Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, dalam gelaran itu bertindak sebagai pembina dalam upacara Hari Santri dengan tema ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’. “Alhamdulillah, kita hari ini bisa melaksanakan Upacara Hari Santri Nasional 2025. Sebuah momentum yang selalu kita harapkan dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan,” kata Kyai Kholil-sapaan Bupati Pamekasan, mengawali sambutan tertulis Menteri Agama, Prof Nasaruddin Umar.

Ditambahkannya, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran besar pesantren, santri dan kyai dalam merebut negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Resolusi jihad yang didengungkan KH Hasyim Asy’ari, menjadi salah satu bukti nyata akan peran tersebut.

“Tahun ini merupakan 10 tahun ditetapkannya Hari Santri oleh pemerintah sejak tahun 2015. Dalam 10 tahun ini, kita melihat peran pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Baca juga :

Pesantren menjadi pusat pendidikan santri dalam mencari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sekaligus menempa diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantren telah lahir peserta didik yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual dan moral.

“Banyak dari kalangan pesantren yang telah menjadi tokoh nasional, pengusaha dan lain sebagainya. Bahkan, saat ini telah banyak santri berkiprah di level internasional,” ungkapnya.

Dirinya mengajak para santri, untuk menempa diri dengan baik selama berada di pesantren, agar tidak sekadar menjadi penonton dalam setiap perubahan zaman. Karena santri harus menjadi pelaku sejarah dalam setiap perubahan tersebut.

“Kita juga bersyukur, pesantren telah dilibatkan dalam setiap program pemerintah. Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan massal gratis dan lain-lain. Oleh karena itu, kita patut menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto,” imbuhnya. (azm/gie)

Dalam momen itu, Mas Dirham-sapaan Wakil Bupati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan desa tangguh dan berdaya saing. Terlebih, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pembangunan harus dimulai dari desa, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita di nomor 6.

“Semangat membangun dari desa untuk tercapainya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, harus terus kita terjemahkan bersama dalam kebijakan maupun langkah nyata untuk kemajuan daerah,” kata Mas Dirham.

Dijelaskannya, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan berpartisipasi aktif dalam mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional. Serta, merealisasikan program prioritas pembangunan daerah dengan maksimal.

Baca juga :

Sebanyak 474 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pun sudah tersebar dan siap beroperasi di seluruh desa dan kelurahan. Termasuk, 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi menyediakan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, mewujudkan swasembada pangan dengan memenuhi target Luas Tambah Tanam (LTT) nasional yang sudah mencapai 113.424 hektar atau 58,96 persen.

Tercatat, tambahnya, sebanyak 277 desa atau 59,95 persen, telah mencapai status desa mandiri dan 185 desa atau 40,05 persen bersatu desa maju. “Status bukanlah titik akhir, Pemkab Lamongan terus mendorong desa-desa untuk tidak berhenti berinovasi meningkatkan kualitas layanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan warganya,” tambah Mas Dirham.

Mas Dirham juga meminta, agar Muhammadiyah terus berkolaborasi bersama Pemkab Lamongan, dengan mendistribusikan seluruh kadernya pada proses rekrutmen pendamping desa. Tentunya dengan bekal keilmuan, semangat pengabdian, serta landasan nilai Islam berkemajuan.

“Saya yakin kader Muhammadiyah mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa yang partisipasif, inkkusif dan berkelanjutan,” imbuhnya. (kom/son/gie)

Diuraikan Bupati Rusdi Sutejo, dunia usaha dan industri (Dudi) memiliki peran yang juga penting dalam hal mitigasi bencana. Khususnya, dalam memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Hal ini, dapat diwujudkan dengan beragam program tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah mulai menjangkau fase prabencana.

“Saya tekankan di sini, bahwasanya peran seluruh pentaheliks menjadi penting. Apalagi urusan kebencanaan. Karena ini menjadi urusan bersama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, peran dunia usaha sangat berpengaruh banyak dalam hal mitigasi,” kata Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, besarnya dukungan dunia usaha untuk penanggulangan bencana, harus diiringi dengan perencanaan dan inventarisasi. Sehingga, distribusi bantuan atau dukungan yang diberikan dapat diterima masyarakat secara tepat guna.

“Kita mulai harus menginvetaris kekuatan kita, mulai dari sumber daya manusia, logistik dan peralatan. Serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan tepat,” ujarnya.

