Gelaran Bimtek ini juga mendalami implementasi 1 tahun wajib belajar prasekolah sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui peran Bunda PAUD, Pemkab Jember menargetkan setiap anak di Jember mendapatkan stimulasi pendidikan yang tepat pada masa emasnya. Hal ini, selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting yang menjadi prioritas nasional.

Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah manifestasi kebijakan untuk menyelaraskan gerak langkah dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lapangan. Dirinya menekankan bahwa sinergi tiga pilar penggerak ini adalah fondasi utama bagi kemajuan sosial di Jember.

“Saya mengapresiasi atas dedikasi para kader. Kita berkumpul bukan hanya untuk menerima arahan, tetapi untuk menyatukan visi bahwa kesejahteraan Jember dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga dan desa,” kata Ning Ghyta-sapaan Ketua TP PKK Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa tugas Posyandu tidak hanya tempat penimbangan bayi. Namun, juga layanan kesehatan dan pendidikan anak usia dini.

“Transformasi Posyandu menuju 6 Bidang SPM adalah langkah progresif Pemkab Jember. Kami ingin Posyandu tidak lagi hanya dilihat sebagai tempat menimbang bayi, tetapi sebagai sentra layanan terpadu yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keamanan lingkungan,” jelasnya.

Dengan Bimtek ini, pihaknya membekali kader agar tidak hanya bekerja dengan hati, tetapi juga dengan pemahaman kebijakan yang kuat. “Kader adalah ujung tombak yang memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di meja makan setiap keluarga di Jember,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember hadir memberikan perspektif dukungan anggaran dan fasilitas. Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan ruang bagi para penggerak ini agar dapat mengidentifikasi masalah sosial, seperti rumah tidak layak huni atau akses air bersih, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten.

Gelaran acara formal ini, ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan mengenai alur pelaporan data yang lebih sinkron antara desa dan kabupaten. (rio/gie/adv)

Kepala Bidang Kompetensi Teknis BPSDM Provinsi Jawa Timur, Amalia Pramudiansari, dalam pembukaan itu menegaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek bagi anggota dewan di Jatim merupakan bagian dari rekomendasi BPSDM Provinsi Jatim. “Gelaran ini sebagai mitra Kemendagri, dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan daerah,” katanya.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, dalam momen itu mengatakan bahwa pelaksanaan Bimtek pada semester pertama 2026, ini menjadi langkah strategis dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pada inovasi dan penguatan reformasi birokrasi. “BPSDM Provinsi Jatim mengapresiasi DPRD Kabupaten Situbondo yang pada semester pertama ini melaksanakan Bimtek untuk mendorong Perda-Perda yang akan diinisiasi dewan agar berdampak pada inovasi daerah dan peningkatan reformasi birokrasi di Situbondo,” kata Ketua DPRD Mahbub, Jumat (06/03/2026) tadi.

Ketua DPRD Mahbub menegaskan, setiap kebijakan yang dirumuskan DPRD bersama pemerintah daerah, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan melalui inovasi yang mampu mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.

Baca juga :

“Inti dari Bimtek ini agar regulasi dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Tema dan materi harus berbasis pada persoalan riil yang dihadapi DPRD, kemudian diramu bersama agar aplikatif,” ujarnya.

Ketua DPRD Mahbub juga menjelaskan, materi Bimtek yang disusun oleh LPK Unmer Malang tetap mengacu pada substansi yang diwajibkan Kemendagri. Namun demikian, terdapat muatan lokal tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing DPRD kabupaten dan kota.

Dijelaskannya, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap substansi materi tidak hanya dipaparkan secara teoritis, tetapi juga didalami dan dipraktikkan. Sehingga dapat diimplementasikan dalam perencanaan serta pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

“Kami berharap, setelah mengikuti Bimtek ini, pimpinan dan anggota DPRD dapat mengaplikasikan inovasi-inovasi yang tetap sejalan dengan aturan. Dengan begitu, inovasi yang dijalankan tidak bersinggungan dengan regulasi yang ada,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ketua DPRD Mahbub menekankan, bahwa penerapan hasil Bimtek akan terus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Situbondo. “Untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari Bimtek ini, kami akan terus melakukan konsultasi agar memperoleh pencerahan dan solusi terbaik,” paparnya. (her/gie/adv)

Bimtek tersebut, merupakan konsolidasi kader Gerindra untuk mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang turut hadir dalam pembukaan itu, mengucapkan berterima kasih telah memilih Banyuwangi menjadi lokasi Bimtek.

