“Kami mendukung Pak BHS – Taufiq bukan tanpa alasan. Kami yang sebagian besar dari emak-emak ini merasa memiliki visi sama dengan progam dan gagasan yang ditawarkan BHS – Taufiq di Pilkada Sidoarjo. Diantaranya soal progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mensejahterakan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ujar Ketua FKKW Sidoarjo, Suryati M, Minggu (01/11/2020).

Suryati berharap jika paslon BHS – Taufiq menang maka tidak akan melupakan masyarakat khususnya para emak-emak yang bergerak di bidang Koperasi ataupun UMKM. Pihaknya meyakini, ada kepedulian untuk mengangkat Koperasi Wanita dan UMKM lebih maju dan bangkit. Bahkan mampu mensejahterakan anggota maupun masyarakat Sidoarjo.

“Kami (FKKW) merupakan forum yang terdiri koperasi di seluruh Sidoarjo. FKKW berdiri sejak Tahun 2009 lalu. Kini anggota FKKW sudah tersebar di seluruh kecamatan di Sidoarjo. Di masing-masing kecamatan, kami memiliki anggota dengan jumlah yang berbeda-beda. Setiap kecamatan lebih dari satu koperasi. Di Kecamatan Sidoarjo misalnya, ada 24 koperasi yang beroperasi,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Parminiwati. Salah satu anggota FKKW ini berharap BHS – Taufiq membangkitkan UMKM dan Koperasi Sidoarjo. Pihaknya mendukung BHS – Taufiq karena gagasanya di bidang pendidikan dan penyediaan fasilitas olahraga serta bekerpihakan ke koperasi dan UMKM.

“Kami menilai Pak BHS orangnya sangat peduli. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini sangat memberi dampak signifikan kepada para pedagang maupun koperasi. Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki strategi dan gagasan baik untuk meningkatkan perekonomian di Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara Tim Pemenangan Paslon 1, Wahyudin menyambut baik dukungan FKKW itu. Menurutnya, Paslon 1 memang memiliki progam yang berkaitan dengan koperasi ataupun UMKM di Sidoarjo. Hal ini, lantaran progam membangun ekonomi kerakyatan.

“Pak BHS – Taufiq ada beberapa fokus permasalahan koperasi yang bakal dituntaskan kalau mendapat kesempatan memimpin Sidoarjo. Pertama permasalahan permodalan dan berikutnya soal profesionalisme anggota koperasi serta koperasi harus mampu membangun kehidupan yang layak sekaligus koperasi dijamin berbadan hukum,” tandasnya. (wan/syn)

Memontum Sidoarjo – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS – Taufiq) bakal menyelesaikam semua jenis perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Sidoarjo. Rencananya, berbagai perizinan itu bakal diselesaikan dalam waktu 100 hari kerjanya.

Selama ini diketahui, selain soal permodalan ratusan ribu UMKM di Sidoarjo terkendala masalah permodalan perizinan mulai izin PIRT, label halal, hingga sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Saya mengapresiasi pabrik tahu ini. Walaupun belum ada mereknya. Saya minta segera mengajukan merek (Juke Abadi). Semua jenis perizinan bagi UMKM akan jadi tugas 100 hari kerja. Saya akan merealisasikan UMKM yang mengajukan berbagai merek perizinan di wilayah Sidoarjo,” ujar BHS, Selasa (27/10/2020) saat berkunjung ke Pabrik Tahu di Dusun Pandean, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, pabrik tahu ini bisa beroperasi dengan bagus. Bahkan karyawannya 40 orang masih bisa bekerja semua sejak adanya pandemi. Menurutnya, meski ada penurunan permintaan akan tetapi bisa disiasati dengan memindahkan pasar penjualan ke Madura dan sejumlah tempat lainnya. Bahkan produknya juga diminati warga Madura. Hal ini menunjukkan produknya memang layak jual.

“Kalau saya diamanahi jadi bupati, maka akan saya upayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Karena selama ini Sidoarjo kekurangan pasokan tahu. Karenanya banyak produk tahu dari Jombang dan lainnya masuk ke Sidoarjo. Kalau ada merek, pasti berkembang dan bisa masuk ke pasar dan swalayan-swalayan yang ada di Sidoarjo. Makanan tahu dan tempe sudah menjadi makanan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, mengungkapkan kendala lainnya adalah kestabilan harga bahan baku kedelai yang saat ini mencapai Rp 7.500 per kilogram. Karena itu, BHS bakal meminta Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga kedelai. Apalagi, harga kedelai Amerika hanya Rp 2.500 per kilogram.

