Dalam kesempatan itu, Komisi I berharap kekosongan pimpinan definitif di sejumlah OPD, bisa segera terisi. “Harapannya, ini agar indeks pelayanan oleh masing-masing OPD terhadap masyarakat akan maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, saat dikonfirmasi Rabu (10/05/2023) siang.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, bahwa penyebab belum terisinya beberapa jabatan tersebut lantaran terkendala regulasi yang ada.

“Kalau untuk faktor penyebab, sampai sejauh ini belum terisinya jabatan Kepala Dinas, karena terkendala regulasi yang begitu rumit. Sampai saat ini, pun sesuai janji BKD dimana dalam pertemuan sebelumnya mengatakan pada Maret 2023 jabatan Kepala Dinas (Kadin) di sembilan OPD sudah terisi semua. Namun kenyataannya, belum ada satupun yang terisi,” jelasnya.

Baca Juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sekalipun rumit regulasinya, kata Guswanto, BKD bersama tim telah mengantongi 27 nama orang terbaik. Dimana, mereka telah lulus asesmen untuk menduduki jabatan Kepala Dinas di sembilan OPD yang masih kosong.

Lebih lanjut Guswanto menjelaskan, dari 27 nama itu, masing-masing OPD sudah ada tiga nama yang layak menduduki jabatan Kepala Dinas tersebut. “Tiga nama tersebut, satu diantaranya akan dipilih dan dilantik. Namun, siapa mereka semua ada di bupati,” kata Guswanto.

Dirinya menambahkan, Komisi I berharap di tahun 2023 ini, bupati hendaknya segera melantik agar tidak ada lagi OPD yang dipimpin oleh ASN yang notabennya Plt. “Kami berhadap, sembilan OPD tersebut sudah harus diisi Kadis yang definitif,” tegas Guswanto.

Pihaknya menekankan, agar semua kekosongan jabatan tersebut bisa segera diisi. Tujuannya, agar tidak ada kesenjangan visi misi bupati dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jika tidak segera terealisasi, tentu saja akan berpengaruh kepada indek kepuasan masyarakat. Karena, kegiatan akan nge-down (menurun) dan tidak bisa dieksekusi,” paparnya. (mil/sit)

“Kalau itu memang terbukti, karena ini masih diduga ya, untuk sanksi berat itu bisa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, kemudian pemberhentian,” tegas Kepala BKD pada Memontum.com, Jumat (03/02/2023) tadi.

Terkait Pungli sendiri, Abah Taufik-sapaan akrabnya, mengatakan bahwa itu termasuk kategori dalam pelanggaran berat. “Kalau menurut saya, Pungli itu termasuk kategorinya berat. Itu, secara kasatmata dan kita harus melihat secara detail. Untuk lebih detailnya, tentu biar dilihat oleh teman-teman inspektorat ketika melaksanakan pemeriksaan,” ujarnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Abah Taufik juga menjelaskan, bahwa terkait proses yang akan dilakukan ketika ada ASN yang melakukan Pungli, prosesnya pertama akan ditangani di internal dinas. Kalau memang unsurnya tidak disengaja atau memang khilaf, itu termasuk ringan dan sedang. “Tapi kalau diduga memang sudah ada kesengajaan dan sudah berulang-ulang, tidak ada penyesalan, ya itu berat. Jadi, kalau berat nanti diserahkan kepada BKD dan nanti berkoordinasi dengan inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan inspektorat, itu yang akan kita jadikan dasar untuk mengeksekusi rekom yang sudah diberikan oleh inspektorat,” terangnya.

Karenanya, mengantisipasi sanksi berat, Kepala BKD mengimbau kepada para ASN/PNS di Kabupaten Lumajang, untuk melakukan kegiatan atau program, sesuai kewenangan dengan ketentuan. “Jangan menyalahi kewenangan, melampaui kewenangan atau menyalahgunakan kewenangan. Tugas pokok dan fungsi, itu yang harus dilakukan dan itu semua yang dilakukan harus dilaporkan secara transparan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh untuk kepentingannya sendiri, semuanya untuk kepentingan dinas, kepentingan daerah atau untuk kepentingan negara,” paparnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, salah satu ASN di Pasar Yosowilangun, diduga melakukan Pungli dengan memanfaatkan lahan parkir pasar. Pengelolaan parkir sendiri, sebenarnya di pihak ketigakan tetapi dalam prakteknya, dijalankan dengan tanpa memakai karcis atau retribusi dan memanfaatkan tenaga internal. (adi/sit)

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Jatim, Adina Fibriani, menjelaskan bahwa tujuan dari asessment tersebut untuk memotret kompetensi manajerial dan sosio kultural, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB RI) no 38 tahun 2017, tentang standar kompetensi jabatan ASN.

