Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi Forum Lalu Lintas Kota Malang. “Jalan Merbabu menuju Hutan Malabar itu sebenarnya dua arah, tapi masyarakat mengira satu arah. Dengan semakin tingginya arus kendaraan, terutama ke arah barat, kondisi ini menjadi berbahaya. Karena itu, kami ubah menjadi satu arah,” kata Jaya-sapaannya, Kamis (31/07/2025) tadi.

Tidak hanya itu, aktivitas Pasar Oro-Oro Dowo yang semakin ramai, juga kerap memicu kemacetan dan bahkan hingga ke area Hutan Malabar. Hal itu, dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama saat terjadi parkir liar kendaraan berukuran besar.

Baca juga :

“Pengaturan lalu lintas baru yang akan diterapkan nantinya kendaraan dari Pasar Oro-Oro Dowo tidak bisa lagi langsung ke arah Jalan Ijen. Kemudian, akses belok dari Jalan B.S. Riadi ke arah Pasar Oro-Oro Dowo akan ditutup dan kendaraan dari Jalan Guntur arah Ijen dilarang belok kanan ke Jalan Merbabu,” jelasnya.

Dalam penerapan ini, Dishub Kota Malang, telah memasang banner dan rambu sosialisasi sejak Rabu (30/07/2025) kemarin, agar masyarakat dapat menyesuaikan rute. Nantinya uji coba tersebut akan berlangsung selama satu bulan, sebelum dievaluasi lebih lanjut.

“Tujuannya agar masyarakat bisa berkendara lebih nyaman dan aman. Kami akan lihat perkembangannya selama uji coba ini,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan jika tes SKD akan berlangsung di Gedung Islamic Center, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan disiapkan 400 komputer. Sesi ujian akan terbagi menjadi 83 sesi.

“Jadi 32 ribu itu dari Malang Raya ada Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Itu akan berlangsung selama 23 hari ke depan,” kata Totok, Selasa (15/10/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa BKPSDM Kota Malang hanya sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan kebutuhan teknis pelaksanaan tes. Namun, mengenai penilaian dan pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Baca juga :

“Tugas kami hanya memfasilitasi dan menyiapkan semua kebutuhan untuk pelaksanaan. Penilaian dan keputusan akhir semuanya berada di tangan Panselnas,” ucapnya.

Sementara itu, terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Totok menjelaskan bahwa formasi yang dibuka untuk Kota Malang mencapai 3.749 formasi. Dengan rincian jabatan fungsional guru ada 592, jabatan fungsional tenaga kesehatan 64 dan yang terbanyak tenaga teknis dengan jumlah 3.093.

“Tenaga teknis ini seperti pengadministrasi, petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Satpol PP. PPPK ini hanya untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi minimal dua tahun,” ujarnya.

Di Kota Malang sendiri, untuk jumlah tenaga honorer yang terdata mencapai 3.749 orang. Dengan kuota yang ada itu mencukupi untuk keseluruhannya. Tetapi, Totok menegaskan bahwa tidak pasti diterima karena dalam tahapan seleksi yang menentukan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Jadi tidak ada jaminan. Proses seleksi sampai diangkat kan itu dari Panselnas yang menentukan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa beberapa perbaikan kerusakan di pagar pintu masuk hingga pos security akibat aksi unjuk rasa, akan dikebut malam ini. Termasuk, beberapa serpihan kotoran-kotoran yang bertebaran di lantai-lantai pintu masuk DPRD Kota Malang.

“Malam ini juga kami kebut melakukan perbaikan. Yang di depan itu, akan kami perbaiki (pagar yang rusak karena demo, red) dan dibersihkan. Karena besok dalam pelantikan itu, kami akan mengundang seluruh Forkopimda Malang Raya. Makanya, kami mempersiapkan perbaikan segera,” kata Made, Jumat (23/08/2024) tadi.

Dirinya berharap, agar dalam pelantikan besok, semua dapat berjalan dengan baik. Meskipun, ada kemungkinan massa aksi akan tetap melakukan unjuk rasa dan bahkan berpotensi memperbesar jumlah massa.

Baca juga :

“Saya rasa, ayo terus dikawal. Kalau Minggu besok ada (unjuk rasa) lagi, ayo kita bergerak bersama. Kami siap memfasilitasi untuk itu,” tambahnya.

Beragam antisipasi untuk besok, lanjutnya, juga telah disiapkan. Apabila saat pelantikan ada aksi lagi, maka DPRD Kota Malang siap menemui usai pelaksanaan pelantikan.

“Kami siap menemui setelah proses pelantikan. Karenakan kami sudah berdinas lagi. Walaupun memang yang terbentuk besok adalah ketua pimpinan sementara,” ujarnya.

