Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang menekankan bahwa pemanfaatan aset desa untuk pembangunan koperasi harus didukung regulasi yang jelas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum. Dirinya menjelaskan, bahwa hingga saat ini masih terdapat desa yang belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan maupun sewa aset desa.

“Pemerintah desa perlu segera menyusun peraturan desa yang mengatur pengelolaan aset desa, khususnya ketika aset tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan adanya aturan tersebut, pemanfaatan aset desa memiliki landasan hukum yang jelas,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Sementara itu, sambil menunggu terbentuknya regulasi desa, penggunaan aset desa untuk pembangunan KKDMP dapat dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai sebagai langkah sementara agar proses pembangunan tetap berjalan. Karenanya, Bunda Indah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk menghitung potensi pemanfaatan aset desa secara tepat.

Menurutnya, penghitungan tersebut penting agar setiap pemanfaatan aset desa dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus tercatat secara transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Bunda Indah juga mengingatkan bahwa pembangunan yang memanfaatkan lahan milik pihak lain harus dilengkapi dengan dokumen kerja sama yang sah.

Apabila menggunakan lahan milik Perhutani, lanjutnya, maka perlu dilakukan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait. Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap pembangunan KKDMP dapat berjalan tertib secara administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (kom/adi/gie)

Kegiatan ini, juga menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program sekaligus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya, guna memenuhi standar operasional dan ketentuan higiene sanitasi. Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 87 SPPG di Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasional dan melayani masyarakat, sementara sisanya dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.

Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya, tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Baca juga :

Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan program yang manfaatnya telah dirasakan luas oleh masyarakat. “Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan,” ujar Lilik.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS, agar segera mengurus sertifikasi tersebut. Langkah ini, diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh titik layanan.

Lilik juga menambahkan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga terkait kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat. “Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Selain itu, dalam kunjungan yang dilakukan itu juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mendukung potensi siswa daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional. Sementara beberapa sekolah yang dikunjungi, diantaranya adalah SDN 1 Pulungdowo yang memiliki jumlah murid sebanyak 51 siswa, SDN 1 Tumpang sebagai sekolah unggulan dengan tema ‘Literasi Budaya’, dan SMPN 1 Tumpang, yang nerupakan sekolah unggulan berbasis ‘Budaya Agrobisnis dan Lingkungan’.

Bupati Sanusi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memberikan perhatian serius terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah peserta didik yang sangat terbatas. Dirinya menyampaikan, bahwa sekolah dasar dengan jumlah siswa di bawah 60 orang akan segera dilakukan penggabungan (merger) dengan sekolah terdekat.

“Langkah ini diambil, sebagai upaya efisiensi sekaligus peningkatan mutu layanan pendidikan,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga menegaskan, bahwa kebijakan merger tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Melainkan, melalui kajian teknis dan sosial yang matang, dengan mempertimbangkan jarak tempuh siswa, aksesibilitas, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah penerima.

Baca juga :

Sementara itu, dalam kunjungan ke SDN 1 Tumpang, Bupati Malang disambut dengan Tarian Cucuk Lampah dan penampilan seni kolasi siswa siswi tentang sejarah Candi Jago. Bupati sengaja melakukan ke sekolah ini, karena dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, yang ditandai dengan capaian kelulusan bernilai rata-rata 9.

“Target ini tidak bersifat pilih-pilih. Melainkan, harus merata di seluruh satuan pendidikan dan harus tercapai 100 persen pada tahun 2026,” ujar Bupati Sanusi.

Kunjungan lanjutnya, juga dilakukan Bupati bersama rombongan ke SMPN 1 Tumpang. Di lokasi ini, bupati juga disambut dengan penampilan tari siswa ekstrakulikuler dan penampilan yel-yel Pramuka serta drumband siswa siswi SMPN 1 Tumpang. Bahkan, Bupati Malang berkesempatan meresmikan Ruang Kelas Baru Tahun Anggaran 2025 di SMPN 1 Tumpang.

Sekedar informasi, sebanyak tiga siswa dari SMPN 1 Tumpang dinyatakan diterima sebagai siswa baru SMA Taruna Nusantara. Sementara Bupati Malang sendiri dalam rangkaian kunjungannya juga melaksanakan penandatanganan deklarasi SMPN 1 Tumpang sebagai Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Anti Perundungan.

“Komitmen Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Anti Perundungan, kedepannya juga akan kita kembangkan di sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Malang. SMPN 1 Tumpang akan menjadi cintoh bagi sekolah-sekolah lain,” imbuh Bupati Malang. (pro/gie)

Adapun beberapa sekolah yang dikunjungi, yaitu SDN 2 Tumpukrenteng, yang memiliki jumlah murid 31 siswa, Sekolah Unggulan SDN 3 Turen, yang memiliki unggulan dalam Bidang Kesehatan dan Cinta Lingkungan. Kemudian, ada Sekolah Unggulan SMPN 1 Turen, yang salah satunya juga menandatangani Komitmen Sekolah Ramah Anak.

