Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta Rembug Fiskal Apeksi di Kota Malang. Dirinya menegaskan, bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antardaerah dalam memperkuat ketahanan fiskal serta inovasi pembangunan di tingkat kota.

“Kami memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi di tingkat nasional. Bahkan, beberapa waktu lalu, Kota Malang telah menerima penghargaan sebagai Kota Kreatif Dunia UNESCO bidang Media Art,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa kondisi eksisting Kota Malang saat ini menunjukkan karakteristik sebagai kota metropolitan. Hal itu ditandai dengan tingginya jumlah penduduk, kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah, serta meningkatnya aktivitas pekerja komuter antar kota.

Baca juga :

“Kondisi ini mendorong kami untuk terus berbenah dan mengembangkan berbagai sektor yang menunjang Malang menjadi kota modern, berdaya saing, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa setiap capaian yang diraih Kota Malang tidak lepas dari semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Wali Kota Wahyu berharap, semangat tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya.

“Keberhasilan yang kami capai maupun yang akan kami wujudkan tak lepas dari semangat kolaborasi masyarakat. Saya berharap berbagai potensi yang dimiliki Kota Malang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tuturnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa setiap daerah memiliki keunggulan dan karakter khas yang bisa dikembangkan sesuai potensi lokal masing-masing. Oleh karena itu, kolaborasi antardaerah menjadi kunci penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan.

“Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Karena itu, kolaborasi antardaerah menjadi kunci penting untuk saling belajar dan bersama-sama menciptakan kemajuan yang merata. Dengan begitu, kita dapat memperkokoh fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Dalam sambutannya, Pj Bupati Sugiat menerangkan jika kegiatan ini untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penguatan kapasitas dan optimalisasi kinerja pilar-pilar sosial di Kabupaten Jombang. “Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana(Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), memiliki peran sentral dalam menjawab tantangan sosial di masyarakat. Sekaligus, ini merupakan bagian integral dari misi kita untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Pj Bupati Jombang.

Karenanya, ujar bupati, dirinya mendukungan penuh terhadap upaya penguatan dan pemantapan SDM pada pilar-pilar sosial di Kabupaten Jombang. “Oleh karena itu, kita semua harus terus berupaya mengoptimalkan kinerja SDM pilar-pilar sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dan signifikan bagi masyarakat dalam konteks penguatan kapasitas,” paparnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa optimalisasi kinerja pilar-pilar sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Namun, juga seluruh komponen masyarakat mulai dari unsur pemerintah, swasta hingga masyarakat umum, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang mendukung dan memudahkan pelaksanaan setiap program.

“Saya pesan kepada semuanya, agar benar-benar mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dengan selalu meningkatkan kemampuan dan kemajuan Kabupaten Jombang. Sehingga, mari kita bersama- sama berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Jombang, sebagai contoh keberhasilan dalam penguatan kapasitas dan optimalisasi kinerja pilar-pilar sosial. Tidak lupa untuk satukan tekad, kerja keras serta semangat gotong royong dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, “paparnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, menyampaikan jika sosialisasi dan audiensi bersama SDM pilar-pilar sosial tidak terlepas dari keinginan Pj Bupati Jombang sebagai wujud perhatian. “Pilar-pilar sosial di bawah naungan Dinas Sosial bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya, ini perlu menjadi perhatian kami,” ucapnya.

Ditambahkannya, bahwa peserta sosialisasi tersebut terdiri dari PKH sebanyak 150 orang, TKSK sebanyak 21 orang dan Tagana berjumlah 40 orang. (azl/gie)

Menurutnya, selama ini tata kelola sumber daya alam, banyak mendapat sorotan publik. Karena dinilai tidak merata, transparansi serta memunculkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

“Presiden melihat dan mendengar fakta-fakta di lapangan tersebut. Sehingga, beliau melakukan realokasi kepada berbagai kepentingan pembangunan ekonomi berkeadilan dan keberlanjutan lingkungan,” kata Abetnego di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (07/01/2022).

Abetnego menilai, ketersediaan dan kepastian penguasaan tanah menjadi elemen penting untuk membangun iklim investasi yang baik. Maka dari itu, keputusan tegas Presiden mencabut berbagai izin, konsesi, HGU, dan HGB yang selama ini telantar diharapkan bisa menghasilkan multiplier effect.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Dengan membuka ruang bagi pelaku ekonomi baik petani, lembaga keagamaan dan pelaku usaha yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lahan, justru akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Abetnego juga menuturkan, ketegasan pemerintah mencabut 2.078 izin tambang, 192 izin kehutanan, dan 34 ribu hektare izin perkebunan, menjadi modal untuk memastikan target-target reforma agraria dan perhutanan sosial bisa dapat tercapai.

Sejauh ini, jelas Abet, pemerintah telah melakukan redistribusi atas bekas HGU, tanah telantar, dan tanah negara lain sebanyak lebih dari 1 juta hektare, serta memberikan distribusi manfaat atas lebih dari 4,7 juta hektare luasan Hutan, yang dikelola secara langsung oleh 1 juta kepala keluarga di penjuru Indonesia.

“KSP akan terus mengawal agar tanah-tanah yang selama ini ditelantarkan atau tersandera oleh konflik agraria justru dapat menjadi booster pembangunan berkeadilan,” papar Abet. (hms/sit)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam peringatan itu bertindak sebagai Inspektur upacara peringatan HUT RI di Kabupaten Lamongan. Upacara yang digelar di Alun-alun Lamongan tersebut, dilaksanakan dengan jumlah pasukan terbatas.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Dalam amanatnya, Bupati Yuhronur mengatakan, bahwa dengan semangat Indonesia tangguh Indonesia tumbuh, pandemi tidak akan pernah menyurutkan komitmen Lamongan untuk mewujudkan Lamongan yang berkeadilan.

“Dalam mewujudkan visi kejayaan Lamongan yang berkeadilan, kami berfokus dalam hal ekonomi, pembangunan manusia, infrastruktur, kesejahteraan dan sosial, serta tata kelola pemerintah. Lamongan yang kita cintai ini memiliki modal dasar kuat untuk bangkit dari keterpurukan pandemi covid-19. mari kita bangun optimisme bahwa pandemic ini bisa kita lalui bersama,” katanya, Selasa (17/08) tadi.

Bupati Yuhronur juga mengungkapkan, pemerintah hadir dengan berbagai kebijakan adalah dengan tujuan untuk menjaga ketahanan masyarakat dan bangkit dari keterpurukan. Sekecil apapun kontribusi yang dilakukan, menurutnya, akan sangat berarti dalam membantu proses percepatan penanganan pandemi Covid-19.

“Saya mengajak segenap komponen bangsa, marilah kita jadikan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan sebagai inspirasi untuk menjagi negara yang unggul,” paparnya.

Pengibaran Bendera Merah Putih pada upacara bendera kali ini, dilaksanakan oleh pasukan delapan pengibar bendera (Paskibra), bertindak sebagai pembawa baki, Davina Shafa Tri Valensya dari SMAN 1 Sukodadi, sebagai pembawa bendera, Fikri Alamil Huda dari MAN 1 Lamongan, pembentang bendera, Moch. Muzaki dari MAN 2 Lamongan, dan Akbar Hafidh Firnanda dari SMAN 1 Sukodadi yang bertugas sebagai penarik bendera. Upacara yang berjalan secara khidmat dan sederhana ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Lamongan dan tasyakuran Hari Kemerdekaan dengan pemotongan tumpeng di Ruang Guest House Pemerintah Kabupaten Lamongan. (zud/zen/sit)