Dalam pencarian di hari ke 2 ini, sebanyak 3 korban kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (22/01/2025) tadi. Dengan ditemukannya 3 jenazah ini, total sudah ada 20 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan beberapa rincian, sebanyak 7 korban diantaranya merupakan warga setempat, sedangkan lainnya adalah masyarakat yang sedang melintas di jalan atau berteduh saat bencana terjadi.

Salah seorang relawan Muhammadiyah Banjarnegara, Jaka Prasetyo, yang ikut dalam pencarian korban, menjelaskan bahwa pencarian di hari kedua ini diwarnai dengan cuaca gerimis. Dijelaskan pula, bahwa 3 korban itu ditemukan di lokasi berbeda. Satu jenazah ditemukan di sekitar sungai, bawah bambu sekira pukul 10.00.

Baca juga :

Sedangkan dua jenazah tersebut, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ditemukan sekitar pukul 11.00. “Korban asli dari penduduk lokal itu hanya 7 orang, mereka meninggal dunia semua. Selebihnya orang yang berlalu lintas atau berteduh di rumah pak carik,” jelasnya.

Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya, mengatakan bahwa petugas gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban longsor lain di Desa Kesimpar. Bahkan titik pencarian difokuskan pada lokasi yang lebih sulit karena diduga masih ada korban yang tertimbun.

Letkol Inf Rizky menjelaskan bahwa 3 korban meninggal berhasil dievakuasi, dua diantaranya berhasil diidentifikasi yakni Nur Aisyah, warga Singgodadi dan Ta’ari, warga Yosorejo, Pekalongan. Sedangkan satu orang lagi, masih dilakukan pemeriksaan tim medis di Puskesmas Petungkriyono, yang membangun tenda darurat di dekat lokasi bencana longsor.

“Meskipun kondisi cuaca masih buruk dan berkabut, pencarian dengan cara menyisir di sejumlah titik terus dilakukan dengan harapan korban lain dapat segera ditemukan dan dievakuasi,” tegasnya. (gie)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa beberapa perbaikan kerusakan di pagar pintu masuk hingga pos security akibat aksi unjuk rasa, akan dikebut malam ini. Termasuk, beberapa serpihan kotoran-kotoran yang bertebaran di lantai-lantai pintu masuk DPRD Kota Malang.

“Malam ini juga kami kebut melakukan perbaikan. Yang di depan itu, akan kami perbaiki (pagar yang rusak karena demo, red) dan dibersihkan. Karena besok dalam pelantikan itu, kami akan mengundang seluruh Forkopimda Malang Raya. Makanya, kami mempersiapkan perbaikan segera,” kata Made, Jumat (23/08/2024) tadi.

Dirinya berharap, agar dalam pelantikan besok, semua dapat berjalan dengan baik. Meskipun, ada kemungkinan massa aksi akan tetap melakukan unjuk rasa dan bahkan berpotensi memperbesar jumlah massa.

Baca juga :

“Saya rasa, ayo terus dikawal. Kalau Minggu besok ada (unjuk rasa) lagi, ayo kita bergerak bersama. Kami siap memfasilitasi untuk itu,” tambahnya.

Beragam antisipasi untuk besok, lanjutnya, juga telah disiapkan. Apabila saat pelantikan ada aksi lagi, maka DPRD Kota Malang siap menemui usai pelaksanaan pelantikan.

“Kami siap menemui setelah proses pelantikan. Karenakan kami sudah berdinas lagi. Walaupun memang yang terbentuk besok adalah ketua pimpinan sementara,” ujarnya.

Mengenai pimpinan sementara DPRD Kota Malang, Made menyampaikan bahwa akan diisi oleh perwakilan dari PDI-Perjuangan dan PKB. Pada saat pelantikan, itu akan diumumkan langsung oleh Kemendagri melalui Kepala Dinas Otoda Provinsi dan akan dilantik langsung oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Malang. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, JLS di Kabupaten Banyuwangi mencapai total sekitar 99,18 kilometer (km). Dari jumlah tersebut, tersisa 14,1 kilometer jalan yang belum dibangun.

“Akhir pekan lalu, Pak Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) ke Banyuwangi dan membahas kelanjutan JLS. PUPR berkomitmen untuk segera melanjutkan pembangunannya. Bismillah, semoga semua bisa lancar,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (18/07/2024) tadi.

Bupati Ipuk Fiestiandani juga mengatakan bahwa jalur sepanjang 14,1 kilometer tersebut bakal melewati kawasan milik Perhutani dan PTPN. “Kebetulan ada penambahan trase dari PUPR. Jadi, kami terus berkomunikasi dan mengurus berbagai hal teknis terkait yang dibutuhkan,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Pembangunan jalur Pansela untuk sisa yang belum terbangun, ujarnya, yakni pertama ruas Kedunglembu-Malangsari 5,1 km. Kedua, ruas jalan Malangsari-Perbatasan Kabupaten Jember sepanjang 7,7 km. Ketiga, ruas jalan Senenrejo-Perbatasan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 1,3 km.

