Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa proses percepatan revitalisasi masih menemui kendala, yang salah satunya karena terjadi disharmoni di internal pedagang. Hal itu, membuat pemerintah pusat belum bisa memastikan alokasi bantuan anggaran.

“Saya sudah ketemu dengan Kementerian PU, untuk mempercepat proses. Tapi yang pertama, kami masih melihat bahwa antar pedagang belum satu suara. Itu jadi perhatian utama,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (07/07/2025) tadi.

Dalam hal ini, Pemkot Malang juga telah berkomitmen menyelesaikan berbagai kelengkapan administrasi. Termasuk, dalam kepengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca juga :

“Kalau administrasi kami selesaikan tahun ini, kemungkinan besar penganggarannya akan masuk 2026. Tahun ini sepertinya belum bisa terealisasi karena proses di pusat cukup panjang. Tapi kami tetap jalankan prosesnya,” tambahnya.

Mengenai kekhawatiran keamanan, khususnya pasca insiden robohnya tembok pembatas yang melukai pedagang beberapa waktu lalu, Pemkot Malang akan melakukan perbaikan sementara menggunakan APBD. Namun, Wahyu menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap harus melalui revitalisasi total.

“Kalau tidak dibongkar total, kondisinya riskan. Terutama dari sisi mekanikal dan elektrikal. Kami khawatir kejadian seperti kebakaran bisa terulang. Ini sering terjadi di Pasar Besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Wahyu juga meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), untuk terus melakukan pendekatan secara intensif ke semua paguyuban pedagang. Agar pedagang bisa bersatu dalam satu suara, sehingga proses dari pusat bisa berjalan lebih cepat.

“Kalau pedagang bisa satu suara, prosesnya akan lebih cepat. Saya bisa tegas, tapi Kementerian PU tetap melihat kondisi di lapangan. Mereka ingin semuanya clean and clear,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari, menyampaikan bahwa tembok yang ambrol itu merupakan bangunan lama dan terakhir mengalami perbaikan struktural pada tahun 1991. “Kondisinya memang rawan. Kami sedang menunggu arahan dari Pak Kepala Diskopindag untuk langkah lanjutan, termasuk kemungkinan evakuasi sementara pedagang di sekitar titik rawan,” kata Kabid Eka.

Kejadian tersebut, ujarnya, juga telah dilaporkan secara resmi dan pihak Diskopindag Kota Malang dan telah memasang imbauan kewaspadaan di lokasi kejadian. Hal ini dilakukan, agar para pedagang bisa berhati-hati dan tidak menempati lokasi tersebut untuk berjualan.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menegaskan pentingnya pembongkaran total pagar pembatas, khususnya di sisi Utara hingga ujung Selatan pasar. Sebab, pagar tembok tersebut rentan roboh.

“Ada dua blok yang terdampak, satu ambruk dan satu lagi sudah goyah, jadi kami minta langsung dibongkar saja,” kata Bayu.

Baca juga :

Saat disinggung soal rencana revitalisasi Pasar Besar, menurutnya masih terganjal persoalan pendanaan dari pemerintah pusat. Upaya pengajuan anggaran telah dilakukan dua kali, namun terkendala, salah satunya karena adanya surat penolakan dari sebagian pedagang kepada pusat. Meski begitu, proses komunikasi dengan Kementerian PU masih terus berjalan.

“Revitalisasi sudah pernah dikawal oleh Pj Wali Kota sebelumnya. Tapi dengan adanya Inpres 1/2025 dan restrukturisasi di Kementerian PU, prosesnya ikut terdampak. Saat ini, Pak Wali melalui Pak Wawali sedang intens menjalin komunikasi dan kami harapkan pada Juni sampai Juli ini ada kepastian dari APBN,” jelasnya.

