Tidak hanya bangunan, dalam pemetaan itu, juga terdapat sebanyak 53.860 jiwa berada dalam kelompok rentan terhadap berbagai potensi bencana. Baik itu mulai dari banjir, tanah longsor hingga cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa pemetaan dilakukan hingga tingkat paling detail, bahkan mencakup rumah warga, RT/RW, hingga jumlah kepala keluarga yang berisiko terdampak. “Kami sudah memetakan seluruh potensi kebencanaan di 57 kelurahan. Dari jumlah itu, ada 40 kelurahan yang memiliki titik rawan sangat spesifik, sampai data warga yang berpotensi terdampak,” ujar Prayitno, Kamis (14/05/2026) tadi.

Hasil pemetaan tersebut, ujarnya, kini telah diserahkan kepada seluruh lurah sebagai acuan mitigasi dan penanganan cepat saat terjadi bencana. Menurutnya, data yang disusun tidak hanya memuat lokasi rawan, tetapi juga identitas warga, alamat, serta kategori usia yang menjadi prioritas evakuasi. Informasi tersebut, sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan berbasis mitigasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Baca juga :

“Sekarang lurah sudah punya peta risiko. Jadi ketika ada ancaman bencana, respons bisa langsung menuju titik sasaran,” tambahnya.

Dari hasil analisis BPBD, banjir menjadi ancaman bencana dengan tingkat risiko tertinggi di Kota Malang. Kondisi geografis kota yang berada di wilayah cekungan membuat aliran air dari kawasan utara dan selatan bermuara ke wilayah kota.

“Secara geografis Malang ini cekungan. Air dari arah Pakis, Tumpang maupun selatan mengalir ke sini. Karena itu penanganan drainase menjadi fokus OPD teknis, sementara relawan memperkuat mitigasi masyarakat,” ucapnya.

Selain banjir, ancaman cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius, terutama risiko pohon tumbang. Meski perempesan pohon rawan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), anomali cuaca kerap menyebabkan dahan pohon patah akibat angin kencang.

Saat ini, seluruh data pemetaan kebencanaan telah tersimpan di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Malang, untuk dilakukan pemantauan secara real time oleh camat dan lurah. “Harapannya, dari data ini tidak hanya dipakai saat tanggap darurat, tetapi juga untuk pengurangan risiko bencana agar dampaknya tidak semakin besar,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Dalam kegiatan itu, terungkap sebuah pergeseran terminologi yang signifikan terkait status kerawanan wilayah. Kabupaten Jember, diketahui kini didefinisikan sebagai ‘supermarket bencana’, sebuah istilah teknis yang merujuk pada tingginya diversitas dan intensitas kejadian bencana yang terjadi secara simultan.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menyampaikan dalam laporannya bahwa integritas data penanganan menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sejak periode 2 Januari hingga penutupan Maret 2026, tercatat sebanyak 276 insiden kedaruratan yang berhasil dimitigasi.

“Secara proporsional, 243 diantaranya merupakan murni fenomena alam yang dipicu oleh anomali cuaca ekstrem. Secara formal, kami BPBD mengategorikan dominasi kejadian ini pada sektor hidrometeorologi, yang meliputi banjir luapan, tanah longsor di kawasan lereng, serta terjangan angin kencang yang bersifat destruktif,” katanya.

Baca juga :

Secara teknis-administratif, tambahnya, lonjakan kejadian ini merupakan implikasi langsung dari puncak musim penghujan yang disertai petir dan tekanan angin tinggi. Analisis dampak, menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur publik dan sektor ekonomi warga, seperti gudang tembakau di Kecamatan Wuluhan, menjadi bukti nyata besarnya risiko yang dihadapi.

Pemerintah daerah menekankan, bahwa penanganan masif 51 pohon tumbang dalam waktu singkat di Desa Kesilir dan Tanjungrejo, yang merupakan hasil dari standardisasi prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah teruji.

