Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menilai bahwa persoalan kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini cukup nyata, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Kita semua merasakan tekanan ekonomi itu. Bahkan yang paling ekstrem, muncul keresahan di kalangan generasi muda yang kemudian kita kenal dengan fenomena wisata bunuh diri. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Mia.

Dirinya juga menyebut, derasnya arus informasi, terutama narasi negatif di ruang digital, kerap menjadi pemicu bagi generasi muda yang tengah berada dalam kondisi mental tidak stabil. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas sektor dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tidak cukup hanya berhenti di pagar. Kita harus jelas mengorkestrasi kebijakan apa yang dilakukan dan siapa saja stakeholder yang harus dilibatkan,” tegasnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa DPRD Kota Malang memiliki sejumlah fokus utama dalam mengawal kebijakan pembangunan 2027. Diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan, seperti pada perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Kemudian, pengendalian inflasi daerah melalui kolaborasi yang konkret, bukan sekadar koordinasi formal.

“Kami dari DPRD juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan, mulai dari UMKM, pasar rakyat dan tenaga kerja lokal harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penonton. Investasi pun didorong agar benar-benar membuka lapangan kerja dan menguatkan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Di bidang sumber daya manusia dan pelayanan publik, Mia menegaskan bahwa rakyat harus merasakan langsung dampak pembangunan. Pihaknya menyoroti pentingnya memastikan tidak ada anak yang tertinggal atau putus sekolah, serta menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan inklusif.

“Kami juga mendorong reformasi tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Birokrasi harus melayani rakyat, bukan dilayani. Sistem harus bekerja untuk masyarakat, bukan masyarakat yang dipersulit oleh sistem,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Dalam momen itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada kepemimpinan baru di OJK Malang. Dirinya berharap, agar jabatan tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mampu menghadirkan berbagai terobosan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Penuh integritas dan dedikasi tinggi, serta membawa inovasi yang terhubung dengan perkembangan zaman untuk memajukan sektor jasa keuangan,” kata Wali Kota Wahyu.

Di kesempatan itu dirinya juga menekankan, akan pentingnya digitalisasi, inklusi dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem keuangan yang tangguh dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Inovasi dalam produk dan layanan keuangan melalui sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non bank harus terus ditingkatkan. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat sangat dibutuhkan,” tambah Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Di tempat yang sama, Kepala OJK yang baru, Farid Faleteham, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan sekaligus motor penggerak ekonomi lokal. “Saya menyadari, tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan saat ini semakin kompleks. Terutama, dengan cepatnya perkembangan digitalisasi dan globalisasi. Untuk itu, kami di OJK Malang akan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis teknologi,” ujar Farid.

Dirinya juga menyoroti, akan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Malang Raya. “Kami akan terus mendorong inovasi, memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal, dapat menikmati manfaat dari sistem keuangan nasional,” imbuhnya.

Hadir dalam pengukuhan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, pimpinan daerah di enam wilayah kerja OJK Malang (Wali Kota Malang, perwakilan Wali Kota Pasuruan, Wakil Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Batu, perwakilan Bupati Pasuruan dan perwakilan Bupati Probolinggo), Ketua DPRD Kota Malang, Forkopimda Kota Malang, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK, Pimpinan Perbankan, Pimpinan Perguruan Tinggi Malang Raya dan Pegawai OJK Malang. (kom/gie)