Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa harga cabai rawit sebelumnya sempat menembus Rp 120 ribu perkilogram. Melalui WTI, harga cabai keriting dan cabai rawit dijual Rp 40 ribu perkilogram, sedangkan cabai besar Rp 45 ribu perkilogram.

“Alhamdulillah, sejak Warung Tekan Inflasi dibuka, sudah langsung mempengaruhi harga cabai yang sebelumnya melambung tinggi. Kemarin saat dicek Bu Gubernur di Pasar Klojen harganya mencapai Rp 120 ribu per kilogram, sekarang di pasaran sudah turun menjadi sekitar Rp 70 ribu,” ujar Wali Kota Wahyu.

Pasokan cabai yang dijual di WTI, diperoleh melalui Kerja Sama antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Lumajang. Pemkot Malang membeli cabai langsung dari daerah penghasil dan menjualnya kembali kepada masyarakat tanpa mengambil keuntungan.

Baca juga :

“Kami membeli cabai dari Lumajang dan menjualnya dengan harga yang sama. Tujuannya bukan mencari keuntungan, tetapi menjaga stabilitas harga di Kota Malang,” katanya.

Sejak dibuka, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hingga saat ini, sekitar 2,5 ton cabai telah terjual. Untuk memastikan distribusi merata, pembelian dibatasi maksimal dua kilogram per orang dengan menunjukkan KTP.

“Mudah-mudahan minggu depan harga cabai bisa turun lagi dan mendekati harga yang kami jual. Kalau nanti terjadi kenaikan lagi, kami siap melakukan intervensi kembali,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, keberadaan WTI di dalam area pasar dinilai lebih efektif dibandingkan lokasi lain karena dampaknya dapat langsung dirasakan pedagang dan konsumen. Kehadiran warung tersebut juga mendorong pedagang menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif.

“Sementara ini ada di dua lokasi yaitu Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo sudah cukup, karena pengaruhnya langsung terasa. Ketika Warung Tekan Inflasi ada di pasar, otomatis harga di pasar ikut bergerak turun,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa saat ini telah disiapkan pola pendekatan kepada pedagang sebagai langkah awal sebelum penataan fisik dilakukan. Menurutnya, pengalaman penataan pasar sebelumnya menjadi referensi utama dalam menyelesaikan persoalan Pasar Blimbing.

“Polanya sudah ada. Biasanya pedagang akan melihat dulu keseriusan pemerintah, bagaimana pendampingannya, langkah-langkahnya seperti apa, dan hasil yang sudah dilakukan,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (09/05/2026) tadi.

Dirinya menegaskan, Pemkot Malang tidak dapat langsung mencabut kerja sama dengan pihak ketiga yang selama ini mengelola Pasar Blimbing karena adanya konsekuensi hukum yang harus diperhitungkan. Dirinya menilai, pencabutan sepihak justru berpotensi memunculkan persoalan hukum baru yang dapat menghambat penyelesaian pasar.

“Kalau kerja sama dicabut, pasti ada proses lanjutan. Pihak ketiga tidak mungkin diam dan bisa berlanjut ke proses hukum yang panjang,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang memilih menjalankan dua langkah secara bersamaan, yakni menunggu kepastian hukum sekaligus menyiapkan alternatif penataan agar pedagang tetap memperoleh kepastian usaha.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pemerintah daerah tidak dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki pasar selama kontrak kerja sama masih berlaku. “Kami sudah koordinasi dengan BPK. APBD tidak bisa masuk karena masih terikat kontrak, sehingga perbaikan tidak bisa dilakukan,” ucapnya.

Sebagai solusi, Pemkot Malang tengah menyiapkan pola lain berbasis pendekatan aset dan komunikasi intensif dengan pedagang agar aktivitas perdagangan tetap berjalan sambil menunggu penyelesaian hukum.

