Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan menjadi langkah utama untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Sehingga, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan sebelum penyembelihan atau antemortem.

“Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, tidak cacat, serta bebas dari indikasi penyakit. Sehingga penting agar hewan yang disembelih benar-benar sehat dan aman dikonsumsi masyarakat,” ujarnya, Rabu (13/05/2026) tadi.

Dalam pemeriksaan antemortem, tambahnya, petugas kesehatan hewan menilai kondisi fisik hewan, perilaku, hingga tanda klinis penyakit. Hewan yang terlihat lemah, pincang, kurus, atau menunjukkan gejala sakit, dapat dinyatakan tidak layak untuk dikurbankan.

Baca juga :

Selain itu, pengawasan juga dilanjutkan melalui pemeriksaan postmortem, yakni pemeriksaan setelah proses penyembelihan dilakukan. Petugas akan memeriksa karkas maupun organ dalam seperti hati, paru-paru, jantung, limpa dan ginjal guna memastikan tidak terdapat kelainan, parasit, ataupun perubahan jaringan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

“Apabila ditemukan kasus seperti cacing hati atau kerusakan organ, maka dilakukan pemisahan bagian yang terkontaminasi bahkan pemusnahan apabila kondisinya dinilai parah,” ungkapnya.

Langkah tersebut dilakukan, tambahnya, untuk menjamin standar keamanan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sekaligus mencegah risiko penularan penyakit melalui konsumsi daging kurban.

Sebagai informasi, pada pelaksanaan Idul Adha tahun 2025 di Kota Malang tercatat ada sebanyak 1.756 ekor sapi, 5.597 ekor kambing dan 627 ekor domba disembelih. Dengan jumlah yang besar tersebut, pengawasan kesehatan hewan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelaksanaan kurban tetap aman bagi masyarakat. (rsy/sit)

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, mengatakan potensi cuaca ekstrem tersebut dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang rawan bencana. Sejumlah daerah di Jawa Timur yang perlu meningkatkan kewaspadaan, diantaranya meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Magetan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Lumajang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Tuban, Tulungagung, Lamongan, Madiun, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, Pacitan, serta Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Madiun.

“Saat ini seluruh wilayah Jawa Timur telah memasuki musim hujan. Bahkan, beberapa daerah diprakirakan sudah berada pada puncak musim hujan. Dalam 10 hari ke depan, potensi cuaca ekstrem diprediksi meningkat,” ujar Taufiq, dalam rilis Jumat (23/01/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa potensi cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi oleh aktifnya Monsun Asia, adanya pola pertemuan angin (konvergensi), gangguan atmosfer Equatorial Rossby, serta prakiraan gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) yang akan melintasi Jawa Timur. Selain itu, suhu muka laut di perairan Selat Madura yang masih cukup signifikan dan kondisi atmosfer lokal yang labil turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif.

“Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Berdasarkan analisis angin gradien lapisan 3.000 kaki pada 19 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan mencapai 32 knot di wilayah Jawa Timur,” jelasnya.

Dalam hal ini, masyarakat dan instansi terkait diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, khususnya di wilayah dengan topografi curam, pegunungan, dan tebing yang rawan banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, serta berkurangnya jarak pandang. “Masyarakat juga harus aktif memantau informasi cuaca terkini melalui citra radar cuaca WOFI di laman resmi BMKG Juanda, peringatan dini 3 harian, serta peringatan dini 2–3 jam ke depan yang disampaikan melalui website dan media sosial infobmkgjuanda,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa keputusan mengenai hal itu akan diumumkan pada 20 atau 21 September 2025. “Kalau memang jadi dikurangi, maka nilainya hampir Rp 200 miliar. Karena itu kebijakan pusat, maka kami harus bisa melakukan harmonisasi dengan anggaran yang ada di Pemkot Malang. Kami juga akan koordinasi dengan DPRD untuk menyesuaikan semuanya,” kata Wawali Ali, Rabu (17/09/2025) tadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menambahkan bahwa dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026, terlihat adanya penurunan belanja dibanding Perubahan Anggaran 2025. “Dari Rp 2,7 triliun akan tinggal Rp 2,3 triliun, atau ada pengurangan Rp 300 miliar. Itu karena dua hal, turunnya TKD sekitar Rp 300 miliar dan menurunnya prediksi Silpa dari Rp 207 miliar di PAK 2025 menjadi Rp 104 miliar di KUA 2026,” jelas Trio.

Baca juga :

Ditambahkannya, kondisi ini menuntut Pemkot dan DPRD untuk melakukan penyesuaian belanja dengan memprioritaskan program yang paling penting. “Kami berharap TKD tidak turun sedrastis itu, karena akan menyulitkan kita,” tambahnya.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang relatif stabil di kisaran Rp 1,05 triliun, dengan pajak daerah mencapai Rp 800 miliar lebih. “PAD kita masih bagus, meskipun kami ingin ada peningkatan. Kemandirian keuangan daerah itu diukur dari seberapa besar rasio PAD dibanding dana transfer,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN sudah mencapai 100 persen, dengan mencakup data warga sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, proses verifikasi tetap berjalan melalui berbagai jalur, seperti pelaporan langsung ke Dinsos, pendaftaran mandiri, maupun melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).

