Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, H Akhmad Yulianto, mengatakan bahwa Program Berantas Plus merupakan salah satu program prioritas daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karenanya, tengah disiapkan penambahan anggaran.

“Betul, anggaran Berantas Plus saat ini menipis. Tapi kami sudah menyediakan kembali anggaran tersebut dan sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Situbondo. Untuk nilai penambahan anggaran Berantas Plus, bisa ditanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Situbondo,” jelasnya, Selasa (14/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Pj Sekda, bahwa pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran untuk memastikan program-program penting tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya penambahan anggaran, diharapkan semua bisa berjalan baik. Sehingga, Program Berantas Plus tetap berjalan optimal dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Situbondo.

“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Program Berantas Plus dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya, dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Akhmad Yulianto. (her/gie)

“Melalui Aplikasi Siroleg, kami bisa mendeteksi titik penjualan. Setelah data terkumpul, kami langsung melakukan razia,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Lumajang, Hindam, Kamis (11/09/2025) tadi.

Ditambahkannya, sepanjang Januari hingga Agustus 2025, sebanyak 7.034 bungkus rokok ilegal dan 318 botol minuman keras, berhasil disita dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Baca juga :

“Modusnya titip jual dan tidak rutin datang. Sehingga, sulit dilacak,” tambahnya.

Tahun ini, ujarnya, Satpol PP Lumajang menargetkan penindakan terhadap 1 juta batang rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Probolinggo. Diharapkan, masyarakat juga ikut serta dengan memberikan informasi.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Karenanya, masyarakat kita harapkan melapor bila menemukan rokok tanpa cukai,” ujarnya. (adi/gie)

Kalapas Ulin Nuha menyampaikan, bahwa digelarnya Deklarasi Anti Narkoba menjadi komitmen bersama sebagai bentuk nyata keseriusan Lapas dalam menciptakan Lapas yang bersih, tertib dan aman. “Deklarasi ini tidak hanya formalitas semata, namun sebagai bentuk dan langkah nyata dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi pemasyarakatan,” ujarnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Kalapas Ulin juga menekankan bahwa Deklarasi Anti Narkoba sebagai wujud kesungguhan seluruh petugas, guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyimpangan. Terutama, yang berkaitan dengan narkotika dan peredaran HP ilegal.

“Kami juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh petugas, dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih profesional dan berintegritas, sejalan dengan semangat Reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Pemasyarakatan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif),” ungkapnya. (azl/sit)

Program Berantas sendiri, kini sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Sehingga, bisa digunakan di berbagai rumah sakit, baik di dalam maupun luar kota, termasuk rumah sakit swasta dan negeri di seluruh Indonesia.

Salah satu pengguna Program Berantas, Muhammad Zainullah (40), warga asal Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, mengaku sangat puas dan terbantu dengan adanya Program Berantas.

“Sebelumnya, saya harus memikirkan biaya saat sebelum berobat. Namun sekarang, semuanya terasa lebih mudah, karena pengobatan bisa dilakukan tanpa biaya,” kata Zainullah, Rabu (19/03/2025) tadi.

Dirinya juga menambahkan, bahwa pemakaian atau penggunaan Program Berantas untuk masyarakat, ini sangat praktis. Terlebih, warga juga tidak perlu bersusah payah mengurus dokumen ke balai desa atau kecamatan.

“Cukup bawa KTP dan KK ke rumah sakit, maka langsung bisa dilayani,” ujar pria yang akrab disapa Inul.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, melalui Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), dr Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa Program Berantas ini telah bisa digunakan oleh masyarakat. Sehingga, pemanfaatan ini akan memudahkan dalam layanan kesehatan.

Baca juga :

“Program Berantas sudah bisa digunakan. Sejak Bupati Situbondo dilantik, Program Berantas sudah bisa digunakan. Itu karena, Kabupaten Situbondo sudah UHC,” kata dr Sandy, Kamis (20/03/2025) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa  masyarakat yang ingin berobat tetapi tidak memiliki biaya, sekarang cukup hanya menunjukan KTP maupun KK. Sehingga, warga Situbondo yang membutuhkan layanan kesehatan nantinya akan mendapatkan penanganan medis.

“Yang sakit maupun keluarga, sekarang tidak perlu repot mengurus administrasi. Jadi, cukup hanya menunjukan KTP dan KK ke Pelayanan Pukesmas, RSUD maupun Dinkes, maka nanti akan didaftarkan kepesertaan ke BPJS dan saat itu juga sudah bisa digunakan,” ungkapnya.

Dengan menunjukkan KTP atau KK, lanjut dr Sandy, maka nanti akan dilakukan pengecekan apakah yang bersangkutan telah terdaftar ke BPJS atau belum. Jika sudah terdaftar ke BPJS mandiri, namun ada tunggakkan, maka Dinkes akan memindahkan kepesertaannya dari mandiri ke penerima bantuan iuran daerah atau PBI-D.

