Petugas menangkap A, karena diduga menjual Pertalite kepada ABS, yang membawa mobil modifikasi penuh jerigen 35 liter di SPBU Pertamina Jalan Yulius Usman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Adapun barang bukti yang diamankan, mobil Daihatsu, 14 jerigen 35 liter berisi pertalite, 9 jerigen 36 liter kosong, rangkaian pompa, print out barcode pertalite dan ponsel.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Rahmad Aji Prabowo, mengatakan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait kegiatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis pertalite di SPBU Pertamina Jalan Julius Usman Kota Malang. “Tersangka ABS melakukan aksinya dengan dibantu A, selaku karyawan SPBU,” ujar AKP Rahmad Aji, saat rilis, Selasa (21/04/2026) tadi.

Saat itu, ABS menggunakan sarana mobil dengan tangki kendaraan telah dimodifikasi agar tidak terlihat masyarakat saat mengisi BBM ke jerigen. “Dari tangki terdapat selang penghubung. Dengan bantuan pompa, selang itu dapat mengisi jerigen-jerigen yang terdapat di dalam mobil,” jelasnya.

Baca juga :

Sebelum proses pengisian itu, ABS menunjukan barcode pembelian pertalite kepada tersangka A. Untuk 1 barcode, diperuntukan 1 mobil dengan jatah 120 liter pertalite setiap harinya. Setelah terisi 120 liter, ABS kembali menunjukan barcode yang lain untuk pengisian kembali hingga semua jerigen yang di dalam mobil terisi pertalite.

“Tersangka ABS memiliki 5 barcode pengisian pertalite. Dia mengaku 2 barcode miliknya sendiri dan 3 lainnya beli di Facebook. ABS menyiapkan 23 jerigen 35 liter. Kemudian pertalite itu akan dijual kembali untuk eceran dan dijual kepada beberapa toko. Untuk tersangka A mendapat imbalan dari ABS sebesar Rp 5000 setiap 1 jerigen. Sedangka ABS menjual kembali ke toko-toko dengan keuntungan sekitar Rp 700 perliternya,” jelasnya.

Untuk tersangka dikenakan Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 6 Tahun 2023 tentang tentang cipta kerja. “Tersangka ABS terancam hukuman 6 tahun penjara. Sengka A ditambah 2/3 dari maksimum ancaman pidana,” tambahnya.

Selain menangkap ABS dan A, petugas juga menangkap RC (30), warga kawasan Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di waktu yang bersamaan di SPBU Jalan Yulius Usman, Kota Malang. Saat itu, RC mengisi pertalite ke motor Thunder miliknya secara berulang-ulang untuk dimasukan ke dalam jerigen.

“RC juga mengecer bensin pertalite dan juga menjualnya ke toko-toko,” tambah AKP Rahmad Aji. (gie)

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember mengecam keras tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang merampas hak rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Dirinya menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tetes BBM subsidi jatuh ke tangan yang berhak, terutama para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“Praktik penyelewengan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang mencederai keadilan sosial. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak rakyat dirampas. Oleh karena itu, saya telah memerintahkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam memperketat pengawasan,” kata Gus Fawait, kepada awak media, Minggu (15/03/2026) tadi.

Langkah konkret yang diambil oleh Pemkab Jember, mencakup reformasi sistem birokrasi dalam pengeluaran surat rekomendasi (Rekom) pembelian BBM subsidi. Kedepannya, proses verifikasi akan dilakukan secara lebih selektif dan transparan. Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan di titik distribusi akhir, melainkan diperkuat mulai dari hulu hingga ke tangan penerima manfaat melalui sistem monitoring yang terintegrasi.

Baca juga :

Bupati Fawait berharap, bahwa pengetatan regulasi ini akan memberikan efek jera yang signifikan bagi para spekulan dan mafia subsidi. Menurutnya, peringatan ini harus dimaknai sebagai sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Jember, tidak memberikan ruang sedikit pun bagi niat jahat yang mempermainkan anggaran negara.