“Kalau tak disetujui, maka Sidoarjo bisa langsung impor kedelai. Saya akan mengajukan ke Menteri Perdagangan (Mendag) agar bisa impor kedelai sendiri agar mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau perlu Sidoarjo meniru NTB yang bisa memproduksi kedelai dengan kualitas lebih baik dari kedelai Amerika. Agar Sidoarjo bisa swasembada 11 kebutuhan pokok,” tegasnya.

Sedangkan yang terpenting, lanjut Cabup Sidoarjo yang diusung 5 partai ini, pabrik tahu ini sudah menerapkan teknologi 4.0 atau zero waste. Semua material bahan baku bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Misalnya ampas digunakan untuk pakan ternak, cacing dan lain-lain. Bahkan cairannya juga digunakan untuk penggemukan hewan ternak.

“Ini berarti pabrik tahu ini sudah menerapkan manajemen modern. Seharusnya pabrik ini lulus SNI. Ini yang akan saya dorong jadi percontohan bagi pengusaha lain yang profesional agar bisa menjadi industri besar,” jelasnya.

Sementara pemilik pabrik tahu, Sudibyo Wiyanto menegaskan jika usahanya sudah dirintis sejak Tahun 2009 lalu. Sejak pandemi, memang ada penurunan 10 – 15 persen, terutama daya beli warga. Makanya dialihkan penjualannya ke Madura dan Surabaya. Selain itu, produksinya menurun dari 2 ton turun menjadi 1,6 ton.

“Kendalanya ya hanya bahan baku kedelai dari Amerika. Apalagi harga kedelai tidak stabil (naik turun). Padahal, kami tidak bisa menaikkan harga jual maupun mengurangi ukurannya. Karena akan kalah bersaing dengan produk tahu lainnya. Soal bahan bakar kami sudah kerjasama dengan DKP Surabaya. Saat pengeprasan pohon daunnya untuk pupuk dana untuk ranting dan pohonnya diambil sebagai bahan bakar tahu,” tandasnya. (wan/ono)

“Saya mengapresiasi usaha produksi (pentol) ini. Karena bisa membuka lapangan pekerjaan cukup banyak. Ada sekitar 30 karyawan yang bekerja. Bagi saya ini perusahaan yang profesional. Ini sudah patut mendapatkan berbagai bentuk dan jenis perizinan,” ujar Cabup Sidoarjo, BHS saat mengunjungi produsen pentol Mbak Ira di Dusun Tundungan, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Kamis (22/10/2020).

Namun sayangnya, kata BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, pabrik pentol Mbak Ira itu perizinannya yang sudah diajukan agak mengalami kesulitan. Bahkan usaha yang berjalan sekitar 15 tahun terakhir ini, belum ada perizinan yang bisa diselesaikan meski sudah diajukan ke Pemkab Sidoarjo dan sejumlah lembaga lainnya. “Ini pasti akan menjadi perhatian saya bila saya jadi bupati. Saya akan mempercepat semua proses perizinan untuk UMKM dan IKM di Sidoarjo. Mulai perizinan PIRT, BPOM, sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI),” imbuhnya.

Caranya kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, dengan berinisiatif mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo yang terbaik untuk belajar sertifikasi perizinan BPOM, halal, PIRT dan bisa mengantongi SNI secara lokal (internal). Bahkan pengurusan perizinan dan sertifikasi itu, bakal diselesaikan dalam pelayanan satu atap agar prosesnya bisa lebih cepat.

“Nanti Pemkab Sidoarjo bakal mengeluarkan sertifiaksi internal untuk BPOM, Depkes, halal dan SNI itu dalam pelayanan satu atap. Bahkan seluruh perizinan untuk UMKM dan IKM di seluruh Sidoarjo dipercepat. Agar UMKM dan IKM menjalankan usahanya sudah sah demi hukum. Mereka juga bisa mengoperasionalkan usahanya lebih baik,” tegasnya.

Selama ini, seperti produsen pentol (Bakso) ini tidak ada kendala. Bahkan tak ada keluham warga yang sakit usai mengkonsumsi pentol ini. Bagi BHS sudah selayaknya usaha Pentol Mbak Ira itu lolos seleksi kesehatan (Depkes) dan selayaknya BPOM sudah dikeluarkan. Apalagi, sudah teruji berproduksi selama 15 tahun belum selesai perizinannya. Baik izin PIRT dan lainnya.