“Prosesnya tetap berjalan, tidak berhenti. Pedagang harus mendapat kepastian dulu sambil menunggu kepastian hukum,” tegas Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, memastikan kerja sama Pasar Blimbing dengan pihak pengembang masih belum dicabut. “Belum dicabut. Pasar Blimbing masih dalam proses penataan,” kata Eko.

Untuk saat ini, Pemkot Malang menurutnya fokus menuntaskan program penataan pasar secara bertahap. Setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan penataan Pasar Induk Gadang yang mendapat apresiasi masyarakat karena mampu mengurai kemacetan dan memperbaiki arus lalu lintas kawasan pasar.

“Bulan ini Pasar Gadang sudah selesai semua. Kemudian Pasar Blimbing masih dalam proses penataan,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Blimbing, Sudarianto, menyampaikan bahwa persoalan Pasar Blimbing hanya berhenti pada satu titik, yakni PKS tidak kunjung diputus. Sehingga, dalam hal ini menurutnya Pemerintah Kota Malang tidak bisa melakukan perbaikan atau renovasi pasar sekecil apapun.

“Selama PKS ini masih bermasalah, dari pihak manapun tidak bisa untuk memperbaiki atau merenovasi Pasar Blimbing. Entah itu dana APBD atau dana dari pihak ketiga, tetap tidak bisa dilaksanakan. Sebab masih terganjal masalah hukum,” kata Sudarianto.

Ditambahkannya, bahwa satu-satunya jalan adalah Pemkot Malang harus mengambil keputusan berani untuk mengakhiri PKS. Setelah itu, revitalisasi dapat dilakukan menggunakan skema APBD ataupun APBN.

Baca juga :

“Investor juga tidak ada kejelasannya. Sudah bertahun-tahun tidak ada progres. Kalau terus dibiarkan, yang rugi kami para pedagang,” ujarnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa meski kondisi pasar semakin rusak, para pedagang tetap membayar retribusi setiap bulan. Namun, tidak ada satu pun perawatan yang dilakukan, karena terhalang status PKS.

Sementara itu, Penasehat Pedagang Pasar Blimbing, Arief Wahyudi, menilai bahwa keresahan pedagang sangat wajar. Menurutnya, Pemkot Malang seharusnya lebih tegas dalam mengambil keputusan, karena persoalan pasar sudah berjalan terlalu lama.

“Pemkot ini kurang greget. Kalau memang PKS itu bermasalah, harus segera diputus. Jangan sampai pedagang terus menunggu tanpa kepastian,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa pemasangan banner protes yang dilakukan oleh pedagang beberapa waktu lalu, sudah ditindaklanjuti melalui komunikasi langsung. Setelah pertemuan itu, para pedagang pun memahami langkah Pemkot Malang dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya sudah ketemu pedagang dan sudah menjelaskan semuanya. Banner itu dipasang karena mereka sudah tiga kali berkirim surat ke saya. Setelah kita tindak lanjuti dan bertemu, akhirnya mereka paham dan menghormati proses yang sedang kita lakukan,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (16/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa penanganan Pasar Blimbing, tidak bisa disamakan dengan Pasar Besar atau Pasar Gadang. Itu karena, memiliki skenario dan riwayat panjang sejak tahun 1992.

“Saya sudah mempelajari semua tahapan, mulai kerja sama, set plan, perubahan kesepakatan dengan pedagang, sampai pengajuan legal opinion ke Kejati. Semua kami pelajari satu per satu,” katanya.

Baca juga :

Menurutnya, legal opinion dari Kejati, sudah dikirim sejak sebelum tahun 2022. Saat ini, Pemkot Malang sedang melakukan inventarisasi data dan fakta hukum, termasuk kewajiban yang telah dan belum dipenuhi oleh PT KIS.

“Kalau nanti dari pihak ketiga tidak bisa memenuhi pasal-pasal yang ada, atau target yang saya sampaikan tidak bisa dijalankan, saya akan ambil keputusan tegas,” tegasnya.

