Dalam hal ini, Agoes berharap agar penyambutan Porprov di Kota Malang bisa lebih semarak untuk menggenjot tingkat hunian secara menyeluruh. Apalagi, pihaknya juga telah mengirimkan daftar harga khusus ke Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang serta menyampaikan kesiapannya mendukung kebutuhan akomodasi selama kegiatan berlangsung.

“Kami sudah mengirimkan list harga kamar spesial ke Disporapar dan para sales juga telah menghubungi kontingen dari berbagai daerah. Kami ajukan sekitar 20 hotel, dan saat ini beberapa hotel sudah mulai terbooking, terutama hotel-hotel kecil dan bintang tiga ke bawah,” kata Agoes, Sabtu (07/06/2025) tadi.

Namun, Agoes menyebut masih ada sekitar 25 hotel yang belum terisi penuh dan berharap agar nantinya bisa segera dimanfaatkan. Agoes menilai tingkat pemesanan bisa meningkat menjelang final atau kedatangan keluarga atlet serta pejabat yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung.

Baca juga :

“Dari hotel-hotel yang melapor ke saya, sudah ada lima yang terbooking, mungkin lebih, tapi yang lapor resmi baru lima. Kami berharap sisanya segera terisi,” lanjutnya

Terkait harga, PHRI menegaskan bahwa pihak hotel telah menyesuaikan dengan kebutuhan kontingen. “Ada yang asalnya Rp 500 ribu jadi Rp 200 ribu–Rp 250 ribu. Kami tetap berusaha mendukung efisiensi anggaran,” ucapnya.

Meski okupansi mulai tumbuh, Agoes menilai atmosfer penyambutan Porprov di Kota Malang masih kurang semarak. Dirinya berharap Pemkot Malang bisa menambah gebyar melalui pemasangan spanduk, umbul-umbul dan dekorasi lainnya di ruang publik seperti kawasan Kayutangan.

“Harusnya sudah terasa gebyar di kota ini. Kami di PHRI sudah diimbau dan saya sudah perintahkan teman-teman untuk pasang spanduk ucapan selamat datang kepada kontingen. Ini penting agar suasana Porprov lebih terasa. Yang jelas kami dari PHRI juga sudah siap mendukung penuh kegiatan Porprov ini,” imbuh Agoes. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Arif, mengatakan bahwa rencana pendirian hotel itu saat ini masih berproses dalam penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Sehingga, diperkirakan hotel sendiri akan dibangun pada tahun 2025 mendatang.

“Rencananya dibangun hotel bintang lima. Sekarang baru proses di Amdal di provinsi. Sementara dari pihak Abd Saleh (bandara, red) juga sudah mengeluarkan izin Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), yakni ketinggian gedung maksimal 20 lantai,” kata Arif, Rabu (24/07/2024) tadi.

Dalam hal perizinan, menurutnya akan segera dipercepat pada tahun 2024 ini. Sehingga, diharapkan setelah pembangunan tahun 2025 mendatang, nantinya bisa dapat menyerap tenaga kerja.

Baca juga :

“Satu hotel bintang lima, itu biasanya menyerap minimal 500 tenaga kerja. Sesuai komitmen Pak Pj Wali Kota, bahwa dengan adanya pembangunan ini, diharapkan dapat merekrut tenaga kerja dari Kota Malang. Sehingga angka pengangguran yang lulusan SMA/K bisa kita tekan,” tambahnya.

Dengan penambahan hotel bintang lima tersebut, diharapkan nantinya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang dapat terus menurun. Ditargetkan, tahun 2024 ini bisa di bawah angka 6 persen.

“Di tahun 2023 lalu juga menurun dari 7,66 persen menjadi 6,80 persen. Harapannya nanti di tahun 2024 ini, bisa di bawah 6 persen,” ujarnya.

Disamping itu, dengan adanya penambahan hotel bintang lima tersebut, tentunya akan menambah iklim investasi di Kota Malang. Apalagi saat ini hotel bintang lima yang sudah berdiri ada tiga hotel.

“Di Kota Malang ini ada tiga hotel bintang lima Grand Mercure, Shalimar, sama Tugu. Nanti nambah lagi Tychi dan Novotel ini,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Sementara raihan BUMD Bintang 5 ini,  juga menunjukkan manajemen kelola dari BPR Jwalita baik. Selaras dengan visi BUMD, yang melakukan inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan serta didukung teknologi informasi. Kemudian memiliki peran besar dan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Tentunya layak untuk menjadi contoh bagi BUMD lain.

