena, ini sangat beresiko tinggi terhadap pemukiman masyarakat, mengingat hujan terus berlangsung,” kata Pj Wali Kota, seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (29/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Karenanya, ungkap Aries, agar sejumlah pihak secara bersama-sama saling berkoordinasi. Apakah itu dari BPBD, maupun semua pihak terkait untuk turun langsung mengerjakan penanggulangan longsor-longsor.

“Saya minta percepatan penanganan secara cepat. Apa langkah-langkah, sehingga nanti akses masyarakat dan dampaknya tidak meluas,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Senin (27/03/2023) kemarin, setidaknya di wilayah Kecamatan Bumiaji, terjadi bencana longsor di lima titik. Diantaranya, di Desa Punten, Bumiaji, serta Desa Gunungsari. (put/sit)

Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, menjelaskan bahwa lima titik bencana itu yakni mulai banjir yang mengakibatkan longsor dan meluapnya Sungai Paron, Desa Bumiaji. “Dalam satu hari kemarin, Kota Batu mengalami bencana di lima titik wilayah Kecamatan Bumiaji. Mulai dari banjir, longsor dan meluapnya sungai Paron,” terang Agung, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (27/03/2023) tadi.

Peristiwa bencana itu, tambahnya, yaitu kejadian longsor menimpa Jalan Seman RT03 RW01, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. Lalu, Jalan Raya Punten, Dusun Gempol, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Jalan. Wongso, Dusun Pagergunung, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji dan Dusun Kekep RT01 RW05, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

“Kejadian longsor di Jalan Seman di Desa Punten, ini akibat rekahan pada tebing dengan dimensi panjang 13 meter dan tinggi 6 meter. Kejadian ini, sangat berpotensi untuk terjadi bencana tanah longsor dan berdampak pada kondisi rumah warga,” jelasnya.

Kemudian, longsor di Jalan Raya Punten, yang menyebabkan longsornya tebing plengsengan di tepi jalan bagian bawah bangunan toko kelontong milik Ningwaris, warga Dusun Gempol. Sedangkan, plengsengan longsor dengan dimensi panjang 15 meter dan tinggi 3 meter.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, longsor terjadi di tebing tepi Jalan Wongso RT06 RW01, Dusun Pagergunung, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Tebing longsor dengan dimensi panjang 4 meter dan tinggi 8 meter. Dimana, material longsor jatuh ke rumah milik Suliadi dan menyebabkan kerusakan ringan serta menutup akses jalan ke gudang miliknya.

Kemudian, tambahnya, longsor di Dusun Kekep RT01 RW05, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, dengan dimensi longsong panjang 12 m, tinggi 4 m dan lebar 1,5 m. Kejadian ini, merusak sekitar 100 meter persegi tanaman cabai siap panen dan bibit jeruk warga Dusun Kekep.

“Dan yang terakhir, pada di hari kemarin yaitu bencana banjir kembali terjadi di daerah Aliran Sungai Paron, Desa Bumiaji. Karena, sungai ini memang langganan banjir. Tetapi, karena kemarin intensitas hujan yang tinggi membuat sungai ini malah meluap,” ujarnya

Sehari setelah kejadian bencana itu, ujarnya, pihak BPBD langsung turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan. Selain itu, juga dilakukan pendistribusian bantuan untuk korban bencana. “Hari ini, kami bersama pihak lain melakukan pembersihan di lima titik terjadinya bencana. Kami sudah kirim terpal di lokasi bencana. Khusus untuk bencana longsor di Desa Punten yang menyebabkan kerusakan berat. Kami juga hari ini droping material. Nanti, untuk pekerjaan dilakukan secara kerja bakti. Dan, kami hari ini turun ke semua lokasi bencana menghitung kerugian materialnya,” tambahnya. (put/gie)

Dalam kesempatan tersebut, hadir BPBD Provinsi Jawa Timur, yang turut menyerahkan bantuan pada 95 kepala keluarga (KK), yang terdampak banjir. Termasuk, Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bahtiar Rahmat, Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, Sik, Dandim 0822, Letkol Arm Suhendra Cipta, Ketua PCNU, KH Abd Qadir Syam dan sejumlah pejabat lainnya.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar mengatakan, bahwa bencana yang terjadi di Kecamatan Ijen, ini sudah yang ketiga kalinya. Karenanya, kita harus menjaga alam ini.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ini artinya, kita sudah tiga kali diperingatkan oleh Allah SWT. Jaga alam ini, jangan sembarangan melakukan alih fungsi lahan. Jangan memotong kayu yang masih tegak. Selama 10 harian, tim gabungan TNI, Polri, BPBD, Tagana-Dinsos, PMI, Satpol PP, relawan dan masyarakat saling bahu membahu melakukan pembersihan di kawasa terdampak banjir,” kata Wabup Bondowoso.

Dandim 0822, Letkol Arm Suhendra, menambahkan bahwa setelah beberapa hari melakukan penanganan banjir bandang Ijen, akhirnya ditutup. Dirinya meminta kepada masyarakat, agar terus bersiaga dengan menghidupkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling).

“Kepada seluruh Kades di Kecamatan Ijen dan Muspika, hidupkan kembali Poskamling. Apalagi, saat ini cuaca masih ekstrim. Jika ada banjir, segera laporkan pada Satgas,” kata Ketua Satgas Penanganan Bencana.

Dengan cuaca extrem, lanjutnya, sangat mempengaruhi terhadap perubahan kondisi alam. “Itulah sebabnya, saya mengajak warga Kecamatan Ijen, bijaklah menghadapi perubahan ini. Teruslah waspada,” pesannya. (zen/gie)