“Dugaan pungli itu adalah tidak benar. Kalau mereka punya bukti, silakan diungkap. Siapa yang memberi uang dan kepada siapa, berapa banyak, kapan dan dimana,” tegasnya, Jumat (06/10/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa saat audensi yang dilakukan bersama Berat, pihaknya juga sudah meminta agar dugaan pembelian atau berbayar itu, diungkap datanya. Hanya saja, saat itu tidak diungkap.

“Saat audiensi antara kami dengan mereka (Berat, red) juga sudah kami minta bukti itu. Tetapi mereka tidak mengungkapkan buktinya,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Berat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan, karena merasa tranparansi perekrutan tenaga magang di RSUD Mohammad Noer, diduga tidak transparan dan berbayar Rp 60 juta. Karenanya, mereka meminta transparansi. (azm/sit)

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Miftahul, mengatakan bahwa aksi tersebut terkait tranparansi rekrutmen tenaga magang. Karena dari temuan, itu tidak ada brosur pemberitahuan terhadap masyarakat jika ada rekrutmen.

“Demo ini terkait masalah perekrutan tenaga magang yang tidak transparan di RS Mohammad Noer. Sesuai dengan yang dikatakan tadi, jumlahnya ada 41,” katanya, di Depan Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan.

Lebih lanjut, Miftahul mengatakan, selain rekrutmen yang tidak transparan. Juga ada 41 tenaga magang yang direkrut rumah sakit milik Pemprov Jatim, itu juga diduga berbayar seharga Rp 60 juta perorang.

Baca juga :

“Kami juga menduga, persatu orang yang direkrut diminta uang Rp 60 juta. Dugaan ini, itu berdasarkan temuan dari kami. Sehingga, kami meminta siapapun yang bermain di RS Muhammad Noer, agar dipecat. Langkah berikutnya, kami akan unjuk rasa kembali ke Dinkes Jatim,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan RSUD Mohammad Noer, atau Bidang Kepegawaian, Iwan, membenarkan soal rekrutmen tenaga magang tidak transparan tersebut. Alasannya, karena bukan pegawai atau sudah menjadi kebijakan RS.

“Soal tidak transparan, itu karena ini sekali lagi magang dan bukan pegawai. Jadi, menurut kami tidak perlu. Intinya, ini kebijakan ya. Kami akan review kembali bagaimana prosesnya, jika dirasa harus melalui mekanisme itu,” paparnya.

Dirinya menegaskan, juga tidak ada rekrutmen berbayar seharga Rp 60 juta perorang. Jikapun terbukti ada salah satu pegawai yang menerima, maka akan diberikan hukuman sesuai dengan regulasi yang ada.

“Saya secara pribadi berterima kasih untuk evaluasinya. Dugaan yang disampaikan pihak Berat, ini sangat salah, mas. Karena kami tidak pernah menerima uang. Ada yang sampai menyebut Rp 60 juta, siapa yang menerima juga tidak tahu. Kalau terbukti pihak kami menerima, maka akan kami punishment,” tegasnya. (azm/sit)