“Sesuai dengan Permenpan, di situ ada leveling dari setiap kompetensi. Ada sembilan kompetensi, seperti kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural. Jadi untuk peserta ini di potret terkait potensi itu seperti apa. Kompetensi ini tidak jauh-jauh dari yang biasa mereka kerjakan di setiap harinya,” jelasnya.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Pihaknya mengatakan, bahwa dalam asessment center ini berkaitan dengan metode komplek. Yakni terdiri dari tiga analisa kasus, Leaderless Group Disscussion (LGD), Role Play (bermain peran,red), wawancara konfirmasi, dan wawancara kompetensi.

“Jadi ada tiga analisa kasus, lalu kami potret nanti, terus ada proses LGD diskusi kelompok, ada proses wawancara konfirmasi juga. Jadi seteleh mereka mengerjakan analasia kasus akan kami tanyakan, dan tanggapi. Karena terkadang mereka mengerjakan per poin dan belum jelas,” tuturnya.

Tim asessment tersebut juga berbeda dengan tim Panitia Seleksi (Pansel). Ditegaskan, bahwa dirinya hanya memotret kompetensi manajerial sosio kultural, sedangkan di tim Pansel itu memotret terkait hal Teknis.

“Jadi tim asessment dan tim Pansel itu berbeda, kalau kami memotret kompetensi manajerial sosio dan Pansel bergeraknya di kompetensi teknis,” lanjutnya.

Untuk penilaian dalam asessment sendiri, dibagi tiga kategori yakni memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat. Namun, penilaian semua itu juga tergantung pada Pansel.

“Bisa dikatakan kurang memenuhi syarat itu kalau nilainya kurang dari 68. Tapi kalau hasil teknisnya ternyata bagus, itu haknya pansel, masih bisa lolos. Memang menjadi pertimbangan, tapi tidak mutlak. Karena masih ada lagi kompetensi yang harus dipotret,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kegiatan asessment tersebut dibagi menjadi dua sesi, yakni Senin (01/08/2022) dan Selasa (02/08/2022). Kemudian, untuk penilaian Kompetensi Bidang akan dilakukan pekan depan, yakni Kamis (11/08/2022) dan Jumat (12/08/2022). (rsy/sit)

“Jenis pelanggaran yang dilakukan, meliputi setiap ucapan, tulisan dan perbuatan yang dilanggar ASN baik dilakukan di dalam atau luar kerja. Misalnya, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan melanggar norma etika dan lain sebagainya,” ungkap Kepala BKD Trenggalek, Eko Juniati, saat dikonfirmasi, Rabu (06/07/2022) tadi.

Ditegaskannya, jika pelanggaran disiplin ASN terbesar yang ada pada Dinas Dikpora, ini bukan menjadi indikator pelanggaran. Hal ini dikarenakan, jumlah ASN terbanyak ada pada dinas tersebut.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Karena jumlah ASN yang berada di Dinas Dikpora, ini jumlahnya paling banyak. Maka kemungkinannya, jumlah pelanggaran banyak terjadi di dinas itu,” imbuhnya.

Meski demikian, banyaknya pelanggaran disiplin ASN ini menjadi PR bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena, jika hanya menjadi tanggung jawab BKD saja, maka pasti tidak akan mampu.

“Sehingga, penanganan disiplin ASN ini harus melibatkan Dinas Dikpora sebagai OPD pembina hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi yang menaunginya,” terang Eko.

Disinggung terkait jenis pelanggaran disiplin ASN dilingkup Dinas Dikpora ini, Eko menyebut, jika mayoritas didominasi kasus perselingkuhan. Dirinya optimis, jika penanganan pelanggaran ini dilakukan secara bersama-sama, maka hal itu akan bisa diminimalisir.

