Pelantikan sebanyak 191 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, ini menjadi momentum strategis memperkuat arah reformasi birokrasi daerah. “ASN tidak boleh bekerja untuk pencitraan. Tetapi harus benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Bunda Indah juga menegaskan, jabatan bukan sekadar simbol status, melainkan amanah publik yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan tanggung jawab tinggi. Menurutnya, pelantikan ini bukanlah seremoni administratif, melainkan bagian dari penyegaran organisasi untuk memastikan struktur pemerintahan semakin adaptif, responsif dan efektif menghadapi dinamika pelayanan publik.

Setiap pejabat yang dilantik, lanjutnya, diharapkan mampu menjadi motor perubahan di unit kerja masing-masing. “Reformasi birokrasi bukan hanya soal perubahan sistem, tetapi perubahan pola pikir dan budaya kerja. ASN dituntut mampu berinovasi, melayani dengan empati, serta bekerja cepat dan tepat tanpa kehilangan aspek humanis. Etos pelayanan harus dibangun dari hati. ASN harus sadar bahwa setiap tandatangan dan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Baca juga :

Pelantikan 191 pejabat ini, juga menjadi bagian dari penerapan sistem merit yang berbasis kompetensi dan kinerja. Dengan sistem ini, Pemkab Lumajang menekankan pentingnya penempatan pejabat yang sesuai dengan kemampuan dan dedikasinya, demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdampak.

Langkah ini, ujarnya, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional yang menuntut pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya membangun birokrasi modern yang bukan hanya efisien secara administratif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

“Reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa perubahan mental ASN. Kita harus menjadi pelayan publik yang rendah hati dan mampu memberikan solusi, bukan memperumit urusan rakyat,” kata Bunda Indah.

Melalui momentum ini, Pemkab Lumajang ingin meneguhkan kembali nilai dasar ASN, berintegritas dalam pengabdian, profesional dalam kerja dan tulus dalam pelayanan. Spirit tersebut menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya birokrasi yang melayani, bukan dilayani, tapi birokrasi yang hadir sebagai wajah negara di tengah rakyatnya. (kom/adi/gie)

Dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengingatkan para tenaga pendidik agar menjaga integritas dan menghindari kebiasaan memberikan bingkisan atau bentuk imbalan kepada pejabat maupun petugas dinas, termasuk dalam urusan administrasi pendidikan. “Selama masa kepemimpinan saya bersama Mas Yudha, kita ingin memastikan pelayanan di sektor pendidikan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik tidak sehat,” kata Bunda Indah-sapaan, saat didampingi Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma.

Bunda Indah juga menekankan, agar tidak ada praktik pemotongan dana atau pengumpulan iuran, yang membebani guru maupun sekolah. Jika terdapat kepedulian pribadi kepada sesama rekan pendidik, hal tersebut boleh dilakukan secara sukarela. Namun, tidak boleh dalam bentuk kewajiban terkoordinir.

Baca juga :

Pesan moral ini, terus ditekankan Bunda Indah, sebagai bagian dari upaya membangun budaya pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. “Kita ingin memastikan bahwa tugas aparatur sudah berjalan sebagaimana mestinya, tanpa tambahan beban bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain meneguhkan pesan anti gratifikasi, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, juga menyerahkan bantuan sepatu gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbol hadirnya pemerintah dalam memberi dukungan nyata terhadap masa depan anak-anak bangsa.

Langkah sederhana ini, diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar, sekaligus memberikan motivasi bagi anak-anak untuk tetap percaya diri menempuh pendidikan meski di tengah keterbatasan. Melalui pesan moral dan aksi nyata tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang ingin memastikan bahwa dunia pendidikan menjadi ruang yang bersih, adil dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (kom/adi/gie)

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut juga mengajak dua nara sumber untuk memberikan materi yang berkaitan dengan Pemilu Berintegritas. “Di sini kami mengajak dua narasumber, ada dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto dan Akademisi dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Widiya Yutanti, M.A (Hons),” paparnya.

Sebagai pemateri pertama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, menyampaikan mengenai informasi dan sengketa informasi terkait Pemilu serta pemilihan yang menjadi ranah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. “Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, sehingga lembaga-lembaga Pemilu seperti DKPP, KPU dan Bawaslu harus menaati standar layanan dan prosedur pemberian informasi dan penyelesaian sengketa informasi Pemilu,” ujar Edi.

Sesuai peraturan, menurut Edi ada dua jenis informasi yakni informasi terbuka dan informasi tertutup. Untuk informasi terbuka terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu informasi yang tersedia setiap saat, diumumkan berkala dan informasi yang diumumkan secara serta merta.

“Informasi yang tertutup itu adalah informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh masyarakat misalkan rahasia bisnis, identitas pribadi dan rahasia negara,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Akademisi dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Widiya Yutanti, M.A (Hons), menyampaikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Jurnalis saat melakukan peliputan Pemilu, terutama dalam memberikan berita yang baik dan berkualitas.