Namun, Wali Kota Wahyu menekankan bahwa langkah itu tidak bisa tergesa-gesa dilakukan. Semua keputusan harus memiliki dasar hukum yang kuat, agar tidak menimbulkan gugatan di kemudian hari.

“Kita harus hati-hati. Kalau sampai salah langkah, bisa berdampak hukum dan justru merugikan pedagang. Mereka kan butuh kepastian untuk bisa kembali beraktivitas,” tambahnya.

Saat disinggung soal pembangunan pasar menggunakan dana APBD, menurutnya itu masih belum bisa dilakukan. Karena hingga saat ini masih ada perjanjian kerja sama yang berlaku. Meski begitu, pihaknya telah meminta rekomendasi dari BPK agar opsi pembangunan bisa dilakukan tanpa menyalahi aturan.

“Kami sudah siapkan beberapa skenario, termasuk jika harus dilakukan swadaya seperti Pasar Gadang. Tapi semua harus dikaji supaya tidak salah arah,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Ketua Paguyuban Pasar Blimbing, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa pemasangan banner itu dilakukan bukan untuk melakukan aksi protes. Namun, sekadar mengingatkan Pemerintah Kota Malang, akan janji yang pernah disampaikan. 

“Kami sekadar mengingatkan, karena memang kami sudah berkirim surat tiga kali dan belum ada respon. Tetapi, setelah itu alhamdulillah ada respon dari Wali Kota Malang, melalui Pak Kepala Diskopindag, akhirnya kami turunkan,” ucap Ali, saat ditemui, Selasa (14/10/2025) tadi.

Ali juga menyampaikan, bahwa pedagang tidak memiliki tuntutan khusus, selain kejelasan penyelesaian soal Pasar Blimbing. Terlebih, hal itu sudah dijanjikan akan diselesaikan dalam masa jabatan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

“Kami tidak menuntut apa-apa, hanya mengingatkan janji untuk menyelesaikan Pasar Blimbing. Soal retribusi, kami tetap bayar karena itu kewajiban. Tidak ada pedagang yang menolak,” tegasnya.

Meski telah direspon, menurutnya masih belum ada kepastian waktu terkait tahapan penyelesaian pembangunan pasar. Namun, dikatakan bahwa Wali Kota Malang berjanji akan menuntaskan secara bertahap.

Baca juga :

“Katanya akan diselesaikan bertahap. Tapi bertahapnya seperti apa, kami belum tahu. Pasar ini kompleks permasalahannya, jadi tidak mungkin selesai dalam waktu singkat,” tambahnya.

Sementara itu, pedagang buah di Pasar Blimbing, Joko Susilo, menilai kondisi pasar saat ini sudah memprihatinkan dan perlu segera dibenahi. Karena sejak awal dia berjualan, pasar belum pernah di renovasi sama sekali.

“Sejak saya jualan dari 1994, pasar ini belum pernah direnovasi. Kondisinya memang sudah kurang layak,” kata Joko.

Dirinya berharap, agar Pemkot Malang dapat segera memutuskan arah pembangunan. Termasuk juga dengan mempertimbangkan usulan agar proyek dilakukan menggunakan dana APBD, bukan dengan pihak ketiga.

“Kalau memang kerja sama dengan investor tidak bisa berjalan, ya dibangun pakai APBD saja. Pedagang dari dulu setuju dibangun, tidak pernah menolak,” tuturnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya bahwa banner pengingat tersebut, hanya bertahan satu malam karena langsung direspon oleh Pemkot. Joko pun menyebut langkah itu sebagai bentuk komunikasi yang baik antara pedagang dan pemerintah.