Menanggapi dinamika ini, pemerintah daerah menekankan urgensi penguatan kebijakan mitigasi mandiri. Transformasi dari pola responsif menuju preventif menjadi pilar utama dalam mengurangi beban anggaran daerah akibat bencana.

Edy Budi Susilo menggarisbawahi, bahwa ketangguhan daerah hanya dapat dicapai, apabila masyarakat mampu mengenali potensi risiko di level mikrokosmos. Termasuk, menjaga kelestarian vegetasi sebagai sabuk pengaman alami, serta menjaga jalur komunikasi pelaporan yang valid dengan otoritas terkait.

“Sinergi formal antara birokrasi, relawan terlatih dan elemen sipil, menjadi kunci utama untuk mereduksi status supermarket bencana menuju daerah yang memiliki resiliensi tinggi di masa depan,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Pemkot Malang telah mendapatkan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kesiapan menghadapi potensi bencana. Koordinasi juga terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kita tetap melakukan antisipasi. Walaupun dari kajian provinsi tingkat kerawanan Kota Malang termasuk ringan, tetapi prediksi bisa saja berubah, sehingga kita harus tetap siap,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (14/04/2026) tadi.

Menurutnya, potensi bencana yang paling diwaspadai saat musim kemarau adalah tanah longsor di sejumlah wilayah tertentu. Pemkot Malang pun menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi bencana.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang kerap meningkat saat cuaca panas. Dirinya menilai faktor kelalaian manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran di kawasan permukiman padat.

“Kami juga meminta masyarakat lebih berhati-hati, terutama penggunaan kompor gas maupun instalasi listrik. PLN juga kami dorong untuk terus melakukan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko kelistrikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa Pemkot Malang telah menyiapkan langkah mitigasi melalui penguatan kesiapan relawan kebencanaan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam waktu dekat, kesiapsiagaan tersebut akan kembali diperkuat melalui apel siaga bencana.

“Nanti kita apelkan lagi lebih lebih dini untuk kesiapan menghadapi bencana,” lanjutnya.

Tak hanya itu, penyusunan peta rawan bencana berbasis wilayah hingga tingkat RT juga terus diprogreskan. Peta tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

“Progresnya sudah berjalan. Tidak hanya relawan, masyarakat juga mulai memahami langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” ujar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD, Kholiq, Ketua Baznas Kabupaten Malang, Kepala OPD hingga Muspika. Sementara bantuan yang diberikan, meliputi paket Sembako, selimut, terpal, family kids dan lainnya.

Baca juga :

Sekedar diketahui, dalam kejadian itu membuat sedikitnya 16 unit rumah mengalami kerusakan. Termasuk, terjadinya sejumlah pohon tumbang, yang kesemuanya terkonsentrasi di wilayah Dusun Balong, Desa Rejoyoso.

Dalam kunjungan itu, Bupati Sanusi ikut prihatin dengan bencana yang telah merusak tempat tinggal warga terdampak. Dirinya berharap, agar bantuan yang diserahkan bisa langsung dipergunakan untuk kebutuhan hidup dalam beberapa hari ke depan.

“Bapak ibu banyak membaca sholawat dan istigfar ya. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa, karena warga pasti ada sisi traumatiknya. Dan saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan,” kata Bupati Sanusi. (pro/gie)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden RI. Menkeu Purbaya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten dan kota terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang tiga provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” kata Menteri Keuangan.

Baca juga :

Menkeu Purbaya mengungkapkan, bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember. Termasuk, Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Sementara hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB. “Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung dicharge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp 1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” imbuhnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak. (kom/keu/gie)

Sejumlah bantuan tersebut, merupakan bentuk kehadiran Pemkot Malang dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan akibat terputusnya komunikasi dan dukungan ekonomi dari keluarga. Bantuan itu, difasilitasi melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Malang, yang beranggotakan perwakilan berbagai suku, adat dan latar belakang kebangsaan di Indonesia.

