Kades Ahmad Taufik saat dikonfirmasi Memontum.com, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut adalah membahas terkait permasalahan yang ada di Desa Sumbersuko. Utamanya, terkait BLT DBHCHT tahun 2022.

“Sebagai Kepala Desa, saya mengharapkan ke depan atau di tahun 2023, untuk pendataan (bantuan, red) lebih clear melalui desa. Karena kalau pendataan melalui desa, itu lebih mudah. Karena, desa bisa melihat bahwa bantuan ini untuk siapa. Semisal untuk buruh tani tembakau, maka desa paham dan bisa melihat langsung dan paham. Oh iya ini yang berhak atau bukan. Lain halnya sama BLT yang dari desa, itu kita masih kesulitan. Ada beberapa orang yang rumahnya bagus, tapi tidak punya tegal sawah. Atau sebaliknya, ada rumahnya jelek tapi tegal sawahnya lebar. Berbeda dengan BLT DBHCHT, kita bisa tahu petani atau buruh serta mengecek langsung. Makanya, saya heran kemarin sampai ada kesalahan dan dugaan oknum-oknum pemotongan bantuan,” kata Kades Ahmad Taufik.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Di 2023 ke depan, Kades Sumbersuko berharap untuk pendataan agar baik dan tidak ada persoalan lagi. Sehingga, tidak ada kekeliruan pendataan maupun pemotongan hak yang seharusnya diterima oleh buruh tani tembakau.

“Soalnya, kasihan yang benar-benar buruh tani tembakau dan yang benar-benar berhak. Karena, buruh tanikan juga membantu menghasilkan cukai tembakau. Sementara untuk pemotongan (BLT DBHCHT, red) yang dilakukan, saya suruh kembalikan. Dengan catatan untuk yang seharusnya mendapatkan Rp 1,5 juta dan hanya mendapatkan Rp 300 ribu dan Rp 400 ribu, harus dikembalikan. Pertemuan tadi, pun mereka sepakat untuk mengembalikan. Karena, ini bantuan dari pemerintah dan jangan disalahgunakan,” tegasnya.

Camat Sumbersuko, Hari Sujatmiko, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon Jumat (20/01/2023), terkait pertemuan di Balai Desa Sumbersuko, membenarkan adanya pelaksanaan itu, meskipun dirinya mengatakan bahwa pertemuan itu hanya musyawarah. “Kemarin sudah dimusyawarahkan dengan Pak Kades,” ujarnya.

Ketika ditanya tanya ulang siapa-siapa yang melakukan pemotongan, Camat Sumbersuko menyampaikan masih dipetakan. “Belum, masih dipetakan oleh Pak Kades,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah petani dan buruh tembakau di Desa/Sumbersuko, mempertanyakan adanya BLT DBHCHT tahun 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Itu karena, mereka yang terlibat langsung, baik menjadi petani atau buruh tembakau, justru tidak terdata penerima bantuan. Sementara, nominal bantuan yang diberikan, pun tidak sesuai, meskipun dalam proses penyerahan bantuan diberikan dalam bentuk buku rekening dan ATM. (adi/sit)

Akibat realita itu, banyak buruh tani tembakau yang bekerja atau bersentuhan langsung dengan tembakau, tidak mendapatkan BLT DBHCHT tahun 2022. Kondisi itu, pun sontak dinilai jika bantuan tersebut banyak salah sasaran. Buruh tani yang seharusnya mendapat bantuan malah, tidak dapat. Justru, para penerima yang notabene bukan warga yang berkecimpung di bidang tembakau, mendapatkan bantuan.

Warga Dusun Klumprit, Desa/Kecamatan Sumbersuko, Samsul, menceritakan kepada Memontum.com bahwa jika pembagian dana bantuan langsung cukai di desanya amburadul. Selain tidak diberikan sesuai nilai yang seharusnya, atau Rp 1,5 juta (sesuai keterangan Dinsos Rp 300 ribu x lima bulan), bantuan tersebut juga menyasar pada orang yang bukan petani atau orang yang tidak bergelut di bidang tembakau.

“Saya heran, apakah ada permainan pada bantuan BLT DBHCHT. Orang yang seharusnya dapat, ini malah tidak dapat. Sementara yang seharusnya tidak dapat, malah dapat. Masak seperti pemilik seleban (pengolahan, red) gula, penjual bibit buah, sama pekerja toko bisa dapat bantuan. Sedang para pekerja buruh tembakau, banyak yang tidak dapat. Bahkan, beberapa orang yang dapat, pun ada indikasi yang dipotong. Karena, mereka hanya menerima Rp 300 ribu, 400 ribu dan ada juga yang Rp 1,300 ribu,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dipertegas Samsul, bahwa yang menjadi keluhannya adalah banyak pekerjanya yang tidak terdata bantuan itu. “Akibatnya, pekerja saya banyak yang tidak mendapatkan bantuan,” paparnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang, Dewi Susianti, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Lumajang, Nira, ketika dikonfirmasi Memontum.com, mengatakan bahwa pendataan yang dilakukan pihak Dinsos mengacu pada data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). “Kalau terkait pendataan awal data, kami dapat dari APTI. Karena, APTI yang turun ke masyarakat dan yang tahu persis buruh tani dan kelompok tani,” ujarnya.