“Kalau di Kota Malang, error-nya itu hanya sekitar 4 ribu jiwa dari total 189 ribu di data lama (DTKS). Errornya bisa macam-macam, misalnya penerima Bansos tapi masuk desil di atas 4, atau warga yang seharusnya di desil 6 hingga 7 malah tercatat di desil 3 hingga 4. Nah, itu yang harus diperbaiki,” jelas Donny, Selasa (16/09/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa penerima Bansos memang ditentukan dari desil 1 hingga 4. Sehingga, jika ada warga yang tercatat menerima bantuan tetapi berada di desil 5 ke atas, maka secara otomatis bantuan akan dihentikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga :

“Contohnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Itu semestinya ada di desil 1 hingga 2. Kalau hasil groundchecking menunjukkan mereka ada di desil lebih tinggi, ya diputus bantuannya,” ujarnya.

Meski begitu, Donny menegaskan bahwa warga tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar ulang secara mandiri. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos milik Kemensos.

“Bisa mendaftar sendiri. Tetapi, kalau dari kami tetap harus melalui musyawarah kelurahan untuk diverifikasi. Setelah itu, hasilnya dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), untuk kemudian diajukan ke Kemensos dan BPS,” katanya.

Dengan sistem pemutakhiran ini, Donny berharap tidak ada lagi warga yang salah sasaran sebagai penerima bansos. “Makanya, kami terus perbaiki yang 4.000 error tadi. Itu jadi fokus intervensi Dinsos Kota Malang,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Stasiun Geofisika Malang, Ma’muri, menjelaskan bahwa berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada di laut pada koordinat 9,49° LS dan 112,80° BT, atau sekitar 152 kilometer tenggara Kabupaten Malang, dengan kedalaman 63 kilometer. “Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat aktivitas deformasi lempeng Indo-Australia. Mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik,” jelas Ma’muri.

Getaran gempa, tambahnya, dirasakan nyata di beberapa wilayah. Di Kabupaten Malang tercatat skala intensitas III MMI, yang berarti getaran terasa di dalam rumah dan seakan-akan truk besar melintas. Sementara di Kota Malang, intensitas gempa berada di skala II-III MMI. Getaran juga dirasakan di Trenggalek, Tulungagung dan Blitar dengan skala II MMI.

Baca juga :

BMKG juga memastikan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. “Hasil pemodelan menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” tambahnya.

Hingga pukul 10.35 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Periksa kondisi bangunan rumah sebelum kembali ke dalam, terutama jika ada retakan atau kerusakan akibat getaran gempa. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” imbuh Ma’muri. (rsy/sit)

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ivan Drie, menjelaskan kenaikan penderita DPB ini juga turut dialami beberapa daerah lain. Hal tersebut terjadi, karena perkembangan nyamuk Aedes Aegypti dan penularan virus Dengue dipengaruhi oleh faktor cuaca. “Kasus DBD sesuai sirkulasi cuaca. Secara nasional yang naik tidak hanya Kabupaten Malang, tapi kabupaten lain juga mengalami peningkatan,” ujar Kadinkes Plt Ivan, Rabu (14/05/2025) tadi.

Baca juga :

Sejak awal tahun 2025 ini, ujarnya, Kementerian Kesehatan RI telah mengedarkan surat edaran (SE) untuk lebih waspada kepada masyarakat. “Kita (Pemkab) sudah menindaklanjuti, sudah membuat surat edaran ke camat – camat. Kantor yang ada di Kabupaten Malang untuk bisa aktif pada kekuatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN),” terangnya.

Plt Kadinkes Ivan menjelaskan, pencegahan penderita DBD tidak hanya dilakukan fogging saja namun peran serta dari semua pihak juga harus dilakukan. Seperti halnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan menerapkan 3M (menguras, mengubur dan menutup).

“Sekarang masyarakat itu ketika ada suspect DBD langsung fogging padahal tindakan tersebut hanya membunuh nyamuk dewasa. Sebagai preventifnya, SPN dengan 3M plus perlu dimaksimalkan. Sebenarnya hal ini harus dilakukan sebelum siklus hujan datang,” tambahnya. (ser/gie)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa di tahun 2026 mendatang potensi tersebut dapat meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya. Bahkan, dapat menyumbang PAD hingga Rp 40 miliar.

“Pupuk kompos yang dihasilkan oleh DLH Kota Malang di TPA Supit Urang akan menjadi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturannya sekarang sudah selesai dibahas oleh DPRD Kota Malang. Kemungkinan 2026 sudah mulai bisa dilakukan, potensinya sekitar Rp 40 miliar,” kata Rahman, Selasa (21/01/2025) tadi.