Menanggapi klaim sebagian pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Besar (Hippama) mengenai adanya janji politik dari Wali Kota yang menolak revitalisasi, Bayu membantah hal itu. “Saya sudah konfirmasi ke Pak Wali, tidak ada janji seperti itu. Ini soal kepentingan semua warga Kota Malang. Pasar Besar adalah ikon kota yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Bayu juga memastikan, jika revitalisasi jadi dilakukan dengan anggaran APBN, maka pedagang akan kembali menempati pasar tanpa biaya tambahan. Hal ini menurutnya perlu dilakukan pendekatan ke pedagang, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

“Ini aset milik daerah dan sebagai pemilik sah, pemerintah berhak memperbaikinya demi keselamatan bersama. Tidak perlu kekhawatiran soal penambahan pedagang atau pembelian bedak ulang. Kami di Komisi B akan pasang badan untuk menjamin itu,” imbuh Bayu. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, itu menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen, agar anggaran pusat untuk revitalisasi tidak terlewatkan. “Saya perlu memastikan kesiapan kita terhadap usulan yang didukung oleh data dan dokumen sebagai persyaratan. Jika ada dokumen yang tidak terpenuhi, anggaran pusat untuk revitalisasi Pasar Besar Malang bisa saja tidak disetujui. Karena itu, saya berharap ada timeline yang jelas untuk menyelesaikan dokumen persyaratan,” ujar Pj Wali Kota Iwan.

Untuk memastikan desain revitalisasi sesuai arahan Kementerian PUPR, Pemkot Malang juga sudah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Malang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada Kamis (09/01/2025) lalu. Desain tersebut, mencakup berbagai aspek, seperti akses disabilitas, musala, klinik, ruang laktasi, TPS basah, ventilasi, akses pemadam kebakaran, titik hidran dan desain bangunan hijau (green building).

“Selain itu, dokumen pendukung seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga harus diselesaikan sebelum Rakor Teknis terkait program prioritas APBN 2025,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut bahwa jumlah los, kios dan pertokoan yang terdata hingga saat ini mencapai 4.530 unit. Semua unit tersebut telah diverifikasi dan akan dipertahankan tanpa penambahan.

Baca juga :

“Untuk relokasi pedagang nantinya akan dilakukan di tujuh titik yang dekat dengan Pasar Besar untuk memudahkan aktivitas mereka. Tidak akan ada pungutan biaya untuk relokasi maupun saat kembali ke pasar yang baru nanti,” jelas Eko.

Beberapa lokasi yang direncanakan untuk relokasi sementara termasuk Alun-Alun Malang, kawasan Baru Timur dan Jalan Comboran. Lokasi ini dipilih berdasarkan kajian teknis untuk memastikan keamanan selama proses pembongkaran dan pembangunan.

“Pedagang emas, misalnya, akan ditempatkan di lokasi dengan bangunan permanen seperti Pasar Dinoyo atau gedung milik Pemkot Malang yang tidak terpakai. Sedangkan pedagang ikan dan sayur direncanakan menempati area di Jalan Halmahera atau Jalan Belakang Pasar Besar,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam proses revitalisasi nantinya juga akan dijaga mengenai transparansinya. Dalam hal ini juga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, paguyuban pedagang dan aparat penegak hukum (APH) untuk mencegah pungutan liar (pungli).

“Semuanya harus transparan, karena anggaran pemerintah ini harus dipertanggungjawabkan. Saya akan mengawal langsung proses ini agar anggaran bisa turun dan digunakan sesuai kebutuhan,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Iwan, itu menyampaikan bahwa Pasar Besar Kota Malang ini juga menjadi fokus dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Malang. Sehingga, itu akan disesuaikan dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kementerian PUPR tersebut.

“Dalam penyesuaian desain dilakukan berdasarkan SOP dari Kementerian PUPR, sehingga terjadi perubahan dalam Detail Engineering Design (DED) dan anggarannya,” kata Pj Wali Kota Iwan, Kamis (28/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam penyusunan DED tersebut, paparnya, itu telah melalui tiga tahap pertemuan, termasuk tinjauan dari Balai Provinsi. Sementara dalam pertemuan terakhir, itu mendapat catatan rinci yang harus dilengkapi untuk memenuhi standar Kementerian PUPR.

