Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, hadir langsung bersama Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso didampingi Kepala BKAD Kota Malang dan Inspektur Kota Malang, di Kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Direktur Pengelolaan Pemeriksaan VI sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, menyerahkan LHP LKPD ini kepada pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur. Hasilnya, Kota Malang menjadi salah satu dari 14 kabupaten atau kota yang berhasil membawa pulang predikat WTP. Prestasi ini, menjadi ‘winning streak’ ke 14 bagi Pemerintah Kota Malang.

Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kinerja terbaik yang dilakukan jajaran. Termasuk, kolaborasi yang baik dari stakeholder dalam pencapaian prestasi ini.

“Syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa mengulang prestasi tahun sebelumnya dan ini sudah berturut-turut kita mendapat penilaian WTP. Saya berterima kasih dan ini tidak lepas dari kolaborasi semuanya, perangkat daerah dan juga DPRD, ini menjadi kombinasi yang mbois,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Sejalan dengan keberhasilan ini, Wali Kota Wahyu juga mengatakan prestasi ini menjadi semangat dan modal positif dalam mensukseskan program-program yang dicanangkannya selama menahkodai Pemerintah Kota Malang 5 tahun ke depan yaitu 5 program unggulan dan 10 Dasa Bhakti. Dirinya mengatakan akan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Malang dan memberikan nilai positif bagi masyarakat Kota Malang.

Wali Kota Wahyu juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, agar prestasi yang didapat dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang. “Ini menjadi semangat, jadi pelecut untuk terus bekerja, berkarya mensukseskan program yang sudah saya tetapkan bersama Mas Wawali. Tentu harapannya, kualitas kinerja yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat. Jadi saya berpesan mari terus kita tingkatkan, kita pertahankan, tentu dengan kolaborasi yang sudah kita bangun bersama,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Kota Malang, atas dukungan yang diberikan bagi Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar kinerja Pemerintah Kota Malang terus meningkat ke depannya.

“Saya juga ingin berterima kasih kepada masyarakat Kota Malang. Ini (WTP) adalah keberhasilan kita semua, hasil kolaborasi kita semua, terima kasih sekali lagi saya mengajak masyarakat terus berperan aktif mensukseskan program-program agar kita semua lebih mbois lagi,” tambahnya. (kom/mlg/gie)

Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) tersebut, diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo. Turut mendampingi raihan itu, Wakil Ketua DPRD, Siti Mafrochatin Ni’mah.

Kepala Perwakilan BPK RI Jatim, Yuan Candra, mengatakan bahwa BPK memberikan opini sebagai kesimpulan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan. “Perolehan opini WTP ini menunjukkan bahwa menurut penilaian independen, instansi pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Raihan ini juga berarti bahwa Pemkab Banyuwangi telah menunjukkan upaya-upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Ipuk mengaku bersyukur karena pemkab kembali berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 13 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK, menunjukkan pengelolaan keuangan kabupaten ini sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

“Pencapaian WTP ini adalah bentuk transparansi sekaligus tanggung jawab pemkab terhadap pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” tambahnya.

Dengan berhasil mempertahankan WTP 13 kali beruntun, ujarnya, juga akan meningkatkan kepercayaan berbagai pihak seperti pemerintah pusat hingga investor kepada Banyuwangi. “Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel memberikan keyakinan pada pusat untuk mendukung program daerah. Sedangkan bagi investor menjadi pertimbangan bahwa daerah memiliki tata kelola yang baik. Ini dapat mendorong masuknya investasi ke daerah,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (05/12/2024) tadi. Penghargaan itu, diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

“Alhamdulillah, komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Bupati Ipuk.

Dikatakannya, budaya inovasi terus didorong karena selama ini inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan. Termasuk, memperbaiki kualitas layanan publik dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Baca juga :

Setidaknya, ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, yang salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni Program Kanggo Riko, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini. Program Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp 2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Kanggo Riko sendiri, telah dirasakan manfaatnya oleh 6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Program Kanggo Riko.

Atas berbagai inovasi yang dilakukan, papar Bupati Ipuk, Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil mempertahankan kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Diantaranya, pendapatan perkapita yang terus meningkat, pada 2022 sebesar Rp. 53,87 juta menjadi Rp 58, 08 juta pada 2023.

PDRB daerah juga naik dari Rp 93,28 triliun pada 2022 menjadi Rp 101,29 triliun pada 2023. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 7,34 persen pada 2022 menjadi 6,54 persen pada 2023. “Berbagai capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama, sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dan masyarakat Banyuwangi,” imbuh Ipuk. (kom/bwi/gie)

Hasil audit LKPD tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Kamis (02/05/2024) kemarin. Selain kepada Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan LHP kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.

Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP.

Dirinya mengingatkan, agar seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.

“Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa),” ujarnya.

Baca juga :

Terpisah, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 12 kali beruntun menerima Opini WTP dari BPK menunjukan pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” kata Bupati Ipuk, Jumat (03/05/2025) tadi.

Bupati Ipuk menambahkan, Opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik, juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.

Capaian 12 kali beruntun meraih Opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

Sekadar diketahui, Opini WTP berhasil dirah Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2012 lalu. Setelah itu, opini serupa berhasil direngkuh secara berturut-turut hingga LHP tahun 2023 yang diserahkan di tahun ini. (kom/gie)

Pj Bupati Ugas Irwanto mengatakan bahwa raihan opini WTP ke-11 kalinya yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2013, itu merupakan hasil kerja keras semua tim OPD dan staf Pemerintah Daerah. “Tetapi dengan hasil ini, tentunya kita tidak akan pernah puas. Karena, masih ada beberapa temuan yang perlu kita benahi dan kita sempurnakan. Raihan opini WTP ini sebagai motivasi kita ke depan bahwa kita harus terus belajar dan terus memperbaiki diri. Sehingga jangan sampai ke-12 kalinya putus,” kata Pj Bupati Probolinggo.

Masih menurut Pj Bupati Ugas, ada beberapa temuan yang jelas jangan sampai ada kesalahan temuan yang sama di tahun berikutnya. Temuan-temuan itu, harus segera ditindaklanjuti karena tindak lanjut itu tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.

“Di saat tidak ditindaklanjuti itu, maka akan mengarah kepada pidana, kecuali yang administrasi. Tapi kalau yang menyangkut kekurangan uang dan lain sebagainya, itu harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI, dalam sambutannya memberikan ucapan selamat serta mengapresiasi kepada semua Pemerintah Daerah yang telah meraih dan mempertahankan Opini WTP. Sehingga, mampu meraihnya secara berturut-turut.

“Masih terdapat pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara tertib. Kami memang di semester 2 tahun 2022, melakukan pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak maupun retribusi daerah. Dengan pemeriksaan kami kemarin, alhamdulillah membawa dampak dan PAD sudah meningkat,” ujarnya.

Ditambahkan Karyadi, hal lain masih terdapat penyusunan anggaran dan realisasi belanja yang masih belum sesuai ketentuan. Masih ditemukan penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada pemerintah daerah yang belum tertib, pembayaran belanja listrik penerangan jalan umum belum berdasarkan data pemakaian listrik yang akurat.

“Masih terdapat kekurangan volume, kelebihan pembayaran atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pekerjaan belanja modal dan barang serta terdapat implementasi SIPD belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi,” paparnya.

Turut mendampingi pula dalam kesempatan itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, Plt Inspektur Kabupaten Probolinggo Santiyono dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani. (kom/nun/sit)