“Cuma satu malam, lalu dicabut. Begitu ada spanduk, langsung direspons Pemkot. Itu sudah bagus,” imbuh Joko. (rsy/sit)

Diuraikan Wali Kota Malang, bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan audiensi langsung dengan pedagang, guna mendengar keluhan yang selama ini dirasakan para pedagang. “Pedagang Pasar Blimbing minta kejelasan, karenanya nanti rencana mau audiensi dengan kami soal permasalahannya. Saat Pj dahulu, sudah mencoba menyelesaikan dengan pihak ketiga dan saya ingin ketemu sendiri dengan pedagang. Saya akan coba cari jalan tengah, karena dari investor sudah menyerahkan ke saya untuk penyelesaian,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (29/08/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa polemik ini masih terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Wali Kota Wahyu juga menyiapkan opsi tegas, termasuk pemutusan kontrak bisa saja diambil jika investor tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Baca juga :

“Saya sudah ngomong ke Pak King, saya akan tegas. Apabila nanti dari pihak ketiga tidak bisa menyelesaikan, kita akan ambil langkah tegas. Ada opsi lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan Pasar Blimbing,” ujarnya.

Saat disinggung terkait dengan janji politiknya kepada pedagang Pasar Blimbing, Wali Kota Wahyu memastikan bahwa penyelesaian pasar tetap menjadi komitmennya. “Janji politik saya memang untuk menyelesaikan. Jadi, kalau pihak ketiga tidak bisa melaksanakan kewajiban, saya akan tegas untuk memutus kontrak,” lanjutnya.

Terkait dengan retribusi pedagang yang selama ini dibayarkan, Wali Kota Wahyu menjelaskan bahwa dana tersebut masuk dalam kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Retribusi masuknya ke dalam pos retribusi dan pengalokasiannya sudah dengan pertimbangan. Memang tidak bisa langsung dikembalikan ke Pasar Blimbing, karena masih dalam kontrak. Tapi, uang itu tetap masuk PAD dan bisa digunakan juga untuk pasar-pasar lain,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Wahyu mengatakan, bahwa permasalahan kedua pasar tradisional tersebut telah terjadi bertahun-tahun dan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kota Malang. “Dari catatan itu, akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi juga untuk tahun ini. Ini pertanggungjawaban yang harus kami tindaklanjuti,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Pj Wali Kota pada tahun 2023-2024, penyelesaian dua pasar tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas. Namun, bersama Wakil Wali Kota, Ali Muthohirin, dirinya berkomitmen menjadikan penyelesaian proyek tersebut sebagai prioritas utama tahun ini.

“Penyelesaian dua pasar, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang ini tidak bisa serta merta. Tapi, kami sudah bertemu dengan pihak ketiga. Ada tahapannya dan kami sudah beri waktu kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa dirinya akan mengevaluasi progres dari pihak ketiga secara berkala. Apabila tidak ada perkembangan signifikan, Pemkot Malang siap menempuh langkah alternatif untuk mempercepat penyelesaian.

Baca juga :

“Di tahun 2025 ini akan kami tagih seperti apa tindak lanjutnya. Kalau memang tidak ada, kami akan ambil suatu langkah sebagai solusi lain,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa penyelesaian Pasar Induk Gadang diperkirakan bisa lebih cepat dibandingkan Pasar Blimbing. Meskipun, keduanya tetap membutuhkan proses karena terikat kontrak dengan pihak ketiga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, turut menyoroti persoalan yang dinilainya telah berlangsung lintas periode pemerintahan. Dirinya berharap, di tahun 2025 menjadi momentum penyelesaian yang konkret.

“Kami berharap banyak, di tahun 2025 ini ada upaya-upaya untuk bisa menjadi solusi,” ujar Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Tidak hanya itu, Mia juga menyampaikan bahwa pihak legislatif mendorong percepatan penyelesaian. Minimal, diharapkan persoalan utama dapat dipersempit dan menyisakan tahapan administratif semata.

