Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa RT Berkelas menjadi instrumen pemerataan pembangunan manusia hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, intervensi kesehatan menjadi bagian penting karena tujuan utama program tersebut adalah mewujudkan capaian Dasa Bakti melalui pembangunan berbasis wilayah.

“RT Berkelas bukan hanya pembangunan fisik. Arah pembangunan sekarang adalah pembangunan manusia, terutama kesehatan masyarakat,” ujar Wawali Ali, Selasa (05/05/2026) tadi.

Baca juga :

Saat ini, pembiayaan penanganan kesehatan ibu dan anak masih berada pada anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, jika target penurunan stunting dan kematian ibu serta bayi membutuhkan penguatan tambahan, maka intervensi melalui RT Berkelas akan didorong.

Melalui skema tersebut, kepedulian kesehatan diharapkan turun langsung dari lurah hingga RT dan RW, termasuk dalam pendataan ibu hamil, pencegahan stunting, serta pendampingan keluarga berisiko. “Dengan 57 kelurahan, seharusnya mampu mencapai nol kasus kematian ibu, bayi, maupun stunting jika seluruh elemen wilayah bergerak bersama,” katanya.

Melalui integrasi RT Berkelas, Wawali Ali berharap deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga, pendampingan kesehatan maupun bantuan sosial dapat segera diberikan kepada keluarga berisiko. Saat ini, prevalensi stunting di Kota Malang masih berada di kisaran 8 persen atau sekitar 38.000 anak.

“Targetnya penurunan bertahap sekitar 3–5 persen setiap tahun. Kalau dilihat persentasenya kecil, tapi dalam hitungan kemanusiaan jumlahnya masih besar. Karena itu semua elemen harus bergerak,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menilai persoalan tempat penyimpanan muncul, karena dalam proposal awal tidak mencantumkan secara detail lokasi penyimpanan barang. Namun, dalam perkembangannya, persoalan tersebut justru memicu protes dari sejumlah wilayah.

“Kalau mengacu pada proses awal, tempat penyimpanan itu tidak tercantum di proposal. Tetapi kemudian muncul persoalan ini dan bahkan sampai ada protes dari kecamatan lain,” ujar Arif, Selasa (14/04/2026) tadi.

Arif berharap, persoalan penyimpanan barang dapat disikapi secara fleksibel. Menurutnya, tidak semua RT memiliki balai RT sebagai tempat penyimpanan sehingga solusi alternatif perlu diberikan. Menurutnya, barang hasil pengadaan tetap dapat disimpan di balai RW maupun rumah pengurus atau warga, sepanjang disertai berita acara dan pertanggungjawaban yang jelas.

“RT tidak semuanya punya balai. Bisa dititipkan di balai RW atau rumah warga, yang penting ada berita acara pertanggungjawaban atas barang yang diserahkan,” katanya.

Baca juga :

Arif mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari akibat lemahnya kesiapan teknis di lapangan. “Jangan sampai proposalnya bagus, tapi pelaksanaannya tidak beres dan akhirnya menjadi masalah,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa dalam hal ini akan dilakukan evaluasi menyeluruh karena program tersebut baru pertama kali dijalankan. Menurutnya, evaluasi merupakan langkah wajar guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta harapan masyarakat.

“Tetap kita evaluasi terutama berkaitan dengan pengadaan barang seperti meja dan kursi yang diajukan sejumlah RT. Sebagian pengadaan tetap dilanjutkan, sementara lainnya dikaji ulang untuk mengantisipasi potensi persoalan administrasi maupun hukum,” tutur Wali Kota Wahyu.

Dalam hal ini, menurutnya Pemkot Malang juga akan terus berkoordinasi dengan DPRD serta berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pelaksanaan program tetap sesuai regulasi. Evaluasi dilakukan secara bertahap sambil program tetap berjalan.

