Ditemui di ruangannya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Nurhuddin Budi Santoso, mengatakan jika asrama tersebut boleh digunakan untuk tempat menginap bagi masyarakat yang sedang diawasi. “Asrama ini bisa digunakan untuk menginap bagi masyarakatnya yang sedang diawasi. Contohnya, seperti peserta Paskibraka, pemain dan pelatihan sepak bola serta lain sebagainya. Jadi, bukan semata-mata dibuka layaknya penginapan atau hotel pada umumnya,” ucapnya, Rabu (22/06/2022) siang.

Sebelumnya, asrama ini juga diperuntukkan bagi ASN di Kabupaten Trenggalek, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun peningkatan kompetensi yang membutuhkan tempat menginap. Namun, karena saat ini kegiatan pelatihan di masing-masing OPD sangat jarang, maka asrama BKD tidak termanfaatkan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Karena kita juga memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dipenuhi. Salah satunya, tentu dengan memanfaatkan asrama BKD ini. Kita berharap dengan difungsikannya asrama sebagai penginapan umum ini bisa membantu untuk mencapai target PAD sekitar Rp 25 juta selama 1 tahun,” terang Budi.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, terkait pemanfaatan asrama BKD sebagai penginapan umum ini, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Artinya, semua kalangan masyarakat bisa untuk menginap di asrama BKD ini. Meski begitu bagi siapapun yang datang menginap, akan mendapat pengawasan agar tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif.

“Untuk fasilitas di asrama BKD ini, kita memiliki 19 kamar tidur. Masing-masing memiliki 2 bed (kasur) dengan fasilitas full AC, TV dan kamar mandi di luar,” imbuhnya.

Masih terang Budi, fasilitas itu memang belum sekelas hotel -hotel pada umumnya. Karena ini memang konsepnya asrama. Terkait tarif, pun pihaknya tidak serta merta mematok harga sembarangan. Melainkan sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek nomor 12 tahun 2021.

“Di sini juga ada fasilitas ruang pertemuan dan mushola. Ditambah area parkir yang luas. Lokasinya juga sangat strategis dan tidak jauh dari pusat kota,” pungkas Budi. (mil/sit)

PNS atau ASN, harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. “Berbicara soal kedisiplinan PNS atau ASN, utamanya di Trenggalek, seharusnya bisa menjadi pemicu untuk lebih baik. Artinya, semua PNS atau ASN harus lebih disiplin waktu (jam kerja) dan juga disiplin pekerjaan (pelayanan),” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Eko Juniati, saat ditemui di ruang kerjanya Senin (23/05/2022) siang.

Menurutnya, jika PNS atau ASN di Trenggalek, belum bisa mengedepankan kedisiplinannya. Maka, akan sangat sulit untuk menerapkan budaya-budaya yang lain.

Saat ini, tambahnya, disiplin bisa dimulai dengan datang tepat waktu ke kantor. Melakukan finger print untuk absensi. Baru bisa dinilai disiplin kinerjanya. Karena sekarang sudah ada Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP ini adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Target tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan pegawai yang bersangkutan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Artinya, setiap pegawai harus membuat rencana target kinerja. Apakah pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu seminggu atau sebulan. Sejauh ini, masing-masing OPD di Trenggalek sudah memiliki data kedisplinan pegawainya,” imbuhnya.

Sesuai ketentuannya, jam kerja pegawai dalam seminggu adalah 37,5 jam. Hanya saja untuk waktunya, masing-masing daerah tidaklah sama. “Ada yang masuknya jam 7, ada juga yang jam 8. Dan itupun bisa diatur berapa hari kerja, bisa 5 hari atau 6 hari kerja. Ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah,” kata Eko.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dirinya menjelaskan, pegawai yang menerapkan sistem enam hari kerja biasanya di bidang kesehatan (puskesmas) dan pendidikan (tenaga pengajar).

Disinggung terkait sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin, Eko menyebut, jika hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 terkait kedisiplinan ASN. Disebutkan dalam PP tersebut jika ada Pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, telat masuk kerja, atau keluar tanpa alasan di jam kerja. Dan itu seharusnya sudah ada peringatan dari atasan langsung.

“Jadi dalam PP itu disebutkan jika atasan yang berwenang memberikan sanksi pada pegawai yang tidak disiplin. Dan perlu adanya pengawasan langsung dari atasan itu kepada pegawai-pegawainya,” tegasnya.

Kalau itu masih terbilang hukuman ringan, Kepala OPD atau atasan pegawainya yang akan memberi sanksi. Tetapi jika hukuman itu masuk kategori sedang ke berat, maka ranahnya ada di Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Intinya, untuk tingkat kedisiplinan PNS/ASN di Trenggalek masih sangat kurang. Akan tetapi, upaya untuk meningkatkan kedisiplinan itu mulai dilakukan. Dengan demikian, mereka akan terbiasa.

“Memang harus dipaksa dulu, menjadi terpaksa kemudian terbiasa. Karena ini kaitannya dengan merubah mainset seseorang, dan tidak mudah,” kata Eko.

Dirinya berharap, upaya untuk meningkatkan kedisiplinan PNS/ASN bukan hanya datang dari BKD itu sendiri, melainkan dari semua pihak. Seperti halnya, Inspektorat, Satpol PP juga masyarakat.

