Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa para sopir menilai program Trans Jatim berpotensi menghambat perkembangan Angkot. Terlebih, sopir Angkot juga belum dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

“Selama ini mereka tidak pernah diajak bicara resmi. Artinya, belum ada masukan dari sopir angkot sebagai stakeholder transportasi publik,” kata Ketua DPRD Kota Malang.

Kemudian, dikatakannya bahwa sejumlah aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Termasuk petisi yang juga disampaikan oleh para sopir Angkot.

“Ini sudah jadi bahan diskusi di tingkat provinsi. Komisi C dan Komisi D DPRD Kota Malang juga akan menindaklanjuti dengan rapat koordinasi. Artinya, persoalan ini memang harus lebih dulu dibicarakan di tingkat provinsi untuk menentukan landasan atau fondasinya. Setelah itu, barulah bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kondisi di Kota Malang,” jelasnya.

Baca juga :

Meski begitu, Mia menyebut wacana menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim bisa menjadi langkah awal solusi. “Karena jalan-jalan kecil di Kota Malang tidak bisa dilalui bus besar, pasti tetap dibutuhkan feeder. Tapi, prosentase penggunaan angkot sebagai feeder ini yang masih belum jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Angkot, Stefanus Hari Wahyudi, menegaskan bahwa seluruh sopir angkot di Kota Malang sepakat menolak dengan adanya Trans Jatim. Terlebih, saat ini menurutnya sudah terdampak dengan trasnportasi online.

“Kekhawatiran kami jelas, nantinya akan menghancurkan rekan-rekan angkot yang masih bertahan. Pemerintah selama ini sering memberi angin segar tanpa realisasi nyata. Ngobrol non-formal pernah, tapi secara resmi belum pernah duduk bersama. Jadi, kalau sekarang tiba-tiba ramai di media bahwa Trans Jatim segera meluncur, ya wajar kalau kami resah,” tuturnya.

Hari juga menyinggung kondisi perekonomian sopir angkot yang saat ini kian sulit. Karena pendapatan yang diterimanya tidak menentu. “Meskipun kami tetap berupaya melayani warga. Ditambah lagi hanya sekitar 60 persen armada yang dinyatakan layak. Makanya, kami sedang berbenah dengan pemutihan dan uji kir gratis yang difasilitasi pemerintah. Tapi justru muncul wacana Trans Jatim,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa penolakan itu disampaikan dengan harapan pemerintah dapat mengkaji ulang rencana tersebut. “Kami tidak mau angkot benar-benar habis. Kalau memang mau memperbarui trayek, silakan saja, asal jangan menambah masalah baru sebelum yang lama selesai,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

“Kegiatan Kampus Unej Lumajang, nampaknya belum bisa berlangsung dalam waktu dekat. Itu karena, dalam jawaban pemerintah daerah atas PU Fraksi DPRD Lumajang, dijelaskan Pemkab Lumajang harus menyiapkan dua gedung untuk Kampus Unej,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Nur Hidayati, Senin (14/10/2024) tadi.

Baca juga :

Masih menurut Nur Hidayati, selama bergulirnya proses rencana itu, dirinya sebenarnya sudah berulang kali menanyakan soal kapan operasional kampus Unej di Kecamatan Klakah tersebut. Bahkan, pihaknya juga memberikan saran, jika APBD Lumajang tidak sanggup membangun gedung tambahan. Sehingga, solusi yang bisa diberikan adalah gedung yang sudah ada bisa diberikan kepada kampus yang ada di Kabupaten Lumajang.

“Harapan bersama ke depan, peningkatan pendidikan masyarakat Lumajang lebih baik dengan memiliki akses pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena dengan begitu, ini akan dapat menjadi pengungkit percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang,” papar politisi Nasdem ini.

Dari data yang diperoleh, Pemkab Lumajang hanya bisa menyediakan satu gedung, untuk kampus Unej, yang pembangunannya sudah selesai pada tahun 2021 dengan menelan biaya kurang lebih Rp 8 miliar tahap 1 tahun 2021 dan Rp 11 miliar pada tahap 2 tahun 2022. Hanya saja, karena tidak ada aktivitas hampir selama 3 tahun lebih, saat ini kondisi gedung terlihat seperti gedung yang terbengkalai dan sudah banyak kerusakan dan vandalisme. (adi/sit)