“Seperti berita yang faktual, akurat, memiliki pengetahuna tentang peta politik yang baik, memiliki pemahaman teori politik yang memadai, menjunjung tinggi indepedensi dan disiplin melakukan verifikasi,” tutur Widiya, sapaanya.

Selain itu, menjelang pelaksanaan pemilu seperti saat ini menurutnya juga akan muncul hoax yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas peserta pemilihan. “Di Indonesia, selama April 2019 saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 486 hoaks, 209 di antaranya masuk kategori politik. Ironisnya, Kominfo mencatat bahwajumlah hoaks dan disinformasi terus meningkat menjelang dan seusai pemilu pada 17 April lalu. Dan sayangnya lagi, Media massa turut berkontribusi pada penyebaranberita hoax total sekitar 52,9 persen,” ungkapnya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur CoE. School of Creative Digital Communication (SCDC UMM), juga menyampaikan jika dalam hal ini perlu kehadiran media untuk menjernihkan berbagai hoax atau berita bohong yang beredar dengan berita atau informasi yang dikeluarkan oleh media.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi media atas banyaknya hoax di media sosial yang bertebaran di dunia maya, karena saya percaya media masih memiliki idealisme untuk mencerdaskan masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Membahas Pemilu Berintegritas menurut saya ada dua poin utama yakni Cerdas dan Berintegritas, dimana dua hal tersebut merupakan nilai-nilai yang telah dimiliki atau dilaksanakan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, menyampaikan bahwa Bimtek yang digelar tersebut merupakan momentum yang baik untuk membangun pemerintahan yang berintegritas. “Dalam kegiatan ini, legislatif hadir bersama keluarga. Yang jelas, tujuannya untuk saling menopang dan menunjang kegiatan ini,” terangnya, usai kegiatan.

Asmadi menambahkan, legislatif Kota Batu berasal dari berbagai disiplin ilmu. Ada yang petani, pedagang, guru, wiraswasta dan lainnya. Agar selalu berintegritas saat menjadi wakil rakyat, Bimtek tersebut dirasa sangat perlu.  “Lewat Bimtek ini, memberikan wawasan ilmu dan pelajaran untuk menyelenggarakan keberlangsungan negara. Sehingga, bisa selamat sampai tuntas,” tuturnya.

Sementara itu, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK RI, Firlana Ismayadin, mengatakan bahwa Bimtek Keluarga Berintegritas dilahirkan sejak tahun 2022 lalu. Targetnya, bisa menjangkau para pejabat di Indonesia.

“Awalnya satu provinsi satu kali pelaksanaan. Mengundang pejabat eselon 1,2 dan 3. Lalu diawal tahun 2023, kami menyurati kabupaten/kota untuk menyelenggarakan hal serupa. Dengan mengundang pejabat dan istri/suaminya,” paparnya.

Baca juga :

Menurutnya, Kota Batu menjadi daerah pertama, yang melakukan Bimtek tersebut dengan menghadirkan Anggota dan Ketua DPRD. Ditambahkannya, bahwa hal ini merupakan salah satu inisiatif yang baik. “Eksekutif sudah disentuh di bulan Juli. Lalu di bulan Desember 2023 ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia, giliran legislator dan pasangannya yang disentuh,” ungkapnya.

Terdapat tiga hal yang menjadi dasar digelarnya Bimtek tersebut. Pertama dari sisi filosofis seluruh manusia hidup berpasangan. Untuk akhirnya bisa melahirkan generasi berikutnya. Tentunya dengan harapan dapat memunculkan karakter dan nilai integritas yang baik.

Kedua dari sisi sosiologis, Firlana menyampaikan, hasil survei BPS beberapa waktu lalu, sub dimensi integritas keluarga mendapatkan nilai yang belum cukup menggembirakan. Dimana, ada beberapa keluarga yang masih membuka ruang praktik koruptif.

“Terakhir dari sisi yuridis, dalam pengungkapan kasus di KPK sampai saat ini masih ada beberapa kasus yang melibatkan anggota keluarga. Baik antara suami istri, anak bapak atau anggota keluarga lainnya. Karna itu, dalam Bimtek ini turut melibatkan psikolog keluarga, motivator dan pelaksanaannya bukan hanya ceramah saja,” paparnya.

Lebih dari itu, dirinya menegaskan untuk menanggulangi korupsi sangat perlu menaruh perhatian khusus dalam keluarga. Di dalamnya ada peran ibu, dimana ada ibu-ibu juga yang memegang amanat jadi pejabat. “Hingga tahun ini, terdapat 1.648 pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dari jumlah tersebut 141 di antaranya adalah seorang perempuan,” jelasnya. (put/gie)

Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Jamaludin SH, menyampaikan jika melalui kegiatan tersebut diharapkan nantinya dalam mengawal pesta demokrasi bisa berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. “Semoga deklarasi Pemilu damai 2024 ini menjadi langkah awal untuk menciptakan pemilu aman dan terintegritas,” kata Danrem Jamaludin.