“Kalau target pastinya kami maunya cepat, ya. Tahun ini kami berharap bisa terselesaikan. Paling tidak dari keseluruhan permasalahan yang ada, sudah semakin bisa dikerucutkan dan tinggal step-step yang sifatnya mungkin tinggal administrasi saja,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wawali Ali Muthohirin dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan ini adalah selain bersilatuhmi dengan masyarakat dan jamaah, juga untuk mengenalkan mengenai visi-misi Pemkot Malang, selama lima tahun ke depan. Melalui rencana program yang sudah disiapkan, diharapkan kian membawa Kota Malang Mbois Berkelas.

“Di momen Safari Ramadan ini, merupakan bagian dari awal penting bagi kami di Pemkot Malang, secara langsung mendengarkan dan sekaligus menyampaikan secara langsung visi-misi kami kepada masyarakat Kota Malang. Secara khusus, jamaah Masjid Nurul Huda,” kata Ali Jumat, (07/03/2025) tadi.

Pria yang kerap disapa Ali, itu menyebutkan dalam menjalankan visi-misi tersebut dilengkapi dengan adanya dasa bakti dan lima program unggulan yang akan menjadi prioritas selama satu periodenya. “Karena itu merupakan bagian untuk mensukseskan visi-misi yang sudah dirumuskan dalam membangun Kota Malang,” imbuhnya.

Baca juga :

Kemudian, dirinya juga menekan peran penting dalam membangun Kota Malang, yaitu sinergi dan kolaborasi. Dalam hal ini yaitu pemerintah dengan masyarakat.

“Karena ini sekarang sudah tidak lagi menjadi cita-cita atau visi-misi kami berdua, tapi sudah menjadi visi-misi kami untuk masyarakat Kota Malang. Maka kita harus bersatu, bergandengan dan bergotong royong,” ungkapnya.

Di momen yang sama, Tamir Masjid Nurul Huda, Mualif, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut dengan senang hati atas kehadiran Pemkot Malang di Safari Ramadan Ini. Karena baginya, ini merupakan forum yang ditunggu-tunggu masyarakat.

“Kami sangat senang atas kehadiran Pemkot Malang di sini. Karena hal ini menjadi ajang silahturahmi antara pemerintah dan juga masyarakat,” kata Mualif.

Selanjutnya, Mualif menyampaikan terkait pihaknya siap mendukung dan membersamai dalam membangun Kota Malang. “Karena sinergi antara pemerintah dan ulama beserta masyarakat akan mensukseskan apa yang sudah menjadi cita-cita Kota Malang,” paparnya. (cw1/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa penanganan Pasar Blimbing berbeda dengan pasar tradisional lain. Karena itu, Pemkot Malang masih terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

“Pasar Blimbing ini penanganannya berbeda. Karena masih dikuasai oleh pihak ketiga dan kami tidak bisa langsung melakukan intervensi. Saya bersama Mas Wawali, itu akan mencoba berkoordinasi lagi,” kata Wali Kota Wahyu, Kamis (06/03/2025) tadi.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga mengatakan bahwa saat dirinya masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, komunikasi dengan pihak ketiga, yakni PT KIS, juga sudah dilakukan. Dalam hal ini, dirinya berencana untuk kembali membahas solusi terbaik bagi pasar tersebut.

Baca juga :

“Kami sudah berkoordinasi dengan PT KIS. Insyaallah ke depan, kami akan duduk bersama untuk mencari jalan keluar,” tambahnya.

Dalam kepemimpinannya, Wali Kota Wahyu bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, memiliki program 10 Dasa Bakti Unggulan, yang salah satunya adalah Ngalam Rijik. Program tersebut, tentunya berfokus pada kebersihan lingkungan, termasuk kondisi pasar.

“Harapannya nanti melalui koordinasi dengan pihak ketiga, penataan Pasar Blimbing dapat segera dilakukan agar lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk permasalahan yang ada di Pasar Blimbing, saat ini adalah jalanan yang rusak dan becek saat hujan. Bahkan, beberapa bagian atap pasar juga terlihat mengalami kerusakan, hingga bau yang tidak sedap. (rsy/sit)