Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa masih banyak titik sekolah yang tidak dilalui oleh angkutan umum. “Pasti ada titik-titik tertentu yang tidak bisa dijangkau Angkot. Otomatis masih membutuhkan Elf kita,” ucap Suwarjana, Kamis (26/02/2026) tadi.

Menurutnya, keberadaan Angkot gratis justru diharapkan saling melengkapi dengan layanan transportasi sekolah yang sudah ada, bukan menggantikan sepenuhnya. Sebab di beberapa sekolah, seperti SMP Negeri 27 Malang dan SMP Negeri 22 Malang, berada di kawasan yang tidak dilalui trayek Angkot.

Baca juga :

“Begitu juga, ada beberapa Sekolah Dasar di pinggiran kota yang tidak dilewati jalur Angkot. Sehingga, tetap membutuhkan angkutan kami,” katanya.

Karena itu, operasional bus sekolah dan Elf akan tetap berjalan selama layanan angkot belum mampu menjangkau seluruh wilayah.

Saat ini, Disdikbud Kota Malang mengoperasikan total 13 kendaraan untuk layanan antar-jemput pelajar, terdiri dari enam bus sekolah dan tujuh unit Elf. Namun, hingga kini belum ada rencana penambahan armada baru.

“Bus ada enam, Elf tujuh. Total tiga belas. Penambahan belum ada, anggaran kan sekarang berkurang (efisiensi),” imbuhnya. (rsy/sit)

Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, mengatakan bahwa jumlah SPPG aktif terus bertambah. Sebelumnya, unit yang beroperasi berkisar 54 hingga 56, lalu meningkat menjadi 67 pada pekan ini.

“Tetapi dari 67 itu, kemungkinan ada yang belum berjalan dan jumlahnya sekitar tiga atau empat. Biasanya, itu karena baru keluar penetapannya, sambil menunggu anggaran turun,” ujar Atho-sapaannya, Rabu (25/02/2026) tadi.

Kenaikan kebutuhan SPPG, ujarnya, dipicu karena adanya perubahan jumlah penerima manfaat per unit. Jika sebelumnya satu SPPG melayani sekitar 3.000–4.000 orang, kini rata-rata hanya 2.500–3.000 orang. Dampaknya, jumlah SPPG yang dibutuhkan otomatis meningkat hingga sekitar 120 unit.

“Insyaallah di tahun ini targetnya yang 120 SPPG itu 100 persen terpenuhi,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa wilayah yang masih kekurangan layanan itu berada di Kecamatan Klojen. Terlebih, di kawasan tersebut terdapat banyak sekolah, sehingga membutuhkan lebih banyak titik pelayanan gizi.

Selain itu, cakupan untuk madrasah dinilai masih terbatas, khususnya di area tengah kota. SPPI mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) agar sekolah berbasis keagamaan dapat terlayani secara optimal.

“Kadang kami juga harus mencari SPPG terdekat agar bisa menjangkau sekolah tersebut,” tambahnya.

Tidak hanya unit pelayanan, Kota Malang juga menghadapi keterbatasan tenaga pelaksana program. Atho menyebut, kebutuhan personel masih belum terpenuhi, sehingga rekrutmen bahkan harus dilakukan dari luar daerah.

“Kami dari Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur, ambilnya dari provinsi lain, kemungkinan luar Jawa,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pembahasan Perwal telah dilakukan dan kini tinggal tahap finalisasi teknis. “Prinsipnya anggaran sudah tersedia. Tetapi landasan peraturannya harus kami siapkan karena ini untuk jangka panjang. Mudah-mudahan bulan ini bisa terealisasi,” ujar Jaya-sapaannya, Jumat (13/02/2026) tadi.

Jaya memastikan, bahwa program tersebut akan segera berjalan. Saat ini, tengah dimatangkan sistem pelaksanaan, termasuk skema pengadaan melalui e-katalog dengan pola Buy The Service, yakni pemerintah membeli layanan angkutan dari sopir angkot melalui koperasi.

“Nama layanannya nanti Buy The Service. Jadi mereka bergabung dalam koperasi, lalu kita membeli layanannya,” tambahnya.

Dalam regulasi tersebut, juga diatur jam operasional, khususnya jam keberangkatan dan kepulangan siswa. Setelah memenuhi kewajiban layanan bagi pelajar, sopir Angkot dapat beroperasi seperti biasa.