Adapun hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran, terangnya, ada tiga jenis. Yakni sanksi ringan, sedang dan berat.

“Kalau sanksi ringan, itu berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian sanksi sedang, itu meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, penundaan kenikan pangkat selama setahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun. Yang terakhir, sanksi berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN,” jelasnya.

Eko menambahkan, jika hukuman atau penindakan disiplin ASN itu dilakukan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan untuk temuan pelanggaran ASN sampai saat ini, berkurang jika dibandingkan 2021 lalu. Pada tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran disiplin tercatat dilakukan oleh 16 ASN. Empat diantaranya, diberhentikan sebagai ASN. Sementara sisanya menerima hukuman bermacam, tergantung tingkatan pelanggaran. (mil/sit)

Ditemui di ruangannya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Nurhuddin Budi Santoso, mengatakan jika asrama tersebut boleh digunakan untuk tempat menginap bagi masyarakat yang sedang diawasi. “Asrama ini bisa digunakan untuk menginap bagi masyarakatnya yang sedang diawasi. Contohnya, seperti peserta Paskibraka, pemain dan pelatihan sepak bola serta lain sebagainya. Jadi, bukan semata-mata dibuka layaknya penginapan atau hotel pada umumnya,” ucapnya, Rabu (22/06/2022) siang.

Sebelumnya, asrama ini juga diperuntukkan bagi ASN di Kabupaten Trenggalek, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun peningkatan kompetensi yang membutuhkan tempat menginap. Namun, karena saat ini kegiatan pelatihan di masing-masing OPD sangat jarang, maka asrama BKD tidak termanfaatkan.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Karena kita juga memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dipenuhi. Salah satunya, tentu dengan memanfaatkan asrama BKD ini. Kita berharap dengan difungsikannya asrama sebagai penginapan umum ini bisa membantu untuk mencapai target PAD sekitar Rp 25 juta selama 1 tahun,” terang Budi.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, terkait pemanfaatan asrama BKD sebagai penginapan umum ini, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Artinya, semua kalangan masyarakat bisa untuk menginap di asrama BKD ini. Meski begitu bagi siapapun yang datang menginap, akan mendapat pengawasan agar tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif.

“Untuk fasilitas di asrama BKD ini, kita memiliki 19 kamar tidur. Masing-masing memiliki 2 bed (kasur) dengan fasilitas full AC, TV dan kamar mandi di luar,” imbuhnya.

Masih terang Budi, fasilitas itu memang belum sekelas hotel -hotel pada umumnya. Karena ini memang konsepnya asrama. Terkait tarif, pun pihaknya tidak serta merta mematok harga sembarangan. Melainkan sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek nomor 12 tahun 2021.

“Di sini juga ada fasilitas ruang pertemuan dan mushola. Ditambah area parkir yang luas. Lokasinya juga sangat strategis dan tidak jauh dari pusat kota,” pungkas Budi. (mil/sit)

PNS atau ASN, harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. “Berbicara soal kedisiplinan PNS atau ASN, utamanya di Trenggalek, seharusnya bisa menjadi pemicu untuk lebih baik. Artinya, semua PNS atau ASN harus lebih disiplin waktu (jam kerja) dan juga disiplin pekerjaan (pelayanan),” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Eko Juniati, saat ditemui di ruang kerjanya Senin (23/05/2022) siang.

Menurutnya, jika PNS atau ASN di Trenggalek, belum bisa mengedepankan kedisiplinannya. Maka, akan sangat sulit untuk menerapkan budaya-budaya yang lain.

Saat ini, tambahnya, disiplin bisa dimulai dengan datang tepat waktu ke kantor. Melakukan finger print untuk absensi. Baru bisa dinilai disiplin kinerjanya. Karena sekarang sudah ada Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP ini adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Target tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan pegawai yang bersangkutan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Artinya, setiap pegawai harus membuat rencana target kinerja. Apakah pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu seminggu atau sebulan. Sejauh ini, masing-masing OPD di Trenggalek sudah memiliki data kedisplinan pegawainya,” imbuhnya.

