Mengawali pelaksanaan, Bupati Sanusi secara simbolis memanen dengan cara menggunting pangkal buah bersama-sama Ketua TP PKK Kabupaten Malang, dari depan green house. DMF sendiri, mengembangkan budi daya melon hidroponik sebanyak 10 green house, dengan luas 10×30 meter per green house. Setelah 100 hari pengembangan, para petani dapat mulai memanen hasil pertaniannya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi mengapresiasi budidaya para petani melon hidroponik Sumberoto, yang kini juga bersiap tembus ekspor ke sejumlah negara tetangga. Diantaranya, seperti Hongkong dan Singapura.

Diketahui, bahwa DMF sendiri telah berhasil membudidayakan melon varietas golden atau melon kuning berkualitas ekspor. “Tentu saja, kami mendukung penuh progam budidaya melon menuju swasembada ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Malang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan dalam program swasembada pangan khususnya pertanian green house melon. Hal ini karena hasil produksi yang sangat bagus dan pasar yang sangat menjanjikan,” kata Bupati Sanusi. (pro/gie)

Dalam prosesi pelepasan itu, Bupati Fawait memberikan pesan utama terkait penguatan aspek fisik dan efisiensi birokrasi pemberangkatan. Dirinya juga menekankan, bahwa kesuksesan ibadah haji merupakan kolaborasi antara kesiapan batiniah jamaah dan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah. Terlebih, kondisi iklim di Tanah Suci yang dinamis, menuntut stamina yang prima.

Sebagai bentuk motivasi, Gus Fawait – sapaan Bupati Jember, juga menceritakan disiplin almarhum ayahandanya dalam menjaga kebugaran. “Haji ini bukan hanya ibadah batin saja, tetapi ibadah fisik saudara-saudara. Maka saya teringat abah saya, almarhum Kyai Haji Khudori, kalau mau berangkat ibadah haji, beliau menjaga kesehatannya dengan baik,” ungkap Gus Fawait.

Lebih lanjut Bupati Fawait menyoroti mengenai aspek keberuntungan spiritual, yang harus dijaga dengan tindakan nyata, yakni kontrol kesehatan yang rutin. Dirinya memberikan analogi, bahwa kesiapan finansial dan jabatan bukanlah jaminan mutlak keberangkatan jika fisik tidak mengizinkan.

Baca juga :

“Maka saya titip, jaga kesehatan panjenengan. Hari ini sudah mulai dijaga, karena banyak orang yang ingin berangkat haji, harta sudah ada, jabatan sudah ada, bahkan saya punya teman, sudah pejabat mau berangkat haji ndak berangkat tahun ini karena kesehatan,” tambahnya.

Kebijakan formal lain yang menjadi sorotan, adalah revitalisasi titik kumpul pemberangkatan. Sejak 2025, Pemkab Jember telah menggeser pusat pemberangkatan ke Masjid Jami Tanggul, untuk mempermudah akses jamaah dari wilayah barat.

Kebijakan ini diambil, berdasarkan masukan para ulama agar jamaah tidak mengalami kelelahan berlebih akibat rute perjalanan domestik yang tidak efisien. “Berapa tahun yang lalu, pemberangkatan haji di Kabupaten Jember ditumpuk di tengah-tengah. Yang dari barat ke tengah, lalu ke barat lagi. Tapi dawuhnya kiai, kenapa nggak diberangkatkan dari barat biar ndak muter-muter. Maka saya setuju pemberangkatan kita pusatkan di Masjid Jamik Tanggul,” jelasnya.

Menutup prosesi pelepasan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, memberikan detail administratif mengenai jadwal kelompok terbang (Kloter) yang terbagi dalam tiga gelombang besar. “Kloter 90 dan 91 dijadwalkan berangkat pada 14 Mei 2026. Selanjutnya, Kloter 92 hingga 96 akan berangkat pada 15 Mei, disusul Kloter 97 dan 98 pada 16 Mei 2026,” jelasnya. (rio/gie/adv)

Hal ini disampaikannya, dalam agenda Launching 365 Desa dan Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas, yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Rabu (12/11/2025) tadi. Menurutnya, pernikahan dini berpotensi mencegah terbentuknya keluarga berkualitas.

Wabup Pasuruan menjelaskan, bahwa pasangan yang menikah dini sering kali belum siap secara fisik, mental dan ekonomi sehingga sangat rentan menghadapi berbagai masalah. Semisal kemiskinan, kesulitan membesarkan anak atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Saya mohon kepala desa memberikan masukan kepada warganya agar sadar tentang pernikahan dini terkait UU Nomor 16 tahun 2019. Terlebih, Kabupaten Pasuruan yang dispensasi pernikahan tertinggi se-Jawa Timur sehingga berdampak pada lemahnya pondasi pernikahan,” kata Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan.