“Melalui FPK, kami mendapat laporan adanya mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana di Sumatera. Mereka kesulitan berkomunikasi dan tidak mendapatkan kiriman biaya rutin dari orang tua karena kondisi di daerah asal,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa Pemkot Malang sebelumnya telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana. Sedikitnya, ada 30 truk bantuan yang telah diberangkatkan melalui Bandara Abdul Rachman Saleh dan Pelabuhan Tanjung Perak. Bantuan yang terus mengalir tersebut, kemudian diarahkan sebagian untuk membantu mahasiswa terdampak di Kota Malang.

“Dari pendataan yang ada, total terdapat 122 mahasiswa yang terdampak. Hari ini yang hadir merupakan perwakilan dari mereka,” jelasnya.

Selain bantuan logistik, Wali Kota Wahyu juga membuka ruang komunikasi bagi mahasiswa untuk menyampaikan kebutuhan lainnya melalui FPK. Pemkot Malang, menurutnya akan berupaya menindaklanjuti setiap kebutuhan yang disampaikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

“Kami dari Pemkot Malang juga menggandeng Forum Rektor untuk memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa terdampak, salah satunya melalui kemungkinan pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT),” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Rusdi mengatakan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan kepedulian sosial untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih berkualitas.

“Semoga daerah kita dijauhkan dari ancaman bencana ataupun marabahaya. Tetapi juga kita harus melakukan pencegahan bencana. Tunjukkan bahwa kita harus merawat alam, terutama di daerah dataran tinggi yang rawan longsor untuk terus digalakkan penanaman pohon atau reboisasi. Harapannya dapat mencegah bencana longsor,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasuruan intens berkoordinasi dengan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dalam berbagai upaya konservasi lingkungan hidup di sekitar kawasan hutan. Diantaranya, dengan melakukan kegiatan penanaman pengkayaan di kawasan hutan lindung, khususnya di wilayah hulu seperti Kecamatan Puspo untuk merawat sumber mata air.

“Untuk merawat alam sebagai upaya antisipasi terjadinya kerusakan alam yang berakibat bencana banjir/longsor. Pemkab Pasuruan terus berkoordinasi dengan banyak pihak. Baik dengan Perhutani Provinsi, pengusaha juga melakukan reboisasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Bupati Rusdi mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang, khususnya Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, agar segera melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana. Diantaranya, dengan melakukan kegiatan normalisasi dan pembersihan sungai, saluran irigasi, gorong-gorong dari sampah. Termasuk, melakukan pemaprasan dahan pohon, menyiapkan rambu-rambu petunjuk evakuasi bencana, penguatan tebing atau lereng dan menghindari kegiatan pemotongan lereng untuk pembangunan tempat tinggal atau sarana prasarana umum.

Baca juga :

“Dalam penanganan bencana, selalu saya tekankan kepada Kalaksa BPBD bahwa kita harus punya upaya penanggulangan bencana. Dengan kemungkinan terburuk, tapi dengan harapan yang terbaik. Jika ada kejadian yang tidak diinginkan, maka kita harus siap bahu-membahu untuk meringankan penanganan bencana,” pintanya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Gedung Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan itu, Bupati Rusdi senantiasa mengingatkan warga Kabupaten Pasuruan, agar selalu waspada. Terlebih, dalam kondisi cuaca ekstrim yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.  

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tetap harus waspada dengan situasi kebencanaan. Kita tidak tahu, karena bencana kan hanya bisa diprediksi. Terima kasih semuanya atas kekompakan dalam penanggulangan bencana. Baik dalam hal penanganan bencana alam maupun pencegahan DBD. Jangan sampai terjadi pandemi,” urainya.

Sementara itu, sesaat seusai Apel Kesiapsiagaan Bencana, Bupati Rusdi didampingi oleh Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko, dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat, menyerahkan penghargaan kepada stakeholders. Yakni, para pemangku kepentingan dari unsur pentahelix atas kontribusi dan pengabdiannya dalam penanggulangan bencana.

