BIN – Memontum

Bersama Minimalisir Paparan Paham Radikalisme

memontum — Fri, 07 Dec 2018 12:37:04 +0000

Memontum Surabaya – Fenomena paham radikalisme kian merebak. Dilansir dari Badan Intelijen Negara (BIN), 39% mahasiswa perguruan tinggi di 15 provinsi telah terpapar radikalisme. Menanggapi fenomena itu, Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar kian gusar. Halim mengatakan, “Saya ngomong radikal itu juga ingin berfikir radikal. Karena radikalisme harus diatasi dengan radikal. Nggak akan pernah selesai kalau tidak radikal,” katanya, usai menjadi narasumber di acara Strategi Melawan Radikalisme, Mengelolah Keberagaman dan Menguatkan Jati Diri Ke Indonesiaan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kamis (6/12).

Sebenarnya ia tak mempermasalahkan, karena itu adalah sebuah pilihan. Namun kalau sudah bicara tentang kebangsaan dan Indonesia, maka sebagai WNI harus sadari betul bahwa Indonesia ini lahir atas sebuah kesepakatan.

Artinya, tidak ada perbedaan pandangan secara substansi antara tokoh-tokoh pendiri bangsa pada saat itu tentang bentuk NKRI. Dari berbagai suku bangsa, agama kemudian musyawarah mufakat.

“BPUPKI itu gak ada voting disitu. Dan musyawarah mufakat itu memutuskan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI bukan dibuat atas dasar guyonan, cangkrukkan segala macam, tapi ini dirumuskan secara serius oleh kakek-kakek dan buyut kita,” tandasnya.

Itu adalah pilihan, lanjutnya, karena rakyat Indonesia sudah memilih mufakat itu, ia merasa sebagai WNI yang baik, harusnya menghormati dan mengikuti yang telah disepakati oleh nenek moyangnya. “Kalau tidak mau ikut ya jangan disini,” tegas Halim.

Halim mencontohkan cara pandang Gus Dur dalam menanggapi masalah. Saat itu ketika masih menjadi Presiden Gus Dur mendapati adanya laporan tentang banyak orang yang tidak menghormati bendera saat upacara.

Rektor UNAIR Belum Terima Laporan BIN, Terkait PTN Terpapar Radikalisme

memontum — Tue, 27 Nov 2018 13:40:54 +0000

Memontum Surabaya – Badan Intelejen Negara (BIN) melansir 39 persen mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang simpati terhadap gerakan radikalisme. Data tersebut didapat berdasarkan dari penelusuran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya mengaku belum mendapat informasi dari pihak BIN terkait hal itu. Rektor ke-13 UNAIR ini menganjurkan agar pihak BIN sesegera mungkin melaporkan temuan itu.

“Itukan informasi lama. Kalaupun ada perguruan tinggi yang terpapar dan ada terindikasi itu akan dihubungi rektornya masing-masing. Karena agar tidak menimbulkan gejolak. Khusus di UNAIR, laporan tersebut kita informasikan kepada pimpinan universitas agar kami tahu dimana letak yang terpapar dan siapa-siapa saja yang terpapar,” tuturnya, Selasa (27/11/2018).

Menurutnya, tanggapan dari Menristekdikti soal kampus mana saja yang terpapar termasuk di Surabaya, ia menegaskan hingga detik ini UNAIR sama sekali belum mendapati informasi resmi dengan apa yang telah disampaikan BIN.

“Di Surabaya kan banyak, ada Unesa, ITS, UIN, UPN dan lain-lain. Tapi kita juga ingin tahu, mana sih kampus yang terpapar di Surabaya?. Kalau di UNAIR sendiri belum ada informasi terkait hal itu, tapi kami sudah tahu tentang informasi tersebut,” ungkap Rektor kelahiran Gresik ini.

Nasih menghimbau kepada mahasiswanya agar tetap menjaga jiwa ke NKRI-annya. Karena hidup di Indonesia, diwajibkan untuk harus mentaati peraturan dan menghormati adat istiadat yang ada di Indonesia.

Dia menambahkan, jangan sesekali mahasiswa maupun warga sipil yang lain punya niatan untuk merubah Pancasila, dan Undang-Undang, karena itu hukumnya haram bagi mereka yang kebangsaan NKRI.