Dirinya juga menekankan tentang urgensitas pencegahan pernikahan dini di masyarakat. Terutama, di kalangan pedesaan yang notabene masih banyak dijumpai praktek pernikahan di bawah umur. Oleh karenanya, kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada warganya.   

“Anak yang sehat, cerdas, kuat, tentunya banyak berhubungan dengan beberapa hal. Soal stunting, vitamin, makan, pendidikannya dan lainnya. Kalau anak cerdas, tentunya orang tua akan hidup bahagia, rukun dan raharja. Keluarga tidak akan berkualitas kalau pernikahannya dini,” ujarnya.

Di sisi lain, Gus Shobih mengacungi jempol puluhan pemerintah desa yang telah membuat payung hukum terkait perlindungan perempuan dan anak. “Makanya saya apresiasi kepada 32 desa yang sudah membuat Perdes Ramah Perempuan dan Perdes Ramah Anak yang mengacu pada UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Khususnya, Pasal 80-82,” ungkapnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, Kampung Berkualitas ini adalah kampung yang mampu mengintegritaskan program pemberdayaan dan program penguatan keluarga secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KP), terus mengoptimalkannya dengan kualifikasi yang tinggi dari hulu sampai hilir.

“Mari kita bersama-sama menciptakan Kampung Berkualitas. Tentunya kesehatan salah satu komponen yang menjadi penguatan keluarga berkualitas. Membangun pondasi menjadi kabupaten yang kuat, maju, sejahtera dan berkeadilan. Bersama kita bisa,” imbuhnya.

Masih di momen yang sama, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan apresiasi kepada 27 Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan. Secara simbolis, Piagam Penghargaan diserahkan oleh Wabup Gus Shobih kepada kepala desa yang tersebar di 17 kecamatan.

Diantaranya, ditujukan kepada Desa Dawuhansengon dan Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Desa Ngadirejo dan Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Desa Pohgedang dan Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Oro-oro Puleh, Kecamatan Kejayan dan Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo.

Sebelumnya, dalam laporan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery Santoso, menyebutkan tujuan dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat. Hal itu dilakukan, melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia.

“Penguatan terhadap 60 desa dan kelurahan dilakukan mulai Mei sampai Agustus 2025. Dari 60 desa yang sudah dilakukan penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Klasifikasi Dasar sebanyak 11 desa, Klasifikasi Berkembang sebanyak 25 desa, Kualifikasi Mandiri sebanyak 3 desa dan Kualifikasi Berkelanjutan sebanyak 21 desa,” jelasnya.

Sedangkan dari 365 desa dan kelurahan, Klasifikasi Dasar ada 265, Berkembang 62, Mandiri 11 dan Klasifikasi Berkelanjutan 27. “Kami ucapkan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada desa/kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Klasifikasi Berkelanjutan. Kami berharap ada tindaklanjut di tahun 2026 dan ada perubahan dari Klasifikasi Dasar menjadi Berkembang, Berkembang menjadi Mandiri. Dari Mandiri menjadi Berkelanjutan,” ungkapnya. (kom/pas/gie)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengatakan bahwa program ini tidak hanya membebaskan biaya sekolah, tetapi juga menjamin kebutuhan makan sehari-hari siswa selama belajar. Bahkan hingga saat ini, persiapan pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai tahap akhir, termasuk pengukuran lahan yang telah rampung dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Mereka yang putus sekolah nanti akan kami ajak masuk Sekolah Rakyat. Siapa pun bisa bersekolah di sana, tapi prioritasnya tentu anak-anak dari keluarga kurang mampu,” kata Bunda Indah, Rabu (24/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya menekankan, bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan di Lumajang, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi anak-anak meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan yang inklusif diyakini menjadi fondasi bagi generasi muda yang produktif dan berdaya saing.

“Masalah tanah sudah selesai, tidak ada kendala. Kami berharap pembangunan segera dilakukan sehingga anak-anak putus sekolah bisa langsung mendapatkan tempat belajar yang layak,” tambahnya.

Program ini, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan, sekaligus investasi jangka panjang untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. “Kehadiran Sekolah Rakyat adalah fondasi bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak yang berpendidikan akan menjadi motor pembangunan Lumajang di masa depan,” imbuhnya.

Dengan dukungan pemerintah pusat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak di Lumajang. (kom/adi/gie)

Diuraikan Mustaqim, bahwa media sosial harus dipandang sebagai ruang belajar sekaligus sarana pemberdayaan. Dengan pemanfaatan yang tepat, masyarakat bisa memperluas pengetahuan, mengembangkan usaha serta membangun jejaring yang bermanfaat. Namun tanpa pemahaman yang cukup, media sosial juga bisa menjadi pintu masuk risiko penyalahgunaan informasi.

