Pria yang akrab disapa Atho, itu menjelaskan bahwa distribusi untuk siswa menggunakan menu siap santap. Yakni, dikemas dalam bentuk makanan kering agar tahan hingga waktu berbuka.

“Pengiriman tetap dilakukan setiap hari seperti biasa. Namun, jenis makanan disesuaikan agar tidak mudah basi. Menu kering tersebut tetap memenuhi unsur gizi, termasuk karbohidrat dan buah utuh (bukan buah potong). Sumber karbohidrat dapat berasal dari roti atau makanan sejenis, sementara lauk bisa berupa telur, abon, atau kacang-kacangan. Kurma bersifat opsional,” jelasnya, Rabu (18/02/2026) tadi.

Atho juga menegaskan, bahwa penyediaan menu tidak boleh menggunakan pihak tertentu yang tidak memberdayakan pelaku usaha lokal. Sehingga, dalam program ini tetap mengutamakan UMKM sebagai mitra penyedia makanan.

Baca juga :

“Jadi tetap mengutamakan UMKM sebagai mitra dalam penyediaan makanan MBG ini,” katanya.

Sementara itu, untuk kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil dan ibu menyusui, pendistribusian tetap menggunakan menu basah seperti biasa. Itu karena, sebagian besar penerima dalam kelompok tersebut tidak menjalankan puasa.

“Begitu juga dengan wilayah yang mayoritas tidak berpuasa juga disesuaikan. Untuk SPPG yang berada di pondok, makanan dimasak pada siang hari dan dibagikan saat waktu berbuka puasa,” ucapnya.

Pada masa libur awal Ramadan, penyaluran MBG untuk siswa sempat dihentikan sementara, sedangkan program untuk kelompok 3B tetap berjalan. Penyaluran untuk seluruh sasaran, baik siswa maupun 3B dijadwalkan kembali serentak mulai Senin, 23 Februari.

“Jadi untuk seminggu ini siswanya libur dulu dan MBG nya di stop sementara,” imbuhnya. (rsy/sit)

Samsul bercerita, sebelum menjadi pengemudi Trans Jatim, dirinya merupakan sopir Angkot jalur AMG. Namun, kondisi penumpang Angkot yang kian sepi,membuat pendapatannya tak menentu alias turun.

“Angkot sekarang sepi. Dahulu masih enak, masih ada yang naik. Sekarang kejar setoran saja susah. Kadang dari Gadang ke Arjosari, cuma dapat satu penumpang,” ujar Samsul, Sabtu (22/11/2025) tadi.

Melihat kondisi tersebut, dirinya memutuskan mendaftar sebagai sopir Trans Jatim. Samsul mengikuti proses seleksi, mulai dari tes hingga uji kemampuan mengoperasikan bus.

Baca juga :

“Saya daftar di Trans Jatim, ada tesnya. Mengoperasikan bus ini. Terus yang punya SIM-nya juga disesuaikan. Saya memang pingin ganti jadi sopir Trans Jatim,” katanya.

Menurutnya, bekerja sebagai sopir Trans Jatim, memberikan ketenangan pikiran. Karena dirinya tidak lagi harus mengejar setoran, seperti saat menjadi sopir Angkot.

“Kalau Angkotkan harus mikir setoran. Kalau tidak dapat setorankan pusing, buat makan susah. Sekarang dapat gaji, jadi lebih mudah dan mengurangi beban pikiran,” tambahnya.

Samsul akan bertugas mengemudikan Trans Jatim selama delapan jam perhari. Operasional layanan Trans Jatim, dimulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB. Sebagai pegawai baru, Samsul akan menjalani pekerjaannya dengan baik dan berharap pendapatan yang lebih stabil dapat membantu memperbaiki perekonomiannya.

“Sayakan baru, jadi mau dijalani dulu. Harapannya bisa lebih melancarkan perekonomian,” imbuh Samsul. (rsy/sit)

Salah seorang petani jeruk warga Dusun Gempol, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Mahar Krisdianto, mengatakan jika selama enam tahun ini tanaman apel di Kota Batu, belum pernah panen. Untuk itu, dalam kondisi tersebut banyak petani apel yang pindah ke pertanian jeruk.

“Sekarang banyak petani apel yang beralih ke pertanian jeruk. Seperti saya sekarang, itu yang saya tanam adalah Jeruk Keprok Punten,” terangnya, saat berada di areal pertanian, Minggu (10/09/2023) tadi.

Mengapa banyak petani apel yang beralih ke pertanian jeruk, paparnya, karena biaya operasional yang tidak terlalu tinggi. Dari pengalamannya, menanam apel dengan luasan 3 ribu meter persegi, yang bisa ditanami sebanyak 300 bibit. Hingga saat ini, justru rugi karena proses panennya dan perawatannya yang sulit.

