Made menjelaskan, bahwa fungsi pengawasan dari DPRD Kota Malang, saat ini akan semakin diperketat. Sebab, APBD itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat di Kota Malang dan bukan untuk keperluan politik.

“Sehingga, saya rasa di Pilkada 2024 ini harus fair (Adil, red). Seluruh calon punya kesempatan yang sama. Jangan sampai, memanfaatkan APBD. Karena sekarang sudah tidak ada lagi toleransi beliau sebagai Pj, karena sudah jelas beliau maju sebagai Calon Wali Kota Malang,” kata Made, Jumat (19/07/2024) tadi.

Made menegaskan, bahwa tugas dan fungsi dari Pj itu sudah jelas, yakni melaksanakan fungsi administrasi dan bukan berkampanye. Sehingga, menurutnya harus bisa membedakan antara memberikan fungsi administrasi pelayanan publik dengan kampanye.

Baca juga :

“Harus ada pemisah mana yang melaksanakan kampanye, mana yang melaksanakan fungsi administrasi. Kepala dinas pun sekarang tidak boleh memback-up kegiatan-kegiatan yang sifatnya kampanye. Tapi kalau fungsi administrastif, oke. Hilangkan semua atribut kampanye,” tambahnya.

Tak hanya itu, Made juga menyoroti beberapa kegiatan dinas yang mengenakan kaos bergambar Pj. Menurutnya, itu sudah jelas-jelas menunjukkan kampanye secara terang-terangan.

“Baru kali ini, ada Pj Wali Kota di Kota Malang yang wali kota definitif saja tidak pernah memanfaatkan APBD seterang benderang ini. Beliau ASN, seharusnya lebih tahu lah mana etika politiknya. Belum pernah ada wali kota membuat kegiatan dengan membagikan kaos,” katanya.

Diakhir, Made menyampaikan agar Pj Wali Kota Malang ini dapat mengingat sejarah. Karena menjadi Pj Wali Kota Malang itu usulan dari DPRD Kota Malang.

“Yang harus diingat adalah Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dan jangan melukai DPRD Kota Malang. Karena beliau diusulkan oleh DPRD Kota Malang untuk menjadi Pj, ya harusnya adalah etika untuk pamitan ke DPRD,” imbuh Made. (rsy/sit)

Menanggapi itu, Moeldoko, menjelaskan bahwa netralis seorang presiden tentunya harus dipahami dari sumpah jabatannya dan landasan hukum yang mengatur hak politiknya. “Saya ingin menegaskan, bahwa sebagai Presiden di sumpah berkewajiban menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Apalagi presiden sebagai pejabat publik dan sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat. Itu, diatur dalam undang-undang Pemilu,” jelas Moeldoko, saat melakukan kunjungan kerja di Malang Raya, Jumat (26/01/2024) tadi.

Kemudian, juga disampaikannya bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus berlandaskan pada hukum. Apalagi, Indonesia menjadi negara hukum dan negara demokrasi.

“Orientasi dan standardnya ya hukum. Jangan diukur standar perasaan, ya tidak ketemu. Rasanya tidak cocok dan seterusnya, jangan rasanya, kita ini negara hukum. Patokannya ya hukum,” ucapnya.

Baca juga :

Saat disinggung mengenai tindakan tersebut etis atau tidak, Moeldoko menyampaikan, bahwa di dalam Undang-Undang tidak mengatur tentang hal tersebut. Karena etis dan tidak, itu menurutnya sebuah persepsi.

“Jadi sekali lagi, kita negara hukum, bukan negara asumsi. Tidak boleh kita seperti itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, terkait dengan kemungkinan cuti presiden untuk melakukan kampanye, Moeldoko mengatakan, jika masih belum ada arahan terkait hal itu. “Jangan buru-buru kita melihat ke sana,” ujarnya.

Apabila Presiden mengambil cuti, Moeldoko menyebut, bahwa Wakil Presiden yang akan mengambil alih. Namun, ditegaskan bahwa belum ada kepastian mengenai Presiden akan benar-benar berkampanye atau tidak.

“Saya tidak mengatakan, Presiden akan kampanye ya. Karena saya belum ada arahan untuk itu,” imbuhnya. (rsy/sit)