Baca juga :

“Yang terpenting adalah mampu menyelesaikan tugas utamanya memberikan layanan kepada anak sekolah,” tegasnya.

Terkait trayek, Dishub akan mengombinasikan jalur eksisting dengan tambahan rute baru. Sebagian besar sekolah telah terlayani oleh trayek angkot yang ada, namun akan ditambahkan sekitar dua jalur untuk menjangkau sekolah yang belum tercover.

“Intinya semua lokasi menuju sekolah harus tercover. Jumlah armada yang disiapkan diperkirakan sekitar 80 unit angkot, tapi bisa bertambah menyesuaikan ketersediaan anggaran,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan Perwal saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif bersama paguyuban Angkot. Meski begitu, anggaran program sudah disiapkan.

“Kita evaluasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tata cara, jenis layanan, sampai jumlah angkotnya kita pastikan matang,” lanjut Wali Kota Wahyu.

Wali Kota Wahyu juga menargetkan, program Angkot gratis pelajar dapat berjalan sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Insyaallah bulan ini. Sebelum tahun ajaran baru sudah selesai,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa sebagian koperasi yang telah berjalan masih menghadapi kendala keterbatasan lokasi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat pengelola dalam menjalankan aktivitas koperasi.

“Saat ini ada sekitar 12 Koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi dari total 57. Memang ada yang masih menumpang, salah satunya di kantor kelurahan. Tapi itu tidak mengurangi semangat, yang penting sosialisasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa koperasi ini berjalan,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (17/01/2026) tadi.

Kemudian, ditargetkannya seluruh Koperasi Merah Putih di 57 kelurahan dapat beroperasi pada tahun ini. Untuk saat ini, Pemkot Malang tengah melakukan inventarisasi aset dan lahan milik daerah yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi koperasi.

“Kami sedang menginventarisir lahan milik Pemkot Malang. Rata-rata koperasi membutuhkan lahan sekitar 100 meter persegi. Di Kota Malang memang agak sulit mencari lahan seluas itu,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih akan semakin optimal jika bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun program lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kalau sudah bersinergi dengan SPPG, tentu akan jauh lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa dari 12 Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi, sebagian besar masih menggunakan kantor kelurahan sebagai lokasi sementara. Hingga kini, baru dua koperasi yang memiliki bangunan sendiri, yakni di Kelurahan Bandungrejosari dan Arjowinangun, yang mulai dibangun pada 2025.

“Dua koperasi itu sudah dalam proses pembangunan, tetapi belum selesai dan masih dikerjakan,” ucap Eko

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Koperasi Merah Putih memiliki tiga unit usaha utama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Sesuai petunjuk Bapak Wali Kota, koperasi ini menjalankan tiga unit usaha, yaitu sembako, LPG dan pengisian air minum berkualitas,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut berlangsung mulai 2 hingga 7 Januari 2026, sebelum kembali beroperasi penuh pada 8 Januari 2026. “Betul, MBG dihentikan sementara. Nanti tanggal 8 Januari mulai beroperasi lagi. Sementara Senin sampai Rabu besok, kami hanya melayani kelompok B3, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Athoillah, Rabu (31/12/2025) tadi.

Athoillah menyebut, penghentian sementara itu merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai masa persiapan. Sejumlah SPPG diminta melakukan pembenahan agar seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan.

“SPPG yang butuh renovasi silakan direnov. Yang kelengkapannya belum sesuai standar juga diminta melengkapi, baik alat maupun fasilitas. Diberi waktu beberapa hari untuk memperbaiki kekurangan,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, masa jeda ini juga dimanfaatkan untuk menyesuaikan layanan dengan kalender pendidikan, mengingat sekolah masih libur pasca Tahun Baru, sekaligus meringankan beban tenaga pendidik.

“Di Kota Malang memiliki 43 SPPG aktif yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk SOP masih mengikuti aturan bulan November. Selama belum ada juknis baru, kami pakai aturan sebelumnya,” tuturnya.

Namun ke depan, jumlah SPPG dipastikan akan bertambah. Hal ini seiring dengan adanya juknis terbaru yang mengatur pembatasan jumlah penerima manfaat per SPPG.

“Sekarang maksimal satu SPPG melayani 3.000 penerima manfaat, itu sudah termasuk kelompok B3. Khusus B3 maksimal 500 orang per SPPG,” lanjutnya.