Sesuai ketentuannya, jam kerja pegawai dalam seminggu adalah 37,5 jam. Hanya saja untuk waktunya, masing-masing daerah tidaklah sama. “Ada yang masuknya jam 7, ada juga yang jam 8. Dan itupun bisa diatur berapa hari kerja, bisa 5 hari atau 6 hari kerja. Ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah,” kata Eko.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Dirinya menjelaskan, pegawai yang menerapkan sistem enam hari kerja biasanya di bidang kesehatan (puskesmas) dan pendidikan (tenaga pengajar).

Disinggung terkait sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin, Eko menyebut, jika hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 terkait kedisiplinan ASN. Disebutkan dalam PP tersebut jika ada Pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, telat masuk kerja, atau keluar tanpa alasan di jam kerja. Dan itu seharusnya sudah ada peringatan dari atasan langsung.

“Jadi dalam PP itu disebutkan jika atasan yang berwenang memberikan sanksi pada pegawai yang tidak disiplin. Dan perlu adanya pengawasan langsung dari atasan itu kepada pegawai-pegawainya,” tegasnya.

Kalau itu masih terbilang hukuman ringan, Kepala OPD atau atasan pegawainya yang akan memberi sanksi. Tetapi jika hukuman itu masuk kategori sedang ke berat, maka ranahnya ada di Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Intinya, untuk tingkat kedisiplinan PNS/ASN di Trenggalek masih sangat kurang. Akan tetapi, upaya untuk meningkatkan kedisiplinan itu mulai dilakukan. Dengan demikian, mereka akan terbiasa.

“Memang harus dipaksa dulu, menjadi terpaksa kemudian terbiasa. Karena ini kaitannya dengan merubah mainset seseorang, dan tidak mudah,” kata Eko.

Dirinya berharap, upaya untuk meningkatkan kedisiplinan PNS/ASN bukan hanya datang dari BKD itu sendiri, melainkan dari semua pihak. Seperti halnya, Inspektorat, Satpol PP juga masyarakat.

“Kita punya wadah yang namanya ‘Lapor’. Di sana, masyarakat bisa bertanya, melaporkan sesuatu atau menanyakan sesuatu hal. Yang nantinya bisa langsung diarahkan ke OPD atau pihak-pihak yang membidangi. Jadi, jika masyarakat menemui ada pegawai yang mungkin keluar di jam kerja dan diketahui keberadaannya, pasti akan diproses,” paparnya.

Jika memang hal itu bisa dilaporkan sejak awal, maka akan cepat dilakukan pembinaan. (mil/sit)

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Trenggalek, menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek, untuk membahas terkait pencanangan anggaran di APBD Perubahan tahun 2021.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid, mengatakan bahwa dari hasil pantauan serta kajian yang ada, perlu banyak tambahan anggaran. Tidak terkecuali, di APBD Perubahan tahun 2022, meski nilainya tidak terlalu besar.

baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Dalam rapat kali ini, kita ingin mengevaluasi tugas – tugasnya. Terlebih kepada BKD sebagai operator pembentukan karakter di Kabupaten Trenggalek,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (27/09/2021).

Dirinya menambahkan, jika Pemkab seharusnya menempatkan seseorang yang berkompetensi, sesuai jabatan yang diembannya. “Selama ini, ada indikasi rekomendasi-rekomendasi yang sering membuat intervensi untuk penempatan jabatan. Sehingga kasihan Bupati nya. Ada kemungkinan juga kontaminasi politik yang mempengaruhinya,” imbuhnya.

Husni menyebut, jika bercermin di Jawa Timur, tidak ada istilah titipan. Karena, semua pengisian jabatan melalui asesmen.

“Saat ini kan ada PP Nomor 94 tahun 2021 tentang keharusan seorang ASN harus mempunyai kompetensi didalam menduduki jabatan. Dan ini berlaku untuk semua eselon,” tegas Husni.

Politisi Partai Hanura ini menyampaikan, selanjutnya Kepala Dinas yang sudah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. Seharusnya ikut asesmen terlebih dulu untuk menduduki jabatan itu kembali. Dirinya juga menambahkan, bagi seorang guru, sekarang wajib memiliki ijazah SI karena itu sebuah amanat.

