Dalam paripurna itu, ada sebanyak 22 peraturan daerah (Perda) Kabupaten Situbondo, yang dicabut. Selain itu, dalam paripurna juga dilakukan pembubaran PT Radio Suara Situbondo.

Selain beberapa poin itu, dalam paripurna tersebut, DPRD Situbondo juga membahas persetujuan dan penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Raperda ini, dinilai penting sebagai landasan penguatan peran BUMD dalam mendukung perekonomian daerah.

Yang tidak kalah penting, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga masuk dalam daftar pembahasan tingkat II. Regulasi ini, diharapkan mampu memperkuat komitmen daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam paripurna itu, juga ada sejumlah fraksi dalam pandangan akhir menyatakan setuju, tapi dengan beberapa catatan. Beberapa fraksi, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi yang akan disahkan.

Ketua DPRD Mahbub Junaidi mengatakan bahwa pencabutan 22 Perda tersebut dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. “Agenda rapat paripurna yang dilakukan dalam rangka persetujuan dan penetapan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa, pencabutan 22 Perda Kabupaten Situbondo, pembubaran PT Radio Suara Situbondo, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat penting,” kata Ketua DPRD Mahbub Junaidi, Kamis (05/03/2026) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa dalam Rapat Paripurna ini juga membahas empat Raperda yang sudah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Situbondo. Meskipun, juga ada penyertaan dengan catatan.

“Dari empat Raperda tersebut, diantaranya ada tiga Raperda atas inisiatif DPRD dan satu Raperda dari usulan bupati. Ketika penyampaian pendapat akhir fraksi saat Rapat Paripurna berlangsung, hampir semua rekan-rekan fraksi menyampaikan catatan terkait dampak kerusakan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini,” ujarnya.

Mahbub Junaidi juga mengatakan, dalam catatan yang diberikan fraksi, diantaranya yakni tentang terjadinya bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan. “Catatan yang dilontarkan fraksi, yaitu meminta kepada eksekutif melakukan mapping terkait penyebab bencana banjir dan tanah longsor tersebut,” jelas Mahbub.

Terkait hasil Rapat Paripurna, sambung Mahbub Junaidi, seluruh fraksi DPRD menyepakati dan menyetujui empat Raperda yang di bahas untuk ditetapkan menjadi Perda definitif. “Setelah melaksanakan Rapat Paripurna ini, kita akan melakukan permohonan nomor registrasi ke Gubernur Jawa Timur,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio, menyampaikan bahwa dari empat Raperda yang dibahas, semua fraksi DPRD fokus terhadap Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi bencana banjir. Dalam menyikapi sorotan fraksi-fraksi di DPRD tentang terjadinya banjir, Bupati Situbondo menegaskan bahwa eksekutif terus melakukan mitigasi bencana dengan cara melakukan normalisasi sungai dengan anggaran terbatas.

“Saya kira penyebab banjir bukan karena tambang, tapi karena pendangkalan sungai. Salah satu bukti, ketika pemerintah melakukan normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Kendit, agar tidak terjadi banjir yang berdampak merugikan masyarakat,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo. (her/gie/adv)

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menegaskan bahwa peredaran hoaks semacam itu sangat berbahaya. “Jika informasi seperti ini terus diulang dan disebarkan, lama-kelamaan akan dianggap fakta. Itu jelas berbahaya,” ujar Wiwid, Sabtu (06/09/2025) tadi.

Maraknya hoaks dan provokasi pasca unjuk rasa, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperketat pengawasan terhadap media sosial. Salah satu langkahnya, yakni mengutamakan literasi digital dengan melibatkan relawan, komunitas, hingga perangkat daerah.

“Yang selalu saya tekankan adalah pentingnya memeriksa kebenaran informasi. Misalnya, dengan merujuk pada media mainstream agar bisa memastikan validitas berita,” katanya.