“Penyelesaian DED ini menjadi syarat utama agar pendanaan dari kementerian bisa terealisasi,” ucapnya. 

Kemudian, ditambahkannya bahwa rencana pembangunan mencakup pembongkaran total hingga 90 persen dari struktur bangunan saat ini. Namun, beberapa elemen bernuansa lama masih akan tetap dipertahankan sesuai dengan eksisting. 

“Dahulu desain awalnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan eksisting. Kini, kami sesuaikan dengan kebutuhan untuk memastikan keamanan, termasuk mencegah risiko kebakaran. Standar baru juga mengakomodasi konsep tata ruang hijau atau green building,” tambah Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, yang turut hadir menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang, dibutuhkan penguatan. Salah satunya, dengan melalui langkah-langkah strategis yang telah disiapkan oleh DLH Kota Malang.

“Teman-teman di DLH sudah melakukan studi banding atau pembelajaran terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan yakni di Kabupaten Badung, Bali. Kita ketahui, adatnya di sana sangat kuat dan masyarakatnya bisa mengikuti perubahan mindset dalam pengelolaan sampah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Hasil dari pembelajaran di Badung, menurutnya telah banyak memberikan inspirasi bagi Kota Malang. Salah satunya, mengenai keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilah dan membuang sampah dengan tepat waktu, sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

“Kami juga telah menghadirkan nara sumber dari Badung untuk memberikan gambaran kepada Kota Malang. Workshop ini, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU sebagai bentuk kolaborasi saling berbagi pengalaman dan informasi dalam penataan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Dalam hal ini, ditekankan pentingnya langkah strategis untuk mendampingi masyarakat melalui program berbasis komunitas. Salah satunya adalah Forum Pengelolaan Sampah, yang dirancang melalui program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP).

Baca juga :

“Mohon doanya, untuk itu kami masih berproses. Pada tahun 2025 nanti akan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan di tahun 2026 awal, diharapkan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia,” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan, bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang, lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Sebab, TPA yang ada saat ini sudah memiliki fasilitas komposting dengan kapasitas 35 ton per hari, sanitary landfill, serta kawasan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

“Beberapa kepala daerah yang telah berkunjung ke TPA Kota Malang mengapresiasi penataannya, karena di sana kan juga tidak menimbulkan bau. Namun, kelembagaan dan perubahan mindset masyarakat seperti di Badung masih perlu kita tingkatkan,” lanjutnya.

Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti, mengenai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah, yakni perubahan perilaku masyarakat. Karena di Kota Malang sendiri, menurutnya masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah sebelum dibuang.

“Ini yang perlu kita dorong. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, yakni perubahan mindset masyarakat agar disiplin membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah. Kita bisa belajar dari Badung bagaimana tokoh masyarakat dan adat berperan dalam memengaruhi perubahan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaja, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut melibatkan kelompok masyarakat, pelaku usaha, pelaku kegiatan, perguruan tinggi, lurah dan camat. Sehingga, diharapkan nantinya pengelolaan sampah dapat dipilah oleh masyarakat dari bawah.

“Jadi dari hulu nanti kita akan melakukan suatu bentuk komparasi dengan beberapa elemensi yang memang sudah menandatangani kerjasama itu saat ini, kita akan mencoba menerapkan yang harusnya itu di lakukan mulai dari hulu dan saat ini kita sedang mengupayakan untuk itu,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa dalam apel besar nantinya akan melibatkan seluruh badan ad hoc. Mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Setelah debat ini, kami akan konsentrasi pada persiapan apel besar untuk badan ad hoc. Rencananya apel itu akan digelar di Lapangan Rampal dan ini sebagai bagian dari kesiapan para petugas,” kata Toyyib, Kamis (21/11/2024) tadi. 

