Apresiasi RDP diberikan, karena DPRD akhirnya bergerak. Namun di sisi yang lain, kritik tajam ditujukan karena langkah ini dinilai terlambat, terlebih jika akhirnya hanya sebagai formalitas tanpa hasil nyata.

“Bagaimanapun, meski terlambat, tetapi sudah tepat bilamana ada upaya dari DPRD untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang berkompeten dengan perkara penataan kepegawaian di Kabupaten Malang. Namun, rakyat tidak hanya butuh RDP. Sesungguhnya rakyat butuh tindakan berani, berintegritas dan tidak pandang bulu,” kata Wiwid, Selasa (21/04/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pelantikan anak bupati sebagai Kepala DLH, hanyalah puncak gunung es dari banyak permasalahan tata kelola kepegawaian di Kabupaten Malang. Sebab, perlu di ingat bahwa banyak fakta fenomena kepegawaian yang ‘lucu’ dan patut diduga tidak berbasis merit.

“Setidaknya, beberapa hal itu diantaranya seperti pencopotan Kepala Dinas Kesehatan (sekarang aktif, red) yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lalu, hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama tahun 2024 (Juni, red) yang telah selesai namun diabaikan tanpa kejelasan. Termasuk, job fit yang mengikutkan pegawai mendekati masa pensiun – sebuah prosedur yang tidak logis dan membuang waktu,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, juga Pelaksana Tugas (Plt) berkepanjangan di berbagai dinas, yang itu melanggar batas maksimal yang ditentukan peraturan. Kemudian, pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang tidak mencakup semua posisi yang di-Plt-kan, menunjukkan adanya diskriminasi prosedur. Termasuk, uji kompetensi terhadap pejabat yang sudah menjabat – sebuah prosedur absurd yang hanya dijadikan alat legitimasi, bukan evaluasi sesungguhnya.

“Dari semua proses tata kepegawaian yang menurut kami lucu-lucu dan seperti menunjukkan sistem kepegawaian di Kabupaten Malang, itu tidak memiliki tata rencana yang baik berbasis sistem merit. Maka, dengan ini Lira Kabupaten Malang meminta DPRD, agar jangan jadikan RDP sebagai sandiwara politik. Panggil semua pihak secara transparan,

termasuk Tim Pansel, Baperjakat, BKPSDM, bupati dan siapapun yang terkait dengan tata kelola kepegawaian. Termasuk, buka seluruh dokumen seleksi kepada publik, termasuk hasil uji kompetensi, rekam jejak peserta, serta alasan diabaikannya hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama 2024,” paparnya.

Masih menurut Wiwid, jika dalam proses RDP ditemukan kesalahan masif, sistematis dan terstruktur, hingga terdapat penyalahgunaan wewenang, nepotisme terstruktur dan penghinaan berulang terhadap sistem meritokrasi yang melanggar undang-undang serta merugikan kepercayaan publik, maka Lira mendesak DPRD untuk berani mengambil opsi yang diatur konstitusi. Yakni, menyampaikan usul pemberhentian (impeachment) kepada Bupati Malang, demi menjaga marwah amanat publik terhadap pemerintahan yang bersih, jujur dan benar bekerja untuk rakyat.

“Demikian Lira Kabupaten Malang sampaikan dan dengan ini mengajak seluruh elemen masyarakat, pers dan organisasi kepemudaan, untuk mengawal jalannya RDP di DPRD. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengorbankan masa depan birokrasi Malang yang bersih, profesional dan berintegritas,” ungkapnya. (sit)

Apresiasi tersebut, disampaikan orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Jember, saat Program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) di Kecamatan Kencong, Jumat (21/11/2025) tadi. Bupati Fawait menegaskan, mengenai arah baru pembangunan di wilayah selatan Jember. Disebutkannya, Kecamatan Kencong memiliki posisi strategis sebagai kawasan ekonomi yang tengah tumbuh pesat. Dirinya secara terbuka, menyoroti potensi Kencong sebagai salah satu kawasan penggerak ekonomi daerah yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Saat ditemui di pertemuan Kader Posyandu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menyampaikan bahwa Kencong memiliki kekuatan ekonomi yang tidak dimiliki semua kecamatan. Salah satu yang paling menonjol, adalah sektor pariwisata.

“Kencong punya wisata alam Paseban dan itu bukan sekadar aset lokal. Bahkan saudara-saudara kita Umat Hindu dari Bali, datang jauh-jauh ke sini. Artinya, Kencong punya daya tarik yang kuat untuk menjadi destinasi regional,” ungkap Bupati Jember.

Selain wisata alam, Bupati Fawait juga menyoroti keberadaan destinasi keluarga seperti Dira, yang salah satu investasi swasta yang berdampak besar terhadap ekonomi kawasan. Kehadiran Dira tidak hanya meningkatkan nilai tanah, tetapi juga menggerakkan arus kunjungan dari luar daerah.

Baca juga :

“Sebelum ada Dira, jarang ada yang dari Lumajang atau wilayah lain datang ke Jember bagian barat. Hari ini mereka datang, belanja dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ini bukti bahwa investasi lokal bisa menjadi pengungkit besar bagi pertumbuhan daerah,” kata Bupati Fawait.

Dirinya juga menyampaikan, apresiasi kepada para investor asli Jember, yang memilih menanam modal di wilayah selatan. Investasi semacam itu, dianggap memberi eksternalitas positif, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat kecil.