Baca juga :

Menurut Wiwid, banyak masyarakat yang masih mudah menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Rantai penyebaran inilah yang membuat hoaks meluas dan memicu provokasi bahkan fitnah.

“Meskipun penggunaan perangkat digital tidak bisa dibatasi, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak. Kami juga akan terus menyisir peredaran hoaks,” tambahnya.

Hoaks yang ditemukan, menurutnya, akan dikumpulkan sebagai bukti untuk dilaporkan ke Wali Kota Malang, pemerintah provinsi, hingga Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan langkah tersebut, Pemkot Malang berharap masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi.

“Kami mengimbau warga lebih cermat dan tidak mudah terprovokasi oleh apa yang mereka lihat atau baca, sehingga ruang digital kita bisa lebih sehat dan produktif,” imbuh Wiwid. (rsy/sit)

“Saya berharap, pengalaman di Lumajang menjadi bekal yang tidak hanya mahasiswa bawa ke kampus, tetapi juga menjadi nilai hidup. Belajar dari rakyat, adalah pembelajaran paling murni tentang makna membangun negeri,” kata Bunda Indah, di hadapan para mahasiswa.

Program KKN, kata Bupati, adalah momentum di mana mahasiswa tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga belajar langsung dari akar persoalan masyarakat. Ketika ilmu akademik bertemu dengan realita sosial, maka lahirlah pemahaman yang utuh tentang esensi pembangunan.

“Kuliah Kerja Nyata bukan sekadar proyek lapangan, tapi latihan kehidupan di mana keilmuan diuji, empati diasah, dan karakter dibentuk,” ujar Bunda Indah.

Dirinya juga menekankan, bahwa mahasiswa harus keluar dari zona nyaman dan membaur dalam denyut masyarakat desa, agar kepekaan sosial tidak hanya menjadi teori dalam ruang kelas. Kehadiran mahasiswa UGM di Senduro selama beberapa minggu, telah memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor. Mulai dari edukasi, pendampingan UMKM, hingga peningkatan kesadaran lingkungan.

Baca juga :

Bupati juga menekankan, bahwa transformasi ini bersifat dua arah, yaitu masyarakat pun memberikan pelajaran berharga bagi mahasiswa. “Mereka tidak hanya datang untuk mengajar, tapi juga belajar. Masyarakat kita banyak mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan dan ketahanan dalam hidup sederhana,” katanya.

Bunda Indah menyebut, kolaborasi ini sebagai model kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pemerintah menyediakan ruang dan kebutuhan aktual pembangunan, sementara kampus menghadirkan sumber daya pemikiran dan inovasi.

Dengan sinergi ini, Lumajang tidak hanya menjadi tempat praktik, tetapi juga laboratorium sosial pembangunan berbasis kearifan lokal. “UGM sudah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan kami. Mahasiswa yang turun ke lapangan ikut mempercepat proses perubahan sosial yang sedang kita perjuangkan,” imbuh Bunda Indah.

Di akhir, Bunda Indah menyampaikan pesan menyentuh kepada para mahasiswa. Dirinya berharap, nilai-nilai yang mereka temui selama tinggal di desa menjadi pondasi moral ketika kelak menjadi pemimpin, profesional, atau penggerak perubahan di tempat lain.

“Jaga nama baik kampus, tapi jangan lupa, kalian juga telah menjadi duta Lumajang. Di manapun berada, teruslah menebar semangat pengabdian dan membawa kebaikan. Karena bangsa ini butuh generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli,” tuturnya. (kom/adi/sit)

Kepala Bidang Kebudayaan dan Dikmas, Disdikbud Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Muhammad Suhudi, mengatakan bahwa Museum Keliling merupakan bagian dari salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan museum kepada masyarakat. “Museum Keliling merupakan upaya kami untuk mendekatkan museum kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kami ingin menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan sejarah dan budaya Lumajang sejak dini,” kata Suhudi, Sabtu (28/09/2024) tadi.

