Capaian penghargaan KLA Kategori Nindya tersebut, merupakan sudah keempat kalinya berturut-turut sejak tahun 2022 bagi Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa syukurnya sekaligus optimisme untuk meningkatkan peringkat ke kategori Utama pada tahun depan.

“Tentu harapan dan target kota Malang adalah kategori utama. Namun, capaian ini tetap harus kita syukuri, karena ini bagian dari komitmen kita semua untuk makin menjadikan lingkungan kota Malang, lingkungan yang ramah anak,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa target peningkatan tersebut sejalan dengan program Dasa Bakti Kota Malang, yang meliputi Ngalam Pinter, Ngalam Ngopeni dan Ngalam Nyaman. “Melalui Ngalam Pinter ini untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah dan terpenuhinya hak pendidikan. Kemudian, Ngalam Ngopeni untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak, mencegah eksploitasi dan kekerasan. Lalu, Ngalam Nyaman ini untuk mewujudkan lingkungan kota dan ruang publik yang ramah anak,” jelas Wali Kota Wahyu.

Sebagai informasi, untuk mewujudkan kota dan kabupaten sebagai Kota Layak Anak, ada enam pilar yang harus dipenuhi. Pertama, ada kelembagaan, kedua, hak sipil dan kebebasan, ketiga lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keempat kesehatan dasar dan kesejahteraan, kemudian pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu Hidayat didampingi Kepala Dinsos-P3AP2KB, Donny Sandito, Kepala Diskominfo, Nur Widianto dan Sekretaris Bappeda Kota Malang, Teddy. (pro/rsy/sit)

Disampaikannya, bahwa deflasi yang terjadi tidak berdampak pada penurunan daya beli. Sebab, tingkat konsumen di Kota Malang cukup besar, sehingga tidak berpengaruh signifikan.

Apalagi, dalam hal ini juga dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan daya beli. Diantaranya, seperti promosi kegiatan berupa event. Sehingga, mempunyai pengaruh yang cukup besar.

“Termasuk juga untuk kebutuhan sembako, itu kita lakukan peningkatan daya beli,” kata Eko, Selasa (20/08/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa terjadinya deflasi tersebut karena Kota Malang melakukan intervensi harga melalui operasi pasar, Warung Tekan Inflasi (WTI) hingga Kerja Sama Antar Daerah (KAD). “Kerja sama antar daerah sudah kita lakukan dengan Probolinggo dan Lumajang. Dengan Probolinggo itu bawang merah dan Lumajang untuk cabai. Kalau telur masih belum, karenakan harganya masih stabil,” ujarnya.

Baca juga :

Mengenai besaran komoditi yang akan diambil dalam KAD, menurutnya akan menyesuaikan harga yang terjadi di pasar. Apabila terus melambung tinggi, maka Kota Malang akan membeli banyak dan langsung kerja sama dengan daerah tersebut.

“Seperti bawang merah kemarin kan melambung naik, maka Kota Malanv langsung kerjasama dan beli di sana. Kalau sekarang kan sudah turun. Artinya kita jaga kestabilan harga dengan membuat KAD,” ucapnya.

Sehingga, dalam hal ini menurutnya penting adanya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas. Termasuk juga Diskopindag Kota Malang akan terus memantau perkembangan harga dan siap mengambil langkah apabila ada gejolak harga yang signifikan.

“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KAD. Sehingga harapannya perekonomian di Kota Malang ini tetap stabil ditengah berbagai tantangan ekonomi,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Acara penyerahan sendiri dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Anggota V BPK RI, H Ahmadi Noor Supit, serta Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, serta 37 kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten dan kota di jawa Timur. Opini WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nganjuk sendiri, merupakan pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, yang menunjukkan integritas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa opini tersebut bukanlah jaminan bahwa tidak ada kecurangan atau tindakan fraud dalam penyajian laporan keuangan, melainkan menilai konsistensi dan transparansi dalam pelaporan.

Baca juga :

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, menekankan pentingnya sinergi antara BPK dengan pemerintah daerah. Hal tersebut, langsung dibuktikan dengan peresmian Plaza BPK Jawa Timur. Plaza tersebut, menjadi simbol kesatuan antara BPK dan entitas pemerintah daerah serta lembaga legislatif di Jawa Timur.

Kabupaten Nganjuk juga turut memeriahkan acara dengan membuka stand makanan dan minuman khasnya. Yakni, mempersembahkan asem-asem, jajanan tradisional hingga beras kencur. Hal ini, menunjukkan kebanggaan akan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan Kabupaten Nganjuk meraih Opini WTP ini, bukan hanya prestasi bagi pemerintah daerah. Namun, juga menjadi inspirasi bagi daerah lainnya dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan untuk kemajuan bersama. (kom/pan/gie)