“Ini kegiatan rutin yang harus dilakukan dalam rangka memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) persiapan pelaksanaan APBD 2026,” kata Pj Sekda Pamekasan.

Baca juga :

Pihaknya meminta, agar setiap OPD mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam mengarungi program selama tahun 2026. Sehingga, pembangunan Pamekasan berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Penekanan kepada ASN seperti yang saya sampaikan tadi, harus rajin, tetap inovatif. Karena ke depan ini, inovasi yang perlu,” tegasnya.

Dikatakannya, timbulnya keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam melakukan program dan inovasi, namun setiap OPD harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. “Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah melaksanakannya dengan baik selama tahun 2025,” imbuhnya. (azm/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari potensi besar yang dimiliki Kota Malang sebagai kota pendidikan. “Jumlah mahasiswa di Kota Malang sangat banyak dan hampir sama dengan jumlah penduduk. Itu menjadi potensi besar. Maka dari itu, inovasi ini kami dorong sebagai alternatif dari kebiasaan yang rutin, dengan menghadirkan hal baru yang bermanfaat,” kata Wali Kota Wahyu, seusai menerima tim peninjau lapangan Inotek, Selasa (26/08/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu berharap, capaian enam besar ini menjadi penyemangat bagi para inovator, khususnya generasi muda, untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. “Sehingga kami mendorong agar nanti banyak inovator lain yang ada di Kota Malang. Ini akan menjadi penyemangat agar tetap bisa memberikan yang terbaik terkait inovasi ini,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala BRIDA Provinsi Jatim, Andriyanto, menjelaskan bahwa Kota Malang memiliki inovasi yang dinilai cukup baik dan potensial. Salah satu inovasi yang ditampilkan adalah pengolahan kolostrum kambing menjadi susu bubuk melalui proses vacuum drying, yang dinilai bermanfaat untuk kesehatan anak.

“Inovasi ini akan kami verifikasi langsung di lapangan bersama tim juri. Nanti akan ditentukan peringkatnya dan penghargaan akan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur,” jelas Andriyanto.

Kemudian, dikatakannya bahwa yang mengikuti inovasi tersebut ada dari kabupaten/kota se Jawa Timur dengan total ada ratusan pendaftar. Lalu, dipilih 15 besar untuk presentasi di hadapan juri. Dari proses tersebut, mengerucut menjadi enam besar yang kini masuk tahap verifikasi lapangan.

“Penilaiannya berbasis data, ada pembaruan, berkelanjutan minimal dua tahun, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sekitar 65 persen bobot penilaian kami fokus pada kemanfaatan inovasi,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Sekretaris Disdukcapil Jember, Amirulloh, menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan itu tindak lanjut dari adanya audit yang telah dilakukan oleh Kabupaten Nganjuk atau Pemkab Nganjuk. Di mana, kunjungan studi banding pelayanan Admindukcapil (administrasi kependudukan dan catatan sipil) itu untuk memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk.

“Studi banding yang dilakukan oleh Disdukcapil Nganjuk ini diprakarsai oleh Inspektorat Nganjuk, setelah sebelumnya adanya audit. Sehingga, mereka ingin melakukan tinjauan langsung terhadap pelayanan yang ada di Disdukcapil Jember,” kata Amir.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jember, Yhoni Restian, yang ikut menerima kunjungan menambahkan bahwa salah satu alasan Inspektorat Nganjuk memilih Disdukcapil Jember sebagai tempat studi banding, yaitu berdasarkan pada hasil analisa review dan konsultasi Inspektorat se-Jawa Timur, yang melihat bahwa Disdukcapil Jember selalu update terkait website. Baik itu Website Disdukcapil maupun Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Baca juga :

“Jadi mereka koordinasi dengan Inspektorat se-Jawa Timur. Setelah dilakukan analisa, rekomendasi studi banding tersebut mengarah ke pelayanan publik yang ada di Disdukcapil Jember,” ujar Yhoni.

Yhoni juga mengatakan, pada dasarnya pelayanan antara Disdukcapil Nganjuk dan Disdukcapil Jember, itu sama. Yakni, bertujuan untuk saling memudahkan masyarakat. Namun, adanya terobosan dan kebijakan yang berbeda setiap kabupaten, membuat perlu adanya studi banding untuk saling bertukar inovasi pelayanan publik.

Kesempatan studi tiru tersebut, juga dimanfaatkan Disdukcapil Nganjuk untuk menyerap kiat-kiat mengoptimalkan pelayanan Admindukcapil yang ada di Disdukcapil Jember. Diantaranya, seperti terkait layanan online seperti Lahbako, Pleno (Pelayanan Admindukcapil melalui WhatsApp), J-SIP, kemudian menyakan tentang Website Disdukcapil Jember, Google Review, dan cara mengatasi respon pengaduan.

Disdukcapil Nganjuk juga tertarik terkait Layanan Tim Rujukan Sosial (TRS) yang ada di tiga Rumah Sakit Daerah (RSD). Mereka juga tertarik kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) tentang penerapan Lahbako di 50 Puskesmas. Termasuk, terkait layanan Admindukcapil di rumah sakit, karena di Kabupaten Nganjuk belum ada. Inovasi Disdukcapil Jember ini diharapkan dapat diterapkan di Nganjuk. (kom/rio/gie)

Pj Bupati Lumajang yang akrab dengan nama Bunda Yuyun, ini menyampaikan bahwa konteks transformasi pendidikan menuju model yang lebih relevan dengan kebutuhan abad 21. Dimana, Guru Penggerak memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.