Nira menjelaskan, bahwa perlu diketahui bahwa yang dapat BLT DBHCHT, bukan saja petani. Tetapi buruh tani dan buruh pabrik rokok serta data dari P3KE.

Ketika disinggung kenapa prakteknya di lapangan banyak yang tidak dapat atau malah ada yang mendapatkan namun nilainya tidak sesuai, dirinya mengaku akan mengevaluasi. “Nanti ke depan, kami akan evaluasi. Kami akan ke APTI, untuk menyampaikan hal tersebut. Karena, kami terus terang data itu dari APTI,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, jika terkait pengambilan uang atau bantuan, itu melalui Bank BNI. Jadi, yang menerima itu otomatis buruh tani dan mereka mendapatkan buku tabungan berikut ATM atau bukan uang.

“Otomatis, ya buruh tani itu sendiri yang bisa mengambil uang. Kalau terkait uang, mekanisme kami lewat BNI dan kami pada saat pelaksanaan juga turun dan tahu sendiri bahwa yang dibagi itu buku tabungan dan ATM yang diterima langsung penerima manfaat. Sementara untuk penerima bantuan BLT DBHCT di Kecamatan Sumbersuko, kata Nira, ada sebanyak 455 orang yang terdiri dari 308 buruh tani, dua buruh pabrik dan 145 dari data P3KE,” jelas Nira.

Ketua APTI Lumajang, Dwi Wahyono, ketika dikonfirmasi Memontum.com secara terpisah, mengatakan jika pendataan yang dilakukan pihaknya di titik akhir ada pada petani. “Petani yang menyerahkan berkas buruhnya ke APTI. Kalau yang kemitraan, kita gandeng PPL Mitra, untuk ke rumah petaninya yang terdaftar di perusahaan mitra. Lalu, mengambil berkas buruhnya. Yang tembakau lokal non mitra, kita tidak mungkin meminta bantuan ke perusahaan, karena bukan petaninya. Kita juga turun langsung di sebagian Poktan-Poktan yang ada tembakaunya, untuk melakukan sosialisasi. Setelah berkas kami terima, kami input dulu by name by addres petani dan buruh taninya. Baru setelah itu, kita melakukan verifikasi lahan untuk memastikan yang mengumpulkan berkas betul-betul tanam tembakau. Jika ada buruh-buruh tani tembakau yang tidak berkecimpung di tembakau didaftarkan, itu adalah kesalahan petaninya. Jadi, kita memang melakukan verifikasi data buruh tdan tanya ke petani lainya untuk memastikan bahwa yang didaftarkan benar-benar orang yang berkecimpung di tembakau,” urai Dwi, Rabu (11/01/2023) tadi.

Terkait dengan fakta adanya pemotongan hak buruh tani tembakau di Dusun Klumprit, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Dwi mengatakan, bahwa Dinsos selaku yang menganggarkan sudah menyalurkan ke rekening buruh taninya. “Jadi, waktu pembagian kemarin itu, bagi rekening BLT bukan tunai (uang, red). Rekening tersebut, masih harus ditanda tangani penerimanya sendiri dan baru diaktifkan dua harian, setelah ditanda tangani oleh penerimanya. Jika terjadi hal-hal yang seperti disampaikan, berarti buruh taninya setelah bisa ngambil lewat ATM atau agen, berarti uangnya diminta oleh petani lain atau juraganya. Ini, ke depan untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kita harus fokus sosialisasi bukan hanya mengundang petaninya, tetapi sebagian buruh juga akan kita undang agar supaya tidak terjadi pemotongan lagi,” paparnya. (adi/sit)

Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, menyampaikan jika kegiatan penyaluran tersebut lanjutan dari penyaluran sebelumnya, yang telah dilakukan pada Minggu (11/12/2022) lalu di Gor Ken Arok. “Ini lanjutan dari sebelumnya, karena di sini yang menerima ada di atas 300 buruh, maka kami berikan secara langsung di pabrik. Selain itu, karena mereka tetap bekerja pada hari Sabtu Minggu, dan untuk kenyamanan karyawan sendiri,” jelas Titik, saat ditemui di salah satu pabrik Kota Malang.