“Terima kasih telah memilih Banyuwangi sebagai lokasi Bimtek. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi penguat antara eksekutif dan legislatif,” kata Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk mengatakan bahwa pembangunan Banyuwangi sejalan dan searah dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo. “Kami sangat memahami konsep Bapak Presiden. Di mana beliau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kami juga melakukan langkah-langkah itu di Kabupaten Banyuwangi,” terang Bupati Ipuk.

Dirinya juga menjelaskan, berbagai program kolaboratif Pemkab bersama legislatif telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam menekan angka kemiskinan secara konsisten setiap tahun. “Ketika kami menjabat pada 2020, angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi berada di angka 8 persen dan saat ini sudah mencapai angka 6,13 persen. Ini berkat dukungan salah satunya dari sahabat-sahabat Partai Gerindra,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, Banyuwangi turut menyelaraskan diri dengan berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat. Terkait MBG, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, telah meminta agar pasokan makanan untuk MBG disuplai dari petani dan peternak lokal Banyuwangi.

“Selama mencukupi, kami telah meminta agar SPPG menyuplai bahan dari petani dan peternak di desa-desa Banyuwangi, agar banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari program Bapak Presiden ini,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara terkait Sekolah Rakyat, kini di Banyuwangi terdapat dua sekolah yang dihuni oleh ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyampaikan program nasional seperti MBG dirancang tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Dirinya juga mengatakan, suplai kebutuhan MBG akan membuka peluang bagi petani, peternak, hingga koperasi desa melalui skema Koperasi Desa Merah Putih, yang sedang dikembangkan untuk menopang rantai pasok.

“Kebijakan sekolah rakyat menjadi komitmen Bapak Presiden terhadap layanan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Kepala daerah dan teman-teman Gerindra harus mendukung ini,” tegas Wihadi.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menambahkan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila kepala daerah dan legislatif menjaga harmoni serta menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat. “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari berbagai kebijakan prioritas dari Bapak Presiden,” ujarnya. (kom/bwi/sit)

“LKPM memberikan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah. Penyampaian laporan yang tepat dan tepat waktu menjadi sangat penting bagi pengambilan keputusan strategis,” ujar Paiman, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM bagi para pelaku usaha, di Ballroom Abby Hotel Lumajang, Rabu (19/11/2025) tadi.

Disampaikan Paiman, pemahaman yang sama terkait pentingnya LKPM harus dimiliki seluruh pelaku usaha. “Melalui Bimtek ini, kami memfasilitasi pelaku usaha agar dapat menyampaikan laporan dengan benar, sekaligus membantu mengatasi kendala teknis dalam pengisian melalui sistem Online Single Submission (OSS),” jelasnya.

Baca juga :

Paiman juga menambahkan, dukungan ini tidak hanya mendorong kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah dan nasional untuk memastikan investasi tetap terpantau dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan. Dirinya menekankan, data yang terkumpul melalui LKPM menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pelaporan yang tepat waktu dan akurat menjadi fondasi bagi pengembangan investasi yang berkelanjutan.

Bimtek yang diikuti pelaku usaha dari berbagai sektor ini, diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang transparan, akuntabel dan mendukung pembangunan daerah. Dirinya berharap, agar pelaku usaha tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menyadari peran strategis laporan mereka bagi kemajuan Lumajang. (kom/adi/gie)

Plt Asisten I Setda Provinsi Jawa Timur, sekaligus Kepala Biro Kesra Jawa Timur, Imam Hidayat, menyampaikan bahwa Baznas memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terlebih, salah satu tugas Baznas memang menghimpun dan menyalurkan zakat.

