Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pengumuman final TKD akan dilakukan pada Selasa (23/09/2025), hari ini. Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa program prioritas, termasuk janji politik Rp 50 juta per RT, tetap akan disiapkan.

“TKD ini sedang dihitung dengan model subsidi silang. Jadi, fiskal tinggi bisa membantu fiskal rendah. Mudah-mudahan Kota Malang tetap mendapat porsi yang layak,” jelas Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Mengenai angka, Wali Kota Wahyu menyebut perkiraan TKD berada di kisaran Rp 267 hingga Rp 300 miliar atau sekitar 30 persen dari total yang diusulkan. Apabila nantinya terjadi penurunan, Pemkot Malang akan menutupinya melalui strategi efisiensi dan penyesuaian anggaran dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta koordinasi lintas kementerian.

“Jadi ada semacam koordinasi antara pusat dan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut terkait langkah efisiensi, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan bersama DPRD Kota Malang. Apabila PAD tidak naik, sementara TKD turun nanti akan dievaluasi apa yang bisa dikurangi.

“Nanti akan kita bahas bersama DPRD Kota Malang. Tapi yang jelas, janji politik tetap akan kami jaga,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Diuraikan Wakil Ketua Eko, bahwa penentuan gaji dan tunjangan yang diterima dirinya dan 49 anggota legislator di Lumajang, sudah melalui proses penilaian nilai ekonomi suatu aset atau appraisal oleh penilai profesional. “Beberapa hari lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan Kepala Daerah dan DPRD, untuk membangun komunikasi membahas evaluasi tunjangan para anggota lembaga legislatif ini. Hal inilah, yang nantinya juga akan dilakukan pembahasan,” katanya, Jumat (12/09/2025) tadi.

Baca juga :

Sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan, Eko menjelaskan jika data besaran tunjangan yang diterima saat ini, telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. “Tujuannya, itu juga untuk dievaluasi apakah terlalu tinggi atau tidak,” tambahnya.

Sebagai informasi, tunjangan yang diterima para wakil rakyat di Lumajang, sebelumnya mencapai Rp 34,6 juta sampai Rp 41,2 juta perbulan. (adi/sit)

“Umur TPA seringkali saya bilang, tinggal enam tahun lagi dengan perharinya sampah yang masuk itu bisa mencapai 600 ton. Nah, sekarang bisa mencapai 700 ton dan bayangkan kalau terus seperti itu. Ini juga akan kita pastikan dengan dilakukan penimbangan,” kata Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, Sabtu (03/02/2024) tadi.

baca juga:

Apalagi, menurut Rahman, salah satu penyumbang sampah itu berasal dari pasar-pasar yang ada di Kota Malang. Bahkan, perharinya sampah itu bisa mencapai 20 ton dan sejauh ini hanya dibuang begitu saja.

“Sampah dari pasar sampai 20 ton perhari. Itu pun, cuma dibuang begitu saja dan tidak ada retribusi. Makanya, sekarang saya ingin semua betul-betul dihitung. Tentu langkah ini juga untuk memitigasi persoalan sampah yang ada di Kota Malang,” tambahnya.

Selain itu, dikatakan Rahman, jika banyaknya jumlah sampah tersebut juga akan mempengaruhi jumlah retribusi yang masuk. Terlebih, di tahun 2024 ini target retribusi dari sampah yakni sebesar Rp 18 miliar.

“Di tahun 2023 lalu targetnya Rp 17 miliar dan realisisanya lebih dari itu. Kita harapkan di tahun 2025 mendatang, nantinya target tersebut bisa mencapai Rp 20 miliar,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Menurut Suryo, setiap perusahaan memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Contohnya, adalah beberapa bisnis perhotelan di Kota Batu, yang saat ini sedang kembang kempis.

“Beberapa anggota Apindo ada yang mampu dan tidak mampu untuk menerapkan UMK Kota Batu. Karena, setiap perusahaan punya persoalan dan kendala masing-masing,” terangnya, Jumat (08/12/2023) tadi.

Baca juga:

Secara garis besar, Suryo menambahkan bahwa apapun yang ditetapkan pemerintah harus dipatuhi. Dan, pemerintah cukup bijak mengambil keputusan.

“Pemerintah mengambil jalan tengah. Tidak mutlak menuruti Apindo, juga tidak menuruti sepenuhnya tuntutan pekerja,” jelasnya.

Lebih dari itu, dalam kondisi usaha bisnis seperti saat ini, pihaknya meminta Disnaker maupun karyawan memahami kemampuan setiap pemberi kerja. (put/sit)

Perempuan yang kerap disapa Widayati, itu mengatakan bahwa ke depan di tahun 2024, gaji insentif untuk guru PAUD akan diproyeksikan mengalami kenaikan. Jika semula sebesar Rp 600 ribu, maka akan menjadi Rp 1 juta, atau dengan penambahan Rp 400 ribu di tiap bulannya.

“Mudah-mudahan tahun 2024, gaji para guru PAUD bisa naik menjadi Rp 1 juta. Pak Wali sudah menyetujui dan tinggal selanjutnya. Mudah-mudahan bisa berhasil,” kata Widayati, seusai mengikuti gebyar Hari Anak Nasional (HAN) di Stadion Gajayana Kota Malang, Sabtu (29/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Perhatian itu diberikan, paparnya, karena pendidikan siswa siswi PAUD menjadi kekuatan untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Sehingga, peran serta guru dalam mendidik siswa perlu diberikan apresiasi.

Senada dengan rencana itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa pihaknya yakin jika anggaran untuk gaji insentif guru PAUD nantinya dapat diakomodasi. Karena menurutnya, pendidikan dianggap sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.

“Saya yakin bisa dianggarkan. Karena kalau untuk pendidikan, saya yakin anggarannya pasti ada dan akan kami usahakan,” kata Suwarjana.

Kemudian, ditambahkan jika di Kota Malang sendiri memiliki 2.700 guru PAUD dan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan gaji insentif. Namun, hal tersebut akan dilakukan pendataan ulang agar valid dan tepat sasaran.

“Di kita ada 2.700 guru PAUD. Sehingga, kemungkinan nantinya akan ada anggaran alokasi dari Pemkot Malang sekitar Rp 27 miliar. Namun nantinya, akan kami lakukan pendataan ulang agar data yang digunakan nanti valid dan tepat sasaran,” imbuhnya. (rsy/sit)