“Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas hari ini menjadi simbol sekaligus komitmen bersama bahwa Pemkab Pasuruan bertekad mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan, obyektif, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi,” kata Bupati Rusdi.

Dirinya juga meminta, tidak boleh ada praktik titipan, pungli, manipulasi data ataupun bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru. “Semua anak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator dan seluruh jajaran pendidikan, Bupati Rusdi juga meminta agar selalu memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Bangun komunikasi yang baik. Sampaikan informasi secara terbuka dan layani masyarakat dengan profesional dan humanis,” paparnya.

Baca juga :

Perlu diketahui, pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online melalui Aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya sepeserpun dan melalui empat jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi dan domisili.

Untuk tahap pertama (jalur prestasi, afirmasi dan mutasi), pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 08 hingga 12 Juni 2026 dan pengumumannya di tanggal 13 Juni 2026 serta daftar ulang di tanggal 15 hingga 18 Juni 2026 di jam kerja. Kemudian tahap kedua (jalur domisili), pendaftarannya mulai 19 hingga 24 Juni 2026 dan pengumumannya 25 Juni 2026, serta daftar ulang mulai 26 – 30 Juni 2026 di jam kerja.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti, berharap kepada para orang tua agar tidak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah. Sebab, Pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.

“Kata Pak Bupati, jangan khawatir tidak bisa sekolah, apalagi para orang tua yang masih cemas. Tak terkecuali bagi siswa kurang mampu, harus tetap bisa sekolah, tidak boleh ada alasan karena kendala ekonomi,” ujarnya. (kom/puj/gie)

Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi, Mujiono, mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB di Banyuwangi harus berdasar pada nilai-nilai pendidikan yang inklusif dan berasas keadilan. “Semua anak Banyuwangi harus sekolah. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tidak terkecuali bagi siswa kurang mampu, harus tetap bisa sekolah, tidak boleh ada alasan karena kendala ekonomi,” kata Wabup Mujiono.

Dirinya juga meminta kepada Dinas Pendidikan beserta seluruh kepala sekolah, agar mengawal ketat sistem ini. Dirinya menegaskan, jangan sampai ada anak yang putus sekolah, termasuk juga karena kendala administratif atau kuota.

“Semua peserta juga harus mengikuti pelaksanaan SPMB secara jujur. Tidak boleh ada praktik titipan, manipulasi data dan lain sebagainya. Saya minta bagimana SPMB ini memudahkan bagi masyarakat,” tegas Wabup Banyuwangi.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, SPMB 2026 dibuka mulai jenjang PAUD, SD dan SMP. Untuk jenjang PAUD seleksi penerimaan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kelompok umur dan ketersediaan ruang belajar.

Baca juga :

Untuk penerimaan jenjang SD, dilaksanakan melalui 3 jalur yakni afirmasi, mutasi dan domisili. Kouta afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus. Mutasi diperuntukkan bagi murid yang mengikuti perpindahan kerja orang tua. Sementara domisili, menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah pilihan berbasis titik koordinat.

“Pembukaan pendaftaran untuk jalur afirmasi dan mutasi jenjang SD kita mulai 18 – 26 Mei, diumumkan 29 Mei. Sementara jalur domisili pendaftaran dibuka mulai 18 Mei – 13 Juni diumumkan pada 15 Juni. Proses pendaftaran semi online,” terangnya.

Sedangkan jenjang SMP, lanjut Alfian, memiliki 4 jalur yakni afirmasi, mutasi, prestasi dan domisili. Untuk jalur afirmasi dan mutasi pendaftaran dibuka pada 19 – 20 Mei diumumkan pada 21 Mei, jalur prestasi pada 3 – 4 Juni diumumkan 5 – 6 Juni, sedangkan domisili pada 8 – 9 Juni diumumkan pada 10 – 11 Juni.

“Proses pendaftaran untuk jenjang SMP semuanya secara online,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, khusus untuk jenjang SMP jalur prestasi, Pemkab Banyuwangi memberikan apresiasi bagi anak-anak penghafal Al-Quran (hafiz). Hafiz 3 juz dihargai setara dengan juara pertama tingkat kabupaten, hafal 5 juz setara dengan juara tingkat provinsi dan hafal 7 juz setara dengan juara tingkat nasional.

“Ini sebagai bentuk perhatian kami kepada anak-anak penghafal Al-Quran untuk jalur prestasi lomba non akademik dan program ini sudah kami mulai sejak tahun lalu,” kata Alfian. (kom/bwi/gie)

Dalam penyaluran itu, ada sebanyak 50 kepala keluarga yang menerima bantuan pipanisasi air bersih, yang diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air layak konsumsi. Penyerahan bantuan tersebut, dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono.

