Sebagaimana diketahui, dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah senantiasa menggerakkan para penyandang disabilitas untuk menjadi lebih produktif dan berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan. Hal tersebut, diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan di Kota Kediri, jajaran eksekutif dan legislatif juga telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kediri, Mandung Sulaksono, mengatakan bahwa Pemkot Kediri akan terus berupaya mewujudkan Kota Kediri, yang layak disabilitas, layak Lansia dan layak anak. “Aksebilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas, guna mewujudkan kemudahan. Sedangkan akomodasi yang layak, merupakan modifikasi yang tepat diperuntukkan untuk menjamin kenikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan,” katanya.

Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, bahwa Pemkot Kediri selalu berkomitmen dalam melakukan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang direalisasikan dalam beberapa kebijakan. Diantaranya, seperti memberikan bantuan uang kepada organisasi penyandang disabilitas di Kota Kediri, melaksanakan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas baik ke UPT-UPT sosial hingga panti-panti swasta dan RSJ.

Baca juga :

Termasuk, tambahnya, melaksanakan tugas pemberian bantuan sosial berupa alat bantu mobilitas, bantuan sosial untuk biaya hidup bagi penyandang disabilitas serta bekerjasama dengan DPRD Kota Kediri terkait penerbitan Perda. “Alhamdulillah Perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sudah disahkan. Sehingga, itu yang menjadi dasar kita melakukan kebijakan ke depan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa di dalam Perda tersebut, memuat beberapa turunan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kediri. Antara lain, Perwali tentang Unit Pelayanan Disabilitas, Perwali tentang Bangunan Gedung yang Mudah Diakses Disabilitas, Perwali tentang Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas.

Ketua DPC HWDI Kota Kediri, Vivi Nurisha Cahyaningtyas, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Kediri, atas dukungannya terhadap penyandang disabilitas. Tidak hanya dukungan infrastruktur, namun juga untuk mewujudkan Indonesia yang ramah pada disabilitas penting juga menjaga sikap dan etika kita dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

“Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan dan pengertian,” ujarnya. (kom/pan/sit)

Bahkan, dalam moment itu beberapa pegawai terlihat membawa anak-anak. Bersama Ketua TP PKK, Eriani Annisa Hanindhito dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri, Mas Dhito dan Mbak Dewi menyalami satu persatu pegawai yang datang.

Sebagai kepala daerah, Mas Dhito tidak hanya dekat dengan rakyat, melainkan termasuk kepada jajaran pegawai di pemerintahannya. Tidak sedikit, pegawai yang mengajak foto selfie dalam moment halal bihalal itu.

Mas Dhito pun juga terlihat aktif mengajak komunikasi anak-anak yang ikut serta orang tuanya. Kepada anak-anak itu, tidak lupa Mas Dhito juga memberikan uang Lebaran.

Baca juga :

“Halo, namanya siapa,” tanya Mas Dhito, kepada anak-anak yang ikut orang tuanya di acara Nglencer Ning Pendopo, Senin (29/04/2024) siang.

Meski harus lama mengantre untuk bisa bersalaman dengan bupati, anak-anak mengaku senang ikut orang tuanya di acara yang berlangsung siang sampai sore itu. “Senang, tadi juga ditanya kelas berapa,” ucap Ilham, salah satu anak yang mengaku masih duduk di Kelas 1 SD.

Melalui acara halal bihalal itu, Mas Dhito menyampaikan permintaan maaf kepada para pegawai bilamana terdapat kesalahan dalam kepemimpinannya. “Budaya saling memaafkan ini memang harus selalu kita jaga,” ungkap Mas Dhito.

Pihaknya dalam kesempatan itu mengaku berterimakasih kepada para pegawai, yang selama ini telah bekerja keras untuk percepatan pembangunan di Bumi Panjalu. Selain kepada para pegawai di Pemerintahan Kabupaten Kediri, seperti halnya pada tahun sebelumnya, Mas Dhito menyatakan akan menggelar halal bihalal bersama masyarakat.

“Kita nanti akan agendakan bersama masyarakat, ini jadwalnya masih kita atur,” paparnya. (kom/pan/sit)

Menggandeng Vespa Lumajang Community (VLC), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ingin berbagi informasi dan pengetahuan terkait media sosial dan teknologi digital pada umumnya, kepada peserta Jambore Nasional Vespa.

Diskusi luring (offline) bertajuk ‘Bijak Berinteraksi di Media Sosial (Medsos)’ itu akan menghadirkan tiga nara sumber. Diantaranya, dosen dan digital enthusiast, Adhi Prasnowo, Chief Operating Regional ACSB East Java, Muhajir Sulthonul Aziz, Ketua Relawan TIK Jember, Erlina Dwi Nahzdifah dan Mohammad Noviyanto selaku moderator.

”Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarLumajang0807. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Jumat (07/07/2023) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, media sosial kini telah menjadi salah satu sarana untuk berinteraksi dan komunikasi dengan sesama paling populer. Sayangnya, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan pengetahuan dan keterampilan akan menyebabkan munculnya banyak kasus pelanggaran hukum maupun etika.

”Padahal, media sosial seharusnya bisa menjadi pengingat masyarakat tentang pentingnya memahami etika bermedia sosial dan membentuk kebiasaan bijak dalam bermedia sosial,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Bijak berinteraksi di media sosial, menurut Kemenkominfo, juga berarti mengetahui tata cara bertindak dan mengambil keputusan yang tepat dan baik saat bersosialisasi di dunia maya. ”Misalnya, hanya mengunggah konten yang baik, bermanfaat, dan tidak menyinggung pihak mana pun di media sosial,” imbuh Kemenkominfo.

Baca juga :

Kemenkominfo mengingatkan, apa pun yang telah masuk ke media sosial bisa menjadi jejak digital. ”Untuk itu, tidak ada salahnya kita memilih jalan untuk lebih bijak dalam bermedia sosial,” pesan Kemenkominfo.

Kemenkominfo berharap, ruang digital hendaknya diisi dengan aktivitas dan kreativitas positif yang mampu menginspirasi, mendorong partisipasi, dan kolaborasi sesama pengguna digital. ”Tidak terkecuali partisipasi dan kolaborasi sesama klub pencinta vespa maupun individunya,” tegasnya.

Selain diskusi, acara Jambore Nasional Vespa juga diisi dengan bazar murah UMKM, pameran vespa, kontes vespa, Dyno Test Vespa, serta berbagai macam pertunjukan seni musik. Jambore Nasional Vespa tersebut akan diikuti oleh lebih dari 20 klub vespa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Diskusi literasi digital pada lingkup komunitas, untuk diketahui, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program Kemenkominfo yang berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)