Baca juga :

Bupati Sanusi mengatakan, bahwa kunjungan ke sekolah di wilayah Kecamatan Turen kali ini dalam rangka memastikan kualitas pendidikan, dimana sekarang sudah trendnya nilai kelulusan di atas 90. “Sesuai dengan trend pendidikan di Indonesia, saya memastikan sekolah-sekolah bisa menghasilan siswa dengan kelulusan nilai rata-rata di atas 90,” kata Bupati Malang

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa SDN 2 Tumpukrenteng yang memiliki jumlah di bawah 60 siswa, kemungkinan akan di marger dengan sekolah yang terdekat. “Nanti akan kita rapatkan dengan tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana sekolah yang memiliki siswa di bawah 60, akan kita marger ke sekolah terdekat di wilayah sekolah tersebut,” jelas Bupati Malang

Saat menandatangani Komitmen Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Turen, Bupati Sanusi juga menyempatkan diri untuk memberikan apresiasi. Dimana, ini merupakan pendidikan karakter yang akan dibawa sampai dewasa. “Komitmen Sekolah Ramah Anak ini kedepannya juga akan kita kembangkan di sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Malang. SMPN 1 Turen akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” tambah Bupati Malang. (kom/gie)

Menurut pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, penanganan banjir saat ini sedang berada dalam fase pembangunan di sejumlah titik prioritas. Tentunya, itu dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2028.

“Strategi penanganan banjir banyak. Kita saat ini dalam proses melaksanakan masterplan drainase. Tahapannya sudah berjalan,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kondisi banjir yang terjadi akhir-akhir ini dipengaruhi intensitas hujan tinggi serta posisi geografis Kota Malang yang menerima limpasan air dari wilayah atas, terutama Kota Batu. Meski demikian, Wahyu memastikan bahwa seluruh titik rawan kini sudah masuk dalam perencanaan teknis.

Baca juga :

“Intensitas hujan sangat tinggi dan volume drainase sudah dibuat sesuai rata-rata hujan tahunan. Tapi ketika ada hujan ekstrem tentu berdampak. Kita di dataran tinggi dan menerima limpahan, itu juga mempengaruhi,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa sejumlah kawasan seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Bondowoso dan Letjen Sutoyo sedang dalam proses realisasi sesuai masterplan 2028. “Di Suhat, titik-titik banjir sedang kita tangani semua. Bozem juga sudah kita manfaatkan. Ini contoh tahapan menuju target bebas genangan 2028,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa masyarakat juga harus dapat memahami bahwa penyelesaian banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. “Banjir tidak bisa simsalabim. Saya masuk jadi wali kota terus langsung selesai, tidak seperti itu. Tapi tahapan menuju ke sana sudah kita lakukan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Hertutik menegaskan, bahwa setiap tahapan dirancang dengan prinsip kehati-hatian. “Kami pastikan semua proses berjalan sesuai standar teknis. Pemeriksaan saluran air, pengurugan tanah, hingga pembersihan area dilakukan agar tahap konstruksi berikutnya dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien,” jelasnya, Rabu (01/10/2025) tadi.

Saat ini, tim pelaksana tengah melakukan pemasangan pagar proyek di sekeliling area kerja. Langkah ini, diprioritaskan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas konstruksi.

Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keberadaan cross drain existing. Pemeriksaan ini, penting untuk memastikan sistem saluran air berfungsi baik. Sehingga, potensi genangan atau kerusakan saat konstruksi dapat diantisipasi sejak dini.

Baca juga :

Tidak hanya itu, pengurugan kembali bekas galian akar pohon juga tengah dilakukan untuk menstabilkan permukaan tanah. Setelah tanah kembali padat, petugas melanjutkan dengan pembersihan dan perapian area. Dengan begitu, lahan menjadi lebih rapi, aman dan siap digunakan untuk tahapan lanjutan.

Tahap awal rehabilitasi ini dipandang sebagai pondasi penting sebelum dimulainya pembangunan struktur utama dan penataan lanskap Alun-Alun. Dengan perencanaan yang matang, proyek ini tidak hanya berfokus pada pembaruan fisik, tetapi juga pada aspek fungsionalitas dan keberlanjutan lingkungan.

“Rehabilitasi Alun-Alun Lumajang diharapkan dapat menghadirkan ruang publik yang lebih representatif, nyaman dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat. Kehadiran alun-alun baru, nantinya bukan sekadar ikon kota, tetapi juga pusat aktivitas sosial, budaya dan ekonomi warga Lumajang,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Wahyu menyampaikan mengenai komitmennya untuk memastikan layanan pemenuhan gizi bagi anak sekolah, berjalan sesuai standar. Terutama, mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar benar-benar berjalan.