General Manager PLN UIP JBTB, Hendro Prasetyawan, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN yang difokuskan pada penguatan desa, termasuk Desa Siaga Bencana di Kebondalem. “Total anggaran yang digelontorkan untuk Desa Kebondalem ini sekitar Rp 200 juta, mencakup pembangunan 50 sambungan rumah dengan panjang jaringan kurang lebih 1,3 kilometer,” ujarnya.

Baca juga :

Diuraikan Hendro, Program TJSL ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih. “Kami berharap, bantuan ini bisa memberikan manfaat nyata serta turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menyampaikan apresiasi atas dukungan PT PLN (Persero) yang selama ini turut bersinergi dengan Pemkab Banyuwangi, diantaranya dalam memperluas akses air bersih hingga program listrik gratis bagi warga kurang mampu. “Terima kasih kepada PLN atas kontribusinya selama ini,” ujar Wabup Mujiono.

Untuk Program SR Air Bersih, kata Wabup, Pemkab Banyuwangi selama ini telah memasang ribuan sambungan air bersih gratis bagi warga di berbagai desa. Program sambungan rumah air bersih ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan air minum sekaligus meningkatkan kualitas sanitasi melalui sambungan-sambungan rumah.

“Selain APBD telah menganggarkan ribuan sambungan air bersih ke rumah warga, Pemkab juga didukung CSR dari berbagai pihak. Kolaborasi bersama untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan warga,” kata Mujiono. (kom/bwi/gie)

Keberhasilan keluarnya air bersih dari sumur bor tersebut, menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan kualitas air. Pelaksanaan program ini, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri.

Kepala Dusun Templek, Asik, mengatakan lokasi pembangunan sumur bor sebelumnya merupakan sumur lama peninggalan warga yang sudah puluhan tahun tidak dimanfaatkan. “Dahulu ini sumur tua peninggalan Mbah Wo. Sumur ini sudah lama tidak dipakai dan tempatnya sempat rimbun serta sempat dijadikan tempat pembuangan sampah,” kata Asik.

Dirinya juga menjelaskan, sumur lama tersebut hanya memiliki kedalaman sekitar 6 hingga 8 meter. Sehingga, menjadikan kualitas air yang dihasilkan kurang baik. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar yang pernah dipenuhi timbunan sampah serta kedekatan sumber air dengan sanitasi rumah tangga membuat air yang digunakan masyarakat sering keruh dan berbau.

Baca juga :

Melalui Program TMMD, sumur tersebut kemudian dibor lebih dalam hingga mencapai sekitar 100 meter. Dari kedalaman tersebut, air yang keluar tampak lebih jernih dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik untuk kebutuhan masyarakat.

“Sekarang airnya sudah keluar dan terlihat lebih bersih. Harapannya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Meski demikian, proses pengerjaan sumur bor tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan diperkirakan telah mencapai sekitar 70 hingga 75 persen. Keberadaan sumur bor ini juga disambut antusias oleh warga. Banyak masyarakat yang datang melihat langsung proses pembangunan hingga keluarnya air dari sumur tersebut.

Sementara itu, warga setempat, Very Anggun, mengatakan keberadaan sumur bor tersebut memberi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. “Airnya sekarang terlihat jernih. Semoga bisa membantu kebutuhan warga sehari-hari,” kata Very.

Dengan mulai mengalirnya air bersih dari sumur bor tersebut, warga berharap persoalan ketersediaan air yang selama ini mereka alami dapat segera teratasi. (pan/gie)

“Kita bersyukur, Kabupaten Malang mendapatkan kategori yang tidak semua kota dan kabupaten se Indonesia, mampu mendapatkan predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih. Dari total 345 kabupaten dan kota se Indonesia, ternyata tidak ada satu pun daerah yang memperoleh predikat Pengelolaan Sangat Bersih (Adipura Kencana) maupun Pengelolaan Bersih (Adipura). Tercatat, hanya 35 daerah kabupaten dan kota, yang berhasil meraih predikat Kota Bersertifikat Menuju Kota Bersih. Sebanyak 253 kabupaten dan kota masuk kategori Kota dalam Pembinaan dan sejumlah 132 kabupaten dan kota masuk kategori Kota dalam Pengawasan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, yang turut mendampingi Bupati Malang di Jakarta.

Baca juga :

Dalam rapat koordinasi (Rakor) bertajuk ‘Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)’ dan dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengeluarkan Keputusan No 1179 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dengan menganugerahkan Kabupaten Malang dengan Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih Tahun 2025. Raihan tersebut, berdasarkan hasil penilaian akhir kinerja pengelolaan sampah tahun 2025 dengan tiga instrumen kriteria penilaian, meliputi anggaran dan kebijakan, SDM dan fasilitas pengelolaan sampah, capaian kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan.