Dari data Dinsos P3AP2KB, tercatat ada 12.609 orang yang menerima BLT DBHCHT tersebut. Namun, 6.609 diantaranya diperuntukkan untuk pekerja pabrik rokok, kemudian sisanya untuk masyarakat lainnya, yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non Bansos.

“Jadi 6 ribu sekian itu untuk masyarakat umum yang terdaftar di DTKS, tetapi belum pernah menerima Bansos apapun. Itu diusulkan BLT cukai ini. Kemudian, masyarakat yang terdampak kemiskinan esktrim,” ucapnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, besaran uang yang diterima oleh masing-masing buruh, yakni sebesar Rp 600 ribu. Di mana besaran uang tersebut didapat dari dua bulan, yakni November dan Desember 2022. “Per bulannya Rp 300 ribu, dua bulan jadi total Rp 600 ribu. Itu untuk November dan Desember. Karena Perwalnya tertanggal November 2022,” lanjutnya.

Aturan penerima BLT tersebut, yakni untuk buruh produksi dan pekerja non produksi, serta buruh PHK di tahun 2022. Kemudian, syarat penerimanya sendiri yakni warga ber KTP Kota Malang.

Lebih lanjut, dirinya berharap bagi masyarakat yang telah menerima BLT DBHCHT ini, dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, ke depan bisa mandiri dan tidak mengharapkan Bansos lainnya. “Tentunya dengan BLT DBHCHT ini, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, dan masyarakat di Kota Malang bisa mandiri sehingga tidak mengharapkan Bansos,” imbuhnya.

Sementara itu, penerima BLT DBHCHT, Lilik Subandiyah, menyampaikan jika dengan uang tersebut, bisa dipergunakan untuk tambahan belanja sehari-harinya. Meskipun uang yang didapatkan tidak sebanyak pada tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah tetap disyukuri saja. Bisa dibuat tambah-tambahan uang belanja apa lagi sekarang kebutuhan semakin mahal. Ini sangat membantu bagi kita yang kerja di pabrik,” kata Lilik.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang belum mengambil BLT DBHCT tersebut, bisa mengambil ke Bank Jatim, loket terdekat. Batas waktu terakhir pengambilannya yakni pada 20 Desember 2022 mendatang, dengan membawa persyaratan KTP dan KK. (rsy/gie)

Dalam arahannya, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, menyampaikan bahwa bantuan BLT senilai Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat, disalurkan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI). “Jadi, bantuan ini dalam bentuk rekening bank dan ini terhitung selama lima bulan. Sehingga, perbulannya itu mendapat Rp 300 ribu,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, tambahnya, bantuan tersebut juga sudah untuk kesekian kalinya disalurkan oleh pemerintah. Bantuan ini, setelah Kecamatan Tempeh, Sumbersuko serta beberapa kecamatan lain di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah berharap, agar bantuan tersebut nantinya dapat bermanfaat untuk mendukung keperluan masyarakat sehari-hari. “Mudah-mudahan, bantuan ini nanti bisa bermanfaat banyak bagi bapak ibu sekalian,” ujarnya.

Selain pembagian BLT, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, yang diisi oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Andi Hermawan. (kom/adi/sit)

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, mengatakan bahwa BLT-DBHCT yang diberikan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, untuk buruh pabrik rokok di Kabupaten Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang, tambahnya, memberikan BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dimana, ini mengatur yang salah satu kegiatannya adalah DBHCHT untuk buruh pabrik rokok serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBHCHT) Kabupaten Jombang tahun 2022.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Berdasarkan data yang kami terima dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh tim dari Dinas Sosial, Kabupaten Jombang menyalurkan sebanyak 1.500 buruh MPS Ploso. BLT-DBHCHT disalurkan secara nontunai melalui Bank Jombang, dibayarkan langsung empat kali dengan besaran nominal bantuan sebesar Rp 300 ribu perbulan untuk setiap penerima manfaat. Sehingga, jumlah keseluruhan yang diterima sebesar Rp 1,2 juta untuk setiap penerima manfaat,” ujarnya.

Lebih lanjut Hari menyampaikan, melalui BLT ini akan dapat meringankan beban hidup buruh pabrik rokok yang terdampak pandemi. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok yang berimbas pada meningkatnya daya beli masyarakat. Sehingga, roda perekonomian terus berputar dan membaik dalam rangka pemulihan perekonomian daerah.

“Ini merupakan salah satu program pembinaan lingkungan sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah, yang bertujuan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Utamanya, memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya. Saya berharap, bapak dan ibu penerima manfaat BLT DBHCT dapat memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan kebutuhannya,” ungkapnya. (azl/sit)