“Hari ini saya turun langsung ke lapangan. Dari 10 SPPG yang beroperasi di Kota Malang, ini jadi sampel pengecekan. Kita lihat mulai dari penerimaan bahan mentah, penyimpanan di gudang kering maupun basah, hingga proses memasak tengah malam. Semua sudah sesuai SOP dan ada tanggung jawab jelas dari masing-masing petugas,” jelas Wali Kota Wahyu.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Wahyu didampingi Kepala Dinkes, Kepala Dispangtan dan Asisten I Pemkot Malang, mencicipi setiap menu masakan yang dibagikan hari ini. Seperti ayam krispi, yang menurutnya rasanya tidak kalah dengan ayam krispi di luar.

“Artinya kualitas bahan dan cara pengolahan di dapur SPPG ini benar-benar dijaga,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa bahan baku yang digunakan oleh SPPG tersebut sebagian besar langsung dibeli dari petani dan pemasok lokal, bukan pasar. Itu dilakukan, untuk memastikan kesegaran sekaligus mendukung perekonomian warga sekitar.

“Kalau ada bahan yang kurang layak langsung disortir. Jadi kualitas benar-benar dijaga sejak awal,” tegasnya.

Selain memastikan gizi dan kebersihan, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan limbah dapur agar lebih bermanfaat. Limbah sayur dan daging, menurutnya dapat diolah kembali sebagai pakan ternak.

“Saya minta Kadispangtan untuk berkoordinasi dengan para peternak. Limbah dapur ini jangan terbuang, tapi dimanfaatkan karena sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Malang menunjukkan keseriusan dalam mendukung program MBG. Menurutnya, Pemkot Malang tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga fasilitator atas kendala yang muncul di lapangan.

“Kita ingin anak-anak sekolah di Kota Malang benar-benar mendapatkan makanan bergizi, sehat dan aman,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan bahwa DPRD Kota Malang masih mempelajari proyeksi program tersebut. Pasalnya, belum bisa dipastikan apakah dapat mencakup seluruh RT di Kota Malang.

“Pertanyaannya, apakah dana itu berdiri sendiri atau sudah termasuk yang sebelumnya ada di Musrenbang dan apakah bisa untuk mencakup 100 persen RT,” ujar Trio, Kamis (18/09/2025) tadi.

Menurut Trio, kondisi keuangan daerah belum mencukupi jika program dijalankan penuh. Anggaran KUA-PPAS APBD 2026 yang sebesar Rp 2,3 triliun, belum memperhitungkan kebutuhan dana tunjangan untuk RT.

“Jangan sampai program ini mengurangi prioritas lain, seperti BOSDa, gaji guru, premi BPJS untuk UHC, maupun infrastruktur dasar. Itu semua kan wajib dan angkanya besar,” tegasnya.

Baca juga :

Trio menambahkan, keberlanjutan program sangat bergantung pada besaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat. Jika TKD menurun, maka APBD akan terbebani.

“Berat, kalau kondisi TKD turun. Maka bisa jadi perlu disesuaikan atau dimodifikasi, tidak semua RT dapat, melainkan pakai skala prioritas,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa program bantuan Rp 50 juta per RT setiap tahun tetap dilanjutkan. Bahkan, meski terjadi penurunan TKD, anggaran untuk program tersebut tidak akan terganggu.

“Rp 50 juta per tahun itu tetap berjalan. Cuma yang terasa karena dikurangi adalah di infrastruktur. Itu yang pasti berpengaruh, karena ketergantungan infrastruktur dari TKD lumayan,” ucap Wawali Ali.

Lebih lanjut Wawali Ali menjelaskan, program Rp 50 juta per RT bertujuan agar pembangunan di tingkat masyarakat lebih merata. Sebelumnya, usulan melalui Musrenbang sering kali tidak merata atau belum diajukan secara maksimal.

“Dengan skema baru ini, program dari OPD akan diturunkan hingga level RT. Semangatnya agar tiap RT punya nilai pembangunan yang sama, program yang sama,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

“Kami akan tunjukkan ke mereka, bahwa di Kota Malang ini baik-baik saja. Makanya kemarin sudah ada deklarasi damai, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya wisatawan dan pengusaha travel, bahwa Kota Malang ini gak ada masalah,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (03/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga mengimbau, agar pelaku usaha pariwisata tetap optimis dan tidak was-was dalam menyambut wisatawan. Menurutnya, Kota Malang tetap terbuka dan nyaman untuk dikunjungi.

“Wisatawan silakan datang. Kami sampaikan bahwa Malang aman-aman saja,” tegasnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menuturkan, bahwa agenda-agenda pariwisata maupun kegiatan masyarakat akan tetap berlangsung seperti biasa. “Event-event tetap berjalan. Sekolah juga sudah masuk, tidak libur. ASN juga sudah mengenakan pakaian dinas. Karena kesannya kita ini seperti ada kejadian luar biasa, padahal ini sudah normal lagi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)