Mengenai pimpinan sementara DPRD Kota Malang, Made menyampaikan bahwa akan diisi oleh perwakilan dari PDI-Perjuangan dan PKB. Pada saat pelantikan, itu akan diumumkan langsung oleh Kemendagri melalui Kepala Dinas Otoda Provinsi dan akan dilantik langsung oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Malang. (rsy/sit)

Ketua DPC PDIP Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa nantinya DPC PDI-Perjuangan Kota Malang menerima pendaftaran kader internal dan seluruh tokoh masyarakat yang merasa mampu untuk menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. “Kita berharap bahwa pemerintahan di Kota Malang ini jangan dibuat coba-coba. Artinya, kami menginginkan (kandidat calon) yang paham betul. Karena setelah pelantikan di Februari 2025 nanti, sudah tidak ada waktu untuk belajar, untuk mengevaluasi, untuk melihat (terkait pemerintahan),” jelas Made, Selasa (14/05/2024) tadi.

Sehingga, menurutnya siapapun yang nantinya mendaftar dapat memahami betul bagaimana tatanan birokrasi. Sebab, semakin banyak pengalaman dalam bidang birokrasi dan legislatif, menurutnya itu akan sangat membantu untuk bisa segera bekerja dan berbuat kepada masyarakat Kota Malang.

“Karenakan APBD 2025 kita saat itu juga sudah berjalan, yang disusun melalui RKPD dari Pj Wali Kota yang sekarang dengan anggota DPRD definitif yang nanti dilantik pada 24 Agustus. Artinya, harus paham betul birokrasi, kemudian bagaimana sosok tersebut mempunyai pengalaman bersinergi dengan legislatif, ataupun dengan eksekutif itu sendiri. Karena pengalaman itu tidak pernah membohongi hasil,” tambahnya.

Baca juga :

Namun, ditegaskannya bahwa siapapun yang mendaftar tentunya akan diterima. Karena di dalam persyaratan yang ada minimal berpendidikan SMA, warga negara Indonesia, dan juga ada tahapan proper test.

“Pendaftaran itu sifatnya hanya administratif, mengumpulkan tokoh sebanyak-banyaknya, kami tidak akan menyeleksi di sini tetapi akan kami serahkan ke DPP langsung. Rekomendasi di PDI-Perjuangan tetap adalah rekomendasi DPP. Apakah nanti akan direkomendasi berpasangan langsung atau ada penugasan untuk berkoalisi, segera akan kami lakukan. Yang jelas sekarang masih dalam tahap penjaringan,” katanya.

Lebih lanjut Made juga menambahkan, bahwa pendaftaran di PDI-Perjuangan ada tiga jalur. Diantaranya yaitu melalui di DPC, DPD Provinsi, dan DPP PDI-Perjuangan.

“Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Artinya, jika yang mendaftar di DPC atau di DPD tidak mendapatkan rekomendasi. Berarti ada pendaftaran yang dilakukan lewat DPP partai. Nah kalau yang di bawah, di tingkat ranting, PAC, itu sebenarnya boleh melakukan komunikasi tapi menjadi usulan DPC partai. Bukan menjadi usulan ranting ataupun PAC, melainkan langsung menjadi usulan DPC,” imbuh Made. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyampaikan jika masa kampanye itu dilakukan sampai 10 Februari 2024 mendatang, sebab tiga hari menjelang Pemilu itu telah memasuki masa tenang. “Jadi nanti di tanggal 11, 12, 13 Februari 2024 itu masa tenang dan di tanggal 14 Februari sudah masuk Pemilu. Kampanye itu berlangsung selama 75 hari,” kata Aminah, Senin (27/11/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkannya, jika media kampanye yang diizinkan yaitu melalui media elektronik, media cetak, radio dan televisi. Untuk aturan terkait dengan jadwal kampanye tersebut tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Baca juga :

“Jadi ada pembagian waktunya. Cuma itu ada aturannya di PKPU kampanye terkait jadwal kampanye, yang media cetak di tanggal berapa sampai berapa, itu ada. Saya harus buka aturannya dulu,” ujarnya.

Di sisi lain, saat ini tim kampanye atau tim kemenangan dari para Pilpres dan Caleg juga terus berdatangan di kantor KPU Kota Malang untuk mendaftarkan diri. Itu masih terus berlangsung dan berdatangan.