“Harapan kami, sasarannya bisa semakin tepat dan program-program ke depan punya unggulan yang bisa diandalkan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Imam.

Kemudian, dikatakannya bahwa kegiatan Bimtek tersebut juga menjadi momentum bagi Baznas se-Jatim untuk saling berbagi ide, informasi dan pengalaman guna memperkuat sinergi antar daerah. Ditegaskan, bahwa Pemprov Jatim siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Baznas.

“Yang penting, Baznas di kabupaten atau kota bisa berseiring dengan pemerintah daerah masing-masing dan stakeholder terkait, agar programnya benar-benar bisa diwujudkan. Program yang baik itu harus dijalankan bersama, dengan kerja sama yang kuat,” tambahnya.

Imam juga menyoroti pentingnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Menurutnya, semakin transparan dan terukur kinerja Baznas, maka semakin besar pula potensi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi ini. “Program dan kinerja yang bagus akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, penghimpunan dana zakat juga semakin besar,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Imam juga menyinggung salah satu program Baznas, yakni Satu Keluarga Satu Sarjana untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, juga program pemberdayaan ekonomi mikro, termasuk memberikan modal usaha kecil dan pelatihan bagi pelaku UMKM, guna membantu masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan modal. Tapi harus dimulai dari pendidikan. Kalau satu keluarga miskin bisa punya sarjana, maka peluang keluar dari kemiskinan semakin besar. Selain itu juga banyak masyarakat kecil butuh modal hanya Rp 500 ribu, tapi tidak punya akses ke lembaga keuangan, akhirnya ke pinjol. Nah, di sini Baznas bisa turun membantu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III Baznas Jatim, Muhammad Zakki, menjelaskan bahwa saat ini Baznas tengah memperkuat program tematik yang berfokus pada peningkatan keberdayaan dan kepercayaan. Pihaknya mendorong adanya keseragaman program tematik yang bisa mengangkat mustahik (penerima zakat) menjadi berdaya.

“Ada value dan enlightenment (pencerahan,red) yang membuat mereka tercerahkan. Dua hal itu kita padukan sehingga jadi program yang membangun kepercayaan,” jelas Zakki.

Zakki menambahkan, saat ini masyarakat semakin mengenal dan percaya pada Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah non-struktural yang profesional dan transparan.

“Sekarang orang sudah paham Baznas itu apa. Tidak seperti dulu, yang masih disalahartikan. Ini kemajuan luar biasa,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa penyaluran zakat terbesar di Jawa Timur berasal dari program pemberdayaan usaha kecil dan menengah, seperti peternakan kambing koloni, yang terbukti mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan. “Dampaknya luar biasa. Ketika kambing beranak, hasilnya kembali ke mustahik lain. Jadi ada efek berantai yang menggerakkan ekonomi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Baznas Jatim mencatat penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah tahun ini mencapai sekitar Rp 45 miliar dan menargetkan Rp 60 miliar pada tahun depan. “Potensi penggalian dana masih besar, sekitar 60 persen belum tergarap optimal. Karena itu, kami bersama Pemprov terus berupaya memotivasi daerah agar semangat menghimpun dan menyalurkan zakat dengan transparan dan tepat sasaran,” imbuh Zakki. (rsy/sit)

Hadir dalam pelaksanaan itu, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Madya Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Yosua Jaya Edy, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang serta seluruh peserta Bimtek baik yang hadir melalui daring maupun luring. “Kita semua menyadari, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tulang punggung pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ASN dituntut untuk disiplin, profesional, berintegritas dan berorientasi pada hasil,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin dari etika kerja dan tanggung jawab moral seorang aparatur terhadap amanah jabatan yang diembannya. “ASN yang disiplin bukan hanya datang dan pulang tepat waktu, tetapi juga menunjukkan komitmen, loyalitas, serta semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kapan pun dan di mana pun,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bupati Sanusi mengajak seluruh ASN Kabupaten Malang, untuk menjadikan disiplin bukan karena takut pada sanksi. Namun, karena dorongan moral dan profesionalitas. Sehingga, menjadikan disiplin sebagai kebiasaan, budaya yang melekat dalam diri, bukan sekadar perintah atasan.

