Wakapolres Trenggalek, Kompol Herlinarto, mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut berawal saat korban yang merupakan warga Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, melihat iklan mengatasnamakan Bank BNI di akun Facebook pribadinya. “Awalnya, korban ini melihat ada iklan di beranda akun media sosial Facebook, bahwa Bank BNI sedang menggelar undian berhadiah mobil. Korban kemudian menekan tombol iklan dan mengisi semua yang tertera dalam link tersebut,” ujar Kompol Herlinarto, dalam pers release, Rabu (30/07/2025) tadi.

Selang beberapa waktu kemudian, terang Wakapolres, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebanyak dua kali. Pertama senilai Rp 3.333.333 dan yang kedua Rp 2.999.999 melalui sebuah akun virtual.

“Merasa ada yang janggal, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek,” terang Kompol Herlinarto.

Baca juga :

Mendapati laporan itu, jajaran Satreskrim Polres Trenggalek bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pendalaman serta melakukan pengejaran sampai ke luar pulau hingga berhasil menangkap tersangka. “Motif tersangka adalah untuk mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan kelalaian korban,” imbuhnya.

Petugas sendiri, tambahnya, juga mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, print out percakapan aplikasi perpesanan WhatsApp, rekening koran dan bukti transfer. Sementara dari tangan tersangka, petugas mengamankan dua unit telepon pintar beserta sim card.

“Atas perbuatannya ini pelaku dijerat pasal berlapis yakni Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Subs Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar,” jelas Kompol Herlinarto.

Saat ini, petugas masih terus melakukan pemeriksaan kepada pelaku, untuk pengembangan lebih lanjut. Kasus ini, menjadi pengingat bagi masyarakat khusus di Trenggalek agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak memberikan akses data perbankan kepada pihak mana pun. (mil/gie)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa Gebyar Sadar Pajak dilangsungkan dengan kolaborasi bersama Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, yaitu gelaran Malang Flower Carnival (MFC). “Jadi, malam ini kita buat agenda yang luar biasa. Kolaborasi antara Bapenda dan Disporapar. Ini kita awali dengan pengundian masyarakat yang lunas PBB dan yang sudah makan di resto serta nginep di hotel yang billnya sudah dikirim ke Bapenda Kota Malang,” jelas Kepala Bapenda.

Kemudian, tambahnya, bahwa gelaran Gebyar Sadar Pajak tersebut baru pertama kalinya dilakukan di ruang terbuka. Seperti sekarang, di Kayutangan Heritage pada malam hari ini. Itu dilakukan, untuk memunculkan kemeriahan dari masyarakat Kota Malang.

“Setting awal sebenarnya akan kita laksanakan 5 Agustus 2023 mendatang. Namun dengan menghilangkan ego sektoral, ego dinas, kita bicara dengan Pemkot Malang dan acara kita jadikan satu dan menjadi malam hari ini,” tambahnya.

Handi juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Kota Malang, yang telah melunasi kewajiban dalam pembayaran pajak PBB maupun pajak daerah lainnya. Terlebih, dalam pembangunan Kota Malang tidak lepas dari uang pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

Baca juga :

“Tentu kami atas nama Pemkot Malang mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk masyarakat Kota Malang yang sudah melunasi kewajibannya untuk membayarkan pajak,” tambahnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya, jika animo pembayaran pajak oleh masyarakat saat ini memang masih belum lunas secara keseluruhan. Namun, pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah di atas 70 persen. Dan, masyarakat tidak perlu khawatir jika pada akhir Juli akan jatuh tempo, sebab akan diberikan bebas denda untuk menyambut Kemerdekaan RI.

“Untuk menyambut Kemerdekaan RI, ada kesempatan bagi masyarakat yang belum melunasi pembayaran PBB. Nantinya di Agustus ada bebas denda administrasi. Ini salah satu hal yang diberikan oleh Penkot Malang untuk masyarakat Kota Malang itu sendiri,” tutur Handi.

Dalam Gebyar Sadar Pajak tersebut, dilakukan pengundian dengan berbagai puluhan hadiah yang diberikan. Seperti satu unit mobil, 12 motor, televisi, kulkas, dan puluhan hadiah lainnya. Pemenang undian yang mendapatkan satu unit mobil, yaitu Yudi Gunawan, warga Jalan Terusan Tinombala, Karang Besuki, Kota Malang.

Sebagai informasi, Gebyar Sadar Pajak tersebut dilakukan sebagai bentuk reward dan apresiasi Pemkot Malang kepada masyarakat yang sudah tertib melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. (rsy/sit/adv)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa kegiatan Gebyar Sadar Pajak ini akan memberikan kesempatan bagi warga yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk ikut serta dalam undian. “Untuk warga yang telah membayar PBB lunas, data mereka sudah tercatat dalam database Bapenda. Sehingga, mereka secara otomatis berkesempatan untuk ikut serta dalam undian tersebut,” kata Kepala Bapenda, Jumat (28/07/2023) tadi.

Ditambahkannya, selain memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah tertib pajak, kegiatan Gebyar Sadar Pajak juga sebagai reward kepada para pelaku usaha yang memasang dan mendukung penerapan E-Tax di tempat usaha. “Jadi pelanggan hotel dan resto yang punya bill tanpa ada batasan nilai, itu mengirimkan ke call center Bapenda Kota Malang, untuk ditukar dengan kupon undian. Itu sudah kita rilis mulai dari Januari 2023 sampai akhir Juli 2023,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam menghadirkan kegiatan Gebyar Sadar Pajak ini, tambahnya, tentu menyediakan hadiah menarik bagi pemenang undian. Diantaranya, yaitu satu unit mobil, 12 motor serta sejumlah televisi, kulkas dan hadiah menarik lainnya.

Saat disinggung mengenai realisasi pajak di Kota Malang, Handi menyebut jika saat ini telah mencapai Rp 307 miliar dari target awal Rp 1 triliun. Realisasi itu, dari sembilan jenis pajak dan telah ditetapkan secara merata dengan target masing-masing.

“Sebelumnya, kami memang menargetkan penerimaan dari sektor pajak Rp 1 triliun. Kemudian, kita turunkan karena sampai detik ini Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) belum bisa dijalankan. Karena Peraturan Pemerintah (PP) nya Undang undang RKPD belum keluar sampai detik ini. Jadi, proses evaluasi Perda PDRD yang disahkan DPRD 22 Desember 2022 belum bisa diterapkan sampai sekarang karena masih proses evaluasi di Kemendagri dan Provinsi. Nah proses evaluasi itu menunggu PP nya,” jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Gebyar Sadar Pajak nantinya akan dilangsungkan dua kali. Setelah Juli 2023 nanti, ke depan juga akan digelar pada akhir Desember 2023 mendatang. Pihaknya berharap, dalam acara tersebut dapat memotivasi lebih banyak masyarakat untuk sadar pajak dan turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Malang ke depan. (rsy/sit/adv)