Pejabat Utama Bank Jombang, Usman, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, yang diamanahi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menampung rekening BKM. “BKM sudah dilepas oleh Kementrian PUPR. Kemudian, diserahkan kepada daerah dan otomatis dari pemerintah daerah tidak ingin BKM ini tidak terkontrol. Maka dari itu, Bank Jombang selaku bank daerah ditunjuk untuk melayani pembukaan rekening BKM. Sekaligus, sebagai wadah menampung keuangan tersebut karena tidak boleh dibawa cash karena itu terkait dengan keuangan lembaga,” ujarnya.

Di tempat sama, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman, Saiful Anwar, menambahkan bahwa isi surat terkait pengontrolan aset-aset keuangan yang tidak lagi dikontrol pemerintah pusat. Supaya tidak menjadi liar, maka pengontrolan dikembalikan ke pemerintah kabupaten.

Sehingga, tambahnya, pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan terkait keberlanjutan program-program Kotaku tersebut. “Berhentinya pengawasan dan pengelolaan dari pemerintah pusat, dana tersebut sudah berada di Kabupaten berdasarkan surat nomer CK0301/616205 per tanggal 1 Maret 2023. Akhirnya, bupati melalui bagian perekonomian menginformasikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk segera dilakukan koordinasi terkait jasa keuangan di Jombang. Jadi, untuk menyimpan uang tersebut, maka ditunjuklah Bank Jombang, karena bank milik pemerintah kabupaten,” paparnya.

Baca juga :

Melalui metode ini, ujarnya, diharapkan semua sirkulasi pengawasan penggunaan anggaran dan pengelolaan anggaran, bisa terpantau oleh Pemkab Jombang. Maka, dilakukan kerja sama dengan Bank Jombang untuk membantu Pemkab dalam hal pengelolaan aset keuangan yang ada di BKM. Tetapi pengelolaan yang ada di BKM, tidak akan mengalami perubahan. Tetap menjadi hak BKM dan digunakan untuk kepentingan BKM yang dipantau Pemkab Jombang.

“Bank Jombang hanya diminta untuk membantu pengelolaannya. Sehingga dalam pelaksanaan Program Kotaku, tidak terjadi stagnasi terkait masalah keuangan. Keuangan di masing-masing BKM banyak sekali mencapai miliaran dan harus kami amankan. Kalau tidak kami amankan, maka akan menjadi sebuah hal yang liar,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya juga sudah menugaskan personel di setiap kecamatan, untuk pendampingan pengelolaan keuangan. Pendampingan tersebut, termasuk tidak akan bisa menggunakan uang di Bank Jombang, selama tidak ada analisa dari pendamping.

“Karena pendamping merupakan kepanjangan dari Dinas Perkim untuk mengawasi keuangan di BKM,” tambahnya. (azl/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu, menyampaikan jika hal tersebut merupakan bentuk kepedulian antar sesama masyarakat. Sebab, yang membantu menurutnya juga orang yang tidak mampu.

“Karena justru yang membantu ini adalah orang yang tidak mampu, dan ini juga kembali ke mereka yang tidak mampu. Jadi ketika dia punya hutang di BKM dia mengembalikan itu ada jasanya, sebesar 1,5 persen. Itu nanti dibagi-bagi,” ujar Wali Kota Sutiaji, seusai menyerahkan bantuan.

Ditambahkannya, jika hal itu juga sebagai salah satu upaya untuk mengentas kemiskinan ekstrim. Apalagi, BKM juga sudah melakukan mapping dan bahkan juga review kelembagaan mengenai struktur serta program penanganan kemiskinan (pronangkis).

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan

“Jadi, di BKM ini memang ada plotting. Ada yang untuk jasa dan dibagi untuk infrastruktur, sosial dan lain lain. Sehingga, hari ini itu disisihkan untuk sosial. Orang-orang yang kurang mampu secara fisik, keuangan, itu dibantu. Ini juga sudah mapping,” tambahnya.

Selain itu, Wali Kota Sutiaji dalam kegiatan tersebut juga berbagi kebahagian dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat yang hadir. Namun, tidak semua mendapatkan. Sebab, diberikan beberapa tantangan, ada yang bernyanyi, membacakan pancasila dan membaca surat pendek.

Sementara itu, Ketua BKM Wargomulyo, Kelurahan Ciptomulyo, Hariyadi, menyampaikan jika isi dari bantuan yang diberikan tersebut yakni bahan pokok, seperti beras, gula dan mie instan. Untuk jumlah penerima bingkisan tersebut ada sebanyak 240 orang.

“Ini ada 240 orang penerima bantuan. Menerima paket sembako, jadi ada beras, mie dan gula. BKM ini kan di 57 kelurahan masing-masing sudah ada, jadi kami konsennya untuk warga kelurahan Ciptomulyo saja,” imbuh Hariyadi. (hms/rsy/sit)

“Luar biasanya BKM Wargo Mulyo ini, mereka mengamati masyarakatnya yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT, red) yang sedang digulirkan saat ini. Hingga akhirnya, mereka (BKM) turun tangan memberikan bantuan beras ini,” terang Wawali Bung Edi, Jumat (22/04/2022).

Dijelaskannya, bahwa masyarakat yang menerima bantuan beras ini, sebenarnya juga memenuhi syarat untuk menerima BLT. Namun, karena adanya perbaikan data dari pusat, sehingga nama-nama mereka tidak terdaftar.

Menurut Bung Edi, kegiatan yang dilakukan oleh BKM Wargo Mulyo Cipto Mulyo, patut dicontoh oleh kelompok masyarakat lain dalam memberikan bantuan. Pasalnya, agar tidak terjadi polemik sesama masyarakat setempat.

“Ini saya rasa bagus, patut dicontoh oleh kelompok masyarakat lain. Dengan mereka yang mendapat beras, dan beberapa menerima BLT, kondisi di lapangan sangat baik tidak terjadi polemik,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan

Sementara itu, Koordinator BKM Wargo Mulyo Cipto Mulyo, Hariadi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sodaqoh dari masyarakat, dan dikembalikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut, menjadi kegiatan rutin yang dilakukan ditiap tahunnya.

“Ini sebenarnya kegiatan rutin, jadi nggak ada istimewanya, shodaqoh rutinnya BKM kepada masyarakat. Diambilkan dari swadaya masyarakat itu sendiri,” ucap Hariadi.

Disebutkan Hariadi, untuk penerima bantuan beras tersebut ada sekitar 250 orang, dari masing-masing RT di Kelurahan Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang. Pihaknya, tidak menyangka jika Wawali akan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan.

“Sebetulnya nggak menyangka sampai sejauh itu. Memang BKM ini memutuskan bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang belum pernah mendapatkan BLT atau apapun. Minimal dengan apa yang kami berikan bisa mereka nikmati,” terangnya. (cw2/sit)