Selain aspek penegakan hukum, Gus Fawait juga menyoroti pentingnya efisiensi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dirinya berpandangan, bahwa pemerintah daerah harus menjadi teladan dalam penghematan energi dan anggaran nasional. Sebagai wujud nyata, Pemkab Jember mulai menerapkan kebijakan penggunaan kendaraan dinas secara kolektif untuk kegiatan operasional.

“Efisiensi adalah kunci dalam mendukung kebijakan pusat guna mengelola beban subsidi nasional. Kami menerapkan kebijakan di mana pejabat yang menghadiri acara dinas diupayakan menggunakan satu kendaraan secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk menekan beban biaya operasional serta konsumsi bahan bakar dari anggaran daerah,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil, sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Jember di tengah fluktuasi ekonomi global. Dengan memastikan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran dan melakukan penghematan internal, diharapkan daya beli masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan tetap terjaga dengan stabil. (rio/gie/adv)

Diuraikan Bupati Fawait, penyaluran secara tepat kepada para petani menjadi salah satu kunci sukses kejayaan pertanian di Kabupaten Jember. “Jember adalah lumbung pangan di Jawa Timur. Dahulu kita juara, kini kita berada di Juara 4, kita kejar lagi tapi perlu waktu,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian, telah menurunkan harga pupuk subsidi. Oleh sebab itu, masyarakat diminta turut mengawasi distribusinya.

“Presiden Prabowo telah menurunkan harga pupuk. Karenanya, bantu kami untuk mengawasi,” paparnya.

Baca juga :

Bupati Fawait juga menyampaikan, jika menemukan informasi ada pihak-pihak yang berusaha memanipulasi harga dan penggunaan pupuk bersubsidi, masyarakat agar melaporkan ke saluran Wadul Gus’e. “Kalau ada yang tidak nurut, laporkan ke Wadul Gus’e nanti akan kami teruskan kepada pihak berwajib,” ujarnya.

Selain pengawasan distribusi pupuk, pengairan lahan pertanian juga sangat penting untuk mengembalikan kejayaan pertanian. Dirinya telah meminta kepada para petani membantu mendata infrastruktur pengairan.

“Kami meminta para petani mendata infrastruktur pengairan,” katanya.

Bupati Fawait juga menyampaikan, pihaknya telah bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia untuk pemeriksaan kualitas tanah dan analisis kebutuhan pupuk. Pihaknya juga akan membantu para petani melalui sistem digitalisasi dan pelibatan anak muda yang melek teknologi. Sedangkan terkait distribusi, salah satu penyebab permasalahan karena adanya kesalahan saat menginput data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). (kom/rio/gie)

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP yang akrab disapa Ara, hadir bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan jajaran OPD terkait. Menteri Ara menyampaikan, bahwa hingga 16 Oktober 2025, total rumah yang sudah dibangun dan diserahkan mencapai 202.267 unit, dari target nasional 350 ribu unit rumah bersubsidi. Selain itu, ada sekitar 47 ribu unit masih dalam proses pembangunan, sementara 2.045 unit siap huni (ready stock) menunggu akad kredit.

“Program ini luar biasa, karena bunganya disubsidi lima persen setahun. Bahkan tahun ini, tanpa bunga sesuai keputusan Presiden Prabowo. DP hanya 1 persen dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga dapat BPHTB serta PBG gratis,” jelas Menteri Ara.

Baca juga :

Menariknya, Menteri Ara juga mengajak para wartawan, untuk memanfaatkan program perumahan tersebut. Karena menurutnya, wartawan termasuk kategori MBR yang berhak memiliki rumah subsidi, asalkan memenuhi kriteria penghasilan.

“Teman-teman wartawan juga punya hak. Kalau penghasilan di bawah ketentuan, belum punya rumah dan silakan manfaatkan. Di Malang, batasnya untuk wartawan single maksimal Rp 8,5 juta, sedangkan yang sudah menikah Rp 10 juta,” tuturnya.

Menteri Ara menambahkan, rumah bersubsidi yang kini dibangun memiliki kualitas layak huni dan lokasinya strategis. “Di Malang contohnya, rumah tipe 66 meter dijual seharga Rp 166 juta, lengkap dan dekat dari kota,” katanya.