Ditambahkannya, dalam setiap kunjungan, tim Museum Keliling tidak hanya memamerkan koleksi-koleksi bersejarah (buku, red). Namun juga memberikan penjelasan mendalam tentang nilai-nilai dan makna di balik setiap artefak.

“Siswa-siswi diajak berinteraksi langsung dengan benda-benda tersebut, sehingga mereka dapat merasakan sendiri denyut nadi sejarah yang mengalir di dalamnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Museum Keliling juga menjadi panggung bagi pelajar untuk unjuk kreativitas. Tampilan potensi seni dari mereka turut memeriahkan kegiatan sekaligus menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menyenangkan.

“Kami ingin anak-anak tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga terinspirasi untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, pihakmya akan terus berkomitmen mengembangkan program Museum Keliling, sebagai upaya melestarikan sejarah dan budaya. Sekaligus, menumbuhkan generasi muda yang cinta akan kebudayaan.

“Kedepannya, mereka berencana untuk menambah jumlah koleksi yang dipamerkan, memperluas jangkauan kunjungan, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam kegiatan ini,” paparnya. (kom/adi/sit)

Penyerahan Berita Acara sendiri, dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adib Zaimatu Sofi, didampingi oleh Kasubbag Teknis dan Hukum KPU Kota Kediri, Arif Suryawan. Dua Paslon yang telah mendaftar adalah Vinanda Prameswati dan Qowimuddin serta Paslon Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono. Kedua Paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk maju, namun masih harus melalui penelitian administrasi lebih lanjut.

Baca juga :

Sofi menjelaskan, bahwa penelitian administrasi dilakukan baik melalui berkas digital yang diunggah di aplikasi Silon maupun berkas fisik yang diserahkan kepada KPU. Paslon yang berkasnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), diberi waktu untuk memperbaiki dokumen mulai tanggal 6 hingga 8 September 2024.

KPU Kota Kediri juga menekankan, pentingnya LO dan tim Paslon untuk mempersiapkan perbaikan dokumen dengan baik, mengingat waktu yang terbatas. Selain diserahkan kepada LO paslon, Berita Acara ini juga diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri. (pan/sit/adv)

Mewakili Manajemen MemoX Group, Suyono, mengucapkan Dirgahayu ke-5 SERU.co.id. Menurutnya, SERU.co.id sudah tumbuh menjadi media tepercaya, padahal untuk mengelola suatu media tidaklah mudah. Secara khusus, dirinya mengucapkan terima kasih kepada manajemen SERU.co.id yang sudah bersusah payah membesarkannya.

“SERU.co.id memiliki banyak personel, dan media ini mampu menghidupinya, tidak hanya satu dua tahun. Dengan berbagai tantangan dan persaingan, saya berharap SERU.co.id terus hidup selamanya. Saya siap memberikan kemampuan terbaik, baik dalam mengedit maupun mencari kerja sama di banyak daerah,” kata pria yang juga penanggung jawab biro SERU.co.id.

Lebih lanjut, Suyono mengajak semua personel SERU.co.id untuk mengencangkan ikat pinggang dan menjaga semangat. Mengingat, mengelola media tanpa subsidi, harus mandiri serta harus hidup dan menghidupi. SERU.co.id sudah bertumbuh dan berkembang, menghadirkan media sosial, konten hingga podcast.

Baca juga :

General Manager SERU.co.id, Rahadi, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih untuk semua personel dan undangan yang sudah hadir. Sudah turut merayakan dan mendoakan kesuksesan SERU.co.id ke depannya.

“Evaluasi internal terus dilakukan, dasar-dasarnya diperbaiki, terutama disiplin. Karena dengan dasar yang baik dan benar, niscaya kekompakan, soliditas dan akan terbentuk dengan sendirinya, Bahkan menjadi role model manajemen dan mencetak SDM multitalenta,” terangnya.