Selain pembatasan kuota, SPPG ke depan juga diwajibkan memiliki sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) guna menjamin kualitas dan standar pelayanan gizi. “Target nasional 85 SPPG, dan kemungkinan di Kota Malang juga akan bertambah menyesuaikan kebutuhan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa pengoperasian gedung parkir tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Malang guna mengurai titik kemacetan di koridor utama pariwisata tersebut. “Sesuai instruksi Bapak Wali Kota, per hari ini, 31 Desember, gedung parkir sudah bisa dioperasionalkan. Karena sifatnya masih uji coba seiring berakhirnya pengerjaan fisik, maka operasionalnya kami gratiskan untuk sementara waktu. Setelah ini tentu akan kami evaluasi,” ujar Jaya.

Dikatakannya, bahwa kebijakan parkir gratis tersebut tidak hanya berhenti pada hari ini saja. Direncanakan masa bebas biaya tersebut akan diperpanjang pada pekan pertama tahun baru.

“Selanjutnya pada 7 Januari 2026 nanti, akan kami gratiskan lagi selama seminggu,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada pendapatan, melainkan sosialisasi. Dishub Kota Malang ingin membangun budaya baru, agar masyarakat terbiasa parkir di tempat yang sudah ditentukan, bukan parkir di depan toko atau tempat yang dituju (on-street).

“Sehingga hal-hal seperti itulah yang membutuhkan sosialisasi waktu termasuk kepada teman-teman juru parkir,” ucapnya.

Meski gedung parkir sudah beroperasi, Jaya mengakui bahwa parkir di bahu jalan masih diperbolehkan namun dengan pengawasan yang sangat ketat. Jaya menegaskan tidak boleh ada kendaraan yang parkir melebihi satu saf atau menutupi area vital.

“Kami pastikan tidak boleh melebihi ketentuan. Misalnya di sisi kanan hanya satu saf, dilarang parkir di tikungan, tempat penyeberangan, apalagi di atas trotoar. Ini butuh kerja sama antara jukir dan pengguna jasa,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari uji coba operasional, sekaligus penataan parkir kawasan heritage tersebut. “Tahap I tanggal 31 Desember 2025, kami uji coba penggunaan gedung parkir dan kami gratiskan untuk memfasilitasi masyarakat saat malam tahun baru. Saat itu, badan jalan masih tetap dimanfaatkan seperti biasa,” ujar Jaya-sapaannya, Selasa (30/12/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa pada tahap dua yang dilakukan pada 7 Januari 2026, akan diterapkan sistem parkir baru secara lebih optimal. Seluruh kendaraan roda dua, akan diarahkan masuk ke Gedung Parkir Kayutangan, sementara kendaraan roda empat menggunakan area lantai bawah gedung.

“Nanti akan kami gratiskan kembali di tanggal 7 hingga 13 Januari 2026. Dan itu adalah masa transisi,” tambahnya.

Dalam skema baru tersebut, tambahnya, penataan parkir di tepi jalan juga diperketat. Sisi kanan atau timur Jalan Basuki Rahmat akan disterilkan dari parkir, sedangkan sisi kiri atau barat hanya diperbolehkan untuk parkir kendaraan roda empat. Adapun area cekungan difungsikan khusus sebagai drop zone.

Baca juga :

“Di sepanjang Kayutangan, parkir di badan jalan hanya untuk mobil. Sepeda motor seluruhnya kami arahkan masuk ke gedung parkir,” katanya.

Gedung Parkir Kayutangan sendiri memiliki kapasitas sekitar 800 unit sepeda motor dan sekitar 25 unit mobil yang ditempatkan di lantai bawah. Sementara itu, untuk kendaraan bus tidak diperbolehkan parkir di badan jalan dan hanya diizinkan menurunkan penumpang di area drop zone.

“Bus hanya boleh drop zone atau tidak parkir. Untuk parkirnya, kami arahkan ke lokasi lain seperti Jalan Majapahit atau Jalan Ade Irma, khususnya di luar jam kerja dan saat akhir pekan,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam hal ini Dishub Kota Malang juga telah melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat. Namun, Jaya mengakui pelanggaran masih mungkin terjadi pada tahap awal.