“Iya terus berdatangan tim kemenangan Pilpres dan tim suksesnya caleg ke KPU Kota Malang. Itu sudah mulai dan setiap hari ada yang daftar dengan pendaftaran yang masuk itu bertahap,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk jenis kampanye Pemilu 2024 yaitu mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, hingga kampanye di media sosial. (rsy/sit)

Diketahui, saat pendaftaran pada 29 Mei 2023 hingga 7 Juni 2023, ada sebanyak 60 pendaftar dari Kabupaten Pamekasan. Namun, usai melalui beberapa tahapan, tersisa 20 nama untuk memperebutkan lima kursi sebagai anggota Bawaslu Pamekasan.

“Awalnya, pendaftar dari Pamekasan sebanyak 60. Setelah seleksi berkas administrasi, hanya tersisa 55 dan kemudian mereka ikuti tes psikologi hingga hanya tersisa 20 orang. Dan, mereka sudah mengikuti tes tulis wawancara dan Selasa (25/07/2023) besok, akan keluar pengumuman 10 besar,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi, Senin (24/07/2023) tadi.

Dirinya menambahkan, setelah 10 besar, maka akan dilanjutkan dengan tes kelayakan oleh Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim pada 5 Agustus mendatang. Kemudian, tanggal 12 dan 13 Agustis, penentuan lima nama yang lulus.

Baca juga :

“Dari 10 nama yang lulus besok, akan dilanjutkan tes kembali untuk tes kelayakan oleh Bawaslu Jatim, tanggal 12 dan 13 Agustus pengumuman, kemudian tanggal 14 pelantikan di Jakarta,” tambahnya.

Saidi mengaku, semua pendaftar mempunyai track record yang bagus terutama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Pamekasan. Ditambah lagi, soal tes sangat sulit dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Mudah-mudahan yang lolos nanti, bisa membawa penyelenggaraan Pemilu ke depan semakin baik. Karena semua pendaftar adalah orang hebat, dan punya pengalaman di penyelenggaraan Pemilu,” jelasnya.

Sekadar diketahui, 20 nama yang berebut sebagai anggota Bawaslu Pamekasan, di antaranya Sukma Umbara Tirta, Abdullah Saidi, Suryadi, Akhmad Hairil Anwar, Imam, Fauzan Adima, Khotim Ubaidillah, Moh Imron, Miftahul Munir Mahdi, Bashori, Akhmad Kusnindar, Imam Khairullah S, Hanafi, Taufik, Hasan Basri, Matkur, Taufiqur Rahman, Syamsul Maarif dan Chairul Umam. (azm/gie)

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, MSi di Ruang Kerja Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Rabu (3/1) sore.

Berdasarkan data perkembangan proses izin hingga 03 Januari 2018 di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, jelas Benny,  terdapat sebanyak 9 perusahaan yang telah memperoleh ijin dari 31 perusahaan yg mengajukan, dengan jumlah persetujuan prinsip terhadap kendaraan  sebanyak 2.418 unit kendaraan. Sedangkan yang sudah memperoleh ijin operasional sebanyak 113 kendaraan. Untuk kuota angkutan online di Jatim sendiri mengacu pada Pergub Jatim No. 188/375/KPTS/103/2017, yakni sebanyak 4.445 kendaraan, yang terdiri dari 3.000 unit untuk wilayah Gerbangkertosusila, 225 unit di Malang Raya, dan sisanya daerah lain di Jawa Timur.

Mengenai tarif kendaraan on line ini, jelas Benny, mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan besaran tarif angkutan sewa khusus di Jatim adalah Rp. 6.000; per km batas atas dan Rp. 3.500; per km batas bawah.

Patuhi Aturan yang Berlaku
Dengan launching pengoperasian angkutan online ini, Kadishub Jatim Wahid Wahyudi meminta agar para pengusaha dan pengemudi angkutan online mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 yang memuat tentang kewajiban pelayanan dan syarat-syarat kendaraan angkutan sewa khusus/online, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/103/2017 tentang batas quota kendaraan Angkutan Sewa Khusus.

Selain itu, bagi perusahaan aplikasi dibidang transportasi darat juga agar memperhatikan larangan-larangan yang telah diatur dalam permenhub tsb, seperti memberikan layanan akses aplikasi terhadap perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, memberikan layanan akses aplikasi kepada perorangan, serta merekrut pengemudi. Demikian pula, larangan menetapkan tarif serta memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan sama, Kadishub Wahid Wahyudi juga menjelaskan pemberian layanan terbaik  bagi masyarakat, termasuk perizinan angkutan online. Diantaranya, ia menyiapkan ruang konsultasi khusus dan pendaftaran izin secara online pada website : sipa.jatimprov.go.id.

Selain itu,  Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Poltekbang Surabaya, juga  memberikan peluang untuk mendidik 100 orang pengemudi online agar terampil mengemudikan kendaraan angkutan online ini sampai memperoleh SIM A umum secara gratis.  (gd/nhs/yan)