Berdasarkan laporan kinerja yang dimiliki, Direktur Utama BPR Jwalita, Dewi Fraidianriani, menerangkan bahwa dari modal sebesar Rp 20 miliar, total aset BPR Jwalita per 31 Des 2023 kini menjadi sebesar Rp 143.893.811.000. Angka yang fantastis, menunjukkan bahwasanya BPR ini terus bertumbuh.

Dalam perjalanannya, ujarnya, BPR Jwalita juga tidak pernah absen menyumbangkan PAD untuk Pemkab Trenggalek. Laba yang dihasilkan dari tahun ke tahun juga terus meningkat, dengan total saham kepemilikan Pemkab Trenggalek mencapai 98,64 persen.

Baca juga:

Tahun 2020, lanjutnya, Jwalita mencatatkan laba sebesar Rp 1,950 miliar. Tahun 2021, menjadi sebesar Rp 2,366 miliar dan tahun 2022 menjadi sebesar Rp 2,439 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp. 2,560 miliar. Terus tumbuh dengan neraca keuangan yang sehat, menandakan memang pantas bila BUMD milik Pemkab Trenggalek itu mendapatkan apresiasi BUMD Bintang 5 dalam Top BUMD Award 2024.

“Saya mengapresiasi kerja dari BPR Jwalita yang mendapatkan Top BUMD Award untuk ke berapa kalinya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada BPR Jwalita, karena selain dianggap kinerja keuangan sebuah perusahaan yang baik, BPR Jwalita juga dianggap punya social impact. Alasannya, karena meluncurkan program kredit sanitasi untuk warga yang ingin mendapatkan sanitasi yang lebih baik, yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesehatan,” kata Bupati Arifin, Rabu (20/03/2024) siang.

Ditegaskan orang nomor satu dijajaran Pemkab Trenggalek ini, yang menjadi salah satu strong point mengapa BPR Jwalita Top BUMD Award Bintang 5 atau kategori yang paling tinggi, adalah karena program-program yang diluncurkan sangat strategis. “Harapannya, semua BUMD bisa seperti BPR Jwalita. Apalagi, BPR Jwalita juga baru saja restrukturisasi organisasi. Di bidang energi ada PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) dan masih ada beberapa BUMD lain. Semoga ini nanti diikuti,” imbuhnya.

Perlu diketahui, Top BUMD awards adalah satu satunya kegiatan penilaian kinerja BUMD, yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia diselenggarakan oleh Majalah Top Bisnis, Bekerjasama dengan institut otonomi daerah dan beberapa lembaga, assosiasi dan konsultan bisnis. Seperti lembaga kajian Nawacita, SGL manajemen, PPM bisnis, serta Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pajajaran Bandung, dengan melibatkan dewan juri sekitar 10 Profesor, beberapa Doktor, serta para praktisi dan konsultan bisnis.

Penghargaan tersebut, lanjutnya, patut dan layak disyukuri serta dibanggakan. Karena, manajemen dan perusahaan, berhasil menjadi pemenang lebih dari 1.150 BUMD dari seluruh Indonesia dalam event Top BUMD awards yang merupakan kegiatan pembelajaran dan penghargaan award BUMD yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia.

“Diharapkan dengan Top BUMD Award ini, maka semakin banyak BUMD-BUMD hebat yang terus melakukan perbaikan pengelolaan usahanya. Juga dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di daerah atau di kancah nasional,” papar suami Novita Hardiny ini. (mil/sit)

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian di Kota Probolinggo. Karenanya, sedikitnya ada sekitar 135 pelaku UMKM hingga 280 pelaku PKL, yang dilibatkan dalam event tahunan itu.

“Gelaran Semipro pada kenyataannya telah memberikan berbagai dampak positif ke berbagai aspek kehidupan masyarakat kota sendiri. Salah satunya, adalah dampak perekonomian yang luar biasa dengan mampu menghasilkan pendapatan total sebanyak Rp 3 miliar,” kata Wali Kota Habib Hadi.

Kemudian, jelas Wali Kota, untuk pendapatan UMKM dan PKL yang dilibatkan dalam gelaran tersebut, mampu naik secara global. Bahkan, itu merata dialami sejumlah peserta.

