“Program dari Kementerian Sosial ini, bukan sekadar bantuan, tapi jalan untuk memandirikan warga. Mereka dilatih, difasilitasi dan dibentuk menjadi kelompok usaha agar ke depan bisa lepas dari ketergantungan bantuan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya mengungkapkan, berbagai kelompok masyarakat di Lumajang, telah menerima pelatihan dan dukungan usaha, mulai dari kewirausahaan rumahan hingga produksi barang kreatif. Salah satu yang menonjol, adalah pelatihan pembuatan kertas dari pelepah pisang, produk ramah lingkungan dengan potensi pasar.

“Ini bukan hanya soal kreativitas, tapi soal keberlanjutan ekonomi. Kita ingin warga tidak hanya keluar dari PKH, tapi juga naik kelas menjadi pelaku usaha dan pemberi manfaat bagi lingkungannya,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh sinergi lintas sektor dari perangkat desa, pendamping sosial, hingga dukungan kelembagaan untuk memastikan proses pemberdayaan berjalan berkelanjutan.

“Perangkat desa dan pendamping harus terlibat aktif. Jangan hanya mencatat kehadiran peserta pelatihan. Dampingi prosesnya sampai usaha itu betul-betul jalan dan berdampak,” ujarnya.

Program P2K2 sendiri, merupakan bagian integral dari kebijakan transformasi sosial Kementerian Sosial RI yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPM PKH di bidang kewirausahaan, literasi keuangan dan perencanaan keluarga. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Bupati Indah juga mengatakan, bahwa Pemkab Lumajang siap memperkuat ekosistem pemberdayaan ini dengan dukungan regulasi, akses pemasaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak. “Visi kita adalah masyarakat yang produktif, berdaya saing dan tidak bergantung. Maka, pemberdayaan sosial harus menjadi arus utama dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Ditegaskan, bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lumajang, dalam meningkatkan kapasitas kader Pramuka agar mampu menjawab tantangan zaman. “Pramuka sebagai gerakan pendidikan non formal harus senantiasa relevan. Keterampilan komunikasi, termasuk berbicara di depan publik dan membuat konten digital, kini menjadi kebutuhan dasar yang wajib dimiliki,” kata Wabup Lumajang, yang akrab disapa Mas Yudha.

Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali dengan pengetahuan praktis dan wawasan aplikatif tentang bagaimana menyampaikan pesan, cerita dan nilai-nilai kepramukaan melalui berbagai kanal media, termasuk vlog media video yang sangat digemari generasi muda saat ini.

Baca juga :

Mas Yudha menilai, potensi besar pramuka yang sarat dengan nilai luhur, kegiatan positif dan semangat nasionalisme perlu dikemas secara menarik dan disebarluaskan agar mampu menginspirasi masyarakat luas. “Pramuka memiliki banyak cerita inspiratif yang layak dikabarkan. Dengan kemampuan public speaking dan vlog, para anggota bisa menjadi jembatan perubahan, agen narasi positif dan pendorong gerakan kebangsaan dari akar rumput,” tegasnya.

Mas Yudha berharap, pelatihan ini tak berhenti di ruang aula, para peserta diharapkan menjadi duta perubahan yang mampu menularkan ilmu dan semangat kepada anggota lainnya di masing-masing kwartir ranting, saka dan sako. “Jadilah pelopor di lingkungan kalian. Gunakan kekuatan komunikasi dan konten digital untuk membangun citra positif Pramuka, memperkuat semangat kebangsaan, dan menciptakan ruang-ruang edukasi di tengah masyarakat,” jelas Mas Yudha.