“100 hari kerja saya, semua perizinan UMKM dan IKM harus selesai. Itu harus direalisasikan. Karena UMKM pejuang ekonomi kerakyatan dengan sumbangan penghasilan 60 persen. Lebih besar dari pabrikan. Sekaligus menyerap tenaga kerja 90 persen lebih. Kami juga akan mengajak agar UMKM dan IKM di Sidoarjo tak kesulitan modal dengan bekerjasama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami juga siap membantu memasarkan produk UMKM dan IKM Sidoarjo,” jelasnya.

Sementara pemilik pabrik Pentol Mbak Ira, Imam Nur Hadi mengaku sudah mengajukan berbagai perizinan ke Pemkab Sidoarjo termasuk melalui sistem OSS. Tapi belum juga selesai.  “Kami minta pendampingan di dinas juga katanya belum diajari sistem OSS hingga perizinan saya masih proses sampai sekarang. Padahal, kami sudah mempekerjakan 30 karyawan dengan produksi 500 kilogram pentol per hari. Pemasarannya ke PKL dan warung binaan serta ke Mojokerto, Gresik Lamongan, Jombang dan Kediri,” ungkapnya.

Produsen pentol bakso lainnya, Isa Ansori usahanya terhambat perizinan BPOM. Menurutnya jika izin BPOM selesai akan mendongkrak pemasaran dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Kalau Pak BHS memimpin Sidoarjo dan berhasil mengeluarkan izin BPOM bagi UMKM dan IKM pentol di Sidoarjo kami akan sangat salut dan mengacungi dua jempol. Karena selama ini bantuan modal saja kami belum pernah mendapatkannya,” tandasnya. (wan/syn)

Memontum Sidoarjo – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS-Taufiq) memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo, Rabu (14/10/2020). Pemanggilan itu, terkait video viral dangdutan di dua lokasi yang berbeda yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Kendati demikian, Bawaslu Sidoarjo tidak hanya akan memanggil Paslon nomor urut 1 itu saja. Akan tetapi, juga bakal memanggil dua Paslon lainnya dalam waktu yang berbeda.

“Hari ini yang memenuhi panggilan memang Paslon nomor urut 1. Tapi, Bawaslu juga bakal memanggil dua Paslon lainnya. Tapi masih menunggu jadwal dan waktu yang tepat,” ujar Kordiv Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha kepada Memo X, Rabu (14/10/2020) sore usai pemeriksaan BHS – Taufiq.

Ditanya soal detail perkara untuk 2 Paslon lainnya, Agung belum bisa merinci detail perkaranya. Alasannya, lantaran masih menyiapkan jadwalnya. “Ditunggu saja, semua Paslon pasti akan dipanggil. Pemanggilan sesuai dengan nomor urutnya,” imbuhnya.

Agung mengungkapkan, dalam video viral Paslon Nomor Urut 1 itu, ada dua lokasi yang berbeda. Yakni di Pasar Selasa Malam Karangpuri, Kecamatan Wonoayu kejadiannya 6 Oktober 2020. Saat itu, BHS bertemu pengamen membawa sound system kecil dan meminta untuk berjoget. Lokasi kedua adalah di Garasi Bus Pratama, Becirongengor, Wonoayu yang terjadi 8 Oktober 2020. Kegiatannya adalah pengambilan video klip untuk Jinggle Paslon BHS – Taufiq. “Di Garasi Bus Pratama itu menerapkan protokol kesehatan. Di dalam hanya ada kru OM Monata dan tim shoting saja,” tegasnya.

Kendati demikian, kata Agung pihaknya bakal mengkaji semua perkara itu. Kemudian baru diputuskan bersama komisioner Bawaslu lainnya. Apalagi, dalam pemeriksaan lebih dari 2 jam itu ada sekitar 20 lebih pertanyaan yang harus dijawab Paslon yang diusung 5 partai ini. “Di Garasi Bus itu bukan kampanye. Tapi pembuatan jingle sebagai bahan kampanye. Soal izin kami luruskan di kedua lokasi itu sudah ada pemberitahuannya seusai PP dan PKPU. Jadi bukan izin. Di kedua lokasi sudah ada pemberitahuan,” jelasnya.

Sementara Cabup BHS mengaku hanya kasihan terhadap pengamen pria tua itu. Karena diminta joget maka dirinya menurutinya. Soal adanya perempuan yang joget adalah penjual bedak yang sebelumnya sempat diberi masker BHS.”Saya hanya kasihan karena disituasi seperti ini, pengamen tua itu mau memberikan hiburan secara gratis,” ungkapnya.