Masing-masing, diberikan kepada Indonesia Power dan PNS BPBD Kabupaten Pasuruan, Ichdar Machmud. Apresiasi juga ditujukan kepada para relawan penanggulangan bencana yakni Satuhar, Badarus Samsi dan Bambang Siswasi. Juga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Prigen.

Bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, Bupati Rusdi meninjau sekaligus memeriksa kesiapan peralatan kebencanaan yang digelar di sepanjang Halaman Gedung Kantor Bupati. Bahkan Bupati Rusdi menyempatkan berinteraksi dan berdialog dengan seluruh Tim BPBD beserta para pemangku kepentingan terkait, membahas seputar kesiapan penanganan bencana. (kom/pas/gie)

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, Jumat (12/12/2025) tadi. Menurutnya, sebelumnya setiap kecamatan juga telah dilengkapi motor roda tiga untuk mobilitas di gang sempit, serta perahu karet sebagai dukungan evakuasi.

“Jadi di setiap kecamatan sudah lengkap. Mulai dari pompa, senter sensor, perahu karet, tenda, helm, pelampung, hingga dapur umum semuanya sudah ada,” ujar Prayitno.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa untuk posko utama, saat ini BPBD mengoperasikan tiga titik, yakni di Kecamatan Blimbing, Lowokwaru dan Kedungkandang. Dua kecamatan lain, yakni Sukun dan Klojen, diarahkan untuk bersiaga.

Tidak hanya itu, BPBD juga sudah menyiapkan skenario terburuk jika hujan ekstrem kembali terjadi. Pada beberapa titik rawan banjir, potensi genangan bisa mencapai dua meter selama sekitar lima jam.

“Posko ini kami jalankan hingga 31 Desember dan personel akan saling mendukung dengan tim di pos pengamanan Nataru,” tambahnya.

Untuk SDM di tiap kecamatan juga telah diperkuat oleh empat personel relawan per sif, ditambah Linmas, TNI, Polri dan PMI yang siap diterjunkan sewaktu-waktu. “Kalau ada kejadian, bukan hanya petugas posko yang turun, tapi seluruh jaringan relawan di kelurahan dan kecamatan juga bergerak,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kejadian banjir pada 4 Desember 2025 lalu. Karenanya, akan diaktifkan posko siaga bencana 24 jam untuk mempercepat respons penanganan banjir.

“Posko ini kami dekatkan ke titik-titik rawan. Tim dari Polresta, Kodim, BPBD, PMI dan relawan semuanya siaga 24 jam,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, banjir sebelumnya dipicu intensitas hujan tinggi serta kendala sarana prasarana yang terhambat sedimentasi dan sampah. Pemkot pun telah melakukan kerja bakti massal di seluruh RT. Sementara Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, menjadi prioritas awal karena terdampak paling parah. Namun, Kecamatan Kedungkandang akan segera menyusul menjadi posko aktif.

Baca juga :

“Amprong ini ancamannya dari timur. Kalau wilayah atas hujan deras, otomatis turun ke Kota Malang. Karena itu posko Kedungkandang harus segera aktif,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu memastikan, bahwa seluruh kecamatan tetap siaga penuh karena seluruh perangkat daerah, dari lini bawah, yakni Lurah, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Linmas, sudah diperintahkan untuk bersiap. “Harapannya dengan adanya posko bencana ini, kita lebih cepat untuk menangani,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, memastikan pengamanan posko diperkuat personel berkemampuan khusus. “Ada tiga sit. Setiap sif delapan personel. Semua yang ditempatkan adalah anggota dengan latar belakang Brimob, jadi punya kemampuan SAR dan penyelamatan,” kata Kapolresta Nanang.

Sedangkan untuk jumlah posko, menurutnya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan situasi lapangan. Karenanya, saat ini ada empat posko yang disiapkan. “Tinggal berapa posko yang diperlukan, kami siap menambah,” imbuh Nanang. (rsy/sit)