Kegiatan ini, tentunya menjadi bukti bahwa Pramuka di Lumajang,  tidak hanya mewarisi nilai-nilai masa lalu. Tetapi juga terus berinovasi menjemput masa depan, membentuk generasi yang tak hanya tangguh di alam, tetapi juga cakap di ruang digital. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa tema RKPD 2026 tersebut selaras dengan tema yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, diharapkan nantinya dapat melakukan perubahan yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Alhamdulillah, proses konsultasi publik berjalan dengan baik. Mudah-mudahan konsen dan tepat waktu. Menurut saya itu juga luar biasa, ada peta pembangunan yang inklusif dan penguatan transformasi,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dikatakannya, bahwa pembangunan inklusif bertujuan memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Tentu dengan berpedoman pada keadilan, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

“Evaluasi dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus terus dilakukan agar hasilnya berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti pentingnya transformasi dari sistem manual ke digitalisasi sebagai bagian dari kesiapan Kota Malang menghadapi tuntutan globalisasi. “Kota Malang sudah siap mengikuti perubahan kebijakan global, termasuk digitalisasi,” tegasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Pj Wali Kota Iwan juga menekankan bahwa dokumen RKPD 2026 akan mencerminkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta masukan dari DPRD sebagai mitra strategis pemerintah. “Tentu dalam hal ini perlu adanya kolaborasi yang baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Iwan juga menyinggung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan struktur anggaran Kota Malang. Untuk di tahun 2025, PAD ditargetkan meningkat hingga 42 persen, sementara 57 persen anggaran berasal dari dana transfer.

“Harapannya, pada 2026, belanja daerah dapat lebih banyak bersumber dari PAD, sehingga ketergantungan pada dana transfer dapat berkurang. Kota Malang punya potensi besar untuk mewujudkannya secara bertahap,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menuturkan bahwa setelah dilakukan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2026, nantinya akan dilanjutkan dengan Musrenbang pada bulan Maret 2025. “Mudah-mudahan tahapan itu terlalui sesuai dengan mekanismenya jadi tidak mundur. Tapi tetap, untuk Musrenbang nanti mengikuti arahan dari provinsi. Kalau saat ini sedang prosesnya di tingkat kelurahan dan hampir selesai semua, termasuk Februari nanti di tingkat kecamatan dan bulan Maretnya di tingkat kota,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Agar warga digital mampu menjaga kecakapan, etika dan berdaya secara digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (09/09/2024) pagi, mulai pukul 08.00 WIB.

Mengusung tema ‘Menjaga Warga Digital yang Cakap, Beretika, dan Berdaya’, diskusi virtual yang akan diikuti pelajar dan tenaga pendidik dengan menggelar nonton bareng (Nobar) dari sekolah masing-masing itu, rencananya menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Relawan TIK Indonesia, Eko Prasetya, dosen Universitas Dr Soetomo Surabaya, Meithiana Indrasari, dosen Universitas Negeri Surabaya, Eko Pamuji dan Anissa Rilia selaku moderator.

”Webinar ini juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranjombang0909. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Minggu (08/09/2024) tadi.

Terkait tema webinar, Kemenkominfo menjelaskan, indeks literasi digital Indonesia kini berada di angka 3.64 dari skala 5 atau tingkat ‘sedang’. Kondisi ini mendorong Kemenkominfo membuka kesadaran masyarakat akan peran penting literasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

”Pemanfaatan internet optimal butuh kecakapan digital. Meski begitu, kecakapan itu harus disertai dengan menjaga tata krama (etika) dalam menggunakan internet. Tujuannya, agar internet mampu memberikan manfaat lebih penggunanya,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Baca juga :

Kemenkominfo menambahkan, generasi muda (pelajar) merupakan digital native atau warga asli digital yang sudah terbiasa dengan dunia digital sejak lahir. Dengan begitu, mereka tidak perlu beradaptasi dengan dunia digital dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

”Sayangnya, kecakapan digital yang dimiliki para digital native kurang diimbangi dengan pemahaman etika digital. Layaknya di dunia nyata, interaksi di dunia maya pun tetap harus menggunakan etika,” imbuh Kemenkominfo.

Untuk diketahui, webinar seperti digelar di Kabupaten Jombang, ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebut, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tercatat, pada 2018, penetrasi internet Indonesia berada di angka 64,8 persen. ”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)