“Media sosial itu seperti ruang kelas besar tanpa batas. Dari sana, kita bisa belajar, terhubung dan bahkan berkreasi. Tapi jika tidak dibekali literasi yang cukup, bisa menjadi ruang yang menjerumuskan. Karena itu, mari kita bijak, cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakannya,” jelas Mustaqim, Selasa (26/08/2025) tadi.

Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya edukasi keamanan siber. Masyarakat harus mengetahui cara sederhana melindungi diri, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat, verifikasi dua langkah, hingga tidak sembarangan membagikan data pribadi.

“Data pribadi ibarat identitas diri. Jangan dibuka sembarangan di ruang digital. Edukasi ini penting supaya masyarakat terbiasa menjaga privasi, memahami ancaman penipuan online dan terhindar dari peretasan akun,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Mustaqim menekankan perlunya masyarakat memahami etika bermedia sosial. Edukasi digital, itu bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sikap, bagaimana menyaring informasi, tidak menyebar hoaks dan ikut membangun suasana ruang digital yang sehat.

“Edukasi digital harus membentuk budaya baru, yakni budaya berpikir kritis, budaya memilah informasi dan budaya saling menghargai. Jika ini tumbuh, dunia digital kita akan berkualitas,” ujarnya.

Secara khusus, dirinya mendorong kaum perempuan agar lebih berdaya di ruang digital. Dengan bekal literasi digital, perempuan bisa menjadi pendidik di rumah, penggerak sosial di masyarakat, sekaligus pelaku usaha yang mandiri secara ekonomi.

“Perempuan adalah pusat edukasi pertama bagi keluarga. Jika perempuan cerdas digital, maka anak-anak dan lingkungannya juga akan tumbuh cerdas. Inilah multiplier effect dari literasi digital,” terang Mustaqim.

Kegiatan Literasi Digital ini, diikuti oleh berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Lumajang. Diharapkan, melalui kegiatan ini, semakin banyak warga yang memiliki kesadaran baru tentang pentingnya literasi digital sebagai bekal hidup di era teknologi.

“Era digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pendidikan. Literasi digital adalah upaya kita menyiapkan generasi yang aman, berdaya dan berkualitas di ruang siber,” imbuh Mustaqim. (kom/adi/gie)

“Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan dasar sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat. Kehadiran kader yang berdedikasi sangat penting dan pemerintah hadir untuk mendukung mereka agar bisa memberikan layanan berkualitas,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat meninjau Program Dokter Muter di Posyandu Kenanga, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Selasa (26/08/2025) tadi.

Dukungan pemerintah, tambahnya, termasuk penambahan anggaran dan fasilitas, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memotivasi kader Posyandu untuk lebih profesional. Hal ini, memungkinkan kegiatan rutin seperti pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan Lansia, edukasi gizi dan deteksi dini penyakit berlangsung lebih optimal.

Baca juga :

Dalam kunjungan tersebut, Bunda Indah bersama Wakil Bupati Lumajang, langsung berinteraksi dengan warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga Lansia. Kunjungan Bunda Indah ini, juga menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan berbasis masyarakat. Dirinya mendorong, agar warga untuk memanfaatkan layanan secara aktif. Sehingga, Posyandu tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

“Pelayanan yang dekat, berkualitas dan terorganisir dengan baik di Posyandu tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif,” tambahnya.

Program Dokter Muter di Posyandu Kenanga sendiri, menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui Posyandu mampu menciptakan lingkungan sehat, mandiri dan produktif, sekaligus menjadi fondasi pembangunan masyarakat berkelanjutan. Dengan langkah ini, Kabupaten Lumajang menegaskan komitmen untuk memperkuat Posyandu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, sekaligus menghadirkan layanan kesehatan merata, berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. (kom/adi/gie)

“Saya menyampaikan terima kasih setulusnya kepada Camat, Danramil, Kapolsek dan seluruh aparatur kecamatan, yang telah bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Melayani masyarakat bukan kerja individu, tapi kerja kolektif yang membutuhkan kekompakan lintas sektor,” kata Bunda Indah.

Pelayanan publik yang berkualitas, ujarnya, tidak cukup hanya dengan regulasi yang baik, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai unsur pemerintahan di daerah. Baik sipil maupun militer, struktural maupun fungsional. Forkopimcam menjadi simpul koordinasi yang vital dalam menyatukan visi, menyamakan langkah, dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Bunda Indah, soliditas Forkopimcam Senduro merupakan contoh model kolaborasi yang efektif dalam menghadapi dinamika sosial di tingkat kecamatan. “Saya melihat langsung bagaimana Forkopimcam bekerja saling mendukung, tanpa ego sektoral. Ini yang harus terus dijaga,” imbuhnya.