Selain apel besar, persiapan distribusi logistik juga menjadi prioritas KPU. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepolisian dan Satpol PP, untuk memastikan kelancaran distribusi logistik hingga tingkat TPS.

Baca juga :

“Kami memastikan seluruh logistik akan tiba di TPS maksimal H-1. Saat ini, ada beberapa item yang belum lengkap sehingga packing belum sempurna. Begitu semuanya lengkap, kami akan segera distribusikan,” katanya. 

Lebih lanjut, untuk memastikan keamanan, KPU juga telah memetakan lokasi penyimpanan logistik di tingkat PPP. Termasuk juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga keamanan selama proses berlangsung.

Selain itu, menjelang masa tenang pada 24 November 2024, KPU Kota Malang akan melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK). Dalam hal ini nantinya juga akan melibatkan beberapa pihak terkait.

“Berbeda dengan Pemilu 2024 sebelumnya, pembersihan APK kini menjadi tanggung jawab KPU. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan Bawaslu, Satpol PP dan Pemkot Malang sangat diperlukan,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Piala Adipura dengan kategori Kota Besar yang telah diperoleh oleh Kota Malang itu sudah berturut-turut didapatkan. Sehingga, diharapkan ke depan nantinya Kota Malang dapat memperoleh Piala Adipura Kencana.

“Untuk nilai Piala Adipura Kota Besar yang kita peroleh ini 84, sedangkan untuk Adipura Kencana itu minimal 85, seperti Kota Surabaya. Beberapa ketentuan itu sebetulnya sudah kita lengkapi semua. Mulai dari perkantoran, pendidikan, perdagangan, kemudian komunitas, saluran TPA, semua nilainya kita sudah baik sekali. Hanya butuh satu inovasi lagi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, saat ditemui seusai kirab.

Dikatakan Pj Wali Kota Wahyu, bahwa pihaknya telah mendapatkan pesan dari Kementerian Lingkungan Hidup, untuk dapat memasyarakatkan terkait dengan penanganan sampah. Walaupun, terobosan dan inovasi juga terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Baca juga :

“Kita tinggal memasyarakat pada masyarakat-masyarakat Kota Malang, terkait dengan inovasi tadi. Inovasi yang dilakukan oleh DLH Kota Malang itu sudah bagus, termasuk juga para komunitas lingkungan, tinggal kita viralkan dan sosialisasikan pada masyarakat,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa secara regulasi, untuk mendapatkan Piala Adipura Kencana itu harus tiga kali berturut-turut mendapatkan Piala Adipura. Namun, ada beberapa langkah percepatan yang digunakan untuk mendapatkan Adipura Kencana.

“Yaitu dengan melibatkan semua aspek lapisan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan program kebersihan, sehingga bisa dinyatakan pemerintah beserta masyarakat semua bahu-membahu menjaga kebersihan lingkungan khusus di daerahnya,” papar Rahman.

Lebih lanjut Rahman juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Malang, untuk dapat berperan aktif dalam menjalankan program kebersihan lingkungan di Kota Malang. Sehingga, ada suatu gerakan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan.

“Misalnya gerakan bersih-bersih bersama. Semua aspek masyarakat baik yang ekonomi atas ataupun bawah, semuanya ikut sama-sama. Pedagang, konservasi lingkungan, membersihkan Kota Malang, sehingga fenomenal,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Supplier stroberi, Nur Tole, mengatakan bahwa kebutuhan stroberi saat ini cukup bagus. Hanya saja, untuk wilayah Batu sendiri, penemuannya belum maksimal sehingga harus ditutupi dari stroberi Bandung (wilayah, red).

“Saat ini stroberi hasil panen dari petani yang ada di Pandanrejo, itu sudah mengisi pasar ritel modern. Seperti Kota Malang, Surabaya, Kota Batu, Bandung hingga Kediri,” terangnya, saat berada Lumbung Stroberi, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Minggu (30/07/2023) tadi.

