Piyan memaparkan, benur-benur ini berasal dari hasil penggagalan upaya penyelundupan oleh Satuan Reskrim, Polres Tanjung Jabung Barat, pada hari Jumat 21 Mei 2021 lalu. Kala itu, Korps Bhayangkara memperoleh informasi, tentang adanya kegiatan penyelundupan benih lobster dan langsung ditindaklanjuti, oleh Tim Petir Polres Tanjung Jabung Barat, dengan melakukan pengejaran dan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Kuala Betara.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD

Setelah melakukan pengintaian, sekira pukul 05.00 WIB, Tim Petir melihat satu unit pompong yang menuju ke arah muara. “Lalu pompong tersebut dihentikan kemudian dilakukan pengecekan terhadap muatan di dalam pompong,” jelasnya.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata dibawah terpal plastik warna biru ditemukan boks styrofoam putih sebanyak 36 boks. Boks tersebut berisi benur yang rencananya akan dibawa ke muara dan diserahkan ke speedboat yang akan menjemput di tengah laut. “Pelaku yang sudah diamankan sebanyak 4 orang beserta barang bukti,” terang Piyan.

Setelah meringkus para pelaku, benur lobster kemudian diserahkan ke Stasiun KIPM Jambi. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga telah menegaskan pelarangan ekspor benur lobster. Dia pun menegaskan komitmennya, untuk berperang melawan penyelundupan. Di bawah kepemimpinannya, KKP mendorong budidaya lobster dan boleh diekspor ketika mencapai ukuran konsumsi. (hms/kkp/aye/ed2)

‘Tujuan kami kesini untuk meninjau, memastikan apakah betul ada ikan Arapaima dan pemiliknya di sini. Ternyata benar dan kita berkoordinasi dengan pemilik ikan, Masudin. Agar dalam waktu satu bulan ada koordinasi untuk menyerahlan ( Arapaima.red) ke posko BKIPMA yang telah dibentuk,” ujar Suryono Direktorat Jendral PSDKP Jawa Timur.

Menurut Sunaryo, jika dalam waktu satu bulan tidak ada koordinasi penyerahan atau tindak lanjut dengan BKIPM maka proses hukum akan berjalan. Larangan pengembangbiakan ikan Arapaima itu, lanjut Sunaryo, sesuai dengan UU no 45 tahun 2009 yang melarang ikan jenis inapis atau predator masuk ke wilayah perairan Indonesia dan juga diatur dalam permen 41 no 27 tahun 2014 yang menyebutkan arapaima dilarang masuk ke Indonesia.

Hal senada disampaikan oleh Kasat Reskrim Kabupaten Jombang Gatot Setyo Budi yang turut meninjau lokasi kepemilikan ikan arapaima bersama anggota BKIPM. Dia juga mengimbau agar pemilik atau pemelihara ikan arapaima harus menyerahkan ikan tersebut pada BKIPM tertanggal 1 hingga 30 Juli.

“Proses hukum sementara, adalah imbauan untuk segera menyerahkan ikan tersebut ke BKIPM. Setelah dari batas waktu tersebut, akan ada langkah-langkah hukum sesuai dengan undang-undang,” Terang Kasat reakrim Polres Jombang.

Sementara itu pemilik ikan araipama Masudin mengatakan akan mengikuti peraturan yang berlaku. Namun kalau ikan ini diserahkan hanya untuk dimusnahkan, lebih baik ikan tersebut untuk kenduri warga Banyuarang Ngoro.

“Kita tidak minta ganti rugi jika ikan ini diserahkan. Asalkan tidak dimusnahkan. Kalau dimusnahkan lebih baik buat kenduri dengan warga. Kita serahkan yang empat kita buat kenduri,” pungkasnya. (ham/yan)