Baca juga :

“Kita harus membangun birokrasi yang berjiwa melayani, bukan dilayani. ASN harus mampu menjadi contoh di tengah masyarakat, baik dalam ucapan, sikap, maupun tindakan. Dengan begitu, kehadiran ASN benar-benar menjadi solusi bagi rakyat, bukan sebaliknya,” tambah Bupati Malang.

Masih menurut bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat ini tengah berupaya keras mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing. Karenanya, dirinya menegaskan bahwa diperlukan sistem pengendalian birokrasi yang kuat. Salah satunya, melalui penerapan disiplin ASN secara konsisten dan terukur.

“Melalui Bimtek ini, saya berharap muncul semangat baru untuk menginternalisasi nilai-nilai ASN Berakhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif,” katanya.

Ditegaskan Bupati Sanusi, bahwa nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tetapi panduan moral dan perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat. “Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Malang sangat bergantung pada disiplin dan integritas setiap ASN. Mari kita bersama-sama meneguhkan tekad untuk menjadi aparatur yang tidak hanya bekerja dengan benar, tetapi juga bekerja dengan niat yang benar, untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Malang tercinta,” tuturnya.

Dirinya berharap, ASN Kabupaten Malang harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas. “Mari kita bersama-sama wujudkan ASN Kabupaten Malang yang disiplin, profesional dan berintegritas tinggi demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas,” tambahnya. (pro/mlg/gie)

Kegiatan ini, dibuka secara langsung Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, yang juga selaku Bunda Literasi Kabupaten Jombang. Sementara turut hadir dalam pembukaan itu, Plt Kacabdindik, Pinky Hidayati, perwakilan Kemenag, guru hingga pustakawan.

Ketua TP PKK Yuliati mengatakan bahwa Bimtek literasi informasi sangat berguna dalam mendukung berbagai program-program unggulan PKK Kabupaten Jombang. “Tujuan dari Bimtek literasi informasi ini adalah untuk membantu masyarakat agar lebih efektif dalam mencari, mengevaluasi dan menggunakan informasi. Sehingga nantinya, yang didapatkan adalah informasi yang benar-benar baik dan benar,” ujarnya.

Yuliati juga mengungkapkan, Pemkab Jombang ke depan akan terus menggiatkan Program Gemar Membaca kepada semua kalangan dengan melakukan Bimtek dan sosialiasi ke berbagai Desa di Kabupaten Jombang. “Saya harap, Program Bimtek ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehingga, dapat meningkatkan gemar membaca di semua kalangan masyarakat di Kabupaten Jombang,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Sri Sujati, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bimtek dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan upaya peningkatan kompetensi dan peran strategis seluruh pegiat literasi di Kabupaten Jombang. “Di dalamnya ada para guru, pustakawan, tenaga Pengelolah Perpustakaan Desa, TBM dan Pojok Baca di wilayah Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Ditambahkan, pelaksanaan Bimtek bertujuan agar seluruh pegiat literasi di Kabupaten Jombang akan memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan penelusuran evaluasi dan pemanfaatan sumber informasi yang relevan. Dirinya berharap, melalui Bimtek Literasi Informasi dapat memberikan manfaat bagi pengembangan, peningkatan gerakan literasi di wilayah Kabupaten Jombang.

“Selain itu, Bimtek juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi informasi di era digital. Termasuk, membekali peserta dengan keterampilan literasi informasi untuk menunjang pembelajaran dan pengelolaan informasi yang benar serta menguatkan sinergi antara perpustakaan, sekolah dan masyarakat dalam pengembangan budaya literasi,” imbuhnya. (azl/gie)

Dalam sambutannya, Asisten I Purwanto, menyampaikan bahwa Bimtek ini digelar bertujuan agar pekerja bisa mengetahui terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap keselamatan kesehatan pekerja dan antisipasi sedini mungkin. Selain itu, dilakukannya pemeriksaan HPV DNA gratis bagi tenaga kerja sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Terima kasih kepada KSU Perdula MPS Ngoro, yang selama ini bersama Pemerintah Kabupaten Jombang membantu kesejahteraan para pekerja. Sehingga, tercipta kesejahteraan keluarga dan masyarakat disekitarnya,” ujarnya.