Baca juga :

“Saya menanam apel, itu sebenarnya sudah sejak tahun 1980. Dari 300 bibit yang saya tanam, itu operasional semusim dari habis panen ke panen berikutnya, masih harus mengeluarkan biaya Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. Berbeda dengan jeruk, biaya operasional jeruk dalam kondisi dari habis panen berjalan selama delapan bulan panen berikutnya sebesar Rp 20 juta. Perbandingan tinggi ini yang salah satunya menjadi pengaruh petani apel beralih ke jeruk,” tuturnya.

Lebih dari itu, jelas Mahar, selain biaya perawatan yang membuat petani apel pindah ke jeruk, siklus panen apel sekali panen bisa langsung habis. Setelah itu, proses perawatan perontokan daun hingga pengobatan tanaman sampai panen berikutnya. Inilah yang memakan biaya besar.

Namun, ujarnya, ini berbeda untuk jeruk bisa dilakukan panen secara berkala hingga empat kali dalam satu tahun. Dan, perawatan hanya potong cabang pohon setelah panen. Sehingga, tidak butuh banyak tenaga manusia dibanding apel.

“Apel yang sudah saya tanam dan umurnya sudah tua, ya saya biarkan saja. Penting saya rawat. Karena itu tanaman keluarga. Tetapi, memang yang hasil produksi tinggi adalah jeruk. Yang jelas, teman-teman petani jeruk di Kota Batu ini bekas petani apel. Mereka beralih, karena biayanya operasional apel sangat tinggi,” paparnya. (put/sit)

Untuk mulai menarik peternak supaya beralih ke penggunaan LPG non subsidi, Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, berkolaborasi dengan Pertamina, Hiswana Migas dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Kediri. Langkah yang diambil, yakni para peternak ayam potong di Kabupaten Kediri, dipinjami tabung non subsidi supaya tidak terlalu terbebani di masa peralihan. Adapun harga LPG non subsidi, Pertamina memberikan harga paling rendah sekitar Rp 16.700 perKg.

Sebagaimana arahan Mas Dhito, pendistribusian tabung LPG non subsidi kepada peternak ayam di Kabupaten Kediri, dimulai di Desa Joho, Kecamatan Wates, Senin (14/08/2023) tadi. “Alhamdulilah sudah mulai terealisasi, khususnya bagi peternak yang besuk kebetulan ada check in DOC,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih.

Baca juga:

Melalui upaya yang dilakukan, lanjut Tutik, bupati berharap para peternak yang sebelumnya masih menggunakan LPG bersubsidi mau beralih ke non subsidi. Hal ini, sebagaimana Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022 dimana sektor peternakan menjadi salah satu yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi.

Sebagaimana diketahui, para peternak ayam menggunakan LPG sebagai pemanas DOC atau anakan ayam selama 14 hari di awal pemeliharaan. Sejauh ini, dari sekitar 230 peternak ayam yang terdata di DKPP Kabupaten Kediri, sudah ada 160 peternak yang berada di 11 kecamatan mengajukan untuk beralih ke LPG non subsidi.

“Ini patut kami apresiasi teman-teman peternak broiler yang kemarin telah mengajukan (peminjaman tabung) dan ini akan terus kami ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Bagi peternak yang nantinya akan menukarkan tabung melon ke non subsidi, menurut Tutik, tetap akan dilayani. Adanya kolaborasi itu, pendistribusian LPG non subsidi akan dilakukan langsung ke peternak.

Sementara itu, Kepala Kamar Dagang Industri (Kadin) Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi, menyebut ketersediaan peternak di Kabupaten Kediri untuk mau beralih ke LPG non subsidi patut diapresiasi. “Yang menyatakan bersedia beralih dari LPG subsidi ke non subsidi baru di Kabupaten Kediri (untuk Jawa Timur, red). Ini pionernya bisa untuk percontohan dan akan kita laporkan ke provinsi,” tuturnya.

Untuk peminjaman tabung LPG non subsidi itu, David mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan 3.200 tabung. Melalui peminjaman tabung itu, diharapkan peternak tidak merasa terbebani.

Di sisi lain, melalui kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kadin, Hiswana Migas dan Pertamina, itu diharapkan tidak lagi terjadi kelangkaan LPG subsidi di masyarakat.

Sementara itu, Ali Mustofa, salah satu peternak ayam yang bersedia beralih ke LPG non subsidi mengaku terbantu dengan kebijakan peminjaman tabung tersebut. Sebagai peternak, dirinya menyadari penggunaan LPG subsidi dilarang.

“Peraturannyakan sudah berubah (dilarang) jadi supaya lebih aman mengikuti aturan yang ada,” ujarnya.

Ali mengaku, dirinya memelihara ayam dengan total kapasitas 5000 ekor. Berdasarkan yang telah dijalankan untuk penggunaan LPG subsidi satu periode pemeliharaan, setidaknya dibutuhkan 60 tabung. (kom/pan/sit)