“Yang kita butuhkan adalah semakin banyak pengusaha seperti Pak Haji Ponimin, yang mau berinvestasi di wilayah yang belum terlalu berkembang. Daerah seperti Kencong ini potensinya luar biasa, tinggal kita kuatkan ekosistemnya,” tambahnya.

Gus Fawait memastikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen memberikan kemudahan investasi untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah potensial seperti Kencong. Dirinya juga menegaskan, bahwa berbagai opsi insentif fiskal disiapkan, tanpa menaikkan beban pajak masyarakat.

“Untuk investor yang ingin masuk ke Jember, kami siapkan karpet warna pink. Kalau memang dibutuhkan insentif fiskal, itu bisa kita berikan. Yang penting, investasi yang masuk memberi manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan daerah,” tegasnya.

Program Bunga Desaku di Kencong, menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus kesempatan bagi Bupati Fawait untuk menguatkan kembali arah pembangunan kecamatan yang disebutnya sebagai salah satu poros penggerak ekonomi Jember. (kom/rio/gie)

Larangan ini disampaikan melalui surat edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 800.1.6.2/596/424.103/2024 tentang aturan cuti bersama dan libur nasional tahun 2024 tertanggal 5 April 2024. Dalam poin 4, dijelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah agar memastikan seluruh pejabat dan atau pegawai tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, sesuai dengan arahan Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, bahwasanya kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kedinasan. Sehingga para ASN tidak diperkenankan memakai kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

Baca juga :

“Jadi, ASN tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Kendaraan dinas hanya boleh dipakai perjalanan kedinasan,” kata Yudha, Minggu (07/04/2024) tadi.

Dirinya menegaskan, para ASN yang mendapatkan fasilitas, baik itu kendaraan mobil maupun sepeda motor dinas tidak boleh menggunakannya untuk mudik Lebaran 2024. Termasuk dengan merubah plat merah, menjadi plat hitam. Apabila ketahuan, maka Pemkab Pasuruan akan memberikan sanksi bagi ASN itu.

“Karena ini kendaraan milik negara, bukan milik pribadi, jadi di semua pemerintah daerah, pemberlakuannya juga sama. Apalagi sampai berani mengganti dari plat merah menjadi plat hitam,” jelasnya.

Yudha juga mengimbau kepada seluruh ASN, untuk memparkir kendaraan dinas di tempat yang aman. “Tinggalkan kendaraan dinas di tempat yang aman. Pastikan sudah terkunci sehingga tidak khawatir begitu ditinggal,” imbaunya. (kom/gie)

“Program ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA,” kata Bupati Fauzi.

Menurutnya, pelajar memang perlu diedukasi tentang literasi keuangan. Harapannya, supaya mereka bijak dalam mengelola keuangannya. Sehingga, tidak hanya berpola hidup konsumtif semata, namun juga memikirkan kehidupan masa depan lebih baik. Diantaranya gemar menabung sejak dini.

Baca juga :

“Era digital saat ini, manakala pelajar tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan secara cerdas dan bijak, tentu saja mudah terjerumus pada konsumerisme. Jadi budaya menabung perlu terus didorong agar tidak menjadi generasi yang konsumtif,” terang Bupati.

Bupati juga mengatakan, pemerintah daerah mendukung program kreatif dan inovatif yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar, supaya keberadaannya sebagai salah satu BUMD berperan aktif dalam mengerahkan perekonomian daerah. Karena itulah, program Berani Simpel menjadi salah satu cara untuk membangun kebiasan menabung dan investasi di kalangan pelajar di Kabupaten Sumenep.

“Gerakan ini merupakan salah satu ikhtiar atau antisipasi supaya generasi muda tidak terlalu konsumtif. Namun mereka mempunyai kesadaran dan kemauan untuk menabung, melalui rekening Berani Simpel setiap pelajar,” harapnya.

BPRS Bhakti Sumekar secara resmi meluncurkan Program Berani Simpel yang bertujuan semakin mengenalkan produk Simpel sebagai tabungan pelajar. Ditandai dengan penandatanganan kerja sama BPRS Bhakti Sumekar, OJK, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Sumenep. (kom/edo/gie)

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, mengatakan bahwa program Berani Simpel adalah layanan tabungan khusus bagi pelajar. Program ini, sebagai persiapan masa depan dengan prinsip wadi’ah atau titipan kepada mereka.

“Gerakan ini akan mencakup seluruh sekolah yang ada di kabupaten paling timur Pulau Madura, baik di wilayah daratan maupun kepulauan,” kata Hairil Fajar di sela kegiatan di Kantor Bupati, Rabu (11/10/2023) tadi.

Produk Berani Simpel sendiri, ujarnya, bukan hanya inovasi dalam pengembangan layanan perbankan kepada kalangan pelajar. Namun sejatinya, sebagai salah satu wujud komitmen BPRS Bhakti Sumekar, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Sumenep.

Baca juga :

“Produk ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan finansial para pelajar di Kabupaten Sumenep. Sehingga, mereka atau pelajar mudah membuka rekening tabungan, melakukan transaksi perbankan dasar, dan mulai belajar mengelola keuangan mereka sendiri secara bijak,” terangnya.

Hairil Fajar menambahkan, pihaknya terus berupaya mengembangkan produk dan layanan keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membantu meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda. “Yang jelas, BPRS Bhakti Sumekar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berusaha menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, tapi juga kebutuhan investasi dan kebutuhan produktif lainnya,” paparnya.

Sekadar diketahui, bahwa dalam peluncuran produk program Berani Simpel ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, OJK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Sumenep. Dalam prosesi itu, turut hadir Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. (kom/edo/sit)