Baca juga :

“Dari 280 stand PKL, itu untuk omzet hariannya rata-rata mampu mencapai hingga Rp 650 ribu. Kemudian, untuk 135 stand UMKM mampu beromzet harian rata-rata hingga Rp 1,3 juta. Sementara untuk di 40 stan di acara ‘Probolinggo jaman mbiyen’, mampu mencapai hingga Rp 600 ribu dan terakhir ada 12 stand mainan yang pendapatan rata-rata untuk harian mampu mencapai Rp 3 juta,” urai Wali Kota Habib Hadi.

Dalam kesempatan itu, tidak lupa Wali Kota Habib Hadi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak swasta, yang ikut berpartisipasi dalam suksesnya event tahunan tersebut. “Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi pada evend tahunan ini. Alhamdulillah, event ini berjalan lancar dan membawa dampak positif kepada masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, mengakhiri pelaksanaan rangkaian Semipro, panitia menghadirkan bintang tamu pedangdut senior yaitu Evi Tamala. Hadirnya pedangdut senior tersebut, seolah menjadi penambah magnet kemeriahan penutupan pelaksanaan yang digelar sejak Sabtu (08/07/2023) malam lalu. (nun/pix/sit/adv)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Aries Setiawan, menyampaikan saat ini Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu, telah mematangkan rencana kenaikan tarif retribusi sampah dalam pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi. “Tahun 2024 mendatang, tarif retribusi sampah di Kota Batu bakal dinaikkan. Ini sangat penting, karena sejak tahun 2010, Perda itu belum pernah dilakukan perbaikan,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Kamis (06/07/2023) sore.

Di Perda yang lama, tambahnya, untuk retribusi persampahan dibagi menjadi kawasan jalan provinsi, kota dan desa yang dikenai tarif mulai Rp 1.500 sampai Rp 3.500. Maka, di Perda yang baru diusulkan tarifnya sama, yakni menjadi Rp 3.500 perbulan.

“Di Perda yang baru nantinya restribusi sampah perbulan untuk wisata buatan seperti Jatim Park Group dan lainnya akan dinaikkan dari Rp1,4 juta jadi Rp 2,8 juta. Lalu, mal dari Rp 250 ribu jadi Rp 872 ribu, pertokoan besar seperti toko oleh-oleh dari Rp15 ribu jadi Rp 222 ribu, toko kecil seperti apotik dari Rp12 ribu jadi Rp 25 ribu dan khusus minimarket dari Rp 75 ribu ke Rp 117 ribu,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, menurut Aries, untuk hotel juga dilakukan klasifikasi. Misalnya, hotel bintang 1 dikenai Rp 588 ribu. Lalu, bintang 2 dikenai Rp 738 ribu, dan bintang 3 dikenai Rp1 juta dan bintang 4 dari Rp1,2 juta menjadi Rp1,4 juta. Sedangkan, untuk hotel bintang 5 sebesar Rp 4,9 juta.

“Untuk hotel bintang 1 sampai 3 retribusi terbilang kecil karena diketahui okupansi hotel rendah. Kalau untuk hotel non bintang dari Rp175 ribu jadi Rp 363 ribu. Untuk villa atau home stay dari Rp 30 ribu jadi Rp 53 ribu. Ini, tarif retribusi sampah perbulan,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tarif retribusi sampah perbulan Rp 15 ribu menjadi Rp 60 ribu. Dan, PKL musiman dari Rp 500, menjadi Rp 2 ribu perhari.

“Untuk kegiatan event dan pernikahan juga akan kita tarik retribusi sesuai kapasitas penonton, misal untuk kapasitas penonton 350 orang dikenakan Rp 250 ribu. Dan, DLH juga menambah objek retribusi persampahan yang baru. Di antaranya ada panti pijat dan tempat karaoke akan dikenai retribusi persampahan Rp 297 ribu dan industri UMKM Rp 99 ribu,” tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, dikonfirmasi terpisah membenarkan dan menjelaskan bahwa DPRD Kota Batu telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang pajak dan retribusi. “Benar, kami bersama Pemkot Batu sudah menyelesaikan pembahasan Raperda. Dan, Jumat (07/07/2023) besok kita laksanakan uji publik,” jelasnya. (put/gie)