”Tetap semangat selalu buat semuanya, baik para pejuang lingkungan dan masyarakat Kabupaten Malang, yang luar biasa. Kabupaten Malang tadi juga disebut menjadi barometer juga terkait persampahan baik itu RDF (Refuse Derived Fuel) adalah bahan bakar alternatif hasil pengolahan sampah, maupun mobilitas pengangkutan sampah,” ujarnya.

Untuk tahun depan, tambah Sekda Budiar, Kabupaten Malang semoga dapat meraih predikat yang lebih bagus lagi. Sehingga, tetap bersemangat karena penilaian bakal lebih ketat lagi di tahun depan.

“Penilaian tahun ini sudah sangat-sangat ketat. Karenanya, tetap semangat,” papar Sekda Budiar. (pro/sit/adv)

Penghargaan tersebut, menjadi bukti pengakuan pemerintah pusat atas komitmen Pemerintah Kota Malang, dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Kota Malang termasuk dalam 35 kabupaten dan kota di Indonesia, yang dinilai memiliki kinerja baik di bidang pengelolaan sampah.

Secara nasional, Kota Malang menempati peringkat ke-7 terbaik dengan nilai kinerja 71,45. Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian tersebut menempatkan Kota Malang di posisi kedua.

“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini Kota Malang mendapatkan Sertifikat Menuju Kota Bersih. Peringkat ke-7 secara nasional dan ke-2 di Jawa Timur. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen kota, mulai dari pemerintah, petugas kebersihan, hingga masyarakat dan mudah-mudahan ini menjadi persembahan bagi masyarakat Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini, mulai dari pengurangan di sumber, pengolahan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara konsisten. Sehingga, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Malang yang dinilai memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Malang atas kesadarannya. Ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bisa diselesaikan dengan kolaborasi,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, penghargaan itu akan dijadikan pijakan untuk memperkuat program kebersihan dan lingkungan hidup di daerah. Pemerintah Kota Malang berkomitmen menjalankan kebijakan yang selaras dengan program pemerintah pusat, termasuk Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Gerakan ini harus menjadi kesadaran bersama. Kita akan melaksanakannya sesuai ketentuan, dengan tujuan membangun kepedulian kolektif dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (kom/rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan juga untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026, yang dicanangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan Korve (bersih-bersih massal,red). Menurutnya, fatwa MUI menjadi penguat moral sekaligus sosial agar masyarakat berhenti membuang sampah sembarangan.

“Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa membuang sampah di sungai, danau dan laut hukumnya haram. Surat dari MUI pusat ini kami sebarkan agar masyarakat benar-benar tahu dan tidak lagi membuang sampah ke sungai,” jelas Raymond.

Selain kegiatan seremonial, Pemkot Malang sebenarnya telah rutin menggelar aksi kebersihan melalui program Jumat Bersih serta GASS (Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen). Namun, lokasi kegiatan terus digilir agar kesadaran publik semakin luas.

“Untuk kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang dilaksanakan di RT/RW sesuai imbauan oleh Pak Lurah dan Pak Camat sudah dilaksanakan,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang juga mulai diarahkan pada teknologi pengolahan modern, seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), RDF, hingga konversi plastik menjadi bahan bakar. Meski demikian, sebagian masih dalam tahap studi dan uji coba.

Di sisi penegakan hukum, fatwa haram tersebut berjalan beriringan dengan Peraturan Daerah Kota Malang. Pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai hukuman hingga tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta.

Baca juga :

“Kita bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan teman-teman dari Tempe Sabar. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya membuang sampah di sungai, danau, dan laut. Sehingga sesuai dengan surat dari MUI pusat, kita sebarkan supaya masyarakat bisa mengetahui dan benar-benar tidak ada lagi sampah yang dibuang di sungai,” tutur Raymond.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa langkah kolaborasi dengan MUI ini penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Terlebih, salah satu penyebab banjir di Kota Malang adalah tumpukan sampah di sungai.

“Yang kami temukan bukan hanya sampah kecil, tapi kasur, kulkas, toilet, bahkan lemari. Ini fakta di lapangan,” ucap Wali Kota Wahyu.