Dengan digelarnya lokakarya kali ini, Mas Rusdi berharap ada follow up dari semua pihak yang sama-sama terkait dengan urusan kebencanaan sampai betul-betul melahirkan model kerja sama multipihak yang inklusif, efektif dan memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan. “Terpenting juga adalah dapat memberikan relasi mutualisme antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan industri. Saya harapkan semua perwakilan multipihak mengemukakan aspirasi, saran dan masukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di Kabupaten Pasuruan,” harapnya. (kom/pas/gie)

Pengamat transportasi dari Universitas Surabaya, Dadang Supriyatno, menyebut posisi Bandara Dhoho sangat strategis dalam memperluas akses transportasi udara di kawasan selatan Provinsi Jatim. Menurutnya, keberadaan bandara ini menjadi alternatif baru selain Bandara Juanda di Surabaya.

“Bandara Dhoho ini menambah pilihan moda transportasi udara di Jawa Timur. Sehingga, tidak harus selalu ke Surabaya,” kata Dadang, Jumat (16/05/2025) tadi.

Dadang menekankan, akan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memastikan kelangsungan operasional bandara, mulai dari pemetaan rute penerbangan potensial hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Dirinya mencontohkan, kesuksesan Bandara Banyuwangi yang sebelumnya nyaris mati suri akibat minimnya penumpang dan maskapai. Namun, berkat campur tangan aktif pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, bandara tersebut kini berkembang dengan berbagai rute aktif.

“Selama ini, pembukaan pasar rute penerbangan sering dibebankan sepenuhnya pada maskapai. Komitmen pemerintah masih sebatas dokumen, sehingga maskapai harus berjuang sendiri,” terangnya.

Baca juga :

Dadang mendorong agar pemerintah mengkaji ulang konsep operasional Bandara Dhoho dengan melibatkan akademisi dan pakar transportasi, agar hambatan yang ada bisa diidentifikasi dan diatasi bersama. Salah satu isu yang perlu perhatian adalah pengaturan wilayah udara di selatan Jawa Timur yang sebelumnya digunakan untuk latihan pesawat tempur TNI AU dari Lanud Iswahjudi.

“Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dan ahli transportasi, agar cita-cita menghadirkan akses udara di selatan Jawa Timur bisa segera terwujud,” tambahnya.

Bandara Dhoho Kediri merupakan proyek inisiatif swasta penuh yang dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk tanpa menggunakan dana dari APBN.

Bandara ini memiliki landas pacu sepanjang 3.300 x 60 meter, apron komersial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway, serta area parkir seluas 37.108 meter persegi. Terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang pertahun.

Kehadiran Bandara Dhoho, diharapkan dapat menghubungkan sedikitnya 13 kota dan kabupaten di wilayah selatan Jawa Timur, serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata dan kegiatan religi. Selain itu, bandara ini juga digadang-gadang akan membuka rute baru perjalanan umrah langsung dari Kediri, memberikan alternatif penerbangan yang lebih cepat dan nyaman bagi jamaah dari wilayah sekitar. (pan/gie)

Pria yang kerap disapa Eko, itu menyampaikan bahwa di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Malang tertinggi di tingkat Jawa Timur maupun Nasional. Yakni diangka 6,09 persen.

“Faktor utama yang menopang pertumbuhan ini adalah usaha makanan dan minuman, akomodasi serta transportasi. UMKM kita ada banyak dan itu didominasi oleh pekerja lokal yang memiliki kontribusi besar,” kata Eko, Sabtu (28/12/2024) tadi.

Mengenai data kontribusi UMKM terhadap PDRB tahun 2024, menurutnya masih belum final. Sebab, saat ini masih dalam proses penghitungan. Namun, di semester menunjukkan pertumbuhan sekitar 10 persen dari pendapatan.

Baca juga :

“Indikator ini menunjukkan masyarakat Kota Malang mulai bergerak. Apalagi ekonomi mikro itu sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, stunting, hingga pengangguran,” tambahnya.

Lebih lanjut untuk di tahun 2025 mendatang, Diskopindag Kota Malang akan memprioritaskan pengembangan sektor UMKM. Termasuk juga mengenai UMKM naik kelas dari mikro kecil dan sebagainya.

“UMKM kecil akan kita genjot karena sektor ini menopang perekonomian besar suatu daerah,” imbuh Eko.