Sedangkan soal video klip jingle di garasi bus hanya 1 jingle ditambah sholawatan. Di lokasi juga tak ada penontonnya. “Saya mau karena OM Monata asli Sidoarjo sudah 6 bulan tak menjalankan usahanya. Saya hanya mau menghidupkan budaya dan kesenian itu saja agar tidak redup saat pandemi. Kami tetap menjalankan protoko kesehatan karena pengambilan klip itu terbatas kru saja tidak ada penontonnya,” tandasnya. (wan/syn)

Memontum Sidoarjo – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS-Taufiq) bakal memasangi Closed Circuit Television (CCTV) setiap pintu air yang ada di aliran sungai Sidoarjo. Tujuannya, selain mengontrol air saat banjir juga sekaligus agar lahan pertanian terutama tanaman padi bisa mendapat pasokan air secara merata. Sekaligus agar seluruh lahan tanaman bisa ditanami padi 3 kali setahun.

“Program jangka panjangnya harus ada normalisasi sungai. Tetapi, kami akan mencoba sistem manajemen pengendalian air. Setiap pintu air Dam harus diberi CCTV. Petugas pengendali air bakal dikendalikan dengan handy talky. Pengendalian air akan dipusatkan di ruang pengendalian air di Pemkab Sidoarjo,” ujar Cabup BHS saat berkunjung ke Pintu Air Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Senin (12/10/2020).

Menurut BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, saat ini petani sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Yakni untuk menjaga ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan. Karena itu, setiap lahan tanaman padi di Sidoarjo setiap musim hujan tidak boleh banjir. Seperti halnya di lahan tanaman padi 15 hektar di Desa Kalidawir itu.

“Seperti petani di Kalidawir, setahun hanya panen sekali karena saat musim hujan banjir. Itu karena sistem pintu air sebelah timur di Desa Penatarsewu ternyata tak bisa dibuka hingga aif hujan tak bisa dikendalikan karena pintu air menutup terus. Akibatnya, saat musim hujan air meluap masuk ke lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Nanti, ini tidak boleh terjadi lagi,” imbuhnya.

Begitu juga dengan soal kelangkaan dan kesulitan pupuk saat masa tanaman padi membutuhkan pemupukan. Hal itu harus dikendalikan karena tugas pemerintah adalah harus menjaga ketersediaan pupuk. “Kami pun akan menyiapkan bantuan bibit. Yakni bibit unggul akan diberi subsidi agar petani tidak lagi menyiapkan bibit dari hasil panen. Bantuan bibit unggul ini agar hasil panen tidak hanya 6 ton per hektar. Tapi bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hektar. Termasuk setahun jangan panen sekali, tapi harus bisa tiga kali,” tegasnya.

Sedangkan soal hama tikus dan wereng, kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini juga menjadi kendala petani. Baginya hama tanaman padi baik tikus maupun wereng adalah tugas dari pemerintah daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkab Sidoarjo wajib mengendalikan agar hama tikus dan wereng tidak lagi merugikan petani.

“Karena gagal panen bukan sepenuhnya kesalahan petani. Tapi merupakan kesalahan dinasnya. Kami ingin manajemen ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan.Kalau tidak kekurangan beras maka tidak boleh impor dan warga Sidoarjo harus beli produk padi Sidoarjo. Jangan sampai kayak di pasar, beras kebanyakan dari Pacet dan Lamongan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, untuk mencapai swasembada pangan, BHS juga akan memberikan subsidi asuransi lahan pertanian yang besarannya mencapai Rp 50.000 per hektar. Rencananya subsidi Pemkab Sidoarjo Rp 25.000 dan petani membayar Rp 25.000. “Asuransi ini wajib agar saat gagal panen ada ganti ruginya. Inu sekaligus menjadi semangat bagi petani bercocok tanam,” paparnya.

Sementara Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Kalidawir, Khoiri mengaku ada sekitar 15 hektar lahan tanaman padi yang selama ini hanya panen sekali setahun. Meski lokasinya diapit dua sungai. Hal itu, karena saat musim kelebihan pasokan air hingga banjir. Saat kemarau kekurangan pasokan air.

“Ini harus diketahui pemerintah dan keluhan petani harus dibantu. Termasum soal pupuk yang utama pupuk TSP yang sudah tidak ada. Kami pun butuh pompa untuk mengeluarkan (menyedot) air saat musim hujan. Kami sangat mendukung program Pak BHS agar petani bangkit dan Sidoarjo mewujudkan swasembada pangan itu,” tandasnya. (wan/syn)