“Sambil jalan kita akan evaluasi dan selalu akan berkonsultasi dan koordinasi juga dengan BPK,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa pihak legislatif sejak awal telah memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Malang melalui rapat kerja hingga pembahasan kamus standar harga. Menurutnya, penyusunan satuan harga harus tetap realistis dengan mempertimbangkan inflasi, namun tidak boleh serta-merta menggunakan batas harga tertinggi dalam proses pengadaan.

“Kami sudah sampaikan ke eksekutif, kalau menyusun kamus harga itu harus reasonable. Ada range minimum sampai maksimum, tapi jangan kemudian selalu mengambil harga maksimum,” tegas Mia-sapaannya, Selasa (07/04/2026) tadi.

Mia menilai, pengadaan barang pemerintah seharusnya mengutamakan efisiensi dengan memilih harga terbaik untuk spesifikasi barang yang sama. “Kalau ada pilihan harga yang lebih bagus dan lebih terjangkau, kenapa harus ambil yang paling mahal? Itu yang selalu kami tekankan supaya ada efisiensi belanja pemerintah,” ujarnya.

Baca juga :

Menurutnya, efisiensi anggaran justru menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian kondisi fiskal nasional maupun potensi guncangan ekonomi ke depan. Mia mencontohkan pengelolaan anggaran pemerintah harus layaknya pengelolaan rumah tangga yang tetap menyiapkan cadangan menghadapi kondisi tak terduga.

“Kalau nanti muncul Silpa karena efisiensi itu tidak masalah. Yang penting bukan karena tidak mampu membelanjakan, tapi karena memang ada penghematan,” katanya.

Selain soal harga, DPRD juga memberikan sejumlah catatan terhadap dampak anggaran program RT Berkelas terhadap sektor lain. Mia mengakui terdapat penyesuaian anggaran, meski bukan dalam konteks pergeseran besar.

“Pasti ada penyesuaian. Tapi kami tekankan jangan sampai mengganggu pelayanan publik yang menyangkut standar pelayanan minimum seperti kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Mia, bahwa program RT Berkelas harus benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat di tingkat paling bawah, yakni rukun tetangga (RT), bukan sekadar program simbolik. “RT ini unit terkecil masyarakat. Programnya harus rinci, sesuai aturan dan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Itu yang menjadi perhatian utama DPRD,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa tema tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah untuk terus membawa Kota Malang melangkah maju melalui inovasi, penyelesaian pembangunan, serta penguatan identitas kota. “Dengan tema ini mencerminkan semangat untuk menembus berbagai batas pembangunan sekaligus menghadirkan kota yang semakin berkelas,” kata Wali Kota Wahyu.

Dalam momentum HUT ke-112 ini, Wali Kota Wahyu menyampaikan rasa syukur atas berbagai penghargaan yang diterima Pemkot Malang. Namun, menurutnya penghargaan bukanlah tujuan utama pemerintahan.

Baca juga :

“Kami bersyukur banyak penghargaan yang diterima. Tetapi sejatinya bukan penghargaan yang kami harapkan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab Pemkot Malang untuk menyejahterakan warga,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait Pekerjaan Rumah (PR) di usia ke-112 Kota Malang, Wali Kota Wahyu menegaskan fokus utama pemerintah adalah kolaborasi dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. “Melintas berarti kita tidak berjalan sendiri, tetapi harus berkolaborasi. Bergerak Tuntas artinya berbagai persoalan masyarakat harus segera diselesaikan. Ini menjadi tanggung jawab saya bersama Wakil Wali Kota,” tegasnya.

Dirinya berharap, karakter Mbois Berkelas dapat menjadi jati diri masyarakat Kota Malang yang keren, bertanggung jawab dan berwibawa, sekaligus selaras dengan visi-misi pemerintahan melalui lima program prioritas serta dasa bakti unggulan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini sesuai dengan visi misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Menurutnya, hingga akhir Maret 2026, realisasi pencairan anggaran RT Berkelas telah mencapai sekitar 30 hingga 34 persen. “RT Berkelas berjalan. Bahkan sudah ada yang cair. Jadi tidak benar kalau ada isu program ini dibatalkan,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (27/03/2026) tadi.