Dirinya juga menegaskan, program tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, terutama di bidang perumahan. “Coba cek, pernah nggak ada presiden yang kasih BPHTB gratis dan kuota 350 ribu rumah untuk rakyat? Inilah bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo,” imbuh Menteri Ara. (rsy/sit)

“Sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi, kami berkomitmen menyalurkan produk ini tepat sasaran. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai HET,” ujar Ahad, Kamis (07/08/2025) tadi.

Baca juga :

Untuk memperlancar distribusi dan memudahkan akses masyarakat, tambahnya, telah tersedia sub pangkalan LPG 3 kg yang merupakan bagian dari strategi optimalisasi penyaluran. Di sisi lain, hingga Juli 2025, total penyaluran LPG 3 kg di Jawa Timur sendiri telah mencapai lebih dari 800 ribu metric ton (MT) atau sekitar 59 persen dari kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Di Jawa Timur, Pertamina Patra Niaga didukung oleh 871 agen dan 36.323 pangkalan aktif yang menjamin distribusi berjalan normal. Masyarakat tidak perlu panik atau khawatir, karena distribusi LPG 3 kg terus berjalan dengan baik dan stok dalam kondisi aman,” jelasnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat, untuk menggunakan LPG subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. “Apabila ditemukan harga di atas HET atau ada kendala distribusi, masyarakat dapat melapor melalui Pertamina Call Center 135,” imbuhnya. (gie)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa distribusi itu nantinya akan dilakukan langsung oleh Pupuk Indonesia kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), tanpa perlu menunggu Surat Keputusan (SK) gubernur atau wali kota. “Pupuk Indonesia nanti akan langsung mendistribusikan pupuk bersubsidi ke Gapoktan. Jadi, tidak lagi harus melalui mekanisme SK gubernur atau wali kota, sehingga prosesnya akan lebih cepat,” kata Slamet, Kamis (21/11/2024) tadi. 

Penyederhanaan alur distribusi itu, ujarnya, merupakan hasil pembahasan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam pengajuan pupuk bersubsidi harus melalui proses panjang dari daerah ke provinsi hingga diterbitkannya SK gubernur.

Baca juga :

“Tetapi dengan alur baru, alokasi pupuk bersubsidi nantinya akan langsung diarahkan ke Gapoktan berdasarkan usulan dari petani. Dalam proses pengajuannya tetap memerlukan verifikasi dan akan didampingi penyuluh, sebelum diverifikasi oleh Bidang Pertanian Dispangtan dan direkap di tingkat provinsi untuk dilaporkan ke kementerian,” jelasnya.

Di tahun 2024 ini, Kota Malang menurutnya telah menerima alokasi 526 ton pupuk bersubsidi jenis Urea dan 701 ton jenis NPK. Harga pupuk Urea bersubsidi dipatok Rp 2.250 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan harga non-subsidi sebesar Rp 7.000 per kilogram. Sementara itu, harga pupuk NPK bersubsidi sebesar Rp 2.300 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga non-subsidinya yang mencapai Rp 10.000 per kilogram. 

Namun, realisasi distribusi pupuk bersubsidi di Kota Malang masih rendah. Hingga September 2024, realisasi pupuk Urea hanya mencapai 49 persen, sedangkan NPK hanya 37,5 persen. 

“Dengan alur distribusi yang lebih ringkas ini, kami berharap realisasi distribusi pupuk bersubsidi dapat meningkat dan petani dapat menerima pupuk tepat waktu,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Section Head Communication Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan, menyampaikan bahwa QR Code diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, seperti Pertalite, agar tepat sasaran. “Kami melaksanakan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi supaya tepat sasaran. Setelah sukses diterapkan pada solar, kami lanjutkan pada Pertalite,” kata Taufiq, saat dihubungi, Selasa (03/09/2024) tadi.