Diakhir, Eko berharap dengan dilakukan penguatan pada sektor UMKM dan regulasi yang mendukung, Kota Malang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan bahwa dari 5.600 ATS/APS saat ini sudah ada 800 anak yang kembali mengenyam pendidikan melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Dari data awal pemerintah pusat, ada sekitar 5.600 ATS di Kota Malang. Kami sudah mendalami penyebabnya, mulai dari faktor ekonomi, memilih pendidikan pesantren hingga alasan pribadi seperti keengganan anak untuk sekolah. Alhamdulillah, progresnya sudah 800 anak kembali belajar melalui program paket A dan B di PKBM,” kata Pj Wali Kota Iwan, Senin (25/11/2024) tadi.

Dalam hal ini, juga dibutuhkan peran dari Ketua RT dan RW dalam mendukung percepatan program ATS/APS. Pj Wali Kota Iwan menegaskan agar para Ketua RT dan RW aktif mendata anak-anak yang putus sekolah di lingkungannya, serta memberikan pengarahan kepada orang tua dan anak agar mau kembali melanjutkan pendidikan.

“Kami melibatkan RT, RW, lurah dan camat untuk mendukung program ini. Beberapa camat sudah mendata dan berkoordinasi dengan PKBM. Gerakan jemput bola ini harus terus ditingkatkan agar percepatan penanganan ATS/APS dapat tercapai,” ucapnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan menargetkan jika ATS/APS ini dapat diselesaikan hingga akhir Desember 2024 ini. Namun, jika sampai dengan target waktu tersebut belum dapat terselesaikan sepenuhnya, Iwan membutuhkan tambahan waktu hingga Januari 2025.

“Saya berharap pada masa kepemimpinan saya, masalah ini selesai. Potensi untuk tuntas sangat besar karena PKBM siap menampung ATS tanpa pembiayaan tambahan dari pemerintah. Bahkan, beberapa kepala sekolah sudah menawarkan bantuan, seperti menampung 5-10 ATS di sekolah mereka,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Diakhir, dirinya juga menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor tersebut optimis dapat mengembalikan lebih banyak anak ke bangku sekolah. Sehingga dapat memberikan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

“Banyak harapan saya kepada pak RT dan RW ini karena lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga saya harap dapat terus mendorong anak untuk terus bersekolah, dengan prestasi yang baik anak dapat mengangkat derajat kedua orangtuanya atau pun keluarganya,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

Mbak Cicha-sapaan akrabnya menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan yang dikemas menjadi satu momentum sekaligus itu menjadi upaya mengenang perjuangan dan suri tauladan pahlawan bangsa yaitu RA Kartini dan Ki Hajar Dewantara. “Selain sebagai tempat silaturahmi, juga untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Diharapkan, dari kegiatan ini mampu memperkokoh persatuan dan persaudaraan kita sebagai bangsa yang utuh,” kata Istri Bupati Kediri, Selasa (07/05/2024) tadi.

Dengan menganut semangat dan kekuatan seorang Kartini, Mbak Cicha mendorong kaum perempuan di Kabupaten Kediri, untuk meningkatkan inovasi. Sehingga, harapan untuk mengembangkan karir dapat terwujud tanpa meninggalkan kewajiban menjadi seorang ibu rumah tangga.

Hal itu, ujarnya, dimaksudkan untuk menyusul kualitas tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa yang tak lekang atas kontribusi aktif seorang ibu. Mengingat metode pendidikan pada anak pertama kali jatuh dari lingkungan keluarga, terutama peran ibu.

“Betapa sangat penting peran wanita dalam setiap aspek kehidupan yang akan menentukan keberhasilan suatu bangsa,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DWP Dinas Pendidikan, Mia, menambahkan bahwa rangkaian kegiatan yang diperingati secara simbolis dengan menggunakan pakaian kebaya itu, menjadi wujud pelestarian budaya di Kabupaten Kediri. “Ini menginspirasi ibu-ibu DWP untuk semakin tangguh, terpancarnya kecantikan sebagai perempuan Indonesia,” tambahnya.

Dorongan tersebut, lanjutnya, sebagaimana melihat perjuangan RA Kartini dalam menyipak stigma terhadap kaum perempuan, sesuai dengan tagline Habis Gelap Terbitlah Terang. Semangat perjuangan itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan karir bagi kaum perempuan. Termasuk sebagai istri, pengasuh, pendidik hingga berkiprah mengabdi pada negara.