Asisten I Purwanto juga mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang sangat diringankan dengan keberadaan KSU Perdula MPS Ngoro. Karena secara multiplayer efek, ada kesejahteraan yang terbagi kepada masyarakat.

“Hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha sangat baik sekali. Sehingga, tidak ada konflik kepentingan yang menonjol,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Sebagaimana ketentuan yang ada di PMK Nomer 72 tahun 2024, bahwa kegiatan pembinaan diutamakan pada industri hasil tembakau sehingga berfokus di MPS.

“MPS di Kabupaten Jombang sendiri ada empat. Meliputi, MPS Perak, MPS Ploso, MPS Ngoro dan Sehat Tentrem, ” jelasnya.

Dirinya juga menyebutkan, kegiatan Bimtek di MPS Ngoro merupakan kegiatan perdana dan untuk MPS yang lainya masih dalam proses. “Saya berharap dengan adanya Bimtek bagi pekerja, maka dapat meminimalisir terjadi kecelakaan kerja. Kemudian, pekerja memahami kesehatan ditempat kerjanya. Apalagi, ini termasuk perusahaan yang padat karya, sehingga di sini kita lakukan sosialisasi bagaimana upaya untuk pengurangan penyakit menular,” ucapnya.

Adapun dasar hukum yang di terapkan pada Bimtek adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah menjadi undang-undang yaitu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, peraturan pemerintah nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan pekerja tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 257 tahun 14 tentang pedoman pembangunan dan pembinaan kader norma ketenagakerjaan. (azl/gie)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebutkan bahwa Kota Malang memiliki potensi untuk ekspor dari sektor IHT. Saat ini, tercatat ada 56 IHT yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Menurutnya, dengan semakin banyaknya IHT, maka para pelaku sektor ini juga harus dapat membaca peluang dan memperluas pasar, termasuk ke luar negeri.

Eko menambahkan, saat pelaksanaan business matching, minat pasar luar negeri terhadap produk tembakau cukup tinggi. “Permintaan dari pasar luar negeri, khususnya kawasan Timur Tengah dan Asia, cukup besar. Karena itu, kami mendorong agar produk ini bisa diekspor. Kami juga telah menyampaikan kepada pelaku industri di kota ini mengenai mekanisme ekspor. Jika pasar sudah cocok, permintaan tentu akan terus meningkat,” kata Eko, dalam pelaksanaan Pembukaan Bimtek, Kamis (31/07/2025) tadi.

Baca juga :

Penyelenggaraan Bimtek ini, menjadi sebuah dukungan pemerintah dalam pengembangan industri dengan memberikan fasilitasi, pendampingan teknis dan pemahaman menyeluruh, baik terkait prosedur, persyaratan dan strategi ekspor ke pasar internasional. Melalui kegiatan ini, pelaku IHT diharapkan dapat memahami ketentuan peraturan ekspor, termasuk dokumen, perizinan, serta ketentuan bea cukai dan karantina.

“Mereka juga mendapat pendampingan teknis, mulai dari persiapan produk, pengurusan dokumen, pemilihan jalur distribusi, hingga pemanfaatan fasilitas ekspor dari pemerintah. Upaya ini sekaligus mendorong pelaku industri untuk siap menembus pasar global dengan menyesuaikan standar mutu internasional, kemasan layak ekspor dan strategi pemasaran yang efektif,” terangnya.

Dalam Bimtek kali ini, menghadirkan dua nara sumber, yaitu Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi dan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jawa Timur, Lucky Kristian. Kegiatan ini, pun menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat jejaring ekspor dan dukungan instansi terkait dalam membangun ekosistem ekspor hasil tembakau yang berkelanjutan di Kota Malang. (kom/sit/adv)