Menurutnya, pencairan anggaran saat ini banyak dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dasar lingkungan, terutama perbaikan drainase di tingkat RT. Namun, Pemkot Malang tetap melakukan evaluasi terhadap sejumlah usulan pengadaan barang seperti meja, kursi dan tenda.

“Kalau yang sudah siap tempatnya, itu mereka jalan terus. Tapi yang tidak siap tempatnya untuk penyimpanan itu yang kita akan evaluasi,” tegasnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menekankan, program RT Berkelas tidak boleh sekadar menjadi agenda penganggaran rutin tanpa perencanaan yang matang. Setiap RT diwajibkan menyusun rencana pemanfaatan, pelaksanaan, hingga pengendalian program secara jelas.

“Tidak boleh hanya berpikir pokoknya dapat Rp 50 juta. Harus berbasis kebutuhan masyarakat dan ada perencanaannya,” katanya.

Pemkot Malang menargetkan pelaksanaan RT Berkelas berjalan dalam skema lima tahun pembangunan. Ke depan, pemerintah bahkan menyiapkan sistem penilaian bagi RT yang mampu mengelola program secara baik. RT dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian terbaik akan mendapatkan insentif tambahan anggaran.

“Kita akan beri award bagi RT yang pengelolaannya bagus. Supaya program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa program tersebut menggabungkan pendekatan bottom-up dari aspirasi masyarakat dengan kebijakan top-down dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“RT Berkelas itu kita menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dari atas. Jadi ada pendekatan bottom-up dan top-down. Usulan harus sesuai dengan regulasi yang ada di atas,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (13/03/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, Pemkot Malang saat ini masih melakukan pengecekan terhadap sejumlah usulan yang diajukan masyarakat melalui program tersebut. Langkah itu dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program kegiatan di lapangan.

“Ada beberapa usulan dari masyarakat terkait kesiapan seperti kursi dan meja yang diusulkan, tetapi tidak ada tempatnya. Ini dikhawatirkan nanti akan menjadi masalah,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang akan melakukan cross-check terhadap seluruh usulan yang masuk, termasuk program kegiatan lain yang diajukan melalui RT Berkelas. “Kita akan cross-check terlebih dahulu terkait usulan-usulan tersebut, termasuk juga program kegiatan yang lain,” tambahnya.

Terkait pencairan anggaran, Wali Kota Wahyu menyebut bahwa kegiatan yang bersifat nonfisik direncanakan mulai direalisasikan pada bulan depan, setelah Hari Raya Idul Fitri. “Insyaallah, yang cair ini bulan depan ada beberapa kegiatan yang sifatnya nonfisik. Kalau yang nonfisik bisa lebih cepat, karena kalau yang fisik harus melalui proses pengadaan barang dan jasa,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan jika hingga kini masih cukup banyak perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah kota. Hanya saja, untuk data pasti terkait jumlahnya masih berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

“Saya pikir banyak ya. Yang totalnya mungkin bisa ditanyakan ke PU. Tapi yang jelas, yang diserahkan itu baru sebagian dari total kewajiban PSU yang harus diserahkan perumahan,” ujar Trio-sapaannya, Jumat (13/03/2026) tadi.

Menurutnya, pemerintah memang memiliki standar yang harus dipenuhi sebelum PSU diserahkan. Mulai dari kesesuaian site plan, lebar jalan, hingga penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Namun, persoalan muncul pada perumahan-perumahan lama yang pengembangnya sudah tidak lagi bertanggung jawab.

“Permasalahannya ketika perumahan-perumahan lama sudah ditinggal oleh pengembangnya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kekurangan PSU yang tidak sesuai dengan syarat pemerintah,” jelasnya.