“Kalau masih ada yang melanggar karena belum tahu, kami lakukan penertiban secara persuasif dan terus memberikan arahan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, nantinya tarif parkir baru akan mulai diberlakukan pada 14 Januari 2026, dengan ketentuan sepeda motor dikenai tarif Rp 2.000 dan kendaraan roda empat Rp 3.000. (rsy/sit)

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa peluncuran Koridor I Malang Raya menandai langkah penting dalam peningkatan konektivitas transportasi publik di Jawa Timur. “Tentu kami sangat bersyukur. Ini memang sudah menjadi koridor ke-8 Trans Jatim, tetapi untuk Malang Raya yang direncanakan memiliki tiga koridor, hari ini kita resmikan Koridor I. Mudah-mudahan bisa membangun konektivitas dan mobilitas yang aman, nyaman, serta murah,” ujar Gubernur Khofifah.

Dirinya juga menegaskan bahwa penentuan jalur Trans Jatim telah dilakukan melalui kajian dan koordinasi menyeluruh. “Koridor kedua dan ketiga akan kami diskusikan kembali. Iya karena, ini tidak bisa asal. Setiap jalur dirancang melalui koordinasi komprehensif bersama stakeholder, Satlantas dan kepala daerah,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa Transjatim sudah mengadopsi teknologi transportasi terkini. “Menurut Kemenhub, ini termasuk teknologi tercanggih untuk komunitas berbasis bus. Beberapa provinsi di luar Jawa sudah mengikuti pola ini dan ini kita dedikasikan untuk seluruh warga bangsa,” ungkapnya.

Gubernur Jatim juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam proses launching ini. “Terima kasih kepada tiga kepala daerah Malang Raya dan seluruh jajaran Forkopimda atas sinerginya,” imbuh Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, mengatakan bahwa dalam koridor I ini diberi nama Gajayana, dengan menghubungkan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landungsari dan Terminal Batu, dilayani 14 bus operasional dan 1 cadangan. Armada berwarna biru khas Malang Raya ini memiliki 62 titik naik-turun, headway 10–15 menit pada jam sibuk, serta pembayaran non-tunai mulai dari QRIS hingga e-wallet.

“Layanan ini juga didukung aplikasi Trans Jatim Ajaib 2.0, yang menyediakan informasi rute, posisi bus real-time, pembelian tiket, hingga pelaporan layanan secara instan. Sebagai bentuk sosialisasi, Trans Jatim juga akan digratiskan untuk masyarakat selama satu minggu sejak 20 November 2025,” tambah Nyono. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa kepastian itu diketahui setelah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menemui dirinya beberapa waktu lalu. “Kadishub Provinsi Jawa Timur ini datang menemui saya, menyampaikan akan ada beberapa jalur-jalur yang akan dilewati oleh Trans Jatim. Kami juga sudah sampaikan kepada para sopir Angkutan Kota (Angkot) dan paguyubannya. Mereka akan menerima dan mendukung, asal nasib dari para sopir Angkot ini diperhatikan,” jelas Wahyu, Sabtu (18/10/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa nantinya seluruh kru Trans Jatim, mulai dari sopir hingga teknisi, akan direkrut dari kalangan paguyuban Angkot Kota Malang. Pada tahap pertama, nantinya akan ada 15 armada Trans Jatim yang akan beroperasi.

“Dari sini ada driver yang selalu bergantian. Kami berharap, nanti mereka bisa diterima,” tambahnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan, layanan Trans Jatim nantinya akan menghadirkan kenyamanan baru bagi masyarakat. Para penumpang cukup membayar Rp 5 ribu, dari Terminal Hamid Rusdi sampai ke Kota Batu.

“Semua armada nanti kami siapkan ber-AC, ada WiFi, tepat waktu dan tidak menunggu penuh,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurutnya Pemkot Malang juga menyiapkan langkah penataan ulang trayek Angkot (rerouting) agar tidak tumpang tindih dengan rute Trans Jatim. “Trayek lama seperti GA dan AG itu sudah tidak optimal. Nanti kami evaluasi agar bisa menyesuaikan dengan koridor baru Trans Jatim,” kata Wali Kota Wahyu.

Untuk mendukung sistem transportasi yang terintegrasi, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan feeder dan program peremajaan. Untuk anggaran awal akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara kebutuhan lanjutan akan diusulkan melalui APBD tahun 2026.

“Feeder itu butuh anggaran, nah masih kami hitung. Di awal ini akan kami gunakan BTT untuk yang paling prioritas, mana dulu. Kemudian nanti tahun depan akan ada melalui APBD,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)