Pemimpin Redaksi Suara Gong, Maman Adi Saputro, yang dalam kesempatan itu juga turut hadir menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada SERU.co.id. Termasuk, turut memberikan doa terbaik untuk kesuksesan SERU.co.id.

“Sebagai saudara termuda di MemoX Group, kami banyak belajar dari SERU.co.id. Saya doakan rezekinya lancar, diberikan kesehatan dan selalu kompak,” paparnya.

Keseruan acara tasyakuran lima tahun SERU.co.id dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur SERU.co.id, Zainal Machrus kepada General Manager SERU.co.id, Rahadi. Usai acara, seperti tahun-tahun sebelumnya, tim SERU.co.id melakukan bakti sosial dengan berbagi kepada sesama. Kali ini menyalurkan tumpeng ke Panti Asuhan Ulil Abshar, Sengkaling. (afi/rhd/sit)

Land Consolidation (LC) Puger sendiri, merupakan program pemerintah pusat, berupa perumahan murah bagi masyarakat nelayan. Program ini diluncurkan pada 2008 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, untuk nelayan kurang mampu di Puger.

Saat itu, rumah dijual dengan harga Rp 40 juta perunit, yang kemudian bisa dibayar dengan cicilan. Setelahnya terjadi beberapa masalah yang muncul, mulai kualitas rumah yang kurang baik, hingga tidak terdistribusikannya sertifikat tanah atas rumah yang telah dibeli oleh warga.

Masalah rumit itu, pun berhasil dituntaskan setelah 16 tahun berjalan, pada 2024 ini oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto dengan menggandeng BPN Jember dengan mendistribusikan sertifikat tanah kepada para pemilik rumah di LC Puger. “Alhamdulillah, hari ini kita distribusikan 197 sertifikat tanah kepada pemiliknya. Total ada 700 semuanya. Sisanya nanti masih diproses dan akan diberikan menyusul,” kata Bupati Hendy, seusai menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada warga nelayan Puger, didampingi Kepala BPN Jember, Akhyar Tarfi, Jumat (09/08/2024) tadi.

Dengan adanya sertifikat hak milik itu, lanjutnya, maka masyarakat sudah bisa membangun rumah di lahan tersebut. Sementara Pemkab Jember, nanti akan membangun fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) di atas lahan tersebut.

“Kalau mau mulai bangun rumah, silakan masyarakat bangun sendiri. Kalau Fasum dan Fasos merupakan tanggung jawab Pemkab untuk membangun. Pemkab akan membantu membenahi lingkungan warga nelayan,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Hendy juga menegaskan, kemelut masalah belasan tahun ini bisa terselesaikan berkat seluruh pihak. Baik dari beberapa lembaga pemerintah dan juga tokoh masyarakat setempat.

“Saya bersyukur, kita semua kompak dan akhirnya masalah ini bisa diselesaikan dan warga nelayan bisa mendapatkan kepastian atas hak mereka,” ujar Bupati Hendy.

Sementara itu, Kepala BPN Jember memastikan sertifikat tanah yang disalurkan hari ini dipastikan telah ‘clean and clear’ atau bebas dari masalah. Sementara untuk masyarakat nelayan yang belum terbit sertifikat tanahnya, agar segera ke Kantor BPN Jember untuk melengkapi pemberkasan.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pihaknya memprioritaskan penuntasan masalah ini. Sementara nanti, apabila prosesnya telah selesai diproses sertifikatnya, juga harus diterima langsung oleh pemiliknya atau nama yang tertera dalam sertifikat.

“Penerima diwajibkan membawa KTP asli dan surat keterangan ahli waris asli dari desa bagi ahli waris,” ujarnya.

Turut hadir dalam penyerahan sertifikat itu, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso, Kepala Kelautan dan Perikanan, Indra Tri Purnomo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember, Rahman Anda dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Tabroni dan undangan. (kom/rio/gie)

Anggota Bawaslu, Hanif Fahmi, menyampaikan jika kegiatan itu dilakukan guna untuk menangkal berita hoaks terkait dengan pemilu. Terlebih, pada 28 November 2023 mendatang, juga sudah memasuki masa kampanye.