Karena itu, tambahnya, fatwa haram diharapkan memberi tekanan moral yang lebih kuat. “Kalau sudah ada fatwa bahwa membuang sampah ke sungai itu haram, harapannya kesadaran masyarakat meningkat. Sampah ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pemilihan lokasi di Tempe Sabar, bukan tanpa alasan. Ketua Forum Gradasi Jawa Timur, Sulaiman Sulang, menjelaskan bahwa komunitas tersebut memiliki konsep unik. Yaitu, sampah yang dikumpulkan warga ditimbang dan hasilnya disumbangkan untuk anak yatim. Forum Gradasi sendiri merupakan komunitas yang dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut bersama UNDP Indonesia dan tengah menggelar roadshow HPSN 2026.

“Warga tidak perlu lagi membuang sampah ke sungai. Kumpulkan saja di Tempe Sabar, ditimbang, dan hasilnya untuk sedekah anak yatim,” lanjut Sulaiman.

Menurut Sulaiman, fatwa MUI sebenarnya sudah lama ada, tetapi belum tersosialisasi secara masif. Kolaborasi dengan Pemkot Malang diharapkan menjadi titik awal gerakan yang lebih luas di berbagai komunitas.

“Sehingga dengan gerakan kolaborasi dengan DLH Kota Malang, komunitas-komunitas lokal, harapannya tidak hanya di Tempe Sabar, nanti di komunitas-komunitas lain juga kita bisa bergerak bersama seperti itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dan kepedulian dari Bank Jatim terhadap pelayanan publik di Kota Malang, khususnya sektor air bersih. “Kami menerima satu unit mobil tangki air yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Truk ini akan digunakan ketika terjadi gangguan jaringan pipa, terutama pipa-pipa peninggalan zaman Belanda yang rawan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, meski tingkat kebocoran jaringan pipa di Kota Malang terus ditekan, potensi gangguan masih ada. Selain usia pipa yang sudah tua, kerusakan juga kerap dipicu oleh tonase kendaraan berat yang melintas di jalur yang tidak semestinya.

Baca juga :

“Mobil tangki ini siap siaga 25 jam untuk langsung melayani pelanggan yang terdampak gangguan aliran air. Ini penting agar pelayanan tetap optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, menjelaskan bahwa bantuan truk tangki tersebut murni berasal dari CSR Bank Jatim dan akan difungsikan sebagai armada pelayanan darurat. “Jika terjadi perbaikan atau gangguan distribusi air yang menyebabkan aliran terhenti, truk tangki ini akan langsung kami operasikan untuk melayani masyarakat, khususnya pelanggan Tugu Tirta,” jelas Priyo.

Saat ini, menurutnya Perumda Tugu Tirta memiliki tiga unit truk tangki air, dengan satu unit di antaranya sudah berusia cukup tua. Dengan tambahan CSR dari Bank Jatim, jumlah armada kini menjadi empat unit.

“Dengan empat unit ini, insyaallah cadangan pelayanan air bersih di Kota Malang sudah cukup ideal. Apalagi sekarang gangguan sudah relatif jarang dan bisa kami tangani kurang dari 1×24 jam,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pembersihan saluran dilakukan melalui kerja bakti bersama masyarakat di tingkat RT. Beberapa hari setelah kegiatan tersebut dan terjadi hujan, menurutnya tidak menimbulkan genangan maupun banjir di sejumlah titik rawan.

“Alhamdulillah, setelah kerja bakti bersama RT dan beberapa hari kemudian turun hujan, tidak terjadi banjir. Artinya saluran sudah bersih dan berfungsi dengan baik,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (19/12/2025) tadi.

Meski demikian, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang tetap siaga menghadapi potensi banjir. Itu karena, Kota Malang merupakan wilayah cekungan yang berada di dataran lebih rendah. Sehingga, tetap berisiko terdampak banjir kiriman dari daerah sekitar meskipun tidak diguyur hujan.

Baca juga :

“Kita sudah mengantisipasi dengan membersihkan saluran dan menyiapkan sarana prasarana. Namun jika intensitas hujan sangat tinggi, terutama di wilayah atas, Kota Malang tetap bisa terdampak,” ucapnya.

Karena itu, Wali Kota Wahyu menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan, tidak hanya di Kota Malang, tetapi juga secara regional di wilayah Malang Raya. Menurutnya, konsistensi menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama dalam mitigasi banjir.

Selain penanganan saluran, Pemkot Malang juga akan menertibkan bangunan yang berdiri di atas saluran air. Wali Kota Wahyu menyebut, ada sejumlah bangunan tersebut berada di lahan yang bukan milik Pemkot Malang, seperti aset milik KAI maupun pihak lain.

“Kami akan inventarisir dan mengingatkan pemilik bangunan, karena mendirikan bangunan di atas saluran air tidak diperbolehkan sesuai ketentuan,” imbuhnya. (rsy/sit)