“Kita punya wadah yang namanya ‘Lapor’. Di sana, masyarakat bisa bertanya, melaporkan sesuatu atau menanyakan sesuatu hal. Yang nantinya bisa langsung diarahkan ke OPD atau pihak-pihak yang membidangi. Jadi, jika masyarakat menemui ada pegawai yang mungkin keluar di jam kerja dan diketahui keberadaannya, pasti akan diproses,” paparnya.

Jika memang hal itu bisa dilaporkan sejak awal, maka akan cepat dilakukan pembinaan. (mil/sit)

“Hari ini kita melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek beserta Inspektorat. Dalam pembahasan yang pertama, adalah melakukan pengecekan kesiapan OPD dalam menyongsong program visi misi bupati,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid saat dikonfirmasi, Selasa (02/02/2021) siang.

Pemanggilan OPD terkait ini karena legislatif menilai tingkat efektifitas aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten Trenggalek kurang maksimal.

Mengingat, Inspektorat merupakan penunjang keberhasilan pengendalian pelaksana, serta melayani aduan dari masyarakat.

“Jadi, fungsi inspektorat salah satunya adalah untuk pengawasan. Pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan juga respon keluhan masyarakat,” imbuhnya

Pihaknya juga berpesan kepada Inspektorat agar tidak acuh terhadap aduan masyarakat dan merespon semua aduan masyarakat. Karena, masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah.

“Jangan sampai ada masyarakat menyampaikan bahwa telah mengadu ke Inspektorat namun tidak ada tindaklanjutnya,” terang politisi Partai Hanura ini.

Baca Juga: DPRD Trenggalek Evaluasi Sisa Ranperda 2020

Tak hanya itu, ia juga meminta jika pengaduan itu harus ada follow up dan jawaban dari Inspektorat. Karena itu merupakan tugas dan fungsi Inspektorat sendiri.

“Setelah pertemuan hari ini sudah ditemukan kendala yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kendalanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang terlalu minim,” ujarnya.

Husni menyebut, di tahun 2021, Inspektorat hanya mendapat anggaran sekitar Rp 3 miliar dari jumlah total APBD Trenggalek senilai kurang lebih Rp 2 triliun.

Anggaran tersebut tentu terlalu minim untuk Inspektorat. Pihaknya menilai kekurangan Inspektorat dalam melaksanakan tugas bukan diakibatkan hal yang lain, akan tetapi karena faktor anggaran.

“Seharusnya anggaran untuk Inspektorat diambilkan sebesar 0,75 persen dari APBD. Jadi harusnya anggaran untuk Inspektorat mendapatkan Rp 13 miliar,” pungkas Husni. (mil/syn)

“Saya berharap segala sesuatunya bisa berjalan lancar, saya melihat persiapan panitia cukup luar biasa, semua disiapkan dengan baik, mulai saat masuk, saat mengerjakan soal hingga keluar ruangan,” ucap Pj Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, saat meninjau ujian SKB di Crown Victoria Hotel Tulungagung, Selasa (06/10/2020) pagi.

Dalam kesempatan itu, Pjs. Bupati Trenggalek juga berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti seleksi hingga tahap SKB agar tidak menjadikan CPNS sebagai tujuan akhir. “Bagi yang tidak lolos, saya berharap agar tidak berkecil hati karena bukan hanya CPNS jalan menuju kesuksesan. Tetapi banyak jalan untuk meraih kesuksesan itu,” pesannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek, Eko Juniati menuturkan dalam rekrutmen CPNS formasi tahun 2019 Kabupaten Trenggalek, terdapat sebanyak 1099 peserta yang lolos untuk mengikuti tahap ujian SKB.

“Ada sekitar 1099 peserta yang mengikuti ujian SKB ini. Untuk lokasi pelaksanaannya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu di Crown Voctoria Hotel Tulungagung dan satu lagi di lokasi yang dekat dengan peserta,” terang Eko.

Artinya, lanjut Kepala BKD Trenggalek, misal tempat tinggal peserta di Jakarta, maka bisa mengikuti BKN Jakarta. “Salah satu yang menjadi alasan adalah kondisi pandemi saat ini yang bertujuan untuk mengurangi resiko bagi yang berdomisili di luar daerah,” pungkasnya. (mil/syn)

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Pariyo mengatakan ada kekosongan di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Selebihnya masih ada 7 kekosongan OPD ya g sampai saat ini diisi oleh pelaksana tugas. Namun dalam waktu dekat ini 5 jabatan bakal dilakukan pengisian, ” ucap Pariyo saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (20/11/2019) siang.

Dikatakan Pariyo, proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilakukan untuk mengisi 5 Pejabat Eselon II maupun Kepala Dinas. Diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Satpol PP, Dinas Komindag dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Pengisian jabatan Kepala Dinas ini sudah diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu. Dan proses lelang jabatan nantinya akan digelar secara terbuka, ” imbuhnya.

Lebih lanjut Pariyo mengatakan, proses lelang jabatan tersebut telah dibuka mulai tanggal 11 November hingga dengan 25 November mendatang, termasuk penerimaan berkas lamaran.

Terkait dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, apabila lamaran belum mencukupi jumlah pendaftar maka akan di adakan perpanjangan waktu 1 minggu untuk melanjutkan seleksi.

“Di ketentuan baru memperbolehkan 3 pelamar dalam 1 lowongan, namun apabila yang mendaftar hanya 3 dan sampai di proses admistrasi ada yang tidak lolos, maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan pusat. Maka kami menentukan minimal 4 pelamar dalam 1 lowongan untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak timbul kekhawatiran, ” pungkas Pariyo. (mil/yan)