Jika JLS ini tuntas, lanjut Bupati Ipuk, maka bakal menjadikan akses ke Banyuwangi semakin lengkap. Mulai dari jalur kereta api, bandara hingga jalan. Apalagi, Kementerian PUPR juga memastikan segera melanjutkan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang ditarget rampung di 2025.

“Ini akan menjadi pengungkit perekonomian karena mobilitas barang dan manusia ke Banyuwangi akan semakin mudah,” tegas Bupati Ipuk.

Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa Pemkab Banyuwangi akan terus berkomunikasi dengan pusat untuk percepatannya. “Pekan ini kita terus melakukan pemeriksaan lapang bersama petugas. Semoga dilancarkan semuanya” kata Yayan. (kom/gie)

“Sejauh ini kita sudah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan oleh Kades sesuai dengan Perbawaslu yang ada,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Rusman Nuryadin, Rabu (17/01/2024) tadi.

Sebelumnya, laporan dugaan pelanggaran Pemilu itu masuk register Bawaslu Trenggalek. Selanjutnya, Bawaslu juga mengundang pihak pelapor, terlapor hingga saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi.

“Tapi setelah kita coba mengundang mereka, itu tidak ada yang datang. Bahkan, kita sudah lakukan pemanggilan sebanyak dua kali dan tetap tidak ada yang datang,” tegasnya.

Disinggung terkait ketidakhadiran pelapor, terlapor hingga saksi-saksi, Nurman menyebut proses penanganan pelanggaran ini akan dibahas lebih lanjut dengan tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Nantinya, hasil pembahasan dengan tim Gakkumdu akan dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat pleno Bawaslu. Apakah laporan dugaan pelanggaran Pemilu ini akan dilakukan atau dihentikan.

“Kita akan coba berkoordinasi dengan tim Gakkumdu terkait permasalahan ini. Apapun hasilnya nanti akan kita sampaikan kembali,” kata Rusman.

Baca juga :

Dirinya memastikan persyaratan formil dan materil dari laporan tersebut, sebenarnya sudah terpenuhi. Meski persyaratan formilnya sempat dikembalikan, namun pihak pelapor sudah memenuhi semua syarat smyang dibutuhkan. Sehingga, bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Rusman menambahkan, hasil klarifikasi itu nantinya bisa menjadi salah satu penentu apakah kasus ini akan berlanjut atau tidak. Pasalnya, dalam laporan ini sudah ada bukti, ada undangan klarifikasi, kajian awal, pembahasan dan lain-lain.

“Untuk saat ini kita belum bisa menjawab, apakah ini akan dilanjutkan atau berhenti. Masih akan kita bahas karena Bawaslu ini segala sesuatu yang dilakukan adalah berdasarkan kepastian hukum,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, beredar rekaman audio atau voice note berisi ajakan untuk memilih salah satu calon legislatif (Caleg) dari partai politik tertentu yang diduga dilakukan oleh Kades di Kecamatan Karangan. Dalam rekaman audio itu, menyebutkan jika Kades meminta warganya untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Trenggalek dari salah satu partai politik, karena dinilai sudah memberikan banyak bantuan kepada desa yang dipimpin. Bahkan, Kades Kayen juga tidak segan-segan akan mencabut bantuan yang ada selama ini jika Caleg yang didukung kalah. (mil/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disparta Kota Batu, Sintiche Agustina Pamungkas, mengatakan kesepakatan harga untuk pembebasan lahan di Situs Pendem, berdasarkan perhitungan dari tim appraisal. Dimana, lahan seluas 100 meter persegi, dihitung harga permeter persegi Rp 1,79 juta.

“Pembebasan lahan Situs Pendem, sudah diputuskan harganya. Hasilnya, dari luas lahan 100 meter persegi, Pemkot Batu akan membelinya Rp 179 juta,” terangnya, Selasa (19/09/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, keputusan harga dari pembebasan lahan itu, juga didampingi inspektorat, kejaksaan, Bagian Hukum, Kasun dan RT/RW, juga sudah bertemu dengan beberapa ahli waris lahan. “Saat ini, kami melakukan proses administrasi sesuai dengan prosedur pelepasan lahan. Setelah proses administrasi atau akte jual beli selesai, maka uang pembebasan lahan akan ditransfer langsung ke rekening ahli waris yang dikuasakan atas nama Bapak Sutrisno,” jelasnya.

Iche menambahkan, setelah lahan Situs Pendem resmi dimiliki oleh Pemkot Batu, maka akan ditata ulang dan kembali dilakukan ekskavasi. Nantinya, ekskavasi dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Batu, yang berjumlah lima orang dengan bantuan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur.

“Setelah lahan sudah resmi menjadi milik Pemkot Batu, ekskavasi Situs Pendem segera dilanjutkan,” jelasnya. (put/gie)