Baca juga :

Trio menilai, kondisi tersebut membuat sejumlah perumahan tidak bisa mengakses program RT Berkelas, yang sebenarnya diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur lingkungan. Seperti jalan, saluran air, hingga gorong-gorong.

“Sehingga ketika statusnya masih menggantung, seolah-olah program RT Berkelas ini jadi percuma bagi perumahan tersebut. Mereka tidak bisa mengajukan perbaikan jalan, infrastruktur, maupun gorong-gorong,” tegasnya.

Karena itu, DPRD Kota Malang berencana berkoordinasi dengan Dinas PU serta sejumlah pemangku kepentingan lain untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Termasuk membuka kemungkinan adanya diskresi kebijakan bagi perumahan lama.

“Kami bersama DPRD akan berkomunikasi dengan PU maupun stakeholder lain. Bila perlu dengan Sekda dan bagian hukum, apakah memungkinkan ada diskresi atau pengecualian,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, DPRD juga mempertimbangkan untuk meminta legal opinion dari kejaksaan, agar langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pasalnya, persoalan PSU berkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah yang juga menjadi perhatian lembaga pengawas. “Masalah aset inikan juga dipantau BPK, kejaksaan dan bahkan KPK. Salah satu penilaian KPK juga terkait masalah aset,” imbuh Trio. (rsy/sit/adv)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa realisasi RT Berkelas akan segera dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dan pengawasan dinyatakan aman. “Insyaallah Februari ini. Kalau hasil pengecekan dari Inspektorat tidak ada masalah, artinya secara top-down aman, maka program RT Berkelas bisa langsung direalisasikan,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (06/02/2026) tadi.

Menurutnya, pelaksanaan RT Berkelas tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Usulan dari masing-masing RT harus terkonsep, terencana dan berbasis kebutuhan, bukan sekadar keinginan sesaat.

Baca juga :

“RT Berkelas ini untuk lima tahun. Jadi, jangan hanya merasa ada dana lalu dipakai ini dan itu. Harus ada konsep dan perencanaan sejak awal. Tentukan target lima tahun mau seperti apa, lalu mulai diatur dari sekarang,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu juga mendorong, agar setiap RT memiliki tema pengembangan yang jelas. Sehingga, program berjalan berkesinambungan dan berdampak nyata bagi warga. Terlebih, RT Berkelas menjadi instrumen pembangunan yang berbasis wilayah terkecil namun dilaksanakan secara menyeluruh.

“RT Berkelas ini berbeda, karena basisnya RT tapi menyeluruh. Jadi harus sinkron dengan Musrenbang dan Pokir, supaya pembangunan di Kota Malang berjalan terarah dan tidak tumpang tindih,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menyampaikan bahwa DPRD bersama Pemkot Malang telah memberikan sejumlah catatan agar kamus usulan RT Berkelas dibuat lebih spesifik dan feasible untuk dijalankan. Dengan kamus yang lebih jelas, para ketua RT diharapkan tidak lagi bingung dalam menyusun usulan pembangunan.

“Jadi ketika mengusulkan, sudah tahu koridornya dan tidak asal memilih program,” ujar Mia, Rabu (04/02/2026) tadi.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat berbagai masukan dari para ketua RT, terutama terkait keterbatasan jenis usulan yang dapat diajukan. Namun, hal tersebut dinilai wajar sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.

“Masukan itu penting dan pasti kita dengarkan untuk penyempurnaan ke depan,” katanya.

Menurut Mia, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama perlunya pengaturan skala prioritas. Dirinya mencontohkan, pembagian porsi anggaran antara pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana bisa dibuat lebih jelas agar usulan RT tetap berada dalam batas kemampuan keuangan daerah.

“Karena anggaran terbatas, apakah mungkin misal ini contoh ya, diberikan persentase misalnya 70 persen pemberdayaan sisanya adalah sarana prasarana atau infrastruktur misalnya,” imbuhnya. (rsy/sit)