Baca juga :

Untuk saat ini, DLH Kota Malang mengangkut sekitar 560 ton sampah setiap harinya, namun hanya 10 persen yang diolah menjadi pupuk kompos. Dengan adanya Local Service Delivery Improvement Program (LSDP), nantinya kapasitas pengelolaan sampah di TPA Supit Urang ditargetkan meningkat hingga 250 ton perhari pada tahun 2026.

“Sebelumnya, pupuk kompos hanya dibagikan kepada masyarakat karena keterbatasan regulasi. Dengan adanya regulasi tersebut nanti PAD Kota Malang bisa bertambah dan manfaatnya akan kembali ke masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan catatan dari DLH Kota Malang, volume sampah yang ada saat ini mencapai 780 ton per hari, dengan 560 ton di antaranya masuk ke TPA Supit Urang. Saat ini, pengelolaan sampah di TPA baru mencapai 50 ton per hari. Namun, pengelolaan sampah tingkat TPS 3R, bank sampah dan pemilahan oleh masyarakat sudah mencapai 27,2 persen.

Nantinya melalui program LSDP, Rahman optimis dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah hingga lebih dari 50 persen pada 2026. Langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan PAD. (rsy/sit)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Prayitno, menyampaikan bahwa akibat curah hujan dan arus sungai yang deras, banyak tepian sungai dan tanah yang belum diplengseng mulai terkikis. Kondisi tersebut menyebabkan tanah berlubang, yang mengancam rumah-rumah di atasnya.

“Menurut pengamatan kami beberapa tahun ini, memang akibat curah hujan dan arus sungai yang deras, itu sudah banyak mengikis tepian atau plengsengan maupun tanah yang belum diplengseng di sana. Jadi kami harus mengedukasi kepada masyarakat untuk waspada,” ujar Prayitno, saat dihubungi, Senin (02/12/2024) tadi.

Untuk menghadapi cuaca ekstrem yang terus melanda sejak pagi hingga malam hari, BPBD Kota Malang merekomendasikan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya adalah pembaruan sistem drainase yang dapat dilakukan oleh instansi teknis maupun kewilayahan.

Baca juga :

“Kami memiliki satgas di setiap kecamatan dengan lima personel per tim yang dapat dioptimalkan untuk memetakan wilayah prioritas. Selain itu, pengelolaan sampah kota dan kebersihan sungai menjadi langkah penting untuk mencegah banjir seperti yang terjadi di Malang Selatan,” jelasnya. 

Tak hanya itu, Prayitno juga menekankan perlunya edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, termasuk menggalakkan pembuatan biopori untuk meningkatkan daya serap tanah. “Kami juga mengawasi konstruksi yang ada di sempadan sungai. Tanah di sekitar sempadan sungai rawan longsor karena hujan yang terus-menerus dapat melunakkan tanah sehingga tidak mampu menahan beban di atasnya,” tambahnya. 

Dalam hal ini, Prayitno juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana, terutama mereka yang tinggal di dekat aliran sungai. Pihaknya berharap upaya mitigasi yang dilakukan, baik secara teknis maupun melalui kolaborasi dengan masyarakat, dapat mencegah terjadinya bencana besar di Kota Malang.

“Kami harus proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Kepala Stasiun Metreologi BMKG Tuban, Zem Irianto Padma, menjelaskan bahwa gempa yang terjadi tersebut tidak berpotensi menimbulkan gelombang Tsunami. Sehingga, masyarakat tidak perlu sampai panik atau khawatir.

Sebaliknya, Zem menambahkan bahwa setelah gempa pertama, pihaknya mencatat terjadi dua kali gempa susulan pertama terjadi pada pukul 11.35.14 dengan kekuatan 4,4 skala richter di kedalaman 5 km dan disusul gempa kedua pada pukul 11.56.24 dengan kekuatan Magnitudo 3.3 di kedalaman 10 km. Titik episentrum hampir sama dengan gempa pertama.

Baca juga :

“Kekuatan gempa susulan yang terjadi, tidak terlalu menimbulkan efek getaran yang dirasakan masyarakat seperti gempa pertama. Karena, biasanya kekuatan gempa susulan akan semakin mengecil,” tambahnya.

Zem meminta kepada masyarakat, agar tetap waspada dan mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan masih memungkinkan terjadi. Diinformasikan pula, jika gempa pertama yang terjadi terasa hingga di beberapa wilayah Jatim dan Jateng hingga sisi Timur Pulau Jawa. Seperti Bawean, Jepara, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, Kudus, Blora, Pekalongan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, Malang, Semarang dan Yogyakarta hingga luar pulau.

Zem menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser.

Zem mengimbau kepada masyarakat tetap tenang dan menjauh dari bangunan yang rapuh apabila terasa getaran gempa. Selain itu, tetap memantau update informasi dari BMKG seputar gempa. (kom/sit)