Baca juga:

Untuk pemenuhan kebutuhan, paparnya, ada sedikitnya 25 petani mitra yang sudah bergabung. Sementara untuk harga, dari petani perkilo stroberi di atas Rp 25 ribu.

“Dari persatu petani, itu kesemuanya kita tampung dengan besaran panen yang ada. Bahkan, hingga sebanyak mencapai 70 Kg untuk persatu harinya dari satu petani mitra,” lanjutnya.

Untuk memaksimalkan pengiriman, ujarnya, pemilahan buah dengan ukuran tertentu melibatkan warga sekitar, terutama ibu-ibu. Sehingga, dalam pendistribusian relatif tidak ada kendala.

“Buah seperti apa dan ukuranya bagaimana, itu sudah disampaikan di awal. Sehingga, dalam pengemasan tidak ada kendala. Buah yang dikemas, pun benar-benar sehat dengan ukuran yang setara. Kami menjual dalam pack mulai setengah hingga kelipatannya,” paparnya.

Dengan telah terbuka pemasaran stroberi hingga di pasar ritel modern, dirinya berharap, produksi stroberi yang menjadi ikon Desa Pandanrejo, bisa terus berkembang. Apalagi, untuk pemenuhan dalam seharinya, membutuhkan jumlah yang lumayan banyak.

“Stroberi Pandanrejo ini sudah dikenal masyarakat luas. Selain menjadi jujukan para wisatawan di daerah lumbung stroberi, buah di sini juga sangat bagus. Karenanya, tinggal pemenuhan pasar yang harus terus ditingkatkan,” lanjutnya. (put/sit)

Disampaikan Aries, bahwa sebenarnya apa yang diprogramkan oleh Disparta Kota Batu, sudah sangat bagus dan menarik. Hanya saja, itu harus ada event besar, sehingga menjadi promosi untuk menambah kedatangan wisatawan.

“Saya berharap, ada event besar dari Disparta untuk menunjang dan memajukan promosi pariwisata. Misalnya, dalam satu tahun ada tiga event besar dari Disparta. Nah, itu nanti kita buat promosi setahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Dari promosi awal inilah, wisatawan yang akan datang ke Kota Batu, juga sudah punya perencanaan,” terangnya di Coban Puteri, Kota Batu, Sabtu (08/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Mengapa event besar bisa menunjang promosi pariwisata, paparnya, karena dengan agenda yang monoton maka bisa membuat kejenuhan. Namun, ketika event besar dengan perencanaan awal yang selama setahun sudah disiapkan dan berjalan, maka akan menjadi daya tarik. Apalagi, perencanaan berencana datang ke Kota Batu, juga akan diatur dalam paket wisata.

“Setelah mengetahui event besar dengan catatan dipromosikan setahun sebelumnya ada pelaksanaan, maka saat orang akan datang di Kota Batu , juga merencanakan waktunya yang dimulai dari akomodasi, tempat makan serta berapa lama menginap di sini. Lalu, paket wisatanya kemana dahulu sebelum event besar itu digelar. Sehingga, saya yakin dengan adanya event besar dari Disparta yang sudah direncanakan atau dikemas menarik, maka pariwisata Kota Batu akan maju,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disparta Kota Batu, Arif A Sidiq, menjelaskan jika pihaknya telah melakukan beberapa agenda di gelaran kalender wisata yang diprogramkan tahun ini. Bahkan, nantinya akan ada tambahan lagi agenda pariwisata di Oktober 2023, yang sudah dipersiapkan.

“Untuk event besar masukan dari Pak Wali, nanti di tahun 2024 persiapan program dari Disparta, tentunya akan lebih bagus lagi. Bahkan, bisa dikatakan juga ada event besar, yakni kegiatan pariwisata dengan mengundang delegasi tamu luar negeri,” paparnya. (put/sit)