“Bahwa pendidikan Indonesia ke depan harus lebih inklusif, partisipatif dan adaptif yang merupakan kunci untuk menciptakan generasi penerus bangsa, berkarakter Pancasila, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era global,” kata Pj Bupati Yuyun.

Baca juga :

Pj Bupati Lumajang berharap, Guru Penggerak Lumajang mampu memimpin dan menciptakan lingkungan belajar yang bisa merangkul semua peserta didik, mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder, serta responsif terhadap perubahan dan tantangan zaman. “Untuk itu kepemimpinan instruksional, inovasi pembelajaran dan penguasaan teknologi digital merupakan kompetensi kunci yang harus diimplementasikan oleh setiap Guru Penggerak dalam melaksanakan tugas mulia ini,” tambahnya.

Pj Bupati Lumajang juga mengajak 211 Calon Guru Penggerak (CGP) Angkatan 10 Kabupaten Lumajang, untuk terus bergerak dan berinovasi sebagai pelopor pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan, menantang dan relevan dengan kebutuhan zaman. (kom/adi/gie)

Disampaikannya, transformasi dalam dunia perbankan bersifat sangat penting karena saat ini memasuki era Society 5.0. Di mana, hal itu lekat dengan disruption era atau dikenal dengan Vuca yang merupakan kepanjangan dari Volatility (hal terus berubah-ubah), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (kompleksitas permasalahan) dan Ambiguity (kegalauan atas peristiwa yang terjadi). Karenanya, diperlukan strategi manajemen yang komprehensif dan kualitas kepemimpinan yang memahami core value perusahaan.

“Dalam mendukung transformasi, kita harus memiliki strategi manajemen dan kualitas kepemimpinan yang layak atau saat ini disebut agile leadership. Karena efektivitas dari strategi juga tergantung dari kepiawaian pemimpin,” kata Bupati Yuhronur.

baca juga:

Pada kesempatan tersebut, bupati juga mengatakan akselerasi transformasi juga dapat dilakukan dengan growth mindset oleh seluruh komponen dalam BDL. Bahwasanya, perbankan bukan hanya tentang keuntungan bunga, melainkan jasa layanan perbankan yang luas. Sehingga, dapat berkontribusi membantu menghidupkan ekonomi daerah.

“Mindset harus diubah, BDL bukan koperasi. Perbankan itu harus memberikan jasa layanan perbankan yang luas. Yang mana di dalamnya juga terdapat edukasi untuk nasabah. Sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah, membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan tentu benefit bagi BDL,” papar Bupati Yuhronur.

Dengan go digital, lanjutnya, BDL dipastikan akan memberikan kecepatan, kemudahan dan efesiensi bagi nasabah. Tidak hanya itu, go digital juga pasti mempengaruhi pola kerja sumber daya manusia di BDL, yang tetap produktif di manapun. Sehingga, tetap memperhatikan aspek kesehatan, fleksibel dalam mengerjakan pekerjaan.

Bupati Yuhronur berharap, jika go digital sudah diterapkan oleh BDL, maka harus sustainable. Sehingga, dapat terus meningkatkan aset perbankan. Tahun 2023 aset BDL mengalami kenaikan, yakni Rp 550 miliar dari angka Rp 513 miliar di tahun 2022. Tidak hanya aset, kenaikan juga terjadi pada tabungan nasabah, kredit, deposito, pendapatan dan laba.

Direktur Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, Dedy Rachmadi Wibowo, menjelaskan bahwa upaya realisasi transformasi digital perbankan oleh BDL sudah dimulai dengan penambahan 5 anjungan tunai mandiri (ATM) di tahun 2023 yang terletak Babat, Ngimbang, Tikung, Blawi dan Kranji.

Sedangkan untuk program yang dicanangkan di 2024, lanjutnya, ialah peluncuran BDL Mobile (yang dapat digunakan untuk transfer, cek history, cek saldo), layanan virtual account cash in-out dan penambahan 7 ATM BDL baru. Salah satunya akan di tempatkan di halaman Gedung Pemkab Lamongan. (kom/gie)

Dirinya berkeinginan, nantinya pejabat di Pemkab Lumajang, harus memberikan teladan yang baik. Juga, diharapkan dapat bersinergi dengan pihak lain guna mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan mampu menjadi katalisator bagi perubahan serta berinovasi.

“Serah terima jabatan ini merupakan langkah awal penyerahan tugas, wewenang serta tanggung jawab pada perangkat daerah yang baru, guna menambah wawasan, pengalaman dan pematangan dalam hal kepemimpinan,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan ucapan selamat kepada pimpinan perangkat daerah dan lurah yang baru melaksanakan serah terima jabatan. Dirinya mengharapkan, agar ke depannya mampu mengemban tugasnya secara amanah, serta dapat berinovasi untuk membangun Kabupaten Lumajang lebih baik.

“Kepada rekan-rekan yang telah melaksanakan Sertijab pada hari ini, saya ucapkan selamat dan dapat mengemban tugas dengan amanah, agar terus melanjutkan perjuangan dalam membangun Kabupaten Lumajang,” katanya.

Adapun pejabat baru yang melaksanakan Sertijab kali ini, antara lain Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, Paiman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kabupaten Lumajang, Agus Setyawan dan Plt Lurah Citrodiwangsan, Oke Suprihatmanko. (kom/adi/gie)