“Kami juga tidak tahu, nanti bagaimana nasibnya seorang guru yang tidak berijazah S1 di tahun 2022,” paparnya. (mil/sit)

“Kecuali, perjalanan dinas (perdin) dan honor. Tidak dipenuhi karena beliau telah meninggal dunia,” bantah Sahrul disela-sela acara rapat koordinasi vaksin 2021 diruang Pringgitan, Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Senin (25/01) tadi.

Sahrul mengaku, pemerintah tetap berpegangan pada peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati. Fasilitas gaji dan tunjangan lainnya masih dipenuhi pemerintah.

“Termasuk gaji empat bulan atau gaji terusan. Gaji dan tunjangan lainnya jatuh kepada keluarga almarhum,” kata Sahrul.

Baca Juga: Komisi I DPRD Pamekasan Minta Hak Ajudikasi Almarhum Wabup Dihormati

Terkait hak Abdikasi sendiri, sebelumnya Kepala Bagian Umum Setkab Pamekasan, Wasis Martono, pun ikut angkat bicara. Menurutnya, selain tetap stand by sebagai pembantu pribadi almarhum Wakil Bupati, juga tetap berada di rumah duka.

“Ada (ajudan almarhum, red), ini kok. Saya sendiri yang lihat di sana. Saat saya ke rumah duka. Kadang, juga melihat di rumah dinas wakil bupati,” kata Wasis kepada wartawan memontum.com, pada Jumat (22/01) lalu. (adi/ed2)

SK pengangkatan CPNS diserahkan langsung secara virtual oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dari Smart Center Trenggalek dengan dua orang CPNS sebagai simbolis perwakilan.

Simbolis perwakilan penyerahan SK diserahkan kepada 2 orang CPNS, Robi Nur Amarul Mukarom yang merupakan peraih nilai tertinggi laki-laki dengan nilai 90,48 unit kerja SD Negeri 1 Gondang Tugu dan Arini Farifatul Jannah, peraih nilai tertinggi perempuan dengan nilai 92,2 unit kerja SD Negeri 1 Sukosari Trenggalek.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam arahannya menuturkan kepada seluruh CPNS agar yakin dan percaya bahwa masuk dan bisa diangkat menjadi CPNS dapat diraih atas kemampuan sendiri.

“Tentunya ini karunia dari Tuhan, tapi yg terpenting ini adalah hasil kerja kalian sendiri. Maka tidak ada kekuatan lobi, titipan, apalagi lewat jalur ekonomi,” ucap Bupati Trenggalek, Kamis (31/12/2020) siang.

Untuk itu, apabila terdapat pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang meminta untuk menyetor sejumlah uang atau meminta imbalan sesuatu hal maka hal tersebut adalah murni penipuan.

Hal ini dikarenakan seluruh tahapan seleksi pengadaan CPNS beberapa tahun terakhir dilaksanakan dengan transparan dan tanpa ada rekayasa.

“Saya juga mengingatkan atas bergabungnya CPNS dengan Pemkab Trenggalek kali ini bisa menjadi suntikan sumberdaya manusia yang luar biasa untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Dikatakan suami Novita Hardiny ini, tantangan pembangunan berkelanjutan ini harus ikut dijawab oleh seluruh pihak terutama CPNS.

“CPNS juga akan menjawab tantangan berkelanjutan dengan cara mengabdikan jiwa raganya untuk Kabupaten Trenggalek kedepannya,” terang Bupati Arifin.

Selain itu, Bupati juga menekankan bahwa agenda kedepannya adalah agenda besar perubahan dimana arah Pegawai Negeri Sipil harus berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Ini bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Trenggalek bisa terpuaskan akan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek Eko Juniati menerangkan dari total pendaftar seleksi CPNS Formasi 2019 sebanyak 5.713 orang.

“Untuk total pendaftar CPNS formasi 2019 adalah sebanyak 5.713 orang. Sedangkan sejumlah 428 orang yang lulus seleksi hingga di tahap akhir,” jelas Eko.

Seluruh peserta yang lulus seleksi selanjutnya diangkat menjadi CPNS dan ditetapkan NIP nya terhitung mulai 1 Desember 2020 dan akan melaksanakan tugas terhitung mulai 4 Januari 2021 mendatang. (mil/syn)