“Hari ini memang kami adakan gathering dengan teman-teman media yang selalu suport pemberitaan kita. Sebentar lagi sudah masa kampanye, sehingga kami sudah melihat disinformasi yang sudah bertebaran. Harapanya dengan adanya Agenda hari ini kami bisa bersama-sama mengantisipasi itu,” jelas Hanif

Baca juga:

Menurutnya, disinformasi itu bisa terkait dengan ketidakbenaran informasi mengenai pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Selain itu, juga mengenai isu-isu negatif (informasi yang tidak benar) terkait dengan Bawaslu.

“Diharapkan teman-teman media dapat aware (sadar, red) terhadap itu bersama-sama untuk mengklarifikasi. Karena ada banyak masyarakat yang sepertinya beranggapan, bahwa kehadiran Bawaslu tidak ada. Padahal kami sebelum melakukan tindakan itu kami kaji dulu,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, jurnalis juga dibekali materi seperti media menangkal hoaks dan pegawasan program siaran berita, talkshow dan variety show selama Pemilu oleh para yang ahli dibidangnya, yakni Eko Widianto dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Royin Fauziah dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur.

“Dengan kehadiran teman-teman media sebagai mitra kami itu kan bisa menyampaikan informasi yang terkonfirmasi ke kami tidak sepihak. Kami ada tim humas dan tim khusus untuk mengamati atau memantau adanya berita-berita negatif di media,” imbuhnya. (rsy/sit)

Begitu juga dengan Polresta Malang Kota, yang mengikuti kegiatan ini secara daring bersama Kominfo Kota Malang, perwakilan PWI dan sejumlah wartawan di ruang eksekutif Mapolresta Malang Kota. Tentunya, kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya menangkal informasi atau berita hoaks, insan media berkolaborasi dengan Polri turut mensukseskan jalannya Pemilu serentak 2024. Dengan tema ‘Sinergitas Polda Jatim Bersama Awak Media Dalam Mensukseskan Pemilu 2024’.

Baca juga:

Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto, mengatakan bahwa jika banyak sekali informasi yang berkembang secara pesat di momen tahapan menjelang Pemilu 2024. Bahkan, dirinya tidak menampik bahwa banyak berita yang memiliki akurasi tepat dalam tahapan Pemilu. Namun, juga ada akurasi yang kurang pada tahapan Pemilu.

“Saya sampaikan, jika dulu bad news is good news. Tetapi, sekarang ini, bad news is bad news, good news is good news. Buruk tetap buruk. Bukan jadi seksi dan Bagus,” tegas Irjen Pol Toni Harmanto.

Menurutnya, sejauh ini potensi konflik sudah menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya. “Ada 268 potensi konflik pada tahun 2022 di wilayah Jawa Timur, namun melalui komunikasi yang sudah terjalin saat ini di tahun 2023 menyisakan 5 potensi konflik,” tegasnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, mengajak para insan media berkolaborasi dengan Polri untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024. “Kami mengapresiasi kegiatan inim Kolaborasi antara awak media dengan Polri ini harus dibangun, salah satu tujuannya untuk mensukseskan Pemilu 2024,” jelasnya.

Dirinya berharap, wartawan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. “Melalui kerja profesional yang dilakukan, maka Pemilu 2024 yang damai dapat terwujud sesuai harapan kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, seusai acara pelatihan Pelatihan Peliputan Pemilu ini, Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dengan insan media. “Dalam upaya menjaga kondusifitas serta menangkal berita atau informasi hoaks,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, untuk bijak apabila menerima informasi. “Pastikan dan cermati, apakah informasi tersebut benar-benar fakta atau hoaks. Apalagi saat ini, merupakan masa Pemilu Serentak 2024,” tegasnya. (gie)