Dalam era pasca pandemi dan percepatan digitalisasi pelayanan, tantangan birokrasi semakin kompleks. Mulai dari peningkatan beban kerja sosial-ekonomi masyarakat, distribusi bantuan, hingga penguatan ketahanan sosial.

Baca juga :

“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tidak cukup hanya camat yang aktif, jika tidak dibarengi peran TNI-Polri, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga relawan desa. Setiap sektor punya peran strategis,” jelasnya.

Kolaborasi Forkopimcam menjadi katalisator dalam menciptakan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan empatik terhadap kondisi riil warga. Dengan komunikasi lintas lembaga yang terbangun baik, setiap masalah bisa diselesaikan secara terpadu.

Bunda Indah menyebut, bahwa integrasi kerja antara Kapolsek, Danramil dan Camat bukan hanya mempercepat penyelesaian masalah teknis. Tetapi, juga mampu meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

“Ketika masyarakat merasa dilindungi dan dilayani oleh unsur yang bersatu, maka kepercayaan terhadap pemerintah tumbuh. Inilah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan juga menekankan pentingnya menjaga budaya gotong royong di dalam struktur pemerintahan. Dirinya mendorong Forkopimcam untuk tidak hanya menjadi koordinator teknis, tetapi juga menjadi penggerak semangat kebersamaan dan solidaritas sosial.

“Budaya gotong royong jangan hanya ada di masyarakat. Di tubuh pemerintahan pun harus tumbuh. Setiap unsur punya peran, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah,” ujarnya. (kom/adi/sit)

Dalam sambutannya, Sekda Agus Triyono menyampaikan bahwa keakuratan dan kecepatan penyediaan data oleh BPS Lumajang telah menjadi pilar penting dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. “Data yang valid dan tepat waktu sangat menentukan arah pembangunan. Kami mengapresiasi kerja keras BPS yang telah menjadi mitra strategis dalam menyediakan data berkualitas untuk mendukung kebijakan berbasis bukti,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala BPS Lumajang, Mochamad Sonhaji, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan dan menegaskan komitmen BPS dalam menyediakan data yang akurat, objektif serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. “Kami percaya bahwa pembangunan yang efektif berawal dari data yang baik. Ke depan, kami akan terus bersinergi dengan Pemkab Lumajang dalam menyediakan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan BPS memiliki dampak nyata dalam proses pembangunan. Dengan data yang akurat dan terkini, kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Lumajang dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (kom/adi/gie)

Kepala daerah yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, ini terlihat membagikan ilmunya kepada para pegawai di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar (PBAT) Kabupaten Pasuruan, Minggu (19/01/2025) tadi. Salah satu Ilmu yang dibagikannya, mulai dari pemilihan bibit Ikan Koi hingga budidaya yang baik dan benar. Sebab, membudidayakan Ikan Koi tidak sama halnya dengan pemeliharaan ikan hias lainnya.

“Gampang-gampang susah, mulai dari PH air, pemberian pakan sampai hal teknis lainnya harus diperhatikan betul agar ikan koi bisa terus berkembang dengan baik,” katanya.

Tidak hanya sharing seputar pengalamannya dalam hal budidaya Ikan Koi, Pj Bupati Nurkholis juga meminjamkan puluhan indukan koi jenis Kohaku, Sanshoku dan Shusui, untuk bisa dipijahkan hingga menghasilkan benih Ikan Koi berkualitas tinggi.

Baca juga :

“Saya bawa sekitar 12 indukan pejantan dan 3 hingga 5 indukan betina Koi. Ada jenis Kohaku, Sanshoku dan Shusui. Saya pinjamkan sampai keluar benih koi yang unggul, karena memang koi yang saya bawa yang bagus-bagus,” ujarnya.

Pj Bupati Nurkholis menegaskan, bahwa apa yang dirinya berikan kepada seluruh petugas, semata-mata agar mereka memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal budidaya ikan hias, khususnya koi. Jika berhasil, bukan tidak mungkin lagi akan berdampak pada semakin berkembangnya pangsa pasar di luar daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun bisa meningkat. “Karena ikan ini punya nilai ekonomis tinggi. Kalau berhasil dan banyak pesanan, sudah pasti akan bisa menambah keuntungan atau pendapatan bagi daerah,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Nurkholis juga menyerahkan 13 ekor ikan dewa untuk bisa dipijah di UPT yang popular dengan istilah Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Pasuruan. Dirinya berharap, ikan-ikan tersebut bisa tumbuh dengan baik.

“Syukur-syukur terus berkembang biak, karena ikan ini mahal. Banyak restoran yang mencari ikan ini untuk dimasak jadi menu andalan. Semoga berhasil dibudidayakan di sini,” tambahnya. (kom/pas/gie)