“Untuk masyarakat tidak mampu, maka akan dicek data DTKS nya terlebih dahulu. Kemudian, nanti jika belum terdaftar akan diantrikan dan ini tidak berpengaruh ke pelayanan kesehatan. Penanganan tetap jalan, administrasi menyusul dan baru kemudian didaftarkan kepesertaannya ke BPJS PBI-D. Itu bisa digunakan langsung oleh satu KK, dalam artian satu keluarga akan terdaftar secara otomatis kepesertaan di BPJS. Jadi jika ada keluarga yang sakit tidak perlu daftar lagi,” jelas dr Sandy.

Untuk merealisasikan Program Berantas ini, paparnya, daerah menggelontorkan dana APBD sebesar Rp 52 miliar setiap tahunnya. Sehingga, masyarakat bisa bernafas lega tanpa bingung biaya pengobatan. (her/gie/adv)

“Menjelang bulan puasa, Kapolres Situbondo telah melaksanakan razia kemungkaran, diantaranya menggerebek perjudian. Oleh karena itu, saya secara pribadi maupun atas nama Ketua MUI Situbondo, mengapresiasi kinerja Kapolres Situbondo bersama jajaran,” kata Habib Muhammad, Selasa (27/02/2024) tadi.

Baca juga:

Lebih lanjut Habib Muhammad mengatakan, memberantas kemungkaran merupakan tindakan yang dianjurkan oleh agama. Karenanya, harus mendapat dukungan dari semua pihak.

“Saya atas nama Ketua MUI Situbondo sangat mendukung Polres Situbondo dan pihak keamanan lainnya, dalam memberantas kemungkaran di Kabupaten Situbondo,” ujarnya.

Dirinya juga mengapresiasi kepada TNI, Polri dan semua pihak yang terlibat pengamanan Pemilu 2024. “Alhamdulillah, Pemilu 2024 di Kabupaten Situbondo berlangsung aman, lancar dan kondusif. Semua ini, tidak lepas dari peran TNI dan Polri serta pihak keamanan lainnya yang selalu siap siaga dalam menjalani tugas pengamanan,” tambahnya. (her/gie)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Achmad Laili Maulidy, mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Madura, operasi direncanakan akan berlangsung sebanyak 15 kali.

Baca juga :

“Rencananya, tiap bulan akan ada lima kali operasi bersama. Namun yang menentukan waktu dan lokasi sasaran, adalah pihak Bea Cukai,” jelas Achmad Laili Maulidy, Kamis (21/09/2023) tadi.

Tujuan dari operasi gabungan itu, ujarnya, untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep. “Sebelum operasi bersama ini, Tim Pemkab Sumenep telah melakukan pengumpulan informasi mengenai peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah,” ujarnya.

Selain itu, Satpol PP Sumenep telah mengadakan Forum Tatap Muka dan Sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif rokok ilegal serta ketentuan cukai rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada masyarakat. “Diharapkan, melalui operasi gabungan pemberantasan ini, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dapat diminimalisir,” paparnya. (dan/sit/adv)

“Saya sudah menerima banyaknya aduan pungli,” tulisnya pada Jumat (04/08/2023) tadi.

Dari aduan yang masuk, kata Mas Dhito, pihaknya terus berupaya untuk mencari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu. Dalam postingannya, Mas Dhito juga mengatakan dengan tegas bahwa cepat atau lambat, pelaku Pungli itu akan segera diketemukan.

“Wahai njenengan yang melakukan Pungli, sadarlah cepat atau lambat pasti saya akan tahu,” tegasnya.

Unggahan orang nomor satu di Kabupaten Kediri, itu juga menyebutkan bahwa laporan Pungli itu terjadi di level sekolah menengah atas (SMA). Untuk itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna menindak tegas Pungli di dunia pendidikan.

Baca juga:

• Optimalkan Program Berantas Plus, Pemkab Situbondo Bakal Tambah Anggaran
• Hadapi Musim Kemarau, Pemkot Malang Antisipasi Longsor dan Perkuat Mitigasi Bencana
• DPRD Kota Malang Dorong Relokasi Pedagang Pasar Gadang Dipercepat
• Songsong Keberangkatan CJH Pasuruan, Pemkab Fasilitasi Armada hingga Busana
• Dishub Kota Malang Tegaskan Parkir Kendaraan Bukan Penitipan Barang, Keamanan Akan Dievaluasi

Bupati muda berusia 31 tahun, itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk Pungli dengan membubuhkan fitur pertanyaan di instagram. “DM bukti chat atau bukti trf (transfer) Pungli ya? Suwun,” tulisnya di fitur itu.

Sebagaimana diketahui, Mas Dhito dikenal sebagai bupati muda yang tegas. Bahkan sejak awal menjabat, dirinya sudah melakukan sidak praktik parkir liar di depan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri.

Selain itu, pihaknya juga pernah menentang tegas bentuk jual beli jabatan saat digelarnya seleksi perangkat desa pada Desember 2021 lalu. (kom/pan/sit)