Sebelum sistem digital tersebut diterapkan, ujarnya, layanan distribusi BBM bersubsidi rentan terjadi human error (terjadi kesalahan manusia,red). Itu karena, melibatkan interaksi langsung antara konsumen dan operator.

“Dengan penggunaan QR Code ini untuk meminimalisir human error dalam proses distribusi BBM. Selain itu kami berharap hal-hal yang selama ini dikeluhkan masyarakat juga dapat diminimalisir,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut ditambahkannya, jika pertamina juga membuka pendaftaran QR Code subsidi tepat sasaran. Yakni di seluruh SPBU, di Kantor Pertamina Malang dan tempat publik lainnya. Itu dilakukan guna membantu masyarakat yang kesulitan mendaftar secara mandiri.

“Beberapa Pemerintah Daerah juga mendorong untuk sosialisasi di level ASN dan juga membuka booth untuk masyarakat, sehingga bisa mengurus di situ. Mereka perlu membawa STNK, KTP, foto kendaraan tampak depan dan samping yang memperlihatkan nopolnya,” katanya.

Untuk penerapan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan QR Code, menurutnya akan mengikuti kebijakan dari pemerintah terkait. Taufiq optimis bahwa masyarakat yang dokumennya lengkap akan segera mendapatkan QR Code tanpa masalah.

Pertamina juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut dengan mendaftar secara sadar dan mengklaim, bahwa mereka berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. “Ini untuk memastikan bahwa hanya mereka yang berhak yang dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi, sehingga anggaran negara dapat digunakan dengan tepat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa sosialisasi ini digelar karena adanya tambahan kuota pupuk subsidi dan penerima dari pemerintah pusat. “Meskipun belum memenuhi semua kebutuhan, tetapi sesuai rekomendasi rata-rata petani kita yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), akan mendapatkan paling tidak 70 sampai 86 persen. Tidak hanya kuota pupuknya, tetapi jumlah petani penerima juga bertambah,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, untuk persyaratan sendiri, sementara tetap sama. Dimana petani mengusahakan tanaman pangan atau perkebunan dan hortikultur, sekaligus aktif untuk daftar.

“Komunitas yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi berjumlah sembilan komunitas, yang diantaranya padi, jagung, kedelai, cabe kecil, cabe besar, bawang merah, tebu, kopi serta cengkeh. Luas akumulasi lahan yang mereka usahakan maksimal 2 hektar,” ungkapnya.

Melalui adanya sosialisasi ini, diharapkan kedepannya seluruh petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dapat terfasilitasi. (azl/sit)

Langkah cepat ini sendiri, berawal saat petugas mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan penimbunan pupuk bersubsidi. “Saat patroli wilayah, anggota kami mendapat informasi dari masyarakat Desa Kandang, Kecamatan Kapongan. Informasi itu, bahwa ada puluhan warga sedang berkumpul di sebuah gudang milik warga berinisial M alias HA. Warga menduga, gudang tersebut dijadikan tempat penimbunan pupuk bersubsidi, “kata Kapolsek Kapongan, Iptu Teguh Santoso, Senin (22/01/2024) tadi.

Iptu Teguh Santoso menambahkan, dari informasi awal itu, kemudian anggota koordinasi dengan Satreskrim Polres Situbondo juga Kepala Desa Kandang, Nur Syamlati. Kemudian, dengan cepat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Baca juga :

“Pemilik gudang dan barang bukti berupa pupuk Urea bersubsidi sebanyak 15 karung atau 7,5 kuintal, langsung diamankan dan dilimpahkan ke Mapolres Situbondo untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Momon Prawito, saat dikonfirmasi melalui Kasi Humas Iptu Achmad Soetrisno, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti. “Diamankan karena diduga menimbun pupuk bersubsidi jenis Urea,” ujarnya.

Ditambahkannya, langkah ini dilakukan, karena masyarakat saat ini tengah mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. “Sangat tidak dibenarkan, apabila ada oknum warga di Kabupaten Situbondo, mengambil kesempatan meraup untung dengan menimbun pupuk bersubsidi tanpa izin dan menjualnya dua kali lipat dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya. (her/gie)