Pun dengan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan tiga pilar pendidikan di Indonesia. Yakni, Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

“Ternyata pijakan yang dicetuskan tidak bisa ditinggalkan, tetap menjadi roh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan sendiri, juga dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ketua DWP, Ketua DWP Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, serta kurang lebih 560 anggota DWP Kabupaten Kediri. (kom/pan/sit)

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Yuyun menyampaikan apresiasi kepada pihak Kecamatan Kedungjajang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, atas upaya mereka dalam menyelenggarakan kegiatan. Bahkan dalam sambutannya, Pj Bupati Lumajang menyoroti kondisi saat ini yang masih dalam status tanggap darurat bencana, terutama banjir dan tanah longsor.

Dirinya menegaskan, pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di Lumajang, untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan. “Kami mengajak seluruh stakeholders yang ada di Lumajang untuk bersatu dalam menjaga lingkungan dan menyebarkan pemahaman tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat. Langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Ini dapat menjadi kontribusi berarti dalam mengurangi risiko bencana,” kata Pj Bupati Yuyun, dalam acara yang digelar di Sungai Kali Bokong, Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.

Baca juga :

Lebih lanjut Pj Bupati Yuyun menekankan pentingnya kerja bakti dan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar sungai. Oleh karena itu, dirinya meminta agar masyarakat ikut berperan aktif dalam membersihkan sungai dari ranting-ranting pohon yang bisa mengganggu aliran air.

Sementara itu, Camat Kedungjajang, Samsul Nurul Huda, menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2024, yaitu ‘Indonesia Tangguh Indonesia Hebat’ dengan pesan utama ‘Siap untuk Selamat’. Setelah apel dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan kentongan dan penggunaan sirine sebagai simbol kesiapsiagaan, serta kerja bakti bersama di sepanjang Sungai Kali Bokong.

Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di Lumajang tahun ini, tidak hanya menjadi momen untuk mengenang dan menghargai korban bencana. Tetapi juga, menjadi panggilan bagi masyarakat untuk bersama-sama bergerak dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana di masa mendatang. (kom/adi/gie)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ipuk mengajak Muhammadiyah Banyuwangi untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab dalam membangun daerah. Sementara dalam kesempatan silaturahmi itu, Bupati Ipuk ditemui langsung oleh Ketua PDM Banyuwangi, Muhklis Lahuddin beserta jajaran. Turut hadir, pimpinan Aisiyah Banyuwangi, Laili Dwi Damayanti serta jajaran OPD Pemkab Banyuwangi.

Bupati Ipuk mengatakan, Muhammadiyah selama ini telah banyak berkontribusi pada berbagai bidang di Banyuwangi. Mulai pendidikan, kesehatan hingga sosial. Untuk itu, dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran serta Muhammadiyah tersebut.

“Pemerintah daerah tentunya memiliki keterbatasan dalam menjangkau banyak hal, karena itu kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah sangat berarti bagi kami dan juga masyarakat Banyuwangi. Kami berharap, ke depan sinergi dan kolaborasi ini dapat terus berjalan dan diteruskan,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Bupati juga menyampaikan, agar warga Muhammadiyah bisa terus memberikan masukan bagi Pemkab untuk perbaikan dan kemajuan Banyuwangi ke depan. “Sebagai pribadi maupun pemimpin daerah, kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam sikap dan tindakan. Jangan segan untuk menegur dan juga memberi masukan pada kami agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam memimpin Banyuwangi,” papar Bupati Ipuk.

Ketua PDM, Muhklis Lahuddin, dalam kesempatan itu mengatakan jika Muhammdiyah selama ini berkomitmen untuk mendukung semua program pemerintah daerah. Hal ini, sebagaimana asas gerakan Muhammadiyah yang harus membawa manfaat di manapun berada.

“Kami diharuskan mendukung pemerintah di manapun berada dan tidak boleh membebani. Fokus kami adalah ikut membantu pemerintah lewat bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial,” kata Muhklis.

Di kesempatan tersebut, Muhklis juga berterima kasih kepada Pemkab yang telah memberikan dukungan pada semua kegiatan dan amal usaha yang dilaksanakan oleh Muhammdiyah. Dirinya juga ingin, agar ke depan Muhammadiyah bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi Banyuwangi.

“Kami juga ingin berterima kasih kepada pemerintah daerah, yang terus melibatkan Muhammadiyah dalam proses pembangunan. Ke depan, kami ingin agar Muhammadiyah bisa terus memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi segenap warga Banyuwangi,” tambahnya. (kom/gie)