Ditambahkannya, jika dalam proses pelaksanaan Pemilu nantinya juga harus menjunjung tinggi dalam menghormati prinsip demokrasi, menghargai kebebasan pendapat dan mengakui hak pemilih untuk memilih sesuai keinginan. “Berbeda pilihan itu biasa. Namun, jangan sampai menjadi hal yang merusak persatuan dan kesatuan. Hindari provokasi dan tindakan yang memacu ketegangan antar Parpol, hormati aturan dan peraturan yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan yang membuat kecurangan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengimbau agar nantinya bijak dalam bermedia sosial. Sebab, diyakini tekonologi saat ini sudah semakin canggih. Sehingga, diharapkan masyarakat juga tidak menyebarkan hal-hal yang membuat kegaduhan.

“Jangan karena jari, bisa berdampak negatif. Sehingga, apa yang dicita-citakan dapat rusak. Berita sangat cepat didapat, banyak berita hoax yang akan provokasi dan timbul rasa panas, semakin merusak situasi,” tambahnya.

Baca Juga :

Maka, pihaknya berharap nantinya para masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Malang agar tetap mempertahankan kesatuan bangsa dengan fokus pada keragaman. Karena Indonesia berdiri di atas perbedaan.

“Jadi, sekalipun nanti berbeda dan kalaupun nanti ada yang kalah dan menang, itu tidak menjadi persoalan. Karena itu menjadi pilihan rakyat kita. Saya harap nanti pada peserta pemilu tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, yang turut hadir menyampaikan jika deklarasi damai memang harus selalu didengungkan. Terlebih, menurutnya Kota Malang menjadi kota yang kondusif, sehingga pihaknya berharap agar nantinya tidak terjadi situasi yang memanas dalam ajang Pemilu 2024.

“Apapun perbedaan, dukungan kita kepada calon jangan sampai memecah belah kehidupan dan kerukunan di Kota Malang. Apalagi, tadi Ketua FKUB sudah menyampaikan bahwa toleransi antar umat beragama di Kota Malang terbaik se Jawa Timur. Sehingga, kita harus mempertahankan itu dan tidak ada kegiatan apapun yang memecah belah itu,” imbuh Made-sapaannya. (rsy/sit)

Seperti halnya, KPK melakukan Bimtek keluarga berintegritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan pasangan atau istri di Kabupaten Jember, Rabu (26/07/2023) tadi.

Koordinator Program Keluarga Berintegritas, Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK, Firlana Ismayadin, dalam Bimtek tersebut dengan tegas mengatakan bahwa perbaikan sistem saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya modus operandi korupsi. “Orang dapat melakukan korupsi karena ada niat. Sebaik apa pun sistem, masih dapat dicari celahnya, karena ada niat dari individu tersebut,” kata Firlana kepada peserta Bimtek.

Dirinya menjelaskan, bahwa pendidikan antikorupsi harus terus digalakkan pada penyelenggara negara, mulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Pasalnya, saat ini korupsi tidak hanya dilakukan satu pihak saja. Pelakunya berkolaborasi, termasuk melibatkan suami-istri, bapak-anak atau kakak adik.

“Tindakan yang termasuk dalam extraordinary crime ini, bisa berdampak buruk bagi kemajuan bangsa dan mencoreng integritas negara. Sehingga, kita perlu menanamkan sembilan nilai-nilai antikorupsi atau yang kita kenal dengan ‘Jumat Bersepeda KK’,” jelas Firlana.

Baca juga :

Nilai tersebut, paparnya, meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Harapannya, dengan pemenuhan nilai integritas ini, pada tahun emas 2045 mendatang, Indonesia bisa menjadi negara yang terbebas dari korupsi.

Dia berharap peran keluarga dapat menjadikan anak-anaknya tumbuh dengan integritas.

“Dengan peran keluarga, kita berharap anak-anak tumbuh dengan integritas. Karena bukan tidak mungkin, 20 tahun mendatang, anak milenial termasuk anak kita akan menduduki peran penting di Indonesia,” tambah Firlana.

Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang hadir langsung di Bimtek itu menekankan pentingnya peran serta keluarga untuk mewujudkan budaya antikorupsi di lingkungan kerja. Pasalnya, situasi yang nyaman dan keluarga yang harmonis akan berdampak positif bagi lingkungan kerja ASN.

Dirinya pun meminta, agar ASN memiliki keterbukaan dengan keluarga. “Program Keluarga Berintegritas harus terus dilanjutkan, bahkan sampai tingkat desa. Seperti halnya ceramah Salat Jumat yang setiap saat selalu mengingatkan hal yang sama, begitu pula dengan integritas, harus selalu secara berkelanjutan diingatkan ke banyak orang,” ujar Bupati Hendy.

Pelaksanaan Bimtek itu, dihadiri sedikitnya 40 ASN di lingkungan Kabupaten Jember. Selain ASN